syukurlah masih ada polisi yang baik. kejadian-kejadian seperti ini yang membuat saya selalu optimistis terhadap bangsa ini. kiamat dan bangkrut masih jauh.
At 08:40 AM 2/15/2008 +0700, you wrote: >_____ > >( menarik untuk dibaca ) > >_____ > >Kapolda Jabar Irjen Pol. Susno Duadji, >"Jangan Pernah Setori Saya" > >*Pikiran Rakyat, Edisi 10 Februari 2008* > >RABU (30/1) lalu, Kapolda Jabar Irjen Pol. Drs. Susno Duadji, S.H., >M.Sc., mengumpulkan seluruh perwira di Satuan Lalu Lintas mulai tingkat >polres hingga polda. Para perwira Satlantas itu datang ke Mapolda Jabar >sejak pagi karena diperintahkan demikian. Pertemuan itu baru dimulai >pukul 16.00 WIB. > >Dalam rapat itu, kapolda hanya berbicara tidak lebih dari 10 menit. >Meski dilontarkan dengan santai, tetapi isi perintahnya "galak" dan >"menyentak". Saking "galaknya", anggota Satlantas harus ditanya dua kali >tentang kesiapan mereka menjalani perintah tersebut. > >Isi perintah itu ialah tidak ada lagi pungli di Satlantas, baik di >lapangan (tilang) maupun di kantor (pelayanan SIM, STNK, BPKB, dan >lainnya). "Tidak perlu ada lagi setoran-setoran. Tidak perlu ingin kaya. >Dari gaji sudah cukup. Kalau ingin kaya jangan jadi polisi, tetapi >pengusaha. Ingat, kita ini pelayan masyarakat. Bukan sebaliknya, malah >ingin dilayani," tutur pria kelahiran Pagaralam, Sumatera Selatan itu. > >Pada akhir acara, seluruh perwira Satlantas yang hadir, mulai dari >pangkat AKP hingga Kombespol, diminta menandatangani pakta kesepakatan >bersama. Isi kesepakatan itu pada intinya ialah meningkatkan pelayanan >kepada masyarakat yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya. > >Susno memberi waktu tujuh hari bagi anggotanya untuk berbenah, >menyiapkan, dan membersihkan diri dari pungli. "Kalau minggu depan masih >ada yang nakal, saatnya main copot-copotan jabatan," kata suami dari Ny. >Herawati itu. > >Pernyataan Susno itu menyiratkan, selama ini ada praktik pungli di >lingkungan kepolisian. Hasil pungli, secara terorganisasi, mengalir ke >pimpinan teratas. Genderang perang melawan pungli yang ditabuh Susno >tidak lepas dari perjalanan hidupnya sejak lahir hingga menjabat Wakil >Kepala PPATK (Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan). PPATK >adalah sebuah lembaga yang bekerja sama dengan KPK (Komisi Pemberantasan >Korupsi) menggiring para koruptor ke jeruji besi. > >Berikut petikan wawancara wartawan "PR" Satrya Graha dan Dedy Suhaeri >dengan pria yang telah berkeliling ke-90 negara lebih untuk belajar >menguak korupsi. > >Apa yang membuat Anda begitu antusias memberantas pungli atau korupsi? > >Saya anak ke-2 dari 8 bersaudara. Ayah saya, Pak Duadji, bekerja sebagai >seorang supir. Ibu saya, Siti Amah pedagang kecil-kecilan. Terbayang kan >betapa sulitnya membiayai 8 anak dengan penghasilan yang pas-pasan. Oleh >karena itu, saat lulus SMA saya memilih ke Akpol karena gratis. > >Nah, waktu sekolah, kira-kira SMP, saya punya banyak teman. Beberapa di >antaranya dari kalangan orang kaya, seperti anak pejabat. Sepertinya, >enak sekali mereka ya, bisa beli ini-itu dari uang rakyat. Sejak itulah, >terpatri di benak saya, ada yang tidak benar di negara ini dengan >kemakmuran yang dimiliki oleh para pejabat. Maka, saya sangat bersyukur >bisa berperan memberantas korupsi saat mengabdi di PPATK. Itulah tugas >saya yang paling berkesan selama ini karena bisa menjebloskan menteri, >mantan menteri, dan direktur BUMN, yang memakan uang rakyat. Ada >kepuasan batin. > >Pengalaman di PPATK itukah yang membuat Anda menabuh genderang perang >melawan pungli saat masuk ke Polda Jabar? > >Seperti itulah. Akan tetapi, harusnya diubah, bukan pungli. Kalau >pungli, terkesan perbuatan itu ketercelaannya kecil. Yang benar adalah >korupsi. Pungli adalah korupsi. Mengapa korupsi yang saya usung? Karena >sejak zaman Majapahit dulu, korupsi itu salah. Apalagi, jika aparat >hukum yang korup. Bagaimana kita, sebagai aparat hukum, bisa memberantas >korupsi kalau kitanya sendiri korupsi. > >Oleh karena itu, sebagai tahap awal, saya "bersihkan" dulu di dalam, >baru membersihkan yang di luar. Bagaimana saya mau menangkap bupati, >direktur, dan lain-lain kalau di dalamnya belum bersih dari korupsi. >Kalau aparatnya korupsi, tamatlah republik ini. > >Tahap awalnya biasa saja. Umumkan, lalu periksa ke atasan tertingginya, >yaitu saya, selanjutnya keluarga saya. Setelah itu pejabat-pejabat di >Polda. Baru kemudian ke kapolwil, kapolres, dan seterusnya. > >Kenapa harus dimulai dari saya. Karena saya pimpinan tertinggi di Polda >Jabar ini. Ingat, memberantas korupsi bukan dimulai dari polisi yang >bertugas di jalan raya. Kalau di pemerintah, bukan dari tukang ketik, >atau petugas kecamatan yang melayani pembuatan akte kelahiran. Akan >tetapi, dimulai dari pimpinan tertinggi di kantor itu. > >Artinya, saya sebagai pimpinan jangan korupsi. Bentuknya macam-macam, >seperti mendapat setoran dari bawahan, setoran dari pengusaha-pengusaha, >mengambil jatah bensin bawahan, atau mengambil anggaran anggota saya. >Oleh karena itu, saya tidak akan minta duit dari dirlantas, direskrim, >atau kapolwil. Tidak juga mengambil anggaran mereka, atau uang bensin >mereka. > >Jadi, kalau di provinsi, misalnya, ada korupsi, yang salah bukan >karyawannya, tetapi gubernurnya. Memberantasnya bagaimana? Mudah saja. >Tinggal copot saja orang tertinggi di instansi itu. > >Untuk program "bersih-bersih" itu, kira-kira Anda punya target sampai >kapan? > >Secepatnya. Ya, dua-tiga bulan. Kalau tidak segera, bagaimana kita >menunjukkan kinerja kepada rakyat. Kita tidak perlu malu dan takut nama >kita jatuh kalau bersih-bersih dari korupsi di dalam. Kita tidak akan >jatuh merek dengan menangkap seorang kolonel polisi atau polisi >berbintang yang korupsi. Kalau perlu, tulis gede-gede itu di koran. > >Dan, anggota saya yang ketahuan korupsi, akan saya pecat. Jika memang >saya harus kehabisan anggota saya di Polda Jabar karena semuanya saya >pecat gara-gara korupsi, kenapa tidak. Apa yang harus ditakutkan. > >Saya yakin, rakyat pasti senang kalau polisi bebas dari korupsi. Polisi >itu bukan milik saya, tetapi milik rakyat. Saya justru merasa lebih >tidak terhormat kalau memimpin kesatuan yang anggotanya banyak korupsi. > >Berbicara soal penanganan kasus korupsi. Betulkah mengusut kasus korupsi >bagaikan mengurai benang kusut. Pasalnya, para penyidik tipikor Polda >Jabar mengaku kesulitan mengungkap kasus korupsi dengan alasan perlu >kajian yang mendalam atas bukti-bukti sehingga memakan waktu lama? > >Hahaha.... (Susno tertawa lepas). Mengusut kasus korupsi itu jauh lebih >mudah ketimbang mengusut kasus pencurian jemuran. Mengungkap kasus >pencurian jemuran perlu polisi yang pintar karena banyak kemungkinan >pelakunya, seperti orang yang iseng, orang yang lewat, dan beberapa >kemungkinan lainnya. > >Kalau kasus korupsi, tidak perlu polisi yang pintar-pintar amat. Misal, >uang anggaran sebuah dinas ada yang tidak sesuai. Tinggal dicari ke mana >uangnya lari. Orang-orang yang terlibat juga mudah ditebak. Korupsi itu >paling melibatkan bosnya, bagian keuangan, kepala projek, dan rekanan. >Itu saja. Jadi, kata siapa sulit? Sulit dari mananya. Tidak ada yang >sulit dalam memberantas korupsi. Kuncinya hanya satu, kemauan yang kuat. >Harus diakui, itu (memberantas korupsi) memang susah karena korupsi itu >nikmat. Apalagi, saat memegang sebuah jabatan. > >Contohnya saja posisi kapolda. Siapa sih yang tidak mau jadi kapolda. >Ibaratnya, tinggal batuk, apa yang kita inginkan langsung datang. >Pertanyaannya, mau atau tidak terjerumus di dalamnya (korupsi). Kalau >saya, jelas tidak. Itu hanya kenikmatan duniawi sesaat saja. Untuk apa >sih duit banyak-banyak hingga tidak habis tujuh turunan. Gaji saya saja >sekarang sudah besar. Mobil dikasih. Bensin gratis. Ada uang tunjangan >ini-itu. Sudah lebih dari cukup. Anak-anak saya juga sudah kerja semua. >Bahkan, gajinya lebih besar dari saya. > >Lalu, langkah apa yang akan Anda buat agar Polda Jabar giat mengungkap >kasus korupsi? > >Seperti saya katakan tadi, bersih-bersih dulu di dalam. Jika sudah >bersih di dalam, baru membersihkan di luar. Dan kasus korupsi akan >menjadi salah satu target kami. Kami akan genjot pengungkapan kasus >korupsi biar Jabar bergetar. > >Untuk itu, kami akan berkoordinasi dengan PPATK untuk mengusut >kasus-kasus korupsi di Jabar yang melibatkan pejabat publik. PPATK pasti >mau membantu asalkan anggota saya bersih dan bisa dipercaya. Kita juga >bisa diberi kasus-kasus. Kalau tidak bersih dan tetap "bermain" >bagaimana bisa dipercaya. Kalau orang sudah percaya sama kita, maka >banyak kasus yang masuk. > >Akan tetapi, bukan karena basic saya di korupsi sehingga korupsi >digenjot. Kasus lainnya juga dikerjakan. Dan, untuk itu harus tertib >administrasi, salah satunya dengan membuat sistem pelaporan perkara >berbasis IT yang terintegrasi dari polsek hingga ke polda. Untuk apa? >Agar kita tahu setiap ada perkara yang masuk. > >Jadi, alangkah bodohnya seorang kapolda jika tidak mengetahui jumlah >perkara di jajarannya. Kalau jumlahnya saja tidak tahu, bagaimana tahu >isi perkaranya. Dalam sistem pelaporan perkara tersebut, nantinya ada >klasifikasi perkara. Perkara mana yang porsinya polda, polwil, polres, >dan polsek. Untuk polda, misalnya kasus teror dan korupsi. Soal lapor >boleh di mana saja. > >Kita juga harus mempertanggungjawabkan hal itu ke pelapor dengan >mengirim surat kepada pelapor bahwa kasusnya ditangani oleh penyidik >ini, ini, dan ini. Kemajuannya dilaporkan secara berkala. Ini akan >menjadi standar penilaian untuk penyidik. Dan kapolda mengetahui semua >ini karena sistemnya ada sehingga tidak pabaliut. Saya paling tidak suka >yang pabaliut-pabaliut. Mungkin, bagi sebagian orang, pabaliut itu enak >karena sesuatu yang tidak tertib administrasi itu paling enak untuk >diselewengkan. Benar tidak? > >Langkah Anda memberantas pungli dan korupsi di tubuh Polda Jabar >kemungkinan akan memberi efek pada pengungkapan kasus dengan alasan >anggaran yang minim. Menurut Anda? > >Kalau kita pandang minim, pasti minim terus. Kapan cukupnya. Kalau >anggaran sudah habis, jangan dipaksakan memeras orang untuk menyidik. >Mencari klien yang kehilangan barang di sini, memeras di tempat lain. >Siapa yang suruh? Bilang saja sama rakyat, anggaran kita sudah habis >untuk menyidik. Kita tidak perlu sok pahlawan. > >Perilaku memeras atau menerima setoran itu zaman jahiliah. Tidak perlu >ada lagi anggota setor ke kasat lantas atau kasat serse, lalu kasat >serse setor ke kapolres, dan kapolres setor ke kapolwil untuk melayani >kapolda. Jangan pernah setori saya. Lingkaran setan itu saya putus agar >tidak ada lagi sistem setoran. > >Bukan zamannya lagi seorang kapolsek, kapolres atau kapolwil bangga >karena mampu membangun kantornya dengan megah. Dari mana duitnya kalau >bukan dari setoran orang-orang yang takut ditangkap, seperti pengusaha >judi, dan penyelundupan. Tidak mungkin dari gaji, wong gajinya hanya Rp >5-6 juta. > >Menurut saya, anggota yang melakukan itu hanya satu alasannya, ingin >kaya. Kalau ingin kaya, jangan jadi polisi, tetapi jadilah pengusaha. > >Sikap Anda tersebut kemungkinan memunculkan pro dan kontra di lingkungan >kepolisian? > >Lho, kenapa harus jadi pro dan kontra. Peraturannya sudah jelas mana >yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh. Korupsi jelas-jelas >dilarang dan ancamannya bisa dipecat. Jadi, tidak perlu diperdebatkan. >Titik. > >Bagi saya, siapa yang menjadi pemimpin harus mau mengorbankan kenikmatan >dan kepuasan semu. Nikmat dengan pelayanan, dengan sanjungan, serta >nikmat dengan pujian palsu. Malu dong bintang dua jalan >petantang-petenteng, tetapi anak buah yang dipimpinnya korupsi dan >memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar. Malu juga dong kita >lewat seenaknya pakai nguing-nguing (pengawalan), sementara rakyat >macet. Itu juga korupsi. > >Polisi yang korup sama saja dengan melacurkan diri. Jadi, kalau saya >korup dengan menerima setoran-setoran tidak jelas, apa bedanya saya >dengan pelacur. *** > >[Non-text portions of this message have been removed] > > [Non-text portions of this message have been removed]
