Dear Master Harry, Pertama saya angkat topi dan salut kepada Perdana Menteri Australia Kevin Rudd, atas keberanian melunasi janji kampanyenya dan ketulusannya terhadap kesalahan sejarah Australia terhadap suku Aborigin. Permintaan maaf resmi pemerintah disampaikan Rudd, bersama-sama mantan-mantan PM Australia, a.l. Gough Whitlam dan Malcolm Fraser, namun tanpa kehadiran mantan PM Howard (?)
Kasus "Stolen Generation" (1910- 1971?), adalah kebijakan "Asimilasi" Pemerintah Australia, dengan memisahkan 1 dari 10 anak Aborigin dari orang tua dan keluarganya, dalam rangka "memutihkan" generasi penerus Aborigin. (Quote Time): The policy of "stealing" Aboriginal children, mostly those with some white blood, was devised in the early 1900s when eugenic theories were widely touted. In Australia government administrators thought that by bringing mixed-blood Aborigines into the white world, the color could be "bred out of them" over a few generations. Meanwhile the fully black population, regarded as irredeemably primitive, was expected to simply die out.--End quote. Jadi "Stolen Generation" merupakan sejarah kebijakan dan tindakan Pemerintah Australia atas masalah sosial-kemasyarakatan, didasari oleh pola pemikiran rasis "White Policy". ----------------------- Harry Adinegara <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Gimana nih dengan Indonesia? Boro2 rekonsiliasi, lha wong anak, cucu cicitnya yang sudah dicap masa itu(tahun 1965) sebagai seorang anggota atau didakwa sebagai PKI sampai sekarangpun masih menyandang sebagai wn kelas dua dengan segala pen-diskriminasi-an. YHG: Masalah G30S/PKI dan "Stolen Generation" adalah tragedi sejarah yang total berbeda satu sama lain, sangat tidak relevan untuk dijadikan bahan perbandingan. G30S/PKI adalah upaya perebutan kekuasaan (revolusi), yang dilatar belakangi oleh konflik idologi (politik), yang sampai sekarang masih sarat dengan dendam politik, diantara massa pro dan kontra PKI. Juga persepsi dan kesimpulan yang ngawur: ".... cucu cicitnya yang sudah dicap masa itu (tahun 1965) sebagai seorang anggota atau didakwa sebagai PKI sampai sekarangpun masih menyandang sebagai wn kelas dua dengan segala pen-diskriminasi-an." Lhaa .... anak-cucu ex-PKI sudah berkibar dan petantang-petenteng sebagai Anggota DPR Yth koq! --------------------------- HA: Belum lagi suku2 lain di luar Jawa misalnya rakyat Papua dan Aceh setelah di-rampok kekayaan alamnya dibiarkan sengsara. YHG: Desentralisasi kekuasaan dengan UU Otonomi Daerah, bertujuan dan diharapkan Pemda Prov Papua dan DI Nangro Aceh, bisa lebih fokus mengurusi wilayah dan lebih adil menangani masyarakatnya. ------------------------ HA: Dari itu aku bilang, obati luka masa lalu dengan menuntasin semua kejahatan, para kriminal terhadap kemanusiaan harus diadili, baru orang yang bijak mau memberikan maaf-nya dan setuju dengan rekonsiliasi. Boro2 rekonsiliasi, aku bilang sekali lagi, lha seorang Munir saja meninggal ngak ada yang ngegubris tuh! Gimana bisa rekonsiliasi......ngenes, tragis dan buram masa depan negara Indonesia ini. Gara2 ulah para koruptor, gara2 ngak ada hukum beserta enforcement-nya maka rakyat akan jadi kurus kering di-isap luar dalam. Harry Adinegara YHG: Seperti contohnya yang dilakukan Australia, begitu? Kalangan konservatif dan mantan PM John Howard, yang selama 11 tahun berkuasa dengan gigihnya menolak mengucapkan maaf, dalam upaya melindungi pelanggaran HAM (etnocyde). Apakah mereka akan diadili? Mana mungkin "Stolen Generation" akan menjadi kasus hukum? Paling banter dibayar kompensasi, itupun pada warga Aborigin yang masih tersisa! Statement: "lha seorang Munir saja meninggal ngak ada yang ngegubris tuh!" adalah komen rendahan yang sama sekali tidak mendasar. Come on Harry, you can do better than that! Wassalam, yhg. -----------------
