http://www.antara.co.id/arc/2007/10/31/ketua-mpr-ri-kunjungi-presiden-sudan/
*Ketua MPR RI Kunjungi Presiden Sudan* Jakarta (ANTARA News) - *Ketua Majelis Permusyawaratan* *Rakyat* (MPR) *RI Hidayat Nur Wahid* melakukan kunjungan kehormatan kepada *Presiden Republik Sudan Field Marshal Omer Hassan Ahmed El Bashir*, di sela-sela lawatan dua harinya ke Sudan, 29-30 Oktober. Keterangan resmi dari Departemen Luar Negeri RI di Jakarta, Rabu, menyebutkan bahwa dalam kunjungan ke Khartoum, Sudan, Hidayat didampingi oleh Duta Besar RI untuk Sudan dan Eritrea, Tajuddien Noor Bolimalakalu dan delegasi MPR RI. Kepada Presiden Sudan, Ketua MPR menyampaikan bahwa kunjungannya ke Sudan merupakan kunjungan balasan atas kunjungan yang pernah dilakukan oleh Ketua Parlemen Nasional Sudan ke Jakarta pada 2005. Selain itu, kunjungan itu juga dimaksudkan guna melakukan pertemuan dengan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Sudan terkait dengan sosialisasi Undang-undang Dasar 1945 Amandemen Tahap Keempat. Hidayat juga mengucapkan selamat atas kemajuan yang telah dicapai oleh Sudan selama ini baik dalam bidang pembangunan ekonomi maupun dalam upaya mewujudkan perdamaian menyeluruh di Sudan. Sementara itu, Presiden Sudan menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik kunjungan Ketua MPR RI dan mengharapkan agar kunjungan ini dapat memberikan arti yang sangat penting dalam mengembangkan hubungan kedua negara di masa-masa yang akan datang. Hubungan Indonesia?Sudan sudah terjalin sejak dulu dimana kemerdekaan Sudan tidak terlepas dari upaya keras pihak Indonesia melalui Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 1955. Kunjungan Ketua MPR itu dinilai sebagai wujud dukungan Indonesia terhadap berbagai masalah yang kini dihadapi oleh Sudan. Menurut Presiden Sudan, pihak asing khususnya Barat, setelah melihat bahwa Pemerintah Sudan berhasil menyelesaikan konflik di Sudan Selatan, lalu mengangkat masalah Darfur dengan berbagai tuduhan dan cara untuk memperpanjang masalah tersebut. Presiden Sudan juga mencontohkan jika Pemerintah Inggris mengancam akan mengenakan sanksi kepada Pemerintah Sudan jika perundingan mengenai Darfur yang tengah berlangsung di Sirte, Libya tidak berhasil. Padahal, lanjut dia, yang dinilai akan menggagalkan perundingan tersebut adalah pihak pemberontak, namun Inggris tidak pernah mengancam pihak pemberontak jika perundingan tersebut gagal. Pada kesempatan tersebut Presiden Bashir juga menyinggung tentang peluang kerjasama kedua negara, dimana Sudan sangat mengharapkan di masa-masa mendatang Indonesia dapat berperan aktif dalam pembangunan dan pemanfaatan peluang ekonomi di Sudan khususnya di sektor perminyakan dan industri.(*) [Non-text portions of this message have been removed]
