http://www.gatra.com/artikel.php?id=114330
<http://www.gatra.com/artikel.php?id=114330>    Kemelut PKB
Satu PKB Dua MLB

  [Cover GATRA Edisi 25/2008 (GATRA/Tim Desain)] Deretan spanduk di depan
kantor pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kalibata, Jakarta Selatan,
kini hanya menampilkan gambar KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Sebelumnya, foto Gus Dur selalu didampingi Muhaimin Iskandar. Potret
duet Ketua Umum Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz hasil Muktamar Semarang
(2005) itu bagaikan pasangan serasi dua generasi.

Raibnya gambar Muhaimin dari sisi Gus Dur itu menandai perpecahan mereka
yang kian menganga. Sejak pemberhentian Muhaimin, Maret silam, kemelut
internal PKB makin akut. Dua kubu bersikeras menggelar muktamar luar
biasa (MLB) berbeda. MLB kubu Gus Dur berlangsung Rabu-Kamis ini di
Bogor. Besoknya, Jumat-Minggu, disusul oleh kubu Muhaimin yang menggelar
MLB di Jakarta.

Tadinya Gus Dur merencanakan muktamar Juli mendatang. Tapi, setelah
Muhaimin lebih dulu mengumumkan MLB, Gus Dur mempercepat rencana itu.
Dua kubu pun melakukan berbagai manuver. Gus Dur lebih berkonsentrasi
memperkuat dukungan internal: wilayah dan cabang.

Muhaimin menonjolkan dukungan eksternal. Ia banyak bersafari ke para
kiai terkemuka. Hubungan dengan PBNU diperakrab. Jumat lalu diadakan
diskusi relasi NU-PKB di kantor PBNU. Sehari kemudian, mereka menemui
tokoh NU di Jawa Tengah: KH Mustofa Bisri (deklarator PKB) dan KH Sahal
Mahfudh (Rais Am PBNU).

Senin malam lalu, Muhaimin menggelar tasyakuran sembilan tumpeng di
rumah KH Hasyim Muzadi (Ketua Umum PBNU) di Depok. Sejumlah sumber
menyebutkan, langkah itu untuk meneguhkan legitimasi ulama terhadap kubu
Muhaimin, karena elemen ulama (Dewan Syuro) di kubu Muhaimin kurang
kuat.

Langkah itu sekaligus dibaca sebagai penjajakan calon Ketua Dewan Syuro
pengganti Gus Dur. Nama Mustofa Bisri dan Hasyim Muzadi memang kerap
disebut sebagai nominasi. Tapi keduanya dikabarkan menolak.

Penggalangan dukungan dari daerah juga seru. Terjadi pula friksi lokal,
baik tingkat tingkat provinsi (DPW) maupun kabupaten/kota (DPC).
Pengurus yang dibekukan Gus Dur kemudian dirangkul Muhaimin. Pencarian
dukungan menanfaatkan peta rivalitas politik daerah.

Tengok saja di Lampung, basis PKB di Sumatera. Ketua PKB Lampung, Musa
Zaenuddin, dinonaktifkan dan digantikan oleh caretaker. Seperti
dilaporkan koresponden Gatra Iman Untung Slamet, hal itu berumula karena
Musa tidak sehaluan dengan Gus Dur dalam pencalonan Gubernur Lampung.

Muhaimin membatalkan penonaktifan Musa. Dukungan pun dikantongi. Musa
kini lantang mengklaim bahwa mayoritas cabang di Lampung mendukungnya.
Klaim tandingan juga dikemukakan caretaker pro-Gus Dur. Dukungan cabang
ini penting, karena keabsahan MLB tergantung dukungan separuh lebih satu
(227 cabang) dari 453 cabang se-Indonesia.

Situasi serupa terjadi di Jawa Timur, provinsi pemasok lebih dari
separuh suara PKB. Imam Nachrowi, Ketua PKB Jawa Timur, yang dibekukan
DPP pada Juli 2007, dihidupkan kembali oleh Muhaimin, medio April lalu.

Dilaporkan koresponden Gatra Nur Cholish Zaein, kini kubu Nachrowi
bergerilya menggalang dukungan. Anwar Rahman, anak buah Nachrowi,
mengklaim mendapat dukungan 50-an kiai berpengaruh dan 38 cabang PKB
se-Jawa Timur. Di sisi lain, Ketua PKB Jawa Timur pro-Gus Dur, Hasan
Aminuddin, juga menyebut didukung 38 cabang PKB se-Jawa Timur. Soal mana
dukungan yang legal, itu urusan internal PKB.

Peta dukungan daerah tidak hanya dua faksi: pro-Gus Dur dan Muhaimin.
Ada satu blok lagi yang disebut "poros tengah". Misi pokok mereka,
bagaimana mendamaikan Gus Dur dengan Muhaimin, kemudian bersama-sama
ikut pemilu. Mereka bisa diterima kubu Gus Dur maupun Muhaimin.

Poros tengah lebih banyak bergerak di belakang layar. Mereka terdiri
dari 18 DPW, antara lain Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Sumatera
Barat, Kalimantan Timur, Gorontalo, Bangka Belitung, Papua, dan Maluku.
Manuvernya hampir menghasilkan terobosan menarik.

Mereka memaksa Muhaimin dan Yenny Wahid (ketua umum dan sekretaris
jenderal yang terdaftar di Depkum HAM) bersama-sama menandatangani surat
pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Yang penting, PKB bisa ikut
pemilu dulu," kata Azwandi Rahman, Ketua PKB Sumatera Barat. Sebab,
versi KPU, partai bisa didaftar bila surat pendaftarannya ditandatangani
ketua umum dan sekretaris jenderal.

Poros tengah sudah empat kali bertemu Muhaimin. "Kami selalu melaporkan
langkah kami ke Gus Dur, dan beliau merestui," kata Azwandi. Akhirnya,
Rabu pagi pekan lalu, Muhaimin bersedia menandatangani surat itu di
rumah dinasnya. "Saya mau tanda tangan karena tidak mau disalahkan bila
PKB nanti ternyata tidak bisa ikut pemilu," ujar Muhaimin, dikutip
Azwandi. Pagi itu, Muhaimin hanya ditemani Azwandi dan Ketua PKB
Yogyakarta, Agus Wiyarto.

Sukses mendapatkan tanda tangan Muhaimin, Azwandi melapor ke Gus Dur.
Oleh Gus Dur, surat itu diminta dibawa ke musyawarah pimpinan nasional
(muspimnas), Rabu sorenya. Ternyata banyak peserta muspimnas keberatan.
"Wibawa DPP akan dikemanakan. Muhaimin sudah diberhentikan masih tanda
tangan," kata salah satu pimpinan rapat.

Wakil Ketua Umum PKB, Ali Masykur Musa, meyakinkan perserta muspim bahwa
keikutsertaan PKB tidak ditentukan oleh KPU, tapi dijamin undang-undang.
Karena suara PKB di atas 3%, otomatis jadi peserta pemilu. Azwandi pun
lega setelah mendengar penjelasan mantan anggota Panitia Khusus RUU
Pemilu itu dan tidak melanjutkan skenarionya menduetkan Muhaimin-Yenny.

Jaminan bisa ikut Pemilu 2009 memang agenda yang paling bikin gundah
pengurus daerah. Itu pula yang membuat mereka bimbang: mendukung Gus Dur
atau Muhaimin? Secara internal, mereka percaya, Gus Dur unggul karena
dukungan solid Dewan Syuro.

Ketua panitia MLB kubu Gus Dur, Effendy Choirie, menandaskan bahwa
pimpinan dan rujukan tertinggi PKB adalah Dewan Syuro. Elemen Dewan
Syuro itu tidak dimiliki Muhaimin. Posisi Muhaimin mirip Matori Abdul
Djalil ketika menggalang MLB pada Januri 2002. "PKB itu harus punya dua
kaki, Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz. Kalau kakinya hanya satu, bisa
nerjang-nerjang, gampang dipatahkan di jalan," Effendy memaparkan.

Di sisi lain, banyak daerah berhitung, kubu Muhaimin memiliki jaringan
eksternal yang menjanjikan, baik di pemerintahan maupun KPU. Di kabinet,
dua menteri asal PKB mendukung Muhaimin. Di KPU ada dua figur yang dekat
dengan Hasyim Muzadi. Komunikasi dengan Hasyim telah dijalin Muhaimin.
Dengan modal itu, kelompok Muhaimin dihitung akan lebih terjamin bisa
ikut pemilu.

Kubu Muhaimin mengaku tidak ada masalah dengan legitimasi Dewan Syuro.
Ketua panitia MLB kubu Muhaimin, Lukman Edy, berpendapat bahwa Dewan
Syuro itu kolektif. "Bukan perseorangan," katanya. Lukman menegaskan,
persiapan MLB-nya sudah tuntas. Sebanyak 25 dari 33 DPW dan 385 dari 453
DPC telah memberi dukungan tertulis.

Situasi itu membuat dukungan cabang pada MLB Gus Dur sempat dihitung
belum aman. Maka, muspimnas Rabu pekan lalu memerintahkan DPW
mengondisikan dukungan optimal cabang. Menurut Azwandi, kini ada 29 DPW
yang solid mendukung, plus lebih dari separuh cabang yang surat
keputusannya dikeluarkan sebelum Muhaimin diberhentikan. "Kami yang
poros tengah sudah solid memilih Gus Dur. Dari segi legalitas, Gus Dur
kuat," ujar Azwandi.

Soal faktor dukungan luar, bisa dirujuk pengalaman Matori. Januari 2002,
Matori bikin MLB di Jakarta, Gus Dur mengggelar MLB di Yogyakarta.
Matori yang pada saat itu jadi Menteri Pertahanan juga mengandalkan
dukungan kekuasaan. Tapi, dalam sengketa pengadilan, Matori kalah, lalu
bikin partai baru: Pekade. Pada tahap awal, Pekade lolos verifikasi
Depkum HAM. Namun, ketika verifikasi KPU, Pekade terpental.

Muktamar ganda berikutnya terjadi pada 2005. Gus Dur bikin di Semarang,
April 2005. Alwi Shihab-Saifullah Yusuf mengggelar muktamar di Surabaya,
Oktober 2005. Alwi dan Saiful sama-sama menteri. Jaringan kiai khos pun
berada di belakang mereka.

Dalam sengketa pengadilan, Gus Dur kembali menang. Alwi-Saiful kemudian
dipecat dari kabinet. Alwi dan pendukungnya mendirikan partai baru:
PKNU. Mereka lolos verifikasi Depkum HAM dan tengah berjuang untuk lolos
verifikasi KPU.

Muara konflik PKB jilid ketiga ini lebih banyak ditentukan oleh Gus Dur
dan Muhaimin. Mediasi elemen luar tak banyak bisa diharap. Jaringan kiai
sepuh, yang kerap berperan dalam resolusi konflik warga NU, kini menjauh
dari PKB.

Keterlibatan formal PBNU juga sulit. Pimpinan puncaknya (Kiai Sahal dan
Kiai Hasyim) ogah-ogahan. Muktamar Boyolali 2004 juga sudah merevisi
relasi NU-PKB bahwa NU mengambil sikap dan jarak yang sama dengan semua
partai.

Asrori S. Karni, Anthony, dan Mukhlison S. Widodo
[Nasional, Gatra Nomor 25 Beredar Kamis, 1 Mei 2008]





[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke