http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2006/8/28/o3.htm
Pola pembangunan konvensional harus segera ditinggalkan. Jika tidak segera
mengubah haluan, dampak negatif pada ketimpangan kehidupan dan lingkungan akan
semakin menjadi-jadi.
---------------------
"Pseudo Growth" dan Pembangunan Berkelanjutan
Oleh Dr. IB Raka Suardana, S.E., M.M.
KERUSAKAN lingkungan Pulau Bali akibat eksploitasi berlebihan, dan
berkembangnya usaha yang mencemari lingkungan, mau tak mau harus disikapi
dengan tindakan yang lebih aktif melalui penyikapan bersama dalam menciptakan
sinergi dan jejaring di antara semua pemangku kepentingan (stakeholders).
---------------------------
Selama ini pembangunan sepertinya hanyalah mengejar pertumbuhan ekonomi, yang
diukur dengan produk domestik bruto (PDB) di tingkat nasional dan produk
domestik regional bruto (PDRB) di level lokal (propinsi dan kabupaten/kota).
Jika PDB/PDRB meningkat, maka pertumbuhan ekonomi tentu meningkat pula, yang
dianggap merupakan ''prestasi'' pemimpin nasional/lokal. Padahal dalam mencapai
PDB/PDRB itu, kemajuan pembangunan masih berbasis pada pembangunan yang
bersifat konvensional. Dalam pembangunan konvensional, keberhasilan menaikkan
produksi barang dan jasa secara melimpah (yang merupakan unsur PDB/PDRB), tidak
mengakomodasi aspek lingkungan. Pembangunan sosial juga tersingkirkan, terutama
yang menyangkut kepentingan kelompok miskin. Banyak bukti untuk kasus ini, di
mana rakyat miskin selalu termarginalkan dalam setiap pembangunan.
Kinerja ekonomi dalam pembangunan konvensional seperti itu jelas mengarah
kepada pertumbuhan semu atau dikenal dengan istilah pseudo growth. Pseudo dalam
dictionary berarti palsu atau pura-pura, dan dalam kamus bahasa Indonesia
berarti tidak asli dan tidak sah. Dalam mengukur keberhasilan pembangunan
melalui PDB/PDRB, cenderung pada pertumbuhan ekonomi yang umumnya melakukan
eksploitasi sumber daya alam secara eksploitatif, agresif, dan ekspansif.
Sebagai akibatnya, deplisi dan/atau degradasi serta kerusakan sumber daya alam
terjadi begitu mengenaskan. Implikasinya jelas berpotensi menghancurkan kinerja
pertumbuhan ekonomi itu sendiri (self-destructive). Dengan kata lain,
pertumbuhan ekonomi yang selama ini diukur melalui PDB/PDRB dan merupakan
sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat masih bersifat "sesaat" dan belum
memikirkan kelangsungan hidup untuk generasi penerus.
Misalnya contoh penebangan pohon di hutan, seharusnya dilakukan peremajaan
kembali atau perbaikan sebagai akibat kerusakan yang timbul. Tetapi
kenyataannya, hutan hanya dieksploitasi untuk perolehan ekonomi tanpa dilakukan
reboisasi kembali. Demikian juga galian C, para pengusaha yang
mengeksploatasinya hampir semuanya tidak melakukan upaya atau memikirkan cara
penanganan lubang bekas galian, yang jelas berpotensi akan tenggelam di
kemudian hari. Secara ekonomi, keuntungan diperoleh luar biasa saat
pengeksploitasian, baik bagi si pengusaha maupun yang diterima pemerintah
daerah dan pusat melalui restribusi. Saat menghitung PDB/PDRB, peningkatan
pertumbuhan ekonomi terjadi, sehingga dianggap prestasi bagi pimpinan, baik
pimpinan nasional maupun pimpinan wilayah. Jenis pertumbuhan ekonomi seperti
itulah yang dapat dikatekagorikaan pseudo growth (pertumbuhan semu).
Pembangunan Berkelanjutan
Pola pembangunan konvensional harus segera ditinggalkan. Jika tidak segera
mengubah haluan, dampak negatif pada ketimpangan kehidupan dan lingkungan akan
semakin menjadi-jadi. Meskipun kendala yang dihadapi pasti besar, sebab banyak
orang pada saat ini masih mengutamakan kepentingan jangka pendek dibandingkan
jangka panjang. Di samping itu, adanya egoisme sektoral dan lemahnya penegakan
hukum, juga akan menjadi kendala cukup berat untuk dihadapi.
Sebenarnya sejak dasawarsa 1900-an, semua pihak seharusnya sudah menyadari
konsep yang dijadikan pijakan dalam setiap gerak menuju kemajuan pembangunan,
yaitu dikenalkannya konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development).
Konsep ini didefinisikan sebagai pembangunan atau perkembangan yang memenuhi
kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk
memenuhi kebutuhannya. Namun tantangan pembangunan berkelanjutan ini cukup
banyak. Salah satu yang paling krusial adalah menemukan cara meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sambil menggunakan sumber daya alam secara bijaksana,
sehingga sumber daya alam terbarukan dapat dilindungi, dan penggunaan sumber
alam yang dapat habis (tidak terbarukan) pada tingkat di mana kebutuhan
generasi mendatang masih tetap akan terpenuhi.
Konsep pembangunan berkelanjutan muncul ketika terjadi kegagalan konsep
pembangunan konvensional, di mana saat itu proses yang terjadi lebih banyak
bersifat top-down. Bila ditinjau dari sisi lingkungan, sosial, dan ekonomi,
proses pembangunan yang terjadi tidak memikirkan generasi mendatang.
Pelaksanaan konsep pembangunan berkelanjutan diperkuat dengan kesepakatan para
pemimpin bangsa yang dinyatakan dalam hasil-hasil negosiasi internasional,
antara lain Deklarasi Rio pada KTT Bumi tahun 1992, Deklarasi Milenium PBB
tahun 2000, dan Deklarasi Johannesburg pada KTT Bumi tahun 2002.
Internalisasi Biaya
Secara global konsep pembangunan berkelanjutan sudah ada gerakan nyata untuk
mengimplementasikannya. Seperti, ketatnya, berbagai aturan tentang produk yang
masuk ke negara-negara maju. Misalnya harus mencantumkan label yang ramah
lingkungan (eco-labelling). Bagaimana di tingkat nasional dan lokal? Tampaknya
belum.
Untuk itu, secara sederhana jika memungkinkan mulai sekarang setiap perusahaan
yang bidang usahanya berpotensi merusak atau mencemari lingkungan memasukkan
biaya perbaikan lingkungan ke dalam harga pokok produk/jasa yang dihasilkannya,
sehingga peremajaan atau perbaikan lingkungan menjadi tanggung jawab perusahaan
yang bersangkutan. Konsep internalisasi biaya perbaikan lingkungan ke dalam
harga pokok, paling tidak akan menjadi langkah sedikit maju di masa mendatang.
Rasanya hal ini tidak begitu sulit dilakukan. Namun pertanyaannya sekarang,
apakah ada pengusaha yang mau melakukannya?
Penulis, dosen FE dan Program Pascasarjana MM Undiknas, serta Ketua Lembaga
Penelitian, Pengkajian dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Undiknas Denpasar
------------------
* Selama ini pembangunan konvensional mengarah kepada pertumbuhan (pseudo
growth) yang hanya menaikkan produksi barang dan jasa secara melimpah, tanpa
mengakomodasi aspek lingkungan.
* Pembangunan sosial tersingkirkan, terutama yang menyangkut kepentingan
kelompok miskin.
* Konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development), salah satunya
dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sambil menggunakan sumberdaya alam
secara bijaksana.
* Mulai sekarang setiap perusahaan yang bidang usahanya berpotensi merusak atau
mencemari lingkungan, memasukkan biaya perbaikan lingkungan ke dalam harga
pokok produk/jasa yang dihasilkannya.
* Peremajaan atau perbaikan lingkungan menjadi tanggung jawab perusahaan yang
bersangkutan
[Non-text portions of this message have been removed]
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
