Pemikiran yang tajam, jernih dan kritis.
selamat membaca
andreas
Kompas Minggu, 11 November 2007
Rocky Gerung tentang Negeri yang Tak Pernah "Sampai"
Maria Hartiningsih dan Ninuk Mardiana Pambudy
Apakah negara, bila etika keberwargaan mati? Apakah
pemerintahan, kalau tak ada order? Apakah warga
negara, kalau tak ada penghormatan terhadap hak-hak
warga? Apakah hukum, kalau tak memenuhi rasa keadilan?
Apakah pemimpin, kalau tidak berpikir dua-tiga langkah
ke depan untuk kepentingan lebih besar bagi rakyat
jelata?
Kerisauan Rocky Gerung (48) sesungguhnya merupakan
kerisauan banyak orang. Dosen filsafat Universitas
Indonesia itu mendefinisikan diri sebagai warga negara
dalam pengertian yang benar, bukan sekadar lembar
identitas kartu tanda penduduk.
Ia percaya pada demokrasi substansial beserta seluruh
prosesnya, di mana etika keberwargaan dihormati karena
setiap warga memegang konstitusi sebagai jaminan akan
hak dan tanggung jawabnya dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Karena keyakinan itu, Rocky dikenal tajam mengamati
berbagai fenomena yang sedang dan terus berlangsung di
Indonesia, sebuah negeri yang "tidak akan pernah
sampai" bila terus-terusan dijalankan oleh orang-orang
yang tipenya mediocre; setengah-setengah, seolah-olah,
tetapi palsu profesionalitasnya.
Komentar-komentar Rocky yang kritis, pedas, dan sinis
membuat dia mudah dimasukkan ke dalam kelompok yang
tidak bersepakat dengan arus besar dalam cara
berpolitik dan bernegara di Indonesia. Tetapi, justru
itulah yang membedakan dia dengan banyak elite
intelektual lain yang memilih menjadi dealer dan
broker politik.
Seluruh kritik Rocky sebaiknya dibaca dalam konteks
kepedulian. Ia ingin Indonesia berubah secara
kualitatif karena reformasi 1998 hanya menyediakan
lahan subur bagi para mediocre.
Para mediocre itulah yang menghasilkan berbagai
undang-undang yang sah, yang konon, setiap titik dan
koma adalah transaksi. Prosesnya penuh mediocracy
karena pertukaran kepentingan antara birokrat pembuat
hukum, pemesan hukum dan legislatornya, termasuk
terjemahan peraturan pelaksanaannya. Jadi, harap
dimengerti kualitas legislasinya.
Mereka sibuk dengan politik pencitraan, menjadikan
omong-omong sebagai realitas, dan menciptakan dunia
seakan-akan. Para konstituennya enggan membongkar
struktur di balik penampilan para pemimpinnya, entah
karena terseret ke dunia citra dalam gelombang masif
dari konsumtivisme, atau karena tak tahu perannya
sebagai warga negara, karena memang tak pernah
mendapat pendidikan politik warga negara.
Itu semua yang, menurut Rocky, membuat Indonesia
seperti kehilangan peta sehingga terjadi kesemrawutan
di tingkat material dan gagasan di semua tingkat.
Rocky kami temui suatu sore, pekan lalu, di Jakarta.
Bagaimana Anda melihat Indonesia?
Dilihat dari luar, Indonesia tidak terlihat seperti
negara. Kita tidak bertemu warga negara. Yang ada
kumpulan umat, yakni komunitas dengan ikatan-ikatan
keyakinan dan primordial dan kumpulan massa yang
bergerak cair ke sana-kemari, tanpa arah, dan biasanya
menunggu diperintah.
Itu terlihat jelas dari kemacetan dan kesemrawutan
jalanan di Jakarta, yang juga merupakan cermin
pemerintahan yang tidak memerintah, tetapi berkuasa.
Pemerintahan dalam arti ada ketertiban (order) tidak
kita miliki. Kalau kita membongkar antropologi politik
bangsa ini, psikologi kepemimpinan yang berlangsung
selama inilah yang berakibat pada munculnya dua jenis
kumpulan manusia itu.
Titiknya ditarik dari kondisi mediocracy. Ada semacam
struktur mediocracy yang terbawa dari periode
sebelumnya masuk ke periode reformasi. Kita tidak
mendapatkan pelajaran di titik mana sebenarnya kita
bilang kita sudah berhenti dari masyarakat lama ke
masyarakat baru, karena yang terjadi semacam transisi
yang penuh negosiasi.
Tradisi vs modernitas
Semua itu terjadi karena kita tak pernah diuji
habis-habisan pada periode mana pun, bahkan periode
tahun 1908 yang dinyatakan sebagai saat Kebangkitan
Nasional.
"Transformasi struktural dan transformasi fundamental
butuh sesuatu yang disebut titik balik," ia
melanjutkan. "Seperti model berjalan di atas catwalk,
kita hanya melangkah dari belakang ke depan, balik
lagi, tidak berputar, tidak mengubah titik
keseimbangan penonton."
Tahun 1908 memiliki semangat itu, "Tetapi, tidak bisa
membersihkan secara dialektis mana yang
sungguh-sungguh masuk ke dalam masyarakat yang
otentik, mana yang masih menganggap tradisi itu
penting. Debat modernitas dan tradisi tak selesai
sampai sekarang. Wilayahnya masih terus abu-abu."
Akibatnya, mental lokal terus berusaha
mengartikulasikan kepentingannya, dan itu terbawa
dalam permainan politik publik. "Transisi itu tak
pernah jelas, tak bisa menjawab apakah negeri ini
mendasarkan rasa aman warganya pada hukum atau
fasilitas-fasilitas keyakinan primordial ini."
Reformasi seharusnya mengajarkan bahwa hubungan
antarmanusia dalam kehidupan publik, entah dalam
berlalu lintas, dalam kehidupan beragama, atau dalam
berpolitik, semata-mata diatur melalui fasilitas hukum
sehingga mentalitas terabas yang menghalalkan segala
cara tak lagi mendapat tempat.
Rocky mengatakan, pola patron-klien dalam feodalisme
di Indonesia sebenarnya bisa ditransformasikan melalui
aturan-aturan birokratis lewat jalur hukum. Tetapi,
karena para pemimpinnya merasa aman berlindung dalam
aturan primordial itu, yang terjadi adalah peralihan
dari patron-klien yang tradisional kepada sistem yang
berbasis pada keyakinan fundamentalis.
"Dalam negara hukum orang hanya bisa dihukum melalui
proses pengadilan dan hakim yang imparsial," Rocky
menyebut kasus belakangan tentang Al-Qiyadah. "Majelis
Ulama Indonesia mengeluarkan satu fatwa yang
menyatakan hanya ada satu ada. Karena datang dari
lembaga yang dianggap paling otoritatif, di masyarakat
bawah fatwa itu dapat diterjemahkan ada yang lain
tak berhak ada."
Mengapa tak terbentuk warga negara?
Warga negara mengandaikan jarak saya dan tetangga saya
hanya boleh diukur dari satu ayat, yaitu konstitusi.
Tetapi, kita tak diajari hidup dalam fasilitas publik
yang hanya boleh mengedarkan satu buku dalam kehidupan
bernegara, namanya buku hukum.
(Yang ia maksud sebagai "hukum" adalah just law, hukum
yang memenuhi rasa keadilan, yang bukan produk
kolaborasi antara mediocre birokrat dan mediocre
parlemen. Hanya dengan itu, siapa pun tak akan
terhalangi untuk meloloskan keadilan. Sekarang sulit
karena terlalu banyak busa politik di atas aliran
sungai keadilan.)
Apakah itu berarti sekuler, memisahkan agama dari
kehidupan publik?
Negara sekuler yang didefinisikan negara, yaitu
larangan agama bercampur dengan politik. Negara
sekuler datang dari kesadaran warga negara bahwa
relasi dalam hidup berdampingan ukurannya adalah
konstitusi. Penyelesaian suatu persoalan secara
sekuler hanya bisa dilakukan warga negara yang
betul-betul sadar ia diikat satu prinsip, yaitu
prinsip hukum publik, bukan hukum privat.
Apakah berbagai kerusuhan dan pergolakan politik tak
cukup menjadi titik balik?
Pengalaman eksistensial kita dengan peristiwa
kekerasan politik tak pernah absolut karena tidak
merasa terlibat. Pada kasus pelanggaran berat hak
asasi manusia, banyak orang malah menganggap yang
terjadi itu tak mungkin terjadi. Dalam kasus-kasus di
mana secara politik satu pihak dianggap bersalah,
kekejian dianggap "sudah seharusnya". Ini menyebabkan
penyelesaian masalah tak pernah final.
Sebaliknya terjadi dalam peristiwa kriminal. Semuanya
final. Pelajaran kewarganegaraan tak pernah bekerja
sehingga reaksi hanya didasarkan keyakinan absolut
bahwa "dia sudah nyolong maka harus mati".
Separuh katastrof
Rocky melihat negara ini sudah separuh katastrof,
retak di sana-sini. "Upaya politik dan kepemimpinan
seperti menempel yang retak-retak dengan lem. Dalam
jargon sehari-hari disebut politik tebar pesona,"
ujarnya.
Maksudnya?
Banyak figur yang mau jadi presiden, tetapi tak mau
membangun partai dari bawah, membangun konstruksi
kebangsaan yang kokoh dan melakukan pendidikan politik
kewarganegaraan, bukan dengan terus-menerus menyiram
isu primordial. Yang harus dibangun adalah politik
baru atas dasar hak warga negara.
Sekarang ini orang berbalik sinis pada parpol, lalu
berharap pada calon independen. Padahal, calon
independen bisa muncul dari dukungan dua masyarakat
tadi. Popularitas palsu yang didukung gumpalan massa,
kumpulan umat, bukan didukung warga negara. The ethic
of citizenship tak bekerja dalam politik di Indonesia.
Sementara itu, para tokoh politik mendasarkan
penampilan publiknya pada polling media massa karena
tak mampu membaca yang dikehendaki publik. Polling
menentukan prestasi seseorang. Ini cara pemasaran yang
paling dangkal.
Bukankah itu yang dimaui masyarakat?
Harusnya orang muda, yang dulu tahun 1990-an kita
anggap bakal jadi pemimpin nyatanya sekarang lebih
banyak menjadi dealer dan broker politik.
Pada saat yang sama para pemimpin lebih banyak
melontarkan jargon, misalnya Indonesia 2030, tanpa
langkah jelas. Apa ada kaitannya kultur global
konsumtivisme?
Prinsipnya, I shop therefore I am, sebagai ganti yang
dikatakan Descartes, I think therefore I am. Orang
hanya melihat penampilan, tak mau melihat struktur di
balik penampilan itu. Semua ini menjelaskan jenis
kepemimpinan, pengusaha, pengamat politik, anggota
parlemen, wartawan, yang semuanya mediocre.
Ada harapan untuk Indonesia?
Negeri ini penuh dengan oportunitas, tetapi dipimpin
orang-orang yang oportunistis. Namun, sejarah selalu
memberi peluang dan peluang itu ada pada mereka yang
disebut disiden. Mereka ada di mana-mana, juga di
dalam parpol. Hanya butuh satu konduktor yang
imparsial, yang bisa menciptakan orkestrasi yang
indah.
Daya tahan kelompok kecil ini harus didukung sistem
kebudayaan lebih luas. Kalau media masa mau melakukan
transformasi, stop mewawancarai mediocre, stop memberi
ruang kepada mereka yang pura-pura toleran karena
media berperan besar dalam politik pencitraan.
Masih ada harapan?
Tesis tentang harapan tak bisa final kalau kita tak
bisa secara eksplisit mengatakan bahwa kita gagal.
____________________________________________________________________________________
Get easy, one-click access to your favorites.
Make Yahoo! your homepage.
http://www.yahoo.com/r/hs
