Tulisan ini juga disajikan dalam website
http://kontak.club.fr/index.htm)
JENDERAL SUHARTO,
SANG JAGAL (11)
Diktator Militer
Menjarah 35 Miliar Dollar
Oleh: Harsutejo
Sudah menjadi keterangan klasik apa yang dikisahkan oleh Kolonel Latief
tentang dua kali pertemuannya dengan Jenderal Suharto. Pertemuan kedua
terjadi beberapa jam sebelum penculikan dan pembunuhan sejumlah jenderal
yang dilakukan oleh pasukan G30S. Sudah sangat dikenal bahwa dua batalion
pasukan Brawijaya dan Diponegoro yang didatangkan ke Jakarta yang kemudian
menjadi bagian pasukan G30S didatangkan atas perintah Jenderal Suharto.
Pasukan itu pun sesuai dengan perintah bersiap untuk bertempur. Pasukan ini
pula yang kemudian sebagian menyerah bongkokan kepada Jenderal Suharto di
Kostrad karena tiadanya logistik, bahkan para prajuritnya kelaparan dan
minta makan ke markas Kostrad. Inilah bagian dari skenario G30S yang
dirancang untuk gagal (lihat analisis tentang Brigjen Suparjo).
Bicara tentang G30S selalu memuat tentang sang dalang. Sudah sejak dini
sejarawan Prof Dr Nugroho Notosusanto menuduh Presiden Sukarno sebagai
dalangnya (yang kemudian juga dianut oleh Victor M Fic). Rezim Orba dan para
kerabatnya menuduh Aidit/PKI, yang lain CIA, Jenderal Suharto, atau dan
berbagai kombinasi. Sejumlah ahli lebih menitikkan pada dalang peristiwa
kelanjutannya berupa pembantaian 500.000 sampai 3 juta rakyat yang dituduh
terlibat G30S atau PKI dalam waktu beberapa bulan tanpa ada perang. Sebagian
orang menguar-uarkan tentang adanya situasi ketika itu yang digambarkan
sebagai membunuh atau dibunuh untuk mengelakkan tanggungjawab pembantaian
massal tersebut sebagai ditulis oleh Brigjen (Purn) Samsudin, Sulastomo,
Fadly Zon, Salahuddin Wahid dsb, sesuatu yang sama sekali tidak ada buktinya
dan tidak benar.
Sejumlah peristiwa yang menelan korban sebelum 1 Oktober 1965 serta
bentrokan yang terjadi di beberapa tempat segera sesudah peristiwa G30S
disebut sebagai situasi membunuh atau dibunuh, sesuatu yang sangat
dibesar-besarkan. Justru propaganda hitam seluruh mesin rezim Orba
terus-menerus (bahkan sampai tahunan) yang membuat panas situasi,
mematangkan situasi untuk melakukan pembunuhan massal itu (lihat misalnya
Lubang Buaya dan Gerwani). Dalam hubungan ini tidak ada kontroversi,
Jenderal Suharto yang bertanggungjawab, sedang Kolonel Sarwo Edhie Wibowo
dan sejumlah petinggi militer lain sebagai penanggungjawab lapangan. Tidak
berlebihan jika Suharto kita sebut sebagai Sang Jagal.
Sang Jagal
Jenderal Besar (Purn) Suharto, Bapak Pembangunan, Sang Supersemar, Presiden
Republik Indonesia (1968-1998), juga Ketua Dewan Pembina Golkar di sepanjang
tiga dekade kekuasaannya. Selama itu Suharto dipilih sebagai Presiden RI
sebanyak 7 kali dengan dukungan penuh Golkar sebagai bagian dari tiga pilar
ABG: ABRI, Birokrasi, dan Golkar. Itulah yang disebut sebagai Demokrasi
Pancasila. Seorang penulis menyebut Suharto adalah Golkar dan Golkar adalah
Suharto. Sebenarnyalah Suharto adalah ABRI dan ABRI adalah Suharto di
samping Suharto adalah Birokrasi dan Birokrasi adalah Suharto, jadi
Suharto itu identik dengan kekuasaan negara, bahkan dengan negara itu
sendiri. Pendeknya Suharto ya Indonesia dan Indonesia ya Suharto.
Karena Indonesia itu juga Suharto, maka tak aneh jika hanya dia yang berhak
menafsirkan UUD 1945. Dalam pasal 7 disebutkan Presiden dan Wakil Presiden
memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih
kembali. Kalimat ini dianggap jelas bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil
Presiden hanya lima tahun pertama dan lima tahun kedua jika dipilih. Sama
sekali tidak disebutkan bahwa boleh lima tahun ketiga dst. Siapa bilang UUD
45 membatasi jabatan presiden cumak dua kali, tidak ada nyang membatasi...
begitu Suharto bersabda sebagai tafsirnya. Dalam bahasa gaul kira-kira
berbunyi sukak-sukak aku. Selanjutnya tentang Pasal 33 yang berbunyi Bumi
dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu berarti
untuk kemakmuran Suharto, anak cucu cicit, begundal alias kroninya dalam dan
luar negeri. Kan Suharto itu Indonesia dan Indonesia itu Suharto, tidak ada
yang salah bukan?
Rezim militer Orba dibangun oleh Suharto cs lewat lumuran darah para
jenderal dan tiga juta rakyat Indonesia setelah didahului fitnah kotor
dongeng horor tentang tarian harum bunga Gerwani di Lubang Buaya.
Selanjutnya kedudukan Suharto mendapatkan legitimasi dengan apa yang
disebutnya Supersemar, surat perintah 11 Maret 1966 dari Presiden Sukarno
yang dipalsukan itu. Legitimasi selanjutnya didapat dengan menafsirkan UUD
1945 seenak udelnya sendiri. Legitimasi yang lain perlu dibangun dengan
peran sejarah Letkol Suharto dalam serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta
terhadap pendudukan Belanda yang diklaimnya sebagai pemilik gagasan dan
pelaksana di lapangan. Senyum Suharto menggambarkan kata-kata yang tak
diucapkannya, Habis petinggi militer yang lain pada ngumpet carik slamet,
sedang Hamengkubowono IX cumak nongkrong di di istananya, maka ya saya
sendiri yang tampil menghadapi musuh....... Tentu saja Suharto mendapatkan
dukungan barisan kaum intelektual dan cerdik pandai di segala lini yang
dapat dibelinya. Maka ditulislah sejarah dirinya dengan tinta emas,
dibuatlah film kepahlawanan dirinya yang tiada tara seperti Janur Kuning
dan Pengkhianatan G30S/PKI serta bangunan Monumen Yogyakarta Kembali di
Yogya yang megah itu.
Dunia Barat merasa berutang budi ketika Jenderal Suharto menggulung PKI dan
seluruh gerakan kiri dan akhirnya berhasil menggulingkan Presiden Sukarno,
simbol rakyat Indonesia dan dunia ketiga dalam menghadapi imperialisme
dunia. Maka langkah selanjutnya adalah mendepolitisasi rakyat yang menjadi
tujuan bersama antara dunia Barat dengan penguasa represif. Dua kekuatan itu
bekerja sama menyingkirkan mayoritas penduduk Indonesia dari kehidupan
ekonomi dan politik di negara mereka sendiri. Gaya rezim ini adalah tiadanya
pembangunan politik elementer alias politik tanpa pembangunan politik,
soalnya politik itu tabu bagi rakyat. Biarlah politik itu menjadi monopoli
Suharto, ABRI, Birokrasi, dan Golkar. Sedang dua partai lain, PPP dan PDI
diberi peranan politik pinggiran pupuk bawang sebagai ornamen demokrasi.
Suharto masih merasa kurang pas jika belum dilengkapi legitimasi yang lain
daripada yang lain, yakni legitimasi alam gaib. Ia pun dibentengi oleh
sejumlah dukun dan azimat yang diatur dari atas, barangkali oleh Ki Semar.
Bukan kebetulan jika Suharto mengidentifikasikan dirinya dengan Ki Semar.
Salah seorang dukun yang tersohor sekaligus asisten khusus Suharto ialah
Jenderal Sudjono Humardani. Ia pernah diutus menjemput kembang
wijayakusuma bagi kesaktian dan kemenangan Suharto.. Untuk itu Suharto
melakukan apa yang dalam bahasa Jawa disebut nglakoni, menjalankan olah
mental dan spiritual dengan cara berpuasa, kungkum di sungai tertentu yang
dianggap istimewa atau wingit dengan air dingin menusuk, tidak sebarang
orang tahan dan bisa diterima oleh tempat itu. Suharto bersemadi di pinggir
sungai yang seram, di gua atau di pantai Samudera Hindia untuk menghadap
Nyai Loro Kidul dalam mitos Jawa, bahkan disebut melakukan perkawinan sakral
[bukan perselingkuhan?] dengan sang Nyai. Apa isterinya tidak cemburu ya?
Bapak Koruptor Teladan
Dalam hubungannya dengan harta korupsi yang pernah dijarah Suharto bersama
keluarganya, maka ada gagasan Presiden Gus Dur untuk melakukan tawaran damai
kepada keluarga Cendana. Hal ini merupakan langkah persuasif Presiden Gus
Dur agar keluarga Cendana sudi berkontribusi kepada negara dan rakyat.
Maka pada akhir Mei 2000 dikirimlah utusan terdiri dari Menteri Pertambangan
dan Energi Susilo Bambang Yudoyono, Ketua Gerakan Pemuda Ansor Saifullah
Yusuf dan Zarnuba Arifa Chafsoh alias Yenny, putri Presiden Gus Dur. Jika
keluarga Cendana setuju dengan jalan damai, maka rencananya Gus Dur akan
mengeluarkan surat pengampunan kepada Suharto dengan imbalan keluarga
Cendana mengembalikan harta jarahannya sebesar 70-90%. Konon harta yang
diincar di luar negeri saja sebesar 45 miliar dollar AS. Ketika itu jaksa
Agung Marzuki Darusman sedang melakukan pengusutan perkara korupsi Suharto.
Niat baik Gus Dur tak terimbangi. Ya mereka hanya mau menjarah dan tak sudi
berkontribusi untuk negara dan rakyat. Rakyat jelata mempunyai ungkapan
sederhana mana ada maling mau mengaku. Konon polisi Indonesia punya kiat
jitu, bahkan mumi Mesir Kuno pun tak dapat mengelak mengakui umurnya.
Ketetapan MPR No.X1/1998 mengamanatkan pemberantasan KKN yang dilakukan
siapa pun termasuk mantan Presiden Suharto. Pada tahun 2000 Suharto hendak
dituntut dalam perkara gurem dalam tindak korupsi sebesar Rp1,7 triliun
dan 419 juta dollar AS terhadap uang yayasan yang didirikannya (Yayasan
Darmais, Dakab, Supersemar, Amal Bhakti Muslim Pancasila, Dana Mandiri,
Gotong Royong dan Trikora). Yayasan yang bertujuan sosial ini memiliki aset
sebesar Rp4,014 triliun. Yayasan ini telah menghimpun dana dengan berbagai
macam aturan pemotongan gaji pegawai negeri, sebagian laba bank pemerintah
serta BUMN serta dari para pengusaha kakap. Dalam kenyataannya dana itu
dibuat bancaan untuk modal perusahaan milik Bob Hasan, Bank Yama milik
Tutut, Sempati Air milik Tommy. Ini semua merupakan penyalahgunaan. Akhirnya
Jaksa Agung Mei 2006 mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan
Perkara (SKP3). Suharto memang digdaya. Hidup Suharto!
Diberitakan pada akhir Februari 2007 bahwa tim Kejagung, instansi sama yang
mengeluarkan SP3 akan melayangkan somasi dengan gugatan perdata terhadap
mantan Presiden Soeharto yang harus mengembalikan uang negara sekitar Rp 1,5
triliun yang diduga hasil korupsi semasa mengetuai tujuh yayasan. Menurut
pakar bidang perkorupsian Junus Aditjondro, hal ini cuma akal-akalan mencari
popularitas. Kata Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, Suharto telah melakukan
pelanggaran-pelanggaran hukum, itu yang akan digunakan dalam gugatan
perdata.
Jatuhnya Suharto pada 1998 tidak serta merta mengakhiri rezim lama,
pelembagaan hal-hal menyesatkan terus berlangsung. Jenderal Besar (Purn)
Suharto ditumbangkan, kuku-kukunya sebagai bagian dari rezim militer Orba
masih mencengkeram berbagai aspek kehidupan bangsa dan negeri ini.
Bersamanya terdapat suatu lapisan militer dan sipil yang telah mencengkeram
akumulasi kekayaan amat besar negeri ini yang kemudian menjadi sah secara
hukum yang akan tetap memberikan pengaruhnya dalam jangka panjang dalam
bidang politik maupun ekonomi terutama melalui apa yang disebut money
politics, dengan politik kekuatan uang alias politik menyogok, menekan,
mengancam dan meneror yang menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya
kekerasan rezim Orba.
Kekayaan mereka itu setidaknya sebesar 60 miliar dollar AS ketika Suharto
jatuh, hampir setara dengan 600 triliun rupiah. Sedang realisasi APBN
Perubahan 2006 untuk belanja negara sebesar Rp 528 triliun, artinya Suharto
beserta kroninya mampu membeli negeri ini. Awas, kepala kita masing-masing
bisa dibelinya. Situasi mutakhir Sang Jagal yang Bapak Koruptor mendapat
hadiah Rp 1 triliun dari Mahkamah Agung RI dalam perkaranya dengan majalah
Time, diikuti pentahbisan dirinya sebagai penjarah kekayaan negara kelas hiu
nomor wahid di dunia dari StAR (Stolen Assets Recovery) Initiative PBB. Kita
ikuti seruan penyair Wiji Thukul, Hanya ada satu kata: Lawan! (Petikan
dari naskah belum terbit).-
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG Free Edition.
Version: 7.5.488 / Virus Database: 269.14.0/1048 - Release Date: 03/10/2007
20:22
[Non-text portions of this message have been removed]
