Masyarakat Ibu Kota kini hiruk pikuk membincangkan pilkada - pemilihan gubernur
DKI Jaya. Coblosan secara langsung yang pertama kalinya. Maklum, dulu gubernur
DKI "wajib" dari kalangan militer dan ditunjuk langsung - alias tak dipilih
oleh rakyat.
Media massa sibuk berburu berita soal pilkada dan gegap-gempita kampanye
jalanan yang menyertai. Pilihan cuma ada dua: Adang atau Foke. Adang jelas
digemari para pendukung PKS. Sedangkan Foke disukai orang-orang yang cinta
kemajemukan yang warna-warni.
Tanggal 8 Agustus buat sebagian orang membingungkan: libur, tidak libur,
libur, tidak libur. Kemarin ada beberapa teman yang minta dikirimi arsip surat
soal libur resmi dari pemerintah lewat email.
Nah, apakah dengan pilkada ini berarti sistem demokrasi sudah diterapkan
secara menyeluruh di wilayah Jakarta? Tidak! Pasalnya 5 penguasa wilayah
kotamadya belum dipilih langsung oleh rakyat. Mereka adalah Walikota Jakarta
Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara. Selama
ini jabatan Walikota selalu ditunjuk langsung. Di masing-masing kotamadya
tersebut juga tak memiliki DPRD Tingkat II. Semuanya menumpuk di DPRD Tingkat
I. Bagaimana Jakarta akan berubah menuju yang lebih baik, kalau begitu?
Mari kita lihat ke provinsi lain: semua walikota dan bupati sudah dipilih
langsung oleh rakyat, bukan cuma gubernurnya saja.
e-mail: [EMAIL PROTECTED]
blog: http://mediacare.blogspot.com
---------------------------------
Pinpoint customers who are looking for what you sell.
[Non-text portions of this message have been removed]
