Aku termasuk rakayat yang tidak saja marah tapi sudah punya pendirian bahwa
Indonesia bakalan jadi deldel duwel luar dalam.
Yang paling aneh, dimana pun setahu aku, seorang wakil ketua, wakil CEO dan
dalam hal ini wakil presiden, semuanya akan tunduk atau setidak tidak bisa
bersatu dalam ambil keputusan atau punya suara sama. Tapi di Indonesia yang
sudah 1/2 deldel duwel sekarang ini Jusup Kalla kayaknya lebih unggulan dari
Presiden SBY yang kayak ketimun lemes. Heran juga ya mantan jendral koq ngak
"galak" ya?
Yang heran tuh Wapres yang bilang .....duit kleuar marah duit masuk
marah...ini ucapan wapres soal duitnya Mas Tommy. Heran juga aku, lha wong
mantan penjahat(pembunuh) koq masih dapat dukungan dari wapres dan malahan
dapat support dari mentri HAM. Apakah HAM di Indonesia itu kayak ham buat
sandwich ?mungkin di Indonesia itu ya Ham-nya ya buat sandwich. Alasannya
wapres kalau duit masuk itu boleh lho? Apa Indonesia mau dijadikan laundry ?,
buat mencuci duit. Tahu2 nanti warlords dari Afghanistan kirim duit (hasil
narkoba)ke Indonesia buat di cuci. Boleh ngak sama wapres Kalla?
Aku terus terang tidak tahu perlunya anggota DPR itu punya laptop. Lha kalau
perlu lha beli sendiri dari gaji yang diterima...for doing nothing!
Apa2 mau di musyawarahkan, Yusril ada ganjelan dengan pimpinan KPK, tahu2
presiden yang sejuk ini ambil putusan , albeit perkara yang sudah terlanjur
terbuka itu mau diselesaikan secara intern. Aneh bukan?
Inilah akibatnya kalau negara kena keberangus oleh pemimpin yang selain
goblok, tidak becus, megalomaniak bin rakus...akibatnya negara jadi deldel
duwel luar dalam.
Harry Adinegara.
http://www.indomedia.com/bpost/032007/29/opini/opini4.htm
Mengapa Rakyat Cepat Marah
KAPAN kita tidak marah? Pertanyaan bernada kesal ini dilontarkan Wakil
Presiden Jusuf Kalla, ketika menanggapi kecaman masyarakat atas keterlibatan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin dalam upaya penarikan uang
Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto melalui rekening Depkumham.
Uang sekitar Rp100 miliar berhasil ditarik dari sebuah bank di Inggris ke
Indonesia, yang sebelumnya ditahan oleh bank di sana karena dikhawatirkan
merupakan uang bermasalah. Wapres bertanya: "Mengapa orang selalu marah, uang
lari ke luar negeri marah, masuk ke dalam negeri juga marah."
Rakyat kita sekarang memang sangat peka. Setiap hari di seantero penjuru
Tanah Air ada saja orang berdemo, marah dan kesal. Tapi kemarahan itu bukannya
tanpa sebab. Misalnya, PP 37/2006 yang memberikan uang rapel kepada pimpinan
dan anggota DPRD, tidak saja membuat rakyat marah kepada pemerintah karena
keputusannya dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Tetapi, lebih marah kepada
anggota DPRD yang berdemo ke Jakarta hanya untuk menuntut uang rapel, sementara
rakyat tidak mampu beli beras.
Contoh lain, kasus lumpur Lapindo tidak saja membuat marah warga yang
kehilangan tempat tinggal karena rumahnya terbenam lumpur, tetapi masyarakat
yang lain juga gemas oleh penyelesaian yang tidak segera tuntas. Rakyat juga
marah karena korupsi tidak kunjung berhenti, para penegak hukum makan suap.
Warga melawan karena tanahnya diserobot, atau lapak tempatnya berdagang
digusur.
Memaki-maki DPR, karena tidak memperjuangkan aspirasi rakyat malah minta
dibelikan laptop seharga Rp12,1 miliar. Menyumpahi partai politik, karena
ternyata hanya bisa menebar janji. Marah kepada pemerintah karena tidak bisa
mengatur urusan transportasi sehingga sering terjadi kecelakaan di darat, laut
maupun udara.
Marah sekarang memang bukan sesuatu yang aneh. Bukan karena rakyatnya menjadi
pemarah, tetapi situasi di negeri ini memang memungkinkan orang menjadi gampang
marah. Tidak ada keselarasan hidup, tidak ada harmonisasi karena masing-masing
ingin menang sendiri.
Contoh, Menteri Sekretaris Negara Yusril Izha Mahendra dipanggil Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadi saksi atas kasus yang melibatkan
mantan anak buahnya semasa menjabat Menteri Hukum dan Perundang-undangan, tidak
mau terima dan ganti melaporkan Ketua KPK melakukan dugaan penyelewengan. Orang
belum habis pikir terhadap tindakan sang menteri, tiba-tiba Presiden Yudhoyono
memanggil keduanya dan menyelesaikannya secara adat.
Cara seperti itu mencerminkan adanya kepemimpinan yang kurang tegas. Masalah
hukum harus diselesaikan secara hukum, biarkan menteri dan ketua KPK diproses
secara hukum bukan diselesaikan sendiri. Ada lagi contoh lemahnya kepemimpinan,
yakni ketika presiden membentuk Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program
Reformasi (UKP3R).
Lembaga ini tidak bisa berjalan karena diprotes oleh wapres dan presiden
tidak meneruskannya. Pembawaan yang santun, dingin dan tenang seharusnya tidak
mengurangi wibawa dan ketegasan presiden, bukan sebaliknya. Kesan yang muncul,
wapres sepertinya lebih kuasa dari presiden.
Masih ada lagi contoh kekesalan rakyat atas tindakan pimpinan nasional.
Misalnya, pernyataan wapres yang terkesan melindungi Menkumham Hamid Awaludin
yang memasukkan kembali uang Tommy melalui Departemen Hukum dan HAM seperti
kita kutip di awal tulisan ini.
Walaupun uang itu tidak bermasalah, orang tetap bertanya-tanya. Apalagi
menurut informasi, ada hal yang dilanggar Menkumham. "Jangan sampai ada kesan
pernyataan wapres itu merupakan intervensi terhadap upaya penegakan hukum dan
melindungi seseorang," kata Ketua Komisi III DPR Trimediya Panjaitan (Kompas
26/3/2007).
Masih menurut Kompas, Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corupption Watch
(ICW) Teten Masduki menyesalkan Presiden Yudhoyono yang bertemu pengusaha
Anthony Salim. Karena, Anthony tengah diselidiki polisi terkait dugaan
penggelapan aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional 1998-2000. "Bagaimana
ingin membasmi korupsi jika orang yang diperiksa pun diterima presiden," ujar
Teten.
Kesimpulannya, rakyat tidak bisa hanya disalahkan sebagai cepat marah.
Kehidupan susah, dihadapkan pada situasi yang nyaris tak tertolong, masih
ditambah sepak terjang para pemimpin yang bikin kesal. Kalau sudah begitu,
bagaimana rakyat tidak cepat marah?
Send instant messages to your online friends http://au.messenger.yahoo.com
[Non-text portions of this message have been removed]
