Berikut ini saya intisarikan pendapat dari para ulama-ulama dan ormas Islam Indonesia, yang intinya menolak sistem Khilafah Islam yang di dengungkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Adapun referensi dari mana berita itu diambil kami tulis di bawahnya. Selamat membaca!
DA'I Musthafa Ya'qub (ahli Hadits * Khilafah hanya 30 tahun Pelita DPR - KOMISI I Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Dedy Djamaluddin Malik * Gagasan khilafah memang sulit diterapkan di Indonesia yang berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Antara, 13/8/07 DPR - KOMISI I Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, Sutan Bathoegana * Khilafah tidak cocok di Indonesia. "Saya kira kita sudah final dengan NKRI dan Pancasila sebagai landasan kita berbangsa dan bernegara" Antara, 13/8/07 DPR - KOMISI I Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Damai Sejahtera, Jeffrey Massie * Indonesia sebagai bangsa pengusung ideologi Pancasila dan mendasarkan konstitusinya pada Undang-Undang Dasar 1945 sepertinya telah menjadi pusat pergerakan dari 'the re-establishment Islamic caliphate worldwide' * "Menurut saya, 'in the name of democracy, freedom of expression' dan lain-lain, mungkin sah-sah saja untuk mewacanakan terbentuknya Khilafah Islamiyah Dunia dengan Indonesia sebagai pusat pergerakan itu (or so it seems), walau sebetulnya, menurut saya, wacana tersebut jelas-jelas berseberangan dengan konstitusi kita," * Karena pemerintah tidak mengambil tindakan apa-apa, yah 'wis' mungkin-mungkin di mata pemerintah hal tersebut tidak apa-apa,". "Pula (pemerintah) harus bersikap sama jika ada pihak yang merasa secara geografis politis tidak 'sreg' atau tak 'pas' lagi menjadi bagian dari NKRI yang ternyata fondasi negaranya dan dasar konstitusinya dengan mudah digoyang ke sana ke mari," Intelektual Muda NU (Zuhaeri Misrawi) * Khilafah justru menumbuhkan otorianisme dan korupsi (kasus Muawiyah) * Khilafah hanya justivikasi kepentingan politik * Kedaulatan Tuhan bagus tapi isinya dapat batil Media Indonesia 24/8/07 Cendikiawan Islam (M. Hasibullah Sastrawi) * Khilafah bukanlah 'sistem pemerintahan jadi': dalam sistem pemilihan, khilafah mana dan prosedur mana * Pemerintahan awal Islam demokratis, tapi nolak demokrasi àà khawarij baru Media Indonesia, 24/8/07 Cendikiawan Islam (Abdullah.A Naim) * Saya pikir konsep khilafah adalah sebuah khayalan yang sangat berbahaya. Itu tidak benar menurut sejarah Islam. Apa yang disebut orang sebagai khilafah saat ini tak lebih sekadar pemerintahan monarki dan otoriter. Sistem khilafah sama sekali tidak mencerminkan ajaran Islam. Vhr. Media 3/8/07 MUHAMMADIYAH Din Syamsuddin, Ketua Umum Muhammadiyah * Khilafah harus dalam NKRI dan tidak hilangkan pluralisme * Khilafah dalam politik keagamaan ada beda pendapat; Khilafah berarti pemimpin dalam dirinya sendiri. * Esensi Khilafah adalah persatuan umat * Semua pihak diimbau untuk tidak perlu khawatir dengan wacana khilafah sebagai bagian dari proses demokrasi dan pluralisme. Detik.com, 12/8/07 Kompas, 13/8/07 Menkokesra.go.id, 13/8/07, Waspada online, 14/8/07 Syafi'i Ma'arif, Muhammadiyah * Khilafah ada dalam sejarah. Hanya orang buta saja yang tidak dapat melihat fakta keras ini. Tidak ada pijakan logika Qur'ani. * Khilafah sampai Ali, sisanya kerajaan * Demokrasi lebih dekat ke syura Muhammdiyah.or.id, 24/8/07 MUI-PARTAI Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Moch Ichwan Syam * gagasan Khilafah Islamiyah untuk diterapkan di Indonesia sangat diragukan, bahkan tidak cocok untuk pemeluk agama yang beragam ini. * Resistensi terhadap penerapan Khilafah Islamiyah akan sangat terbuka lebar apabila gagasan tersebut sangat dipaksakan kepada masyarakat yang mempunyai tingkatan pemahaman soal agama * Indonesia terdiri dari beraneka macam kelompok, agama dan memiliki keberagaman * wacana Khilafah Islamiyah yang digagas oleh HTI tidak perlu ditolak dan dibubarkan, akan tetapi biarkan saja hadir di Indonesia sebagai perkaya wawasan dan kajian * MUI telah mengkaji berbagai macam paham transnasional yang masuk ke Indonesia seperti Hizbut Tahrir Indonesia dengan gagasan Khilafah Islamiyahnya. Kalau mempunyai kesamaan berpikir dengan MUI akan diterima dan mungkin bisa berkembang dan begitu juga sebaliknya. NU KH Muzadi (PBNU) * Menolak konsep khilafah * Bertentangan dengan semangat NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 GP-Anshor.org, 14/8/07 Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung KH Khoiruddin Tamhid. * Konferensi Khilafah Internasional yang digelar Hizbut Tahrir Indonesia di Jakarta, pada 12 Agustus lalu, semakin mempertegas upaya pendirian Khilafah Islamiyah di Indonesia. Hal itu, katanya, jelas sangat berbahaya karena mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). * Sistem khilafah itu hanya terbatas sampai pada Khulafaur Rasyidin (Khalifah Empat), tidak perlu dilanjutkan lagi. * Sistem khilafah yang akan menggugat keabsahan konstitusi * Mengingatkan kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara dan penjaga keutuhan NKRI, seharusnya bersikap lebih tegas NU online 20/8/07 ORMAS - PARTAI Ketua Umum Baitul Muslimin (BAMUSI) Indonesia Hamka Haq yang didirikan PDI-P * menilai bentuk khilafah yang dikembangkan saat ini tidak akan sama, dengan zaman sesudah Nabi Muhammad SAW mempercayakan para sahabat untuk menjadi khalifah. * Khilafah monarki absolut * konsep khilafah ini hanya cocok digunakan kegiatan keagamaan dan yang dilakukan pada masa lalum tidak cocok untuk politik * NKRI harus menjadi bagian khilafah, tentunya pemerintah harus bubar dan konstitusi harus dibubarkan, itu berarti ancaman bagi NKRI * masyarakat untuk tidak terpancing pada isu-isu kekhilafahan Situs resmi baitul muslimin indonesia 16/8/07; Sindo, 24/8/07 PARTAI KH. Agus Miftach * Jika yang dimaksud syari'ah dan khilafah adalah semata-mata pemerintahan agama yang teokratik-dogmatis, ini akan sangat berbahaya, karena akan menimbulkan konflik dan perpecahan dan antiklimaks nihilisme seperti yang dialami Syaikh Said Nursi di Turki. Tetapi jika syari'ah dan khilafah berupa solusi rasional dengan agregat ekonomi, politik dan sosial budaya, terutama nilai-nilai kebangsaan, maka kami percaya terdapat harapan di dalamnya. PENGAMAT-INTL Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam Umar Abduh * tindakan Hizbut Tahrir telah memperdagangkan syariah dan Khilafah yang selama ini menjadi dasar perjuangnya * Hizbut Tahrir dalam ranah politik sebagai bentuk kedangkangkalan pemahaman atas syariah dan Khilafah Islam yang sesungguhnya. okezone, Minggu (12/8/2007). PENGAMAT-UIN Prof Dr Nur Syam MSi, guru besar Sosiologi IAIN Sunan Ampel * Khilafah adalah sejarah * Khilafah untuk kepentingan politik belaka * Harus Pancasila * Mendukung sikap NU Sindo, 16/8/07 Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) dari UIN Jakarta, Arief Subhan * bagian keprihatinan dan kekecewaan mereka teman-teman HTI untuk mengcaounter (memutus) sistem pemerintahan saat ini yang dinilai tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dan tidak memberikan keadaan yang lebih baik bagi rakyat. * Khilafah Islamiyah yang ditawarkan HTI tidak mempunyai referensi atau rujukan yang jelas * tidak ada penjelasan yang tegas bentuk pemerintahan Islam yang di inginkan apakah seperti pemerintahan di zaman Abbasiyah, Muawiyah atau Usmaniyah * gagasan HTI dengan Khilafah Islamiyahnya tidak usah ditolak akan tetapi biarkan berkembang dan dikaji lebih dalam, karena ini juga bagian sisi spirit (dorongan) untuk pemerintah agar memperbaiki kondisi bangsa dan rakyat menjadi lebih baik Pelita, 24/8/07 Asisten Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, DR Zaih Mubarak * Kesultanan di Indonesia, kata Zaih, kemungkinan mempunyai hubungan baik dengan khilafah. Namun khilafah disini dalam artian perpanjangan kekuasaan Turki Utsmani * Dalam konteks sejarah, khilafah itu ada pada zaman khulafaur rasyidin. Republika online, 10/8/07 WARTAWAN Mohammad Yazid, The writer is a staff member of The Jakarta Post's opinion desk * add fuel to the existing controversies and then resistance will not come from Muslims alone but also from non-Muslims. * may instead further encourage separatism * If later this concept leans toward the establishment of an Islamic state, non-Muslims will certainly see it not as part of the Indonesian struggle. The Jakarta Post, 24/8/07 Salam, Aris Email: [EMAIL PROTECTED] Blog : http://arismlg.blogspot.com/ mediacare http://www.mediacare.biz [Non-text portions of this message have been removed]
