mas Ari,
ada bagian prinsip dari pernyataan anda yang
saya sepenuhnya sependapat dan argumentasinya
tepat, tapi juga ada bagian yang terkesan
terlalu bermuatan "retorik" yang argumentasinya
bisa dipertanyakan :)
***
yang saya sepenuhnya sependapat dengan anda
adalah bahwa justeru lebih *-benar-* jika
anggota DPR itu mendapat fasilitas yang
sumbernya dari APBN, karena akan lebih
transparan dan lebih bisa dipertanggung
jawabkan.
ini sama dengan yang diberlakukan pada
anggota-2 parlemen di negara-2 maju,
termasuk anggota konggres amerika.
Apapun fasilitas yang mereka nikmati,
asal itu memang resmi dari negara,
tidak akan ada yang mempermasalahkannya
( baru akhir-2 ini saja - utk. pertama
kalinya saya membaca artikel di media
yang menyoroti perilaku sebagian
anggota konggres amerika yang memakan
'gaji buta'. gaji di bayar penuh, tapi
mereka 'nongol' di kantor nya seminggu
seringkali hanya 3 - 4 hari === gak jauh-2
berbeda dengan anggota DPR-RI :-) )
***
media massa di eropa pernah juga membahas
issue betapa para anggota parlemen Uni-Eropa
itu dinilai sudah *-overpaid-*.
Uni Eropa itu kan "superstate" jadi juga punya
"super kabinet/ disebut EU Commisioner" dan
"super parlemen". Lha, karena gaji semua
anggota parlemen EU harus sama/standar, padahal
tingkat ekonomi setiap negara anggota EU berbeda-2,
akibatnya terasa ada kesenjangan. Misalnya, bagi
negara seperti Yunani, gaji anggota parlemen wakil
mereka di EU akan terasa terlalu "mewah" bagi
standar mereka.
***
Okey, sekarang kembali ke Laap, Toop, ... :)
justeru kalau ada anggota konggres USA diduga
mendapat fasilitas tiket untuk bepergian dinas
tapi atas "sponsor" pihak lain, termasuk perusahaan
justeru akan dianggap "haram", karena bisa dianggap
sebagai uang suap / uang lobby. Artinya dikhawatirkan
di masa depan sang anggota konggres tsb. akan sulit
bersikap objective dalam profesinya jika sedang
membahas produk-2 hukum yang punya dampak terhadap
perusahaan tersebut. Berita-2 kasus menerima "uang
jalan" dari perusahaan seperti itu sudah cukup sering
dijumpai terjadi pada sebagain anggota kongres amerika
dan anggota parlemen di eropa ( jerman ).
Jadi saya sependapat dengan anda, bahwa secara *syariat*,
fasilitas-2 bagi anggota DPR yang dianggarkan secara
transparan oleh negara itu justeru (insya Allah) halal.
bahwa hal itu dikategorikan sbg. wajar atau boros,
itu merupakan hal yg bisa di evaluasi lagi. Sebetulnya
pemborosan uang negara kan terjadi secara meluas,
tidak hanya di kalangan legislatif saja. Di kalangan
Eksekutif juga saya yakin masih terjadi. Hanya kebetulan
legislatif lah yang lebih disorot.
Dan (yang dikhawatirkan) adalah jika si anggota DPR ini
merasa "kekurangan fasilitas" lalu "diberi fasilitas"
oleh pihak-2 di luar negara dan di luar "konstituen" nya
( misalnya kalangan bisnis ), maka ini dikhawatirkan akan
bisa menjadi berbau suap atau menjadi uang amplop dg.
tujuan lobby yang bisa punya resiko jatuh di daerah
yang 'haram'.
***
nah, kalo komentar anda yang mengenai HNW itu kan
nampaknya sudah banyak kecampur "retorika"; atau anda
bisa membuktikannya sebagai suatu fakta yang didukung
data-data? :-)
{
semua orang 'maklum' lah akan posisi HNW,
pasti ada orang yang cenderung "membagus-2"
kan HNW, tetapi juga ada orang yang cenderung
"memburuk-buruk" kan HNW. Anda termasuk
yang mana? :-))
}
----( IM )-------------------------------
--- In "Ari Condrowahono" <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
>
> mas agus nizam,
>
> justru kalo belinya pakai anggaran dpr , jadi
> terkontrol dan jelas. daripada kayak HNW yg
> gak mau laptop karena udah dapat pinjeman dari
> temennya. dari teman ??? itu sogokan politik
> dan hasil bargain dagang sapi untuk islamisasi
> indonesia yah .... :D
>
> kalo jadi pejabat negera dan wakil rakyat, seperti
> biasasa banyak "teman" yang mensuply berbagai fasilitas
> secara cuman cuma. sementara, bisa tetap nampang
> di majalah SABILI dengan status sebagai anggota
> DPT/MPR paling miskin. heibat tenan !!!.
>
>
>
> salam,
> Ari Condro
>
> ----- Original Message -----
> From: A Nizami
> To: [EMAIL PROTECTED] ; [email protected]
> Sent: Wednesday, March 28, 2007 8:46 AM
> Subject: [ppiindia] Re: DPR Batal Dapat Laptop
>
>
> Saya pernah ketemu anggota DPR dan DPD. Yang saya
> temui sudah punya laptop nan mungil.
>
> Sepertinya tidak semua anggota DPR/DPD yang bisa pakai
> email....:) Jadi laptopnya tidak perlu canggih2 amat.
> Rp 7 juta juga cukup.
>
> Tapi kalau ada anggota DPR yang ingin dibelikan laptop
> pakai uang rakyat, seharusnya dipakai kriteria
> keluarga miskin yang berhak dapat BLT. Yaitu luas
> bangunan rumah tidak lebih dari 8 m2, lantai harus
> dari tanah, tidak ada listrik, tidak punya WC serta
> dapat surat keterangan tidak mampu dari RT/RW.
>
> Nah kalau ada anggota DPR yang kondisinya seperti itu,
> baru berhak dapat bantuan laptop.
>
> BTW, saya masih jengkel juga melihat 2 artis muda yang
> jadi anggota DPR di TV kemarin. Tampang keren dan
> cantik, tapi untuk beli laptop saja minta uang rakyat.
> Tidak bermoral.
>
> Salam
>
> --- wahyudi yudi <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
>
> > Perdebatan yang panjang tentang laptop
> > untuk DPR hingga menjadi batal, karena
> > banyak opini dan wacana yang tidak urgent
> > mengenai laptop untuk anggota DPR. Pertanyaan
> > saya kembali mengenai SDM anggota DPR.
> > Berapa yang profesor? Berapa yang tamatan
> > S1, S2, S3? Berapa yang tamatan Diploma?
> > Berapa yang tamatan SMA/Paket C? Berapa
> > orang yang bisa bahasa Inggris? Sudah berapa
> > tahun mengenal komputer dan menggunakan komputer?
> > Sudah berapakah anggota DPR yang punya komputer
> > dan laptop? Masak harus dibelikan semua, uang
> > itu, uang rakyat dengan membayar pajak untuk
> > menjalankan roda negara/pemerintahan yang
> > tujuan dasar adalah untuk mensejahterakan
> > rakyat Indonesia bukan untuk 'bancaan' yang
> > katanya Arbi Sanit "Kinerjanya anggota DPR
> > masih jelek kok minta laptop lagi."
> >
> > Saya saja korban gempa di Klaten masih pusing,
> > bagaimana rumah saya bisa saya perbaiki seperti
> > semula. Anggota DPR ya peduli sama orang
> > kecil?! Namanya saja wakil rakyat ya harus
> > merakyat.
> >
> > salam
> > Yudi
> >
