Surat ini saya tulis tahun 2004, tak lama setelah SBY
terpilih jadi Presiden. Surat dikirim ke Jl. Blora,
pusat kubu pemenangan SBY-Kalla. Saya tak tahu, apakah
SBY pernah membaca surat ini.
Tapi, setelah dua tahun berlalu, saya mencoba
membandingkan antara berbagai harapan baik yang saya
sampaikan kepada Presiden SBY tahun 2004 dan kenyataan
yang harus dihadapi masyarakat sekarang 2006....
Mungkin ada gunanya...
Thx,
satrio
=====================================================
Surat Terbuka untuk Presiden SBY
dari Seorang Warga yang Dulu Bukan Pendukungnya,
Namun Kini Mengharapkan Kesuksesannya
Depok, 17 November 2004
Kepada Yth.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
di Istana Merdeka
Jakarta
Assalamu alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera untuk Anda dan seluruh rakyat
Indonesia!
Saudara Presiden yang terhormat, sebelum saya
menyampaikan berbagai harapan dan saran melalui surat
ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya adalah
salah satu warga negara Indonesia, jurnalis sekaligus
buruh di sebuah perusahaan siaran televisi swasta, dan
ayah dari dua orang anak yang masih kecil-kecil. Sejak
1997, saya berdomisili di wilayah Depok, Jawa Barat.
Terus terang saja, pada pemilihan presiden beberapa
bulan lalu, saya tidak mendukung Anda untuk menjadi
Presiden RI. Alasannya, bukan karena saya menganggap
Anda kurang pintar, kurang bijak, atau kurang
berkemampuan menjadi Presiden. Juga, bukan karena saya
memandang Anda kurang bersih dalam masalah korupsi,
kolusi dan nepotisme (KKN). Masih ada capres-capres
lain yang jauh di bawah Anda dalam hal kepintaran,
kebijakan, kemampuan memimpin, dan kebersihan dari
KKN.
Saya hanya beranggapan, di negeri yang sistem dan
tradisi demokrasinya masih rapuh seperti Indonesia
ini, adalah lebih baik jika Presidennya berasal dari
kalangan sipil. Setidaknya, untuk periode-periode awal
konsolidasi demokrasi. Walaupun, memang tidak ada
peraturan yang melarang seorang pensiunan jenderal
mencalonkan diri sebagai Presiden.
Bagaimanapun, rakyat Indonesia telah menentukan
pilihan untuk mendukung Anda menjadi Presiden. Maka,
sebagai seorang demokrat, saya sudah tentu menghormati
pilihan rakyat. Sehingga, saat ini saya mengharapkan
kesuksesan Anda menjalankan amanat rakyat sebagai
Presiden RI. Mengapa? Karena keberhasilan Anda
memimpin negeri ini akan berarti kebaikan, kedamaian,
ketenteraman dan kesejahteraan bagi rakyat. Fokus
perhatian saya adalah pada kepentingan dan
kemaslahatan rakyat.
Saudara Presiden, waktu terus berjalan dan persaingan
antarbangsa di era globalisasi ini sangat sengit,
sementara Indonesia belum betul-betul bangkit dari
keterpurukan. Kita tak punya waktu lagi untuk
bersantai, atau tenggelam dalam pertikaian
berlarut-larut antar-elite, seperti yang sudah-sudah.
Hal semacam itu akan berarti mengorbankan rakyat.
Mereka saat ini tak sanggup menanggung suatu krisis
baru, dan karena itulah mereka menaruh harapan yang
sangat besar di pundak Anda, untuk melakukan
perubahan.
Saudara Presiden yang terpelajar, Anda telah
mencanangkan untuk melakukan langkah-langkah shock
therapy di berbagai sektor kebijakan, dalam 100 hari
pertama pemerintahan ini. Sesuai dengan suasana batin
rakyat, yang ingin cepat melihat perubahan nyata dalam
kehidupan mereka, kebijakan Anda ini dapat dipahami.
Namun, Anda tentu menyadari, 100 hari adalah waktu
yang terlalu singkat untuk melakukan
perubahan-perubahan signifikan, dalam menghadapi
berbagai permasalahan bangsa yang begitu berat dan
kompleks.
Untuk menata ulang Departemen Perindustrian dan
Perdagangan saja, butuh waktu lebih dari 100 hari.
Penataan Depperindag, yang dipecah menjadi dua
departemen terpisah, lengkap dengan penyusunan
deskripsi kerja, seleksi SDM yang ketat, dan pengisian
jabatan-jabatan baru agar dua departemen itu bisa
berjalan normal, membutuhkan waktu setidaknya enam
bulan. Sebagai orang yang lama berkecimpung dalam
birokrasi, Anda pasti memahami hal ini.
Oleh karena itu, saya tak akan merepotkan Anda dengan
mengajukan permintaan atau tuntutan yang tidak
realistis, untuk 100 hari pertama ini. Saya hanya
berharap, dalam 100 hari pertama ini, Kabinet
Indonesia Bersatu dapat menunjukkan arah jelas yang
mau ditempuh, dan menyiapkan landasan yang kokoh bagi
perjalanan panjang yang dicanangkan tersebut. Presiden
perlu menjelaskan pada rakyat, tentang berbagai
pilihan sulit dan kerja keras yang harus kita lakukan
dalam lima tahun mendatang.
Saudara Presiden sebaiknya berhati-hati, untuk tidak
mengiming-imingi rakyat dengan hal-hal yang tak mudah
diwujudkan. Janji-janji yang membuai, meskipun kurang
realistis, mungkin untuk jangka pendek dapat
meningkatkan popularitas Anda. Namun, dalam jangka
panjang, hal ini justru bisa menjadi bumerang. Rakyat
akan menuntut janji-janji itu, dan ketika pemerintahan
ini tak sanggup mewujudkannya, legitimasi dan
kredibilitas pemerintahan Anda akan memudar.
Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan dalam salah satu
hadist-nya, Ungkapkanlah kebenaran itu, walaupun
pahit. Founding father kita, Bung Karno juga pernah
mengatakan, Sudah menjadi hukum besi sejarah bahwa
tak ada satu bangsa pun yang bisa maju zonder (tanpa)
kerja, zonder keringat. Maka, selaku warga yang
mengharapkan keberhasilan Anda, saya memohon agar
Saudara Presiden sejak awal tidak ragu-ragu untuk
bersikap lugas. Anda perlu membuka mata rakyat kita
pada tugas krusial, tanggung jawab besar, dan kerja
berat, yang harus kita lakukan di masa mendatang.
Saudara Presiden yang arif, setiap kebijakan
pemerintah tentu harus melihat kondisi obyektif
rakyat. Dalam kaitan itulah, saya kutip Laporan
Pembangunan Dunia 2005, yang dikeluarkan oleh
International Finance Corporation (IFC) pada 29
Oktober 2004, berdasarkan survei terhadap 30.000
perusahaan di 53 negara (700 perusahaan di antaranya
berada di Indonesia).
Laporan itu menunjukkan angka-angka tentang Indonesia
yang masih memprihatinkan.
Sekitar 16,09 juta jiwa, atau 7,5 persen dari jumlah
penduduk Indonesia, dilaporkan masih hidup dengan daya
beli kurang dari 1 dollar Amerika Serikat (sekitar Rp
9.000) per hari. Ini berarti mereka hidup di bawah
garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Bank Dunia.
Jumlah penduduk Indonesia hingga tahun 2003 tercatat
214,5 juta jiwa. Sebanyak 52,4 persen di antaranya,
atau sekitar 112, 398 juta jiwa, memiliki daya beli di
bawah 2,15 dollar AS (Rp 19.350) per hari.
Kemiskinan itu merupakan masalah utama perekonomian
yang harus kita hadapi. Keadaan itu diperparah oleh
tingkat pengangguran pada angkatan kerja muda yang
semakin meningkat. Menurut ekonom Bank Dunia, Yoichiro
Ishihara, tingkat pengangguran di Indonesia justru
meningkat, dari 9,1 persen di tahun 2002 menjadi 9,5
persen pada 2003. Itu terjadi saat pertumbuhan ekonomi
4,3 persen di tahun 2003. Artinya, tingkat pertumbuhan
ekonomi 4,3 persen itu belum cukup untuk menekan
tingkat pengangguran.
Dalam kaitan itu, Indonesia masih harus bekerja keras
memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan ekspor.
Saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih banyak
digerakkan oleh konsumsi swasta dan pemerintah. Untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, agar mencapai
tingkatan yang mampu mengurangi tingkat pengangguran
dalam jumlah besar, pertumbuhan ekonomi harus lebih
digerakkan oleh investasi dan ekspor ketimbang
konsumsi.
Saudara Presiden yang baik, dalam upaya mengangkat
nasib rakyat miskin, saya menyambut positif pilihan
kebijakan kabinet Anda, untuk kembali memfokuskan diri
ke basis pertanian. Nasib petani memang sepatutnya
mendapat perhatian khusus. Bagian terbesar dari petani
beras saat ini hidup dalam kemiskinan. Ironisnya,
justru mereka yang menyediakan beras untuk sekuruh
bangsa. Ini sangat tidak adil.
Pilihan kembali ke basis pertanian ini sangat tepat,
mengingat lebih dari 50 persen penduduk Indonesia
tinggal di pedesaan dan mengandalkan nafkah hidup dari
sektor ini. Sektor ini juga dapat menyerap jumlah
tenaga kerja paling banyak per satuan usaha
dibandingkan sektor pembangunan lainnya. Hingga saat
ini, sekitar 55 persen dari total tenaga kerja
Indonesia berada di sektor pertanian, perkebunan, dan
perikanan. Jadi, dengan kembali ke sektor yang secara
tradisional merupakan kekuatan Indonesia ini, kita
juga secara tak langsung ikut menanggulangi masalah
pengangguran.
Indonesia adalah negara agraris dan maritim terbesar
di dunia. Karena itu, Indonesia semestinya memiliki
keunggulan komparatif untuk menjadi negara yang bukan
saja dapat berswasembada pangan, tetapi juga menjadi
pengekspor utama berbagai produk dan jasa yang berasal
dari industri pertanian, perkebunan, dan perikanan.
Selain itu, sektor ini memiliki keterkaitan industri
hulu dan hilir yang kuat dan beragam, sehingga dapat
menciptakan efek pengganda (multiplier effects), yang
bisa menjadi tulang punggung dari pembangunan suatu
wilayah. Jika kebijakan ini berhasil, selain Indonesia
akan berswasembada pangan, ini juga akan meningkatkan
Ketahanan Pangan dan Ketahanan Nasional kita.
Dan tak boleh dilupakan, upaya mengangkat nasib rakyat
miskin tak bisa dipisahkan dari upaya pemberantasan
KKN dan penegakan hukum. Kemiskinan akan berkurang,
jika pengangguran juga dikurangi. Pengangguran akan
berkurang, jika investasi meningkat dan menciptakan
banyak lapangan kerja, yang selanjutnya meningkatkan
daya beli, kegairahan serta pertumbuhan ekonomi.
Namun, investasi ini tak kunjung datang karena
lemahnya penegakan hukum, serta banyaknya pungutan
liar dan KKN.
Investasi juga terhambat oleh lemahnya daya saing
Indonesia. Sehingga, para pengusahanya lebih memilih
mengimpor barang murah dari negara-negara lain,
terutama dari Cina. Lemahnya daya saing ini disebabkan
oleh ekonomi biaya tinggi, yang ujung-ujungnya juga
disebabkan oleh banyaknya pungutan liar dan KKN. Maka
pemberantasan KKN dan penegakan hukum ini bersifat
sangat strategis dan patut menjadi prioritas utama
Kabinet Indonesia Bersatu. Dengan mengatasi masalah
KKN, banyak masalah nasional lain akan lebih mudah
diselesaikan.
Saudara Presiden yang bijak, langkah lain yang
selayaknya Anda lakukan demi kebaikan bangsa ini
adalah mengurangi utang negara. Indonesia saat ini
telah masuk ke keadaan yang dalam ilmu ekonomi disebut
jebakan utang (debt trap). Apa yang dimaksud dengan
jebakan utang ini? Secara sederhana, ini adalah suatu
situasi di mana jumlah utang kita sudah sedemikian
besarnya, sehingga kita terpaksa selalu mencari utang
baru untuk menutup utang lama. Itulah yang dilakukan
oleh pemerintah Indonesia dari masa ke masa, sejak
krisis ekonomi 1997.
Utang dari dalam dan luar negeri mencapai angka 150
miliar dollar AS. Utang luar negerinya sekitar 70
miliar dollar AS, dan utang dalam negeri tak kurang
dari Rp 650 triliun, akibat arahan kebijakan yang
keliru dari Dana Moneter Internasional (IMF). Ini
pertama kalinya Indonesia punya utang dalam negeri
yang begitu besar.
Apa arti utang yang begitu besar ini? Artinya,
sebagian besar pendapatan negara akan habis digunakan
untuk membayar bunga dan cicilan utangnya. APBN kita
dari tahun ke tahun memperbesar anggaran utang itu dan
memperkecil anggaran pembangunan, khususnya di sektor
pendidikan dan kesehatan. Akibatnya, rakyat kecil
sulit memperoleh sarana pendidikan dan pengobatan yang
murah. Kita tak boleh menerima begitu saja penilaian
lembaga-lembaga keuangan internasional, yang
mengatakan utang Indonesia itu masih sustainable.
Karena, jika melihat dampak pembayaran utang itu
terhadap pembangunan dan kehidupan sehari-hari rakyat
kecil, ini sudah merupakan tragedi.
Sebagai gambaran, dalam GBHN 2005, alokasi anggaran
untuk membayar seluruh utang dan bunganya adalah Rp
143,60 triliun dari total anggaran Rp 377,89 triliun.
Pengeluaran rutin pusat dan daerah Rp 256,36 triliun.
Anggaran pembangunan hanya Rp 70,87 triliun. Seluruh
pengeluaran Rp 471,03 triliun. Kekurangan Rp 93,14
triliun ditutup dengan menguras simpanan pemerintah,
menjual aset BPPN (sekarang sudah dibubarkan), serta
utang dari luar negeri untuk program dan proyek.
Yang tak boleh dilupakan, pengelolaan keuangan negara
bukanlah semata-mata soal ekonomi, tetapi juga
mencakup dimensi pemihakan dan rasa keadilan
masyarakat. Seperti dikatakan Ketua Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK), Anwar Nasution, keuangan negara
haruslah dikelola secara adil dan jujur. Adalah tidak
adil, jika seluruh rakyat melalui APBN harus
menanggung beban utang para konglomerat hitam, yang
mengambil uang negara lewat Bantuan Likuiditas Bank
Indonesia (BLBI).
Saudara Presiden, untuk mengurangi beban keuangan,
pemerintah perlu meninjau kembali semua kredit yang
sudah disetujui tetapi belum dipakai, apakah kredit
itu memang betul-betul diperlukan. Proyek yang tidak
mendesak dan belum dilaksanakan, sebaiknya dibatalkan.
Karena, selama kredit belum dibatalkan, pemerintah
harus membayar commitment fee yang cukup besar. Selain
itu, pemerintah perlu bersikap ketat dalam
merencanakan pembangunan proyek-proyek baru.
Bukan rahasia lagi, banyak negara kaya dan lembaga
keuangan internasional menyodorkan dan mendesakkan
pemberian utang, dengan cara membujuk-bujuk dan merayu
para pejabat tinggi Indonesia, supaya mengembangkan
proyek-proyek. Tujuannya adalah menyalurkan dananya
dengan bunga tinggi, dan sekaligus menikmati pekerjaan
konsultasi serta pembangunannya dengan harga mahal.
Pihak Bappenas telah menemukan cukup banyak kasus, di
mana kredit luar negeri diciptakan dan direkayasa
melalui studi kelayakan, yang diborongkan kepada
perusahaan konsultan yang sebenarnya milik pihak itu
sendiri, namun diatasnamakan kerabat atau sahabatnya,
dengan fee yang sangat tinggi. Tujuannya memang untuk
memperoleh fee ini, sehingga pelaksanaannya tidak lagi
dipedulikan. Akibatnya, banyak kredit yang sama sekali
tidak dapat diserap, karena proyek tak dapat
terlaksana. Padahal, untuk kredit yang tidak terpakai
itu, pemerintah harus membayar commitment fee
terus-menerus.
Saudara Presiden yang terhormat, sebetulnya banyak
sekali yang ingin saya sampaikan, mengingat
permasalahan yang menjerat bangsa ini memang amat
banyak dan kompleks. Kita belum bicara tentang
masalah: pertahanan-keamanan dan terorisme; politik
dalam dan luar negeri; pelanggaran hak asasi manusia;
separatisme dan konflik antarwarga; pendidikan dan
kesehatan; TKI dan perburuhan; pengembangan daerah
tertinggal; pembabatan hutan dan perusakan lingkungan
hidup; peran agama dalam pembangunan; dan banyak lagi
yang lain.
Namun, saya khawatir Anda tak punya cukup waktu untuk
membaca surat yang terlalu panjang. Saya sangat
memaklumi, banyak tugas penting lain yang harus Anda
tunaikan. Maka, sebagai penutup, saya ingin
menggarisbawahi bahwa setiap upaya melakukan
perubahan, seperti yang Anda inginkan, menuntut
keberanian (courage).
Keberanian saja memang tidak dengan sendirinya
menyelesaikan masalah-masalah berat yang dihadapi
negeri ini. Namun, tak ada langkah perubahan yang bisa
dilaksanakan secara efektif, jika tak disertai
keberanian tanpa pamrih, yang ditegakkan berdasarkan
prinsip-prinsip kebenaran.
Karena pentingnya keberanian seperti itulah, mantan
Presiden dan negarawan terkemuka Amerika, John F.
Kennedy menyatakan, Kebajikan manusia yang paling
dikagumi adalah keberanian. Keberanian adalah landasan
bagi seluruh moralitas manusia.
Dalam bukunya yang memenangkan hadiah Pulitzer,
Profiles in Courage (1957), Kennedy mengatakan, di
gelanggang kehidupan manapun, orang akan menemui
tantangan keberanian. Ia mungkin harus berkorban, jika
mau mengikuti suara hati nurani. Apapun pengorbanan
itu, setiap orang pada akhirnya harus memutuskan bagi
dirinya sendiri jalan yang akan ia tempuh.
Bangsa kita tak kekurangan tokoh teladan keberanian,
seperti yang telah ditunjukkan Soekarno, Hatta,
Sjahrir, Pattimura, Cut Nyak Dien, Pangeran
Diponegoro, Imam Bonjol, dan lain-lain. Kita juga
dapat belajar dari tokoh dunia seperti: Mahatma
Gandhi, Gamal Abdul Nasser, Raja Faisal, Nelson
Mandela, George Washington, dan banyak lagi yang lain.
Kisah-kisah mereka dapat menawarkan harapan, memberi
pengajaran, dan menjadi inspirasi. Namun kisah-kisah
tersebut tidak dapat menghadirkan keberanian itu
sendiri. Untuk memperoleh keberanian seperti inilah,
setiap orang harus melihat ke dalam jiwanya sendiri.
Selama Saudara Presiden sungguh-sungguh berjuang, dan
tulus berkorban demi kepentingan rakyat, Anda tak
perlu ragu melangkah karena rakyat pasti di belakang
Anda. Semoga Allah Subhana Wa Taala memberi kekuatan,
keberanian dan keteguhan hati kepada Anda, untuk
memikul amanat, guna membangkitkan kembali negeri
Indonesia yang kita cintai ini dari keterpurukan.
Hormat saya,
Satrio Arismunandar
Rakyat Indonesia
Satrio Arismunandar
Producer - News Division, Trans TV, Floor 3
Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12 - 14 A, Jakarta 12790
Phone: 7917-7000, 7918-4544 ext. 4026, Fax: 79184627
HP: 0813 1504 7103
Please, visit my blog at:
http://satrioarismunandar6.blogspot.com
==================================
__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://dear.to/ppi
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
