Quote: ".. Masalah utama rakyat kecil dalam setiap kenaikan harga BBM bukanlah semata-mata naiknya barang yang dimaksud, melainkan adalah kenaikan harga-harga lainnya. Titik. Di sisi lain, kenaikan harga-harga barang pokok itu tidak diimbangi dengan kenaikan tingkat pendapatan mereka. Kita sering dengar rakyat menjerit, "Gaji tetap, harga meningkat." Nah inilah yang disebut sebagai derita rakyat itu. Problem BBM selalu membawa konskuensi beratnya beban hidup masyarakat. Apalagi jumlah pengangguran diperkirakan akan bertambah, dan demikian pula dengan angka kemiskinan. .."
Inilah prestasi penguasa di RI.. mampu menaikkan harga barang" non-bbm, hanya dengan menaikkan harga BBM.. Penentuan harga BBM dalam negeri sendiri mengacu pada harga BBM di LN (mis: spore).. tapi giliran kemampuan memberikan pendapatan per kapita yang sama dengan di LN, boro-boro? Padahal negara ini memiliki kekayaan SDA yang lebih besar dibanding kebanyakan negara lain (termasuk spore yang jadi acuan soal harga BBM).. Masih ada yang mampu membela kepentingan rakyat/wong cilik atau gak, sih? :-| Wassalam, Irwan.K ---------- Forwarded message ---------- From: HKSIS <[EMAIL PROTECTED]> Date: Wed, Feb 27, 2008 at 8:30 AM Subject: Rakyat, Kambing Hitam Kebijakan BBM *http://www.sinarharapan.co.id/berita/0802/26/opi01.html* *Rakyat, Kambing Hitam Kebijakan BBM* Oleh Benny Susetyo Pemerintah kabarnya berencana membatasi pemakaian BBM bersubsidi pada Mei 2008 dengan menggunakan smartcard yang dibagikan mulai April 2008. Dengan smart card, masyarakat bisa membeli BBM bersubsidi sesuai jatah. Namun jika memerlukan BBM tambahan, si pengguna kartu harus mengeluarkan dana tambahan. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi subsidi BBM Rp 10 triliun. Situasi ini sebenarnya menunjukkan kepanikan pemerintah dalam mengatasi kebutuhan rakyat yang mendasar, yakni masalah energi. Bila hal ini diberlakukan tanpa pertimbangan yang matang dari berbagai aspek dan dimensi, dikhawatirkan justru solusi ini menjadi problem baru di tengah masyarakat. Masyarakat mengalami kesengsaraan baru, setidaknya harga akan melonjok begitu tinggi karena pembatasan bahan bakar akan menimbulkan masalah dalam hal distribusi barang-barang. Kebijakan ini pada akhirnya potensial memicu kekacauan. Kebijakan pembatasan konsumsi BBM tanpa memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan akan memicu kekacauan publik. Masyarakat akan mengeluarkan anggaran 70% untuk kebutuhan BBM nonsubsidi, dan jika menggunakan BBM bersubsidi melebihi jatah harian. Jumlah kenaikan orang miskin akibat salah kebijakan BBM sudah sering dialami. Sampai saat ini negara belum menemukan solusi yang tepat bagaimana menciptakan alternatif untuk mengatasi solusi ini. Atas dasar pengurangan subsidi, negara selalu mengorbankan rakyatnya. Di sisi lain, tidak ada langkah revolusioner, misalnya bagaimana memberantas semaksimal mungkin jumlah korupsi di negeri ini. Dana yang diselewengkan koruptor bila digunakan secara tepat justru akan jauh lebih efektif daripada selalu menjadikan rakyat sebagai kambing hitam subsidi BBM. Di sisi lain kebijakan pembatasan BBM justru potensial menimbulkan korupsi baru, misalnya distribusi secara gelap. Kekhawatiran ini perlu disampaikan sebagai bagaimanapun juga aroma birokrasi kita masih sangat korup. Subsidi Tepat Sasaran? Selama ini kebijakan BBM Indonesia tidak pernah memikirkan solusi jangka panjang. Misalnya kita ingat bagaimana uang negara-negara "dihambur-hamburkan" kepada rakyat miskin beberapa tahun lalu dengan model sinterklas. Sudahkah dievaluasi sejauh mana orang miskin berkurang dengan model seperti itu? Alasan pemerintah untuk menaikan harga BBM adalah supaya biaya subsidi bisa diberikan tepat sasaran, yakni kepada mereka yang miskin. Alasan yang dikemukakan ini memang begitu rasional dan logis. Logika yang dipakai pemerintah selama ini, bahwa yang menikmati harga BBM tersubsidi adalah hanya orang kaya. Pertanyaan yang mendasar adalah apakah pilihan untuk menaikkan harga BBM sungguh-sungguh mempunyai pengaruh untuk mengurangi kemiskinan? Apakah dengan kenaikan harga BBM, rakyat miskin bisa menikmati biaya pendidikan dan kesehatan murah, bahkan gratis? Pertanyan inilah yang pertama-tama seharusnya dipersiapkan untuk dijawab terlebih dahulu. Pemerintah harus memiliki kredibilitas yang kuat untuk menyakinkan publik bahwa kenaikan harga BBM memang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteran kaum miskin. Ini perlu ditegaskan dengan tepat. Bukan semata-mata dengan pembuktian berdasarkan angka-angka yang bagi publik sulit untuk dinalar. Nalar publik sebenarnya sangat sederhana, yakni berharap bahwa kenaikan harga BBM harus diimbangi dengan pelayanan publik yang lebih efisien dan murah. Realitasnya, kenaikan harga BBM sering tidak diimbangi dengan kemudahan bagi orang miskin dan perbaikan fasilitas umum. Ada kecenderungan bahwa dana kompensasi yang ada kurang tepat sasaran karena disalahgunakan untuk kepentingan di luar hal ini. Inilah yang membuat publik selalu ragu bahwa kenaikan harga BBM akan mengurangi kaum miskin. Dua hal yang menurut publik, dalam kenyataannya, selalu bertolak belakang dan tak ada buktinya di lapangan secara kongkret. Kenaikan harga BBM sering tidak dimbangi dengan penghapusan praktek pungli yang melekat dalam diri birokrasi dan pelayanan publik. Ketidakmampuan pemerintah menghapuskan biaya tinggi (hight cost) inilah yang membuat kebijakan kenaikan harga BBM tidak mengubah nasib kaum miskin. Kaum miskin hidupnya semakin tersisih dalam daya tawarnya terhadap kekuatan global yang sekarang ini telah merasuki kekuatan politik dan pasar. Kekuatan global ini sekarang telah menguasai hajat hidup kehidupan ekonomi kita. Minus Empati Ini terjadi karena ketidakmampuan elit politik dalam rangka membangun kemandirian ekonomi bangsa. Elit politik yang ada saat ini tidak memiliki kemampuan untuk membaca sebuah perubahan tata dunia global. Dan lebih jelasnya, mereka tidak memiliki visi yang akurat ke arah mana kaum miskin di negaranya akan diarahkan untuk berkompetisi dalam pasar global. Memang dalam setiap kebijakan BBM, yang sulit dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana berempati terhadap kesusahan rakyat. Karena itulah meskipun terdapat berbagai argumen yang sangat ilmiah dan rasional tentang alasan menaikkan harga BBM, rakyat tetap tidak bisa menerimanya. Meskipun alasan pemerintah sangat logis, di mana pemerintah tidak lagi seharusnya menyanggah subsidi BBM yang begitu berat dan perlu diturunkan tahun per tahun, tetapi alasan menaikkan BBM itu hanya berpreferensi pada kepentingan pemerintah. Rasa empati apa yang terjadi di kalangan rakyat kecil tidaklah terlalu menjadi urusan pemerintah. Jadi, bukanlah kebijakan menaikkan harga BBM itu yang salah secara teoritis, melainkan kelalaian pemerintah memberikan peluang untuk peningkatan ekonomi rakyat itulah yang salah secara teoritis dan praktis. Masalah utama rakyat kecil dalam setiap kenaikan harga BBM bukanlah semata-mata naiknya barang yang dimaksud, melainkan adalah kenaikan harga-harga lainnya. Titik. Di sisi lain, kenaikan harga-harga barang pokok itu tidak diimbangi dengan kenaikan tingkat pendapatan mereka. Kita sering dengar rakyat menjerit, "Gaji tetap, harga meningkat." Nah inilah yang disebut sebagai derita rakyat itu. Problem BBM selalu membawa konskuensi beratnya beban hidup masyarakat. Apalagi jumlah pengangguran diperkirakan akan bertambah, dan demikian pula dengan angka kemiskinan. Di sisi lain terdapat ketidakjelasan orientasi pemerintahan dalam pemulihan ekonomi. Kebijakan BBM terkait dengan berbagai kebijakan pemerintah lainnya. Menaikan harga BBM dengan cara apapun seharusnya juga memaksa pemerintah berpikir keras untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Penguasa tak bergeming ketika dihadapkan logika bahwa angka kemiskinan bukannya menurun tapi sebaliknya akibat berbagai kebijakan BBM. Mengapa beban berat selalu rakyat yang menanggung, sementara keuntungan tetap diraih oleh para penguasa? Inilah yang tak pernah bisa kita mengerti dari perilaku sebagian besar elite Indonesia. Penulis adalah Pendiri Setara Institute. [Non-text portions of this message have been removed]
