(Tulisan ini juga disajikan dalam website http://kontak.club.fr/index.htm)
Kemiskinan di Indonesia dan
jalan keluarnya
Di tengah-tengah terus mengalirnya berbagai berita tentang buntut yang
panjang dari kasus BLBI, yang menyebabkan dirugikannya rakyat sampai ratusan
triliun Rupiah dan persidangan di pengadilan tentang dana Yayasan
Supersemar, maka berita tentang parahnya kemiskinan yang menimpa penduduk di
banyak daerah di Indonesia merupakan peringatan keras kepada kita semua
bahwa negara dan bangsa kita dewasa ini memang sedang menghadapi situasi
yang memerlukan perbaikan atau perubahan secara besar-besaran. Kasus suapan
6 miliar Rupiah kepada jaksa Urip dan orang-orang lainnya dari Kejaksaan
Agung oleh Artalyta Suryani (orang dekat Syamsul Nursalim) menunjukkan hanya
sebagian kecil sekali dari banyaknya pejabat penting negara dan «
tokoh-tokoh » utama masyarakat Indonesia yang sudah tumbang imannya atau
bejat moralnya.
Keruntuhan iman atau pembusukan moral ini tercermin dalam banyaknya korupsi
dan penyalahgunaan kekuasaan untuk menumpuk kekayaan dengan cara-cara haram,
atas kerugian negara dan rakyat. Contoh-contohnya dapat selalu kita baca
dalam pers Indonesia, yang sebagian di antaranya juga sering disiarkan dalam
website http://kontak.club.fr/index.htm dalam rubrik « Korupsi memalukan
Islam dan bangsa ».
Kalau kita baca berita-berita soal korupsi di kalangan « atasan », yang
jumlahnya sering bisa sampai bermiliar-miliar Rupiah, dan kemudian kita
banding-bandingkan dengan berita tentang banyaknya orang miskin dan
anak-anak balita yang kurang gizi dan busung lapar, maka bisa mengertilah
kita bahwa ada orang-orang yang sudah keterlaluan marahnya sehingga sampai
mengatakan bahwa negara kita memerlukan revolusi sosial. Memang, adalah hal
yang benar atau hal yang sah (artinya, baik sekali !) bahwa hati dan
fikiran banyak orang « brontak » terhadap situasi yang membikin puluhan
uta -- bahkan mungkin lebih dari seratus juta -- penduduk Indonesia
menderita kesengsaraan yang parah dan berkepanjangan terus.
Berikut di bawah ini disajikan beberapa kutipan pers dan juga tulisan yang
bisa dijadikan bahan untuk renungan kita bersama tentang kemiskinan yang
parah di kalangan rakyat kita. Apa yang diungkapkan di sini dimaksudkan
sekadar sebagai dorongan kepada kita semuanya untuk bersama-sama ikut
memikirkan tentang sebab-sebab kemiskinan ini dan kemungkinan-kemungkinan
untuk mencari jalan mengatasinya.
Di Banten, Jatim, Sulsel dan Jateng
Menurut harian Sinar Harapan (25 Maret 2008) : » Jumlah penduduk miskin di
Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun sebagai akibat dari kondisi
perekonomian yang tidak stabil. Kenaikan harga-harga akhir-akhir ini
termasuk sembako dikhawatirkan akan semakin meningkatkan angka kemiskinan.
Fakta tersebut dirangkum Sinar Harapan dari beberapa daerah termasuk
Banten, Surabaya (Jawa Timur), Makassar (Sulawesi Selatan), dan Cilacap
(Jawa Tengah).
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mencatat jumlah kemiskinan
mengalami kenaikan. Jika tahun 2006 tercatat 786.700 keluarga miskin, tetapi
pada awal tahun 2008 menjadi 886.000 keluarga. Jika satu keluarga terdiri
dari suami, istri, dan satu anak, maka jumlah orang miskin di Banten
mencapai 2.685.000 orang, dari 9,5 juta penduduk Banten. Dinas Kesehatan
(Dinkes) Provinsi Banten mengakui terdapat 11.244 bayi di bawah umur lima
tahun (balita) yang menderita gizi buruk, di antaranya 15 balita meninggal.
Di Jawa Timur, dari sekitar 38 juta jiwa penduduknya, 7,1 juta jiwa masih
berada di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan ini dipicu oleh jaminan
kehidupan yang sangat rendah, mulai dari pendapatan rendah, pendidikan
rendah, jumlah tanggungan banyak, atau karena musibah. Fakta lain bisa
dilihat dari angka balita gizi buruk yang cukup tinggi. Pada Januari 2008,
di Surabaya tercatat pasien gizi buruk sebelas anak dan balita. Pada
Februari 2008, sembilan pasien gizi buruk dirawat. Hingga pertengahan Maret
lalu, sudah delapan pasien dirawat karena kasus yang sama. Data gizi buruk
tersebut hanya yang tercatat di RS Dr Soewandie Surabaya, belum termasuk di
RS lainnya.
Jumlah warga miskin makin bertambah
Dari data Dinkes Surabaya, pada tahun 2006, prevalensi balita gizi kurang
sebesar 8,32 persen dan pada 2007 turun menjadi 6,86 persen. Tahun 2006
sebesar 2,09 persen, dan tahun 2007 menjadi 1,96 persen. Kepala Dinas
Kesehatan Kota Surabaya dr Esti Martiana mengatakan tingginya kasus gizi
buruk karena perilaku hidup sehat masyarakat yang memang rendah, ditunjang
dengan rendahnya daya beli. Semburan lumpur Sidoarjo yang telah berlangsung
hampir dua tahun ini memiliki kontribusi munculnya kemiskinan baru. Ribuan
warga kehilangan pekerjaan. Demikian juga bencana banjir yang melanda lebih
dari 15 daerah di Jatim semakin menambah keterpurukan petani, apalagi harga
kebutuhan pokok semakin melambung.
Di Kota Makassar, jumlah warga miskin sekitar 350.780 jiwa (70.156
keluarga) atau sekitar 30 persen dari total penduduk 1,2 juta jiwa lebih.
Sementara itu tahun 2005 jumlahnya masih sekitar 60.000 keluarga yang
tersebar di 14 kecamatan. Berdasarkan data sensus daerah (Susda) Provinsi
Sulsel dua tahun lalu, jumlah penduduk miskin masih 201.487 juta keluarga
(sekitar 820.000 jiwa) atau sekitar 10,85 persen dari sekitar 8 juta jiwa
penduduk di daerah ini. Jumlah tersebut terus berkembang hingga saat ini.
Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Sulsel mencatat, dari 23 kabupaten/kota di
Sulsel, masih terdapat tujuh kabupaten dalam kondisi rawan pangan,
diantaranya Kota Makassar, Kabupaten Jeneponto, Takalar, dan Selayar.
Begitu pula di Cilacap, Jawa Tengah, 635.000 jiwa atau sekitar 163.000
keluarga berstatus warga miskin. Hal itu disampaikan secara resmi oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) pada pekan lalu. Jumlah warga
miskin tersebut merupakan 37 persen dari jumlah total penduduk Cilacap yang
mencapai 1,7 juta jiwa. Sementara itu, berdasarkan jatah beras untuk warga
miskin (raskin) di wilayah Bulog Subdivisi Regional IV Banyumas, di Cilacap
yang mendapat bantuan raskin sekitar 170.000 keluarga, di Banyumas 173.479
keluarga, Kabupaten Purbalingga 105.690 keluarga dan Banjarnegara 112.979
keluarga. (Kutipan dari Sinar Harapan, 25 Maret 2008, disingkat)
Bisa makin bertambah parah lagi
Apa yang tercantum di atas adalah baru satu berita dari satu koran pada satu
hari saja, tetapi toh sudah cukup kiranya bagi seseorang untuk membayangkan
betapa besarnya kemiskinan yang juga melanda berbagai daerah lainnya di
negeri kita, umpamanya di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi Tengah, Maluku,
Indonesia Timur, Nusa Tenggara, termasuk di pulau Jawa. Penderitaan rakyat
yang diakibatkan oleh kemiskinan yang luas ini sekarang makin bertambah
lagi, dengan adanya kenaikan yang tinggi sekali harga-harga pangan (beras,
jagung, kedelai, cabe, daging sapi, ayam, minyak goreng dll) dan bahan
bakar. Kenaikan harga pangan ini masih akan bisa lebih parah lagi kalau
krisis pangan di skala internasional sudah mulai juga memasuki negeri kita.
Maka, betul-betul cilakalah sebagian besar rakyat Indonesia !!!
Adalah sangat menarik untuk diperhatikan bersama bahwa soal krisis pangan
ini rupanya mendorong presiden SBY mengirim surat kepada Sekjen PBB , Ban Ki
Moon, karena harga-harga pangan di skala internasional sudah melambung
tinggi dengan kenaikan 40 %. Ini masih ditambah gejolak keuangan global yang
sampai sekarang belum rampung dan kita belum tahu tentang kerusakan atau
dampak yang terjadi. Pernyataan presiden SBY ini dikuatkan oleh pernyataan
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Miranda Goeltom, yang mengatakan bahwa harga
komoditas pangan dunia saat ini mencapai puncak tertinggi. (Sinar Harapan,
27 Maret 2008)
Kalau harga-harga makin memuncak dan krisis pangan mulai menyerang, maka
akan makin banyak jugalah anak-anak balita yang mengalami gizi buruk atau
busung lapar. Artinya, kalau menurut Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan
Pangan Departemen Pertanian (Deptan) RI Tjuk Eko Hari Basuki, 27 persen bayi
di bawah lima tahun (balita) di Indonesia mengalami gizi buruk, maka angka
27 persen itu akan bertambah, entah dengan berapa persen. "Gizi buruk itu
tidak terjadi mendadak, tapi sudah lama. Hasilnya, kami memberikan Rp25 juta
kepada setiap dari 300 kabupaten/kota yang tergolong miskin. Di Jatim
sendiri tercatat delapan daerah miskin, terutama di Madura dan kawasan
`tapal kuda`," katanya, menurut berita Antara 13 Maret 2008.
Anak-anak balita yang kurang gizi
Para pembaca yang budiman, mohon direnungkan dalam-dalam isi beberapa berita
tersebut di atas. Mengapa di negeri kita, yang terkenal sebagai negeri yang
kaya dengan sumber alam dan beraneka-ragam tumbuh-tumbuhan, dan sebagian
besar tanahnya juga subur, bisa menghadapi kemiskinan yang demikian parah ?
Siapakah yang salah, dan apanya sajakah yang salah ? Atau, siapa yang harus
bertanggungjawab atas keadaan yang sudah membikin kesengsaraan puluhan juta,
bahkan ratusan juta penduduk ini ? Dan lagi, mohon juga ikut difikirkan
akibat yang menyedihkan bagi generasi kita yang akan datang, kalau 27 persen
dari anak-anak balita di seluruh Indonesia menderia kurang gizi dan busung
lapar. Karena, anak-anak balita yang kurang gizi ini akan kurang normal
pertumbuhannya, sehingga akan merusak mutu generasi kita di kemudian hari.
Untuk menambah gambaran lainnya tentang akibat kemiskinan yang meluas di
Indonesia adalah angka-angka yang juga cukup mengerikan yang bersumber
dari UNICEF dan disiarkan oleh harian Kompas (28 Maret 2008). Di situ
dijelaskan bahwa 69 juta orang di Indonesia tidak memiliki akses terhadap
sanitasi dasar dan 55 juta orang di Indonesia tidak memiliki akses terhadap
sumber air yang aman. Menurut sumber tersebut, keadaan yang demikian ini
menyebabkan setiap tahun 100.000 anak berusia dibawah 3 tahun di Indonesia
meninggal karena penyakit diare. Ditambahkan juga bahwa setiap harinya ada
sekitar 5.000 anak dibawah umur 5 tahun yang meninggal karena diare itu.
Kiranya, jelaslah bahwa sebagian besar kemiskinan yang begitu parah di
berbagai daerah negeri kita ini sama sekali bukanlah kesalahan puluhan juta
penduduk itu sendiri. Dan, jelaslah juga bahwa 27% dari anak-anak balita di
seluruh Indonesia yang kurang gizi atau busung lapar adalah bukan pula dosa
anak-anak itu atau orang tua mereka masing-masing. Dan kiranya perlu pula
diyakini oleh kita semua bahwa kemiskinan yang menimpa begitu banyak orang
itu sama sekali bukanlah kehendak Tuhan atau takdir semata-mata. Atau, juga
sama sekali bukanlah hukuman Tuhan atau cobaan terhadap jutaan manusia yang
tidak bersalah apa-apa. Artinya, kemiskinan yang luas itu bukanlah « nasib »
semata-mata, yang harus diterima dengan sabar dan tawakal saja. Kemiskinan
itu adalah akibat perbuatan manusia-manusia juga, yang juga bisa dirubah
atau dilawan bersama-sama.
Sebab, walaupun banjir sering melanda berbagai daerah, atau gempa
menggoncang banyak tempat, atau bahaya kekeringan menimpa banyak lahan, atau
lumpur Lapindo sudah menenggelamkan banyak rumah penduduk, namun penderitaan
banyak orang bisa ditanggulangi, dan kemiskinan bisa juga dikurangi, asal
saja ada pengelolaan negara yang beres. Negara dan pemerintahan ini adalah
bikinan manusia. Negara dan pemerintahan bisa baik, kalau dikelola oleh
orang-orang yang baik dan dengan sistem yang baik pula. Dan orang-orang
beserta sistem inilah merupakan unsur utama dari suatu kekuasaan politik.
Kemiskinan yang meluas adalah produk kekuasaan politik
Kemiskinan yang sekarang ini melanda Indonesia secara luas, pengangguran
yang membengkak sampai puluhan juta orang, anak-anak balita yang kurang gizi
yang begitu banyak (27% dari seluruh balita di Indonesia), korupsi yang
terus merajalela, kerusakan moral dan kebejatan iman yang telah membusukkan
kehidupan « elite » bangsa, kasus BLBI yang berbuntut panyang, kasus KKN-nya
Suharto beserta anak-anaknya, bobroknya sistem hukum dan peradilan, berbagai
pelanggaran HAM, adalah semuanya produk satu kekuasaan politik. Yaitu
produk kekuasaan politik yang mula-mula dibangun oleh Suharto dengan Orde
Barunya, dan diteruskan oleh berbagai pemerintahan, sampai pemerintahan
SBY-JK yang sekarang ini.
Dengan naiknya harga-harga yang makin menyulitkan kehidupan sehari-hari
bagi rakyat, maka banyak golongan dalam masyarakat akhir-akhir ini menggelar
berbagai kegiatan atau aksi-aksi di banyak daerah, untuk memanifestasikan
kemarahan mereka dan aspirasi mereka akan adanya perubahan untuk perbaikan
hidup mereka. Banyaknya aksi-aksi dan beraneka-ragamnya tuntutan yang mereka
lancarkan adalah tanda yang penting (dan menggembirakan sekali) yang
menunjukkan bahwa sebagian besar rakyat berani bangkit dan mengeluarkan
suara-suara mereka, untuk mengkritik penyelenggaraan pemerintahan yang tidak
beres, untuk menghujat korupsi dan penyelewengan kekuasaan, dan untuk
melawan segala ketidakadilan.
Banyaknya aksi-aksi atau beraneka-ragamnya kegiatan yang dilakukan oleh
berbagai golongan ini (antara lain : pemuda, mahasiswa, buruh, tani, pegawai
negeri, perempuan, pedagang kecil, korban Lapindo, korban gempa dan banjir,
pekerja perkebunan) juga menunjukkan makin bertambahnya kesadaran banyak
orang untuk berorganisasi dan melakukan kegiatan atau perjuangan secara
kolektif dan terkoordinasi. Walaupun sebagian dari aksi-aksi ini untuk
sementara masih berjalan sendiri-sendiri atau terpencar-pencar, namun tetap
merupakan bagian dari perkembangan yang penting. Sebab, perkembangan
perjuangan berbagai golongan ini akhirnya akan melahirkan kekuatan-kekuatan
baru dan pemimpin-pemimpin baru, setelah melalui seleksi jangka panjang
oleh rakyat yang mendambakan demokrasi dan keadilan. Dalam situasi yang
begini ini, peran kaum muda dari berbagai kalangan adalah sangat penting,
sebagai bagian dari agen-agen perubahan.
Sekali lagi, patut diulangi, bahwa bangkitnya berbagai kalangan atau
golongan masyarakat melalui aksi-aksi atau kegiatan yang beraneka-ragam
adalah maha-penting untuk perjuangan memperbaiki kehidupan sehari-hari dan
melawan politik pemerintah yang merugikan kepentingan rakyat. Bangkitnya
berbagai golongan melalui aksi-aksi yang terkoordinasi juga akan merupakan
sumbangan penting kepada usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan besar,
termasuk perubahan dalam kekuasaan politik. Karena, makin jelaslah sudah
sekarang ini, bahwa banyak lembaga negara dan pemerintahan (umpamanya DPR)
makin kehilangan kepercayaan rakyat. Karena itu, maka aksi-aksi atau
kegiatan extra-parlementer akan memegang peran yang makin penting dan utama
dalam mengusahakan adanya perubahan-perubahan yang besar dan mendasar.
Mengikuti jejak Amerika Latin
Perlulah kiranya diulangi, untuk kesekian kalinya, bahwa pengalaman di
banyak negeri Amerika Latin (terutama Venezuela dan Bolivia) menunjukkan
betapa pentingnya berbagai aksi-aksi massa luas sebagai sumbangan -- yang
menentukan! -- kepada berhasilnya perjuangan parlementer untuk mengambil
alih kekuasaan politik dari tangan kaum reaksioner. Akan datanglah saatnya
nanti, bagi kekuatan demokratis di Indonesia, untuk mengikuti jejak serta
pengalaman negeri-negeri Amerika Latin, tetapi dengan menemukan cara dan
jalannya sendiri, yang sesuai dengan kondisi kongkrit negeri kita.
Jadi, singkatnya, kemiskinan, pengangguran, anak balita yang kurang gizi,
dibarengi dengan korupsi dan kebobrokan moral yang bisa kita saksikan
bersama-sama dengan jelas dewasa ini adalah semuanya merupakan penyakit
kronis yang ditimbulkan oleh kekuasaan politik yang tidak mengutamakan
kepentingan rakyat banyak. Kekuasaan politik ini (yang didominasi oleh
Golkar serta para simpatisan Orde Baru) namanya yang sekarang adalah
pemerintahan SBY-JK.
Dan, sudah bisalah kita ramalkan, bahwa berbagai penyakit kronis yang
demikian parah itu tidak akan bisa diberantas dengan adanya pemerintahan
baru yang dihasilkan Pemilu tahun 2009. Sebab, sudah jelas bahwa Pemilu 2009
tidak akan melahirkan kekuasaan politik yang pro-rakyat, yang anti-dominasi
ekonomi asing, dan yang tegas-tegas berorientasi masyarakat adil dan makmur,
seperti yang dicita-citakan sejak lama oleh rakyat bersama Bung Karno.
Paris, 30 Maret 2008
A. Umar Said
* * *
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG.
Version: 7.5.519 / Virus Database: 269.22.1/1349 - Release Date: 29/03/2008
17:02
[Non-text portions of this message have been removed]
