wapres saru ini sepertinya membuat sejarah sebagai wapres paling banyak omong sepanjang sejarah per-wapres-an (waks!!). banyak sekali ucapan BELIAU yang tidak mencerminkan seorang birokrat, otaknya hanya bisnis bisnis dan bisnis. tindak tanduknya bukan cuma mencerminkan dirinya sbg pengusaha BESAR(?) tapi juga mengarah ke tahun 2009.
membentuk forum MJK watch kayaknya perlu banget buat mengawasi setiap pernyataan2 yg dibuatnya, dengan harapan tidak ada pembredelan, kayaknya forum seperti ini lumayan efektif untuk meningkatkan kepekaan masyarakat luas akan manuver2nya walopun saya yaqin ga bakal ngefek juga ke MJK:) (terinspirasi dari http://roysuryowatch.org/) --- In [email protected], "Umar Said" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > (Tulisan ini juga disajikan dalam website > http://perso.club-internet.fr/kontak.) > > > > > > Usaha Jusuf Kalla menggadaikan bumi kita > > > > Di antara berbagai langkah-langkah yang diambil oleh para pemimpin negara > kita ada yang menarik dan sekaligus juga mengkuatirkan bagi kepentingan > seluruh bangsa kita dewasa ini dan bagi generasi kita yang akan datang. Dan, > di antara langkah-langkah itu adalah kunjungan rombongan Wakil Presiden > Jusuf Kalla (terdiri dari sekitar 40 orang dan dengan biaya sekitar Rp 3 > milyar) untuk berkunjung selama 12 hari ke AS, Spanyol, dan Arab Saudi. > > > > Tulisan kali ini merupakan ajakan kepada para pembaca untuk ikut > merenungkan bersama-sama hal-hal yang berkaitan dengan kunjungan Wakil > Presiden Jusuf Kalla beserta sejumlah menteri-menteri dan pejabat tinggi > negara kita di Amerika Serikat. Karena, kunjungan ini mengandung berbagai > hal, yang berhubungan erat sekali dengan banyak masalah negara dan rakyat di > Indonesia. Menurut harian Media Indonesia (22 September), kunjungan kerja > ini diagendakan membahas masalah ekonomi dengan para pemuka bisnis di negeri > Paman Sam tu. Selain bertemu dengan Wakill Presiden AS Dick Cheney dan > Menteri Luar Negeri AS Condoleza Rice, Kalla juga betemu dengan sejumlah > pimpinan perusahaan AS yang telah berinvestasi di Indonesia. > > > > "Serangkaian pertemuan bisnis tersebut diharapkan menarik investasi asing > khususnya di sektor minyak dan gas (migas), manufaktur dan pertambangan. > Bagaimana pun, saat ini, pmerintah harus meyakinkan investor asing, kondisi > di Indonesia sudah kondusif bagi pengembangan usaha. Perusahaan- perusahaan > mereka hampir tidak ada yang rugi di Indonesia, semuanya menguntungkan", > kata Kalla. > > > > Sekretaris Wapres Gembong Supriyono menjelaskan selama di AS rombongan akan > mengadakan serangkaian pertemuan di Washington, New York, dan Chicago. > Kunjungan itu disertai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo > Yigiantoro, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Ketua Badan Koordinasi > Penanaman Modal (BKPM) Muhammad Lutfi, dan ketua KADIN MS Hidayat. Menteri > Luar Negeri Hassan Wirayuda dijadwalkan bergabung di New York. > > > > Dalam acara makan malam di Wisma Indonesia di Washington dengan anggota > delegasi dan tokoh-tokoh masyarakat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral > Purnomo Yugiantoro mengatakan bahwa "pemerintah Indonesia akan menghormati > kontrak-kontrak yang telah disepakati dan tidak akan sewenang-wenang > memutuskan secara sepihak. Hal ini akan ditegaskan Wapres dalam pertemuan > dengan para pemimpin perusahaan besar As seperti Exxon, Chevron, > Halliburton, General Electrics, Newmont dan Freeport McMoran" > > > > "Kita menghormati kesucian sebuah kontrak," tegas Purnomo yang diamini oleh > Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Lutfi. Purnomo mengatakan > kontrak-kontrak migas umumnya berlaku 20 sampai 30 tahun. "Dalam kurun waktu > sejak ditandatangani banyak sekali perkembangan dan perubahan yang terjadi > dalam pelaksanaannya. Namun, kesucian kontrak sangat dihormati" (kutipan > dari Media Indonesia 25 September). > > > > Ucapan-ucapan yang memancing banyak komentar > > > Kiranya, ucapan-ucapan Jusuf Kalla dan Purnomo seperti yang tersebut di > atas sudah bisa mengundang banyak komentar keras atau reaksi kritis dari > berbagai kalangan pakar ekonomi dan politik, atau kaum intelektual pada > umumnya, atau kalangan LSM dan partai politik, atau berbagai ormas di > Indonesia. > > > > Tetapi, apa yang dikatakan oleh Wapres Jusuf Kalla mengenai masalah > demokrasi dan stabilitas keamanan di Indonesia, mungkin akan membikin > kemarahan lebih banyak orang lagi. Sebab, apa yang dikatakannya di depan > masyarakat Indonesia di kantor Kedutaan Besar RI di Washington adalah > hal-hal, yang betul-betul senafas dengan apa yang sering sama-sama kita > dengar semasa rejim militer Orde Baru. Dari berbagai ucapannya itu > nampaklah "belangnya" sebagai Ketua Umum Partai Golkar, suatu partai > pendukung politik Suharto dkk yang selama pukuhan tahun (!!!) telah membikin > banyak kesalahan dan dosa terhadap rakyat dan negara kita. > > > > Menurut harian Media Indonesia (25 September), Jusuf Kalla mengatakan bahwa > "stabililitas politik dan keamanan lebih penting untuk mendukung ekonomi. > Saat menanamkan modal, investor asing lebih memilih negara yang stabil > daripada yang demokratis. Bagi pengusaha, demokrasi itu nomor dua. Sebab, > kalau demo terus, anggota DPR marah terus, capek juga pengusaha. Apalagi, > pejabat kasih surat terus". Bagi Kalla, demonstrasi merupakan bagian dari > demokrasi. Tetapi, kalau demo di Indonesia tidak habis-habis, itu justru > kontraproduktif, kata Kalla. > > > > Dalam kesempatan tersebut, dia juga menjelaskan berbagai persoalan yang > terjadi di tanah air. Misalnya, soal kontrak karya pemerintah dengan > ExxonMobil untuk eksplorasi minyak di Blok Cepu. "Itu untuk kepetingan > nasional. Exxon memang untung. Tapi,Indonesia lebih untung. Kalau tidak > dieksplorasi, minyaknya tetap ada di tanah" ungkapnya. > > > > Dubes Sudjadnan dalam laporan tertulis menyatakan kalangan pengusaha AS > mempunyai komitmen untuk menempatkan Indonesia sebagai salah satu pilihan > untuk melakukan investasi. Saat ini terdapat lebih dari 300 perusahaan AS > yang telah melakukan investasi di Indonesia dengan total investasi lebih > dari 12 miliar dolar AS. (kutipan selesai). > > > > > > Demokrasi nomor dua ? > > > Sebelum menjadi Wapres dan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla adalah pengusaha > besar. Jadi, ketika ia mengatakan bahwa demokrasi itu nomor dua, dan bahwa > investor asing memilih negara yang stabil daripada yang demokratis, itu > sepenuhnya pencerminan isi lubuk hatinya sebagai pengusaha besar dan juga > membuka telanjang bulat-bulat dasar fikirannya sebagai pimpinan negara. > Bahwa stabilitas politik dan keamanan itu diharapkan oleh oleh investor > asing, itu adalah sudah jelas. Semua orang di Indonesia juga menginginkan > adanya stabilitas politik dan keamanan. Bukan hanya para pengusaha saja. > Tetapi, soalnya, stabilitas atas dasar apa dan bagaimana? Kita di Indonesia > sudah terlalu kenyang dan, karenanya, juga mengetahui dengan jelas sekali > apa artinya "stabilitas politik dan keamanan" selama 32 tahun Orde Baru! > > > > Ucapannya bahwa bagi pengusaha lebih memilih negara yang stabil daripada > yang demokratis juga bisa sangat menyesatkan. Sebab, bisa diartikan bahwa > negara yang demokratis itu tidak disukai oleh pengusaha atau investor.Bahwa > para pengusaha besar atau investor asing menyukai atau bisa bekerjasama erat > dengan para penguasa berbagai negara yang tidak demokratis ini sudah > ditunjukkan oleh pengalaman di Indonesia dan berbagai negara di Amerika > Latin dan Asia-Afrika. Rejim militer Orde Baru (dan pemerintahan diktatorial > di banyak negeri lainnya) adalah contoh yang gamblang tentang adanya > persekongkolan antara modal besar dan para penguasa yang tidak demokratis. > > > > Adalah sangat menarik (dan patut dicatat baik-baik oleh kita semua) bahwa > dalam membicarakan masalah perlunya "di nomor-dua-kan demokrasi" di > Indonesia, disebut-sebut tentang demo yang tidak habis-habisnya di negeri > kita yang, menurutnya, adalah kontraproduktif. Ucapannya ini menunjukkan > bahwa bagi Kalla demo-demo yang dilancarkan kaum buruh, kaum tani, dan > berbagai kalangan masyarakat (termasuk terutama pemuda dan mahasiswa) adalah > sesuatu perbuatan yang tidak menguntungkan negara dan bangsa. Ini bisa > ditafsirkan bahwa bagi pengusaha besar, yang sekarang menjadi Wakil Presiden > RI dan Ketua Umum Golkar ini, demo-demo di Indonesia sebaiknya ditiadakan > atau dihentikan, supaya investor-investor besar (terutama AS) makin krasan > di Indonesia. > > > > Rupanya, Kalla (dan orang-orang sejenisnya) tidak mau mengerti bahwa > demo-demo yang dilancarkan oleh berbagai kalangan di Indonesia adalah suatu > tindakan yang pada akhirnya - dan pada intinya justru untuk kebaikan > bangsa dan negara. Demo-demo terpaksa dilancarkan, karena berbagai saluran > untuk menyampaikan perasaan dan pendapat sudah buntu atau dibuntukan, atau > kurang efektif. Banyak demo atau aksi yang diselenggarakan oleh berbagai > kalangan adalah justru untuk mengingatkan para pejabat yang bertanggungjawab > terhadap pengeleloaan negara bahwa ada hal-hal yang tidak beres dan > merugikan banyak orang. > > > > Di banyak negeri demokratis di dunia, demo-demo atau berbagai macam aksi dan > kegiatan masyarakat, masih diperlukan sebagai alat tambahan masyarakat untuk > membela diri dan mengkontrol pemerintah, disamping adanya bermacam- macam > perlengkapan demokrasi, seperti pers yang bebas, dewan-dewan perwakilan > rakyat yang bersih, dan lembaga-lembaga lainnya. Contohnya, di Prancis > sendiri, yang merupakan negara demokrasi yang sudah terkenal di dunia, > setiap hari ada demonstrasi! Jadi, fikiran yang menganggap serba negatif > saja terhadap adanya demo-demo atau aksi-aksi masyarakat dari orang- orang > semacam Kalla adalah sangat membahayakan demokrasi di Indonesia. > > > > > > Pertemuan dengan gembong-gembong besar AS > > > Soal lain yang perlu diamati dengan teliti dan kewaspadaan yang tinggi > adalah pertemuan Jusuf Kalla dengan Wapres AS Dick Cheney dan Menlu AS > Condoleza Rice dan sejumlah besar tokoh-tokoh tinggi dunia bisnis AS. Tidak > tanggung-tanggung, para pemimpin perusahaan maha-besar AS seperti Exxon, > Chevron, Halliburton, General Electrics, Newmont dan Freeport McMoran" juga > ditemui oleh Jusuf Kalla beserta delegasinya, termasuk Menteri Energi dan > Sumber Daya Mineral, Purnomo. > > > > Kiranya, mudah diduga oleh banyak orang, bahwa pertemuan-pertemuan ini > adalah untuk menawarkan atau menjajakan fasilitas-fasilitas atau kemudahan > bagi perusahaan besar AS untuk terus beroperasi di Indonesia dan bahkan > menambah investasinya dalam projek-projek baru. Rupanya, bagi Jusuf Kalla > (dan pejabat-pejabat tinggi pemerintahan lainnya) jumlah 300 perusahaan AS > (dengan investasi sebesar 12 miliar dollar AS) tidaklah cukup. Lebih banyak > perusahaan-perusahaan besar AS diundang untuk beroperasi di Indonesia, untuk > mengeduk dan menguras bumi kita. > > > > Padahal, negara kita sudah punya cukup pengalaman pahit dengan praktek > berbagai perusahaan besar AS, antara lain PT Freeport di Papua yang sejak > puluhan tahun sudah mengeduk mas dan bahan-bahan tambang berharga lainnya, > dengan keuntungan maha-besar, sedangkan negara dan rakyat kita hanya > "kecipratan" sedikit saja. Kasus kontrak-karya pengeboran minyak blok Cepu > dengan ExxonMobil adalah masalah terbaru, yang menyebabkan 101 tokoh > masyarakat (antara lain Dr Kwik Kian Gie) mengajukan gugatan ke Pengadilan > Negeri Jakarta Pusat dan menuntut dibatalkannya kontrak dengan Exxon > (Jawapos, 3 Agustus 2006) > > > > Dilihat dari segi perkembangan situasi internasional, ketika gelombang besar > anti perusahaan besar multi nasional dan perlawanan terhadap neo- liberalisme > makin memuncak dimana-mana, maka dapat ditafsirkan bahwa kegiatan Jusuf > Kalla beserta delegasinya di AS merupakan kejanggalan. Apalagi kalau > dibandingkan dengan apa yang terjadi di berbagai negeri Amerika Latin. Apa > yang dilakukan oleh Jusuf Kalla dkk selama kunjungannya di AS adalah > bertolak belakang dengan apa yang dilakukan di Venezuela dan Bolivia. Di > berbagai negeri Amerika Latin kontrak dengan perusahaan-perusahaan besar > Amerika dipaksa dirobah, karena dianggap tidak adil dan tidak menguntungkan > rakyat banyak. "Kontrak suci" (istilah Purnomo) yang tidak adil perlulah > dan, bahkan, haruslah dirobah, demi kepentingan orang banyak! > > > > > > Perlu front persatuan dari semua golongan > > > > Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa banyak kalangan di Indonesia > menjadikan masalah neo-liberalisme ini sebagai titik perjuangan. > Neo-liberalisme juga sudah beroperasi sejak lama di Indonesia, > an -sayangnya, atau hélas ! juga mendapat dukungan atau kerjasama dari > pejabat-pejabat tinggi dan negara. Kunjungan Jusuf Kalla ke AS adalah salah > satu di antara bukti-buktinya yang nyata. > > > > Karena modal asing besar (terutama modal AS) di Indonesia ini merupakan > kekuatan - politik dan ekonomi - yang tidak kecil, maka untuk menghadapinya > juga diperlukan kekuatan yang besar. Modal asing (terutama AS) ini mempunyai > "orang-orangnya" di berbagai badan dan jawatan negara dan pemerintahan kita, > sehingga pemerintahan kita dalam waktu hampir 40 tahun tunduk atau > bersekongkol untuk menguras kekayaan bumi kita. Karena itu, untuk melawan > praktek-praktek mereka, diperlukan adanya suatu front persatuan dari > berbagai golongan yang tidak menyetujui dijadikannya negara kita sebagai > ajang kiprahnya neo-liberalisme. > > > > Dalam rangka ini, suara perlu diserukan sekeras-kerasnya - dan > sebanyak-banyaknya ! - oleh berbagai kalangan masyarakat, melalui berbagai > jalan dan cara (antara lain : diskusi, seminar, artikel dalam media pers, > lewat E-mail di Internet, aksi-aksi di jalanan dan tempat-tempat kerja, > demo-demo oleh para mahasiswa dan golongan pemuda lainnya). > > > > Kita tidak boleh diam, ketika sekelompok oknum yang menamakan diri pemimpin > atau pejabat tinggi negara terus membikin kerusakan-kerusakan yang > menyebabkan kesengsaraan banyak orang, termasuk generasi kita yang akan > datang. Negara dan bumi kita ini bukan hanya milik mereka saja, melainkan > milik kita semua. Karena itu, adalah wajib bagi kita untuk bersuara dan > bertindak. > > > > Kita tidak boleh membiarkan Jusuf Kalla, tidak peduli apa sebagai Wakil > Presiden RI, apa sebagai Ketua Umum Golkar, atau apa sebagai pengusaha besar > "kelas kakap" , untuk menggadaikan kekayaan bumi kita. Sejarah bangsa kita > akan membuktikan, bahwa melawan praktek-praktek rakus dan tidak adil dari > perusahaan-perusahaan asing adalah benar dan mulya. Demi kepentingan bangsa > kita keseluruhan dan anak-cucu kita di kemudian hari. > > > > Paris 28 September > > > > > > > > > > > > > > > > > > -- > No virus found in this outgoing message. > Checked by AVG Free Edition. > Version: 7.1.407 / Virus Database: 268.12.9/458 - Release Date: 27/ 09/2006 > > > [Non-text portions of this message have been removed] > *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. http://groups.yahoo.com/group/ppiindia *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Reading only, http://dear.to/ppi 4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
