Siaga 1 RI 1 (Laput Tempo)

Edisi. 14/XXXVII/26 Mei - 01 Juni 2008

Laporan Utama 
Siaga Satu RI-1
Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Protes para penentang mengeras. 
Istana khawatir jatuh martir, Presiden pun membatalkan lawatan ke Italia. 

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono mestinya melawat ke Roma, Italia, pekan 
depan. Ia akan menghadiri Pertemuan Tingkat Tinggi Keamanan Pangan Dunia. 
Pertemuan yang diselenggarakan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) ini antara 
lain membahas krisis pangan dunia. Tapi krisis di dalam negeri kemungkinan 
membatalkan agenda itu.

"Kunjungan Presiden ke Italia, juga Inggris, dibatalkan," kata sumber Tempo. 
Dino Patti Djalal, juru bicara kepresidenan, tak membantah informasi ini. Namun 
ia mengatakan bahwa ini bukan pembatalan, karena rencana lawatan tersebut belum 
pernah dipublikasikan.

Pembatalan itu agaknya berkaitan dengan keputusan pemerintah menaikkan harga 
bahan bakar minyak. Diumumkan di kantor Menteri Koordinator Perekonomian di 
kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, pada Jumat pekan lalu, harga baru 
premium Rp 6.000, solar Rp 5.500, dan minyak tanah Rp 2.500. Kenaikan itu 
rata-rata 28,7 persen.

Ini adalah kenaikan ketiga sepanjang pemerintahan Susilo Bambang 
Yudhoyono-Jusuf Kalla. Sebelumnya, pemerintah dua kali menaikkan harga bahan 
bakar minyak, yakni pada 1 Maret 2005 dan 1 Oktober 2005 (lihat tabel). Seperti 
yang dulu-dulu, suhu politik memanas menjelang pemerintah menetapkan keputusan 
itu. Ribuan demonstran yang memprotes keputusan pemerintah itu turun di jalanan 
Jakarta, Rabu pekan lalu.

Demonstran berjalan sepanjang Bundaran Hotel Indonesia hingga Istana 
Kepresidenan. Ribuan orang dari pelbagai kelompok usia itu mengatasnamakan 
antara lain Jaringan Pemuda Penggerak, Front Aksi Mahasiswa, Front Kebangkitan 
Petani dan Nelayan, Komisi Orang Miskin Indonesia untuk Keadilan, Front Rakyat 
Menggugat, dan Serikat Rakyat Miskin Indonesia. Demonstrasi ini berakhir rusuh. 
Polisi menangkap puluhan orang.

Demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan sejumlah kelompok 
mahasiswa. Aksi ini pun berakhir rusuh, dengan tiga demonstran terluka. Pada 
Jumat sore, menjelang kenaikan harga diumumkan, ratusan mahasiswa Universitas 
Nasional berkumpul di kampus mereka di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. 
Mahasiswa pun memblokir pertigaan Jalan Pejaten Raya untuk dijadikan tempat 
berorasi.

Sejenak sebelum tengah malam, terjadi bentrokan kecil dengan polisi. Tapi, 
menjelang subuh, polisi menyerbu masuk ke kampus. "Polisi terpaksa masuk karena 
mahasiswa melempari kami dengan bom molotov," kata juru bicara Markas Besar 
Kepolisian, Inspektur Jenderal Abubakar Nataprawira.
Bentrokan pun tak terhindarkan. Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
pun remuk. Suasana seperti habis tawuran. Sabtu siang, Tempo menyaksikan 
kaca-kaca berceceran di jalanan kampus dan di depan setiap gedung. Di salah 
satu blok, tetesan darah dibiarkan membeku. Satu mobil dan sejumlah sepeda 
motor ikut rusak. "Kami akan berkonsultasi dengan pengacara untuk menuntut 
pihak kepolisian," kata Hasto Atmodjo Surojo, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik. Dalam peristiwa ini, 141 mahasiswa dibawa ke kantor polisi.

Protes serupa dengan jumlah yang cukup masif dilakukan di kota-kota lain, 
sepanjang pekan lalu. Beberapa juga diakhiri dengan bentrokan, seperti di 
Makassar dan Yogyakarta. Aksi dipastikan akan terus berlangsung setelah 
pemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak.
Semaraknya jalanan oleh aksi para pemrotes itu membuat Yudhoyono memutuskan 
tetap berada di Tanah Air. Sumber Tempo mengatakan, RI-1 khawatir suhu terus 
memanas setelah harga baru bahan bakar diberlakukan. "Presiden khawatir jatuh 
martir: ada demonstran yang tewas dibunuh," ujarnya. 

Sepuluh tahun lalu, situasi tak terkendali setelah empat mahasiswa Universitas 
Trisakti tewas. Situasi genting itu memaksa Soeharto meninggalkan kekuasaan 
yang selama 32 tahun ia genggam. Itu sebabnya, Istana wanti-wanti kepada aparat 
keamanan di lapangan. Polisi dilarang membawa senjata api pada saat menghadapi 
demonstran.

Pasukan pengamanan Istana juga "menanamkan" unit-unit tersembunyi alias intel. 
Anggota unit ini mengamati dari dekat kegiatan para demonstran. Rabu pekan 
lalu, ketika tersiar kabar demonstran tertembak di depan gedung Dewan 
Perwakilan Rakyat, para intel itu mengikuti korban hingga Rumah Sakit Pelni, 
Petamburan, Jakarta Barat. Mereka lega setelah melihat demonstran yang 
dikabarkan luka parah ternyata ikut salat berjemaah.
Budi Darma, demonstran yang dikabarkan tertembak itu, mengatakan aksi unjuk 
rasa sebenarnya sudah hendak berakhir. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Indonesia itu telah melepaskan jaket almamaternya. Namun 
suasana berubah cepat menjadi kisruh. Lalu seorang "aparat berbaret cokelat" 
mendekatinya. "Ia mengarahkan senjata laras panjang," ujarnya kepada Fery 
Firmansyah dan Ismi Wahid dari Tempo. "Tiba-tiba saya merasa perih sekali."

Ia mengaku tertembak peluru karet, tapi tak bisa menemukan selongsongnya. 
Perban tampak ditempelkan di dada kiri. Menurut Adi Negoro, Ketua Badan 
Eksekutif Mahasiswa fakultas itu, tim dokter memastikan tak ada luka dalam di 
tubuh rekannya. "Hanya ada luka memar sepanjang tiga sentimeter," tuturnya.
lll

Para pendukung Presiden menuding aksi-aksi menentang kenaikan harga bahan bakar 
itu bermotif politik. Tujuannya apa lagi kalau bukan menjatuhkan pamor 
Yudhoyono pada Pemilu 2009. "Seorang mantan menteri di balik aksi-aksi 
demonstrasi," kata Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Siregar.
Tak sulit menebak, telunjuk Syamsir ditujukan ke Rizal Ramli. Menteri 
Koordinator Perekonomian kabinet Abdurrahman Wahid itu memang kerap turun ke 
jalan. Tapi ia membantah "menunggangi" aksi mahasiswa. "Tudingan itu merupakan 
penghinaan terhadap kecerdasan mahasiswa," ujarnya.
Kalangan dekat Istana mengelompokkan Rizal dalam satu barisan dengan Wiranto, 
mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia yang kini memimpin Partai Hanura, 
dan Fuad Bawazier, mantan Menteri Keuangan yang kini juga bergabung ke partai 
itu. Kelompok ini mengusung bendera Front Rakyat Menggugat.

Di lapangan, kelompok ini membawa isu yang sama dengan Wiranto: kemiskinan. 
Ketika berorasi di Bundaran Hotel Indonesia pada Rabu pekan lalu, para aktivis 
kelompok itu mengatakan 40 juta orang merupakan penduduk miskin. Adapun 15 juta 
orang tak punya pekerjaan. Topik ini merupakan isu sentral dalam iklan yang 
dipasang tim Wiranto di berbagai media.

Baik Wiranto, Rizal, maupun Fuad Bawazier mengatakan tidak menggerakkan 
demonstrasi. Fuad mengakui sejak awal menolak keputusan pemerintah menaikkan 
harga bahan bakar minyak. Penolakan yang sama, menurut dia, juga disuarakan 
kelompok masyarakat lainnya. "Tanpa digerakkan pun, banyak orang yang ikut 
memprotes," kata Menteri Keuangan kabinet terakhir Soeharto itu.

Isu bahan bakar minyak memang merupakan senjata ampuh untuk menyerang 
pemerintah. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera 
mengatakan akan mengajukan hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat. "Pemerintah 
seharusnya mencari pilihan selain menaikkan harga bahan bakar," kata Mahfudz 
Siddiq, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Pendapat serupa dikemukakan 
Maruarar Sirait, Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Padahal, Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 
2008 memberikan peluang kepada pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar 
bersubsidi. Dalam pasal 14 disebutkan bahwa itu bisa dilakukan jika ada 
perubahan yang signifikan. Dalam penjelasannya, perubahan yang signifikan 
adalah jika perkiraan harga rata-rata minyak mentah Indonesia dalam satu tahun 
di atas US$ 100 per barel, yang berdampak pada pelampauan beban subsidi. 
Kondisi itu jelas sudah terpenuhi.

Tapi pasal itu agaknya diabaikan banyak partai, yang nota bene fraksinya ikut 
meneken undang-undang tersebut. "Biasalah, menjelang pemilihan umum, banyak 
partai mencari kredit dari rakyat," kata seorang pejabat pemerintah. Itulah 
yang membuat mereka tetap akan mengajukan hak interpelasi. 

Keputusan pemerintah itu juga mengancam popularitas Yudhoyono. Tiga tahun lalu, 
ketika pemerintah menaikkan harga bahan bakar hingga dua kali lipat, pamor 
Presiden Indonesia keenam itu memang relatif stabil. Berdasarkan hasil sigi 
Lembaga Survei Indonesia, ketika itu popularitasnya hanya turun 4 persen dari 
semula 69 persen.

Kini modal awalnya sudah berkurang cukup drastis, menjadi tinggal 52 persen 
saja. Namun angka tersebut toh masih jauh lebih tinggi dibanding politikus lain 
yang disebut-sebut akan maju menjadi calon presiden. Menurut survei pada 
Januari lalu, popularitas Megawati Soekarnoputri, yang menjadi pesaing terdekat 
Yudhoyono, masih berada di kisaran 32 persen.

Menurut juru bicara kepresidenan Andi Mallarangeng, Presiden Yudhoyono memilih 
kebijakan yang tak populis demi menyelamatkan negara. "Lebih baik mengorbankan 
popularitas daripada kepentingan negara," ia mengatakan. Tapi ia yakin kenaikan 
harga minyak itu tidak akan mempengaruhi pamor bosnya dalam pemilihan umum 
tahun depan.

Pekan-pekan ini, lawan politik akan terus menggerus popularitas Yudhoyono. Sang 
Presiden akan tetap tinggal di Jakarta. Ariverdeci, lupakan Italia....
Budi Setyarso, Amandra Mustika M, Shinta Eka P.



      

Kirim email ke