Hipokrisi? Kisah Dua Pengacara
Kolom Aboeprijadi Santoso 23 Feb. 2007 Rambutnya sama peraknya, sama sama pengacara, sama sama kondangnya, PeDe-nya sama tegarnya, sama sama suka jadi selebriti pula, dan, last but not least, sama sama jadi pembela hukum dari dua tersangka penjahat kakap. Bram Moszkowicz mirip Adnan Buyung Nasution. Bram, pengacara Belanda itu, membela tersangka kriminal berat Willem Holleeder. Buyung pernah membela tersangka kejahatan HAM berat Jenderal Wiranto. Bram terjungkal, Buyung tetap berkibar. Jadi? Konon, di Belanda tak ada keluarga pengacara semasyhur the Moszkowiczs. Tapi Senin 19 Feb. yl. adalah hari hitam bagi Abraham "Bram" Moszkowicz. Dia mengumpulkan media, lalu berseru "Ik ga stoppen (Saya berhenti) membela Holleeder". Seluruh Belanda terkejut. Mengapa seorang pengacara-top tiba tiba menghentikan advokasinya padahal sidang belum dimulai? "Ini aib bagi profesi pengacara, bagi kehakiman, bagi kita semua!" seru Bram sambil menuduh bahwa aparat kehakiman berkonspirasi, dan media massa merekayasa citra buruk dirinya. Bram menyatakan tak mampu lagi menjalankan profesinya secara kredibel, dan mengaku mengambil keputusan tadi demi Holleeder, bukan demi dirinya. Adnan Buyung Nasution juga membuat kejutan ketika memutuskan membela Jenderal Wiranto dalam kasus Tim-Tim berdarah September 1999. Tapi banjir kritik hanya datang dari luar negeri dan LSM Indonesia, maka Buyung pun melenggang terus. Namaku toh sudah mentereng, kasus Pak Wir tak'kan mencoreng, begitu mungkin pikir Buyung. Sebaliknya, pemberitaan seputar Bram Moszkowicz belakangan gencar. Dia dicurigai main mata dengan kelompok bandit yang dipimpin Holleeder. Mengingat hubungan Bram dan Holleeder kental selama dua dasawarsa, seorang produser televisi terang-terangan menyebut Bram "mafia maatje" (sohibnya mafia). Bram marah, menggugat, tapi pengadilan menepis. Dia sakit hati. Sekarang, berkat wibawa pengadilan tsb, siapa pun sah sah saja menyebut Bram "sohibnya mafia". Seperti Bram Moszkowicz, Buyung boleh jadi pernah punya hubungan kental dengan nasabah-bermasalah. Kalau pernah dekat dengan B.J. Habibie, waktu itu presiden, mengapa tak sempat akrab dengan "Pak Wir", bukan? Yang menarik, perilaku Bram Moszkowicz amat dramatis dan theatrikal. Semula dia mengaku terancam, lalu polisi datang mengamankannya "ke luar negeri" kemudian dia muncul di muka pers di sebuah hotel di pinggir Amsterdam dengan wajah muram, suara serius dan mimik sarat emosi. Esoknya, Bram memberitahukan keputusan tadi kepada Holleeder di penjara. Kabarnya ini pun berlangsung emosional bagi Bram mau pun Holleeder. Ada pun Willem Holleeder adalah penjahat Amsterdam tersohor sepeninggal bosnya, Cor van Hout. Semasa muda, tahun 1980an, Holleeder menculik taipan bir Alfred Heineken dan supirnya, dan menuntut tebusan sebesar 35 juta gulden (sekarang 16 juta Euro). Dihukum 11 tahun penjara, lepas dari sel, dia lanjutkan "karir"nya. Kini dia dituduh terlibat pemerasan dan, mungkin juga, pembunuhan sejumlah taipan yang diperas, atau memerasnya. Buyung sesungguhnya lebih heibaat dari pada Bram. Bram Moszkowicz berurusan dengan kriminalitas kakap, sedang Buyung dengan jenderal kakap. Selaku pengacara, Bram harus menjaga hak hak sipil tersangka, itu saja. Kalau Bram diduga secara gelap terlibat mafia-nya Holleeder, Buyung dipastikan tidak terlibat ulah "Pak Wir" di Tim- Tim. Bahkan Buyung, sebagai pembela HAM, berbeda dengan Bram, berbobot politik. Sepak terjangnya bisa jalan terus, sedangkan Bram cepat tersandung. Soalnya, malang bagi Bram, Amsterdam sudah menggantikan Palermo 1920an dan Chicago 1930an. Sepanjang dasawarsa terakhir ini, di ibukota Belanda itu terjadi belasan likwidasi, alias perang antara sejumlah koalisi penjahat dan pengusaha kakap. Meminjam yargon sosiologi: inilah perang antar lumpen, antara koalisi borkap (borjuasi kakap) dan borcil (borjuasi kecil) melawan koalisi sejenis. Di situ penjahat-tersamar dan penjahat-terbuka bisa berkoalisi atau bertarung. Holleeder, dulu dibela oleh ayah Bram, Max Moszkowicz, kini oleh sang anak. Tak heran, tersangka mau pun para pengacaranya jadi tenar campur cemar. Holleeder dijuluki "mafioso ulung Belanda", dan the Moszkowiczs jadi legendaris. Syahdan, kisah Adnan Buyung Nasution amat berbeda. Pernah duduk di kursi Golkar di DPR-nya Orde Baru, Buyung lalu hengkang. Tahun 1970an dia memelopori LBH, Lembaga Bantuan Hukum, bagi kaum miskin, dan belakangan banyak membantu para aktivis pro-demokrasi yang digebuki oleh aparat Soeharto. Saya pun termasuk di antara sekian banyak pengagumnya. Konon, beberapa aktivis pro-dem, saking kagumnya pada si Abang yang satu ini, ketika melamun di atas rel kereta api di sebuah kota di Jawa Timur, mendapat ilham: "Nah, dia-lah lokomotif kita!" Sejak itu, Adnan Buyung termasyhur sebagai "lokomotif demokrasi". Awal 1980an sampai medio 1990an gerakan pro-dem kehilangan "lokomotif" tsb, karena si Abang memburu doktornya di Universitas Utrecht, Belanda. Pada masa itulah isu Tim-Tim, atas nama HAM, menguasai panggung dunia dan menyengat reputasi republik dan bangsa. Si Abang, dengan semangatnya, bagaikan lokomotif beneran tak peduli kiri dan kanan, melaju menggaet PhDnya. Pernah Radio Nederland minta wawancara soal Tim-Tim, dia berkelit. Jawabnya: "Aach Tossi, sudahlah, lupakan saja Tim-Tim itu!" Terkejut saya, sang "lokomotif demokrasi" itu tak peduli akan hak-hak ratusan ribu warga yang dilibas oleh lokomotif Orde Baru. Barangkali, seperti kebanyakan orang waktu itu, si Abang, dengan semangat nasionalistis yang kelewat dosis, menganggap Tim-Tim cuma "kerikil" yang mencuwil, dan Xanana cuma jagoan negeri Banana. Mungkin juga, si Abang melihat saya seolah warga Timor Leste, padahal saya asal Jawa Leste. Lima tahun kemudian, selepas bumi hangus Tim-Tim, September 1999, giliran publik dan teman teman pro-dem terkejut berat mendengar si Abang-"lokomotif" itu menjadi pembela Jenderal Wiranto, sosok yang menurut KPP-HAM (komisinya Komnas-HAM, notabene bekas anak anak didik Buyung) merupakan tersangka nomor wahid dalam kasus Tim-Tim September 1999. Saking kagetnya, banyak teman berkomentar singkat, tapi bermakna: "Aduuh biyoong, Adnan Buyoong!" Walhasil, meski tampil serupa, sungguh berbeda nian fenomena Bram Moszkowicz dan Abang Buyung Nasution. Di Belanda terjadi kemelut panas antar kaum borjuasi lumpen (semi) kriminal (termasuk Bram), sedangkan di Indonesia terjadi hegemoni negara yang membusukkan idealisme kaum profesional kelas menengah (termasuk idealisme si Abang lokomotif pembela HAM). Ada tiga hal pokok yang mencolok di situ. Pertama, para nasabah dari kedua pengacara-top ini selalu orang-orang yang berkantong tebal. Ini berarti harus ada kepentingan dan imbalan timbal-balik yang menggiurkan kedua pihak, pengacara mau pun nasabah. Selebihnya, silahkan simpulkan sendiri. Kedua, kedua-duanya dianggap "kurang refleksi-diri" (ini istilah eufemistis media Belanda untuk mengatakan 'tidak jujur'). Bram bungkam bahwa kantornya di tepi kanal bergengsi di Amsterdam itu pernah menjadi locus delict alias TKP, tempat kejadian perkara pidana, kasus pemerasan. Ini patut mencoreng reputasinya. Bahkan, Bram mencampur-baur kepentingan dengan cara lompat bajing alias berganti koalisi. Semula membela pengusaha real estate W. Endstra yang kemudian terbunuh, diduga kuat oleh anak buah Holleeder, kini Bram berbalik membela Holleeder. Hipokrisi? Dalam hal si Abang, Buyung barangkali belum pernah menginjak bumi Loro Sae, apalagi membayangkan seperti apa kota Dili saat bumi hangus dan maut mengintai yang membuat saya terbirit-birit hengkang ke Bali waktu itu. Namun, sulit membayangkan orang sepintar Doktor Buyung akan khilaf, bahkan ingkar, terhadap hak-hak asasi 1300an warga Timor Timur yang dibunuh, dan ratusan ribu lainnya yang dideportasi, sejak hari penentuan-nasib-sendiri Tim-Tim mengungkap kekalahan politik ABRI, lokomotif Orde Baru, dan gerbong-gerbong milisinya. Hipokrisi? Ketiga, soal tegak negara hukum. Perilaku dramatik dan teatrikal Bram Moszkowicz tadi jelas untuk mengelabui publik. Boleh jadi dia diancam Holleeder dan untuk menyelamatkan nyawanya, dia lepaskan perkara Holleeder seraya mengambing-hitamkan media dan aparat kehakiman. Untuk itu, dia memakai alasan manis: betapa sulit menjalankan profesinya jika kredibilitas dirinya sudah tercemar oleh pihak ketiga. Argumen seperti ini mudah diterima publik di Belanda. Ini membuktikan adanya tegak hukum yang berwibawa dari suatu negara hukum. Jadi, tegak hukum juga memungkinkan pengacara memanipulirnya untuk mengelabui publik. Selama hukum jadi panutan publik, pengacara profesional harus pandai pandai merawat reputasinya. Di Indonesia, lain cerita. Aparat kehakiman, juga media massa, sering menderita di bawah tekanan kuat elit politik negara. Angin politik nan kencang dengan mudah menembus ranah kehakiman. Apa pun yang si Abang Buyung perbuat tidak dengan sendirinya akan menghancurkan profesinya ketika wibawa negara hukum rentan. Tapi setiap pengacara harus pilih: ikut arus, atau cari alternatif. Inilah ilustrasi betapa penting tegak hukum bagi pengacara, publik, mau pun masa depan bangsa. Perbandingan di atas lebih bercerita tentang pamor dari tegak-hukum di Belanda dan Indonesia, ketimbang tentang si Bram dan si Abang belaka. Namun, demi tegak-hukum, ijinkan saya berandai-andai. Andaikata Buyung bertindak seperti Bram Moszkowicz, lalu berseru: "Ik ga stoppen (Saya berhenti) membela Pak Wir", pasti orang akan angkat topi. Dengan rambut peraknya yang menyilau publik, jika Buyung meminjam keputusan Bram tsb untuk kasus Wiranto, si Abang ini dapat menyulap citranya, memulihkan reputasinya selaku pembela HAM. Maka, orang tak perlu lagi berseru "Aduuh biyoong", melainkan "Horas Buyoong!". Sumber: http://www.ranesi.nl/tema/temahukdanham/hipokrisi070223 Singgahlah ke www.ranesi.nl
