Catatan kritis Dari Sirikit Syah di Majalah Sabili
salam,
fahmi faqih
-----------------------------------------------------------------
Dominasi Suara Minoritas Elite
Belakangan ini kita dengar semakin gencar suara minoritas di berbagai forum,
baik itu forum ilmiah (seminar, diskusi), rapat-rapat pemerintah dan perwakilan
rakyat, maupun di media massa. Beberapa isu menonjol yang menjadi perhatian
atau agenda kaum minoritas bersuara dominan itu antara lain: isu hak asasi umat
Ahmadiyah, isu gender ketiga, dan isu poligami sebagai kriminalitas.
Media massa kita, secara umum -maksud saya selain media massa berhaluan Islam
seperti Republika, Suara Hidayatullah, dan Sabili-membela umat Ahmadiyah atas
nama hak asasi manusia. Kata kunci yang kerap digunakan oleh para penulis di
media massa ini adalah: pluralisme dan hak asasi manusia.
Dengan cerdik substansi persoalan dibelokkan sedemikian rupa.
Menyedihkan, mendengar dan membaca betapa persoalan-persoalan substansial telah
dibelokkan oleh suara kaum minoritas elite yang menguasai dan mendominasi
forum-forum ilmiah dan media massa. Kebebasan beragama tidak sama dengan
kebebasan memplesetkan agama. Membela dan melindungi nyawa manusia Ahmadiyah
adalah satu hal, melindungi Islam dari pemlintiran dan pembelokan adalah hal
lain. Namun, inilah yang dilebur sedemikian rupa sehingga yang tampak di
permukaan adalah kesewenangan MUI, kebrutalan sebagian rakyat Indonesia, dan
teraniayanya umat Ahmadiyah. Bahwa umat Ahmadiyah bingung dengan jati dirinya
sendiri, luput dari perhatian.
Suara kaum minoritas elite juga bisa dengan mudah kita jumpai di media semacam
Jurnal Perempuan. Meskipun namanya menggunakan perempuan, justru terjadi
dekonstruksi makna perempuan oleh Jurnal Perempuan.
Tidak ada ibu rumah tangga biasa -yang buta huruf- sukses menjadikan
anak-anaknya sarjana. Tidak ada ibu ketua PKK sebuah kampung yang berhasil
menghijaukan kampungnya. Tak ada istri dalam perkawinan poligami (pertama
maupun kedua) yang sukses menjaga keharmonisan rumah tangganya. Yang ada di
majalah berjudul perempuan itu hanyalah para perempuan single parent, wanita
karier yang sukses, bahkan kaum lesbian yang berbahagia. Seorang tokoh
perempuan beragama Islam bahkan mengatakan, Allah menilai seseorang dari
ketaqwaannya, bukan orientasi seksualnya. Tokoh perempuan yang mengkriminalkan
poligami dan mengesahkan kawin kontrak ini, tahun lalu mendapatkan penghargaan
dari pemerintah Amerika Serikat.
Bila Jurnal Perempuan hanya menyuarakan suara perempuan minoritas semacam itu,
dan sebagian besar majalah perempuan hanya memotret perempuan glamour dan kaum
selebritis, di mana kita bisa menemukan kisah-kisah perempuan nyata di media
massa? Mengapa tak banyak profil Siti Fadila Supari di media perempuan, padahal
dialah yang paling patut disebut sebagai tokoh kebangkitan bangsa di tahun
ke-100 kebangkitan nasional ini?
Siti Fadila Supari. Tokoh Indonesia yang berani berkata Tidak! Kepada AS dan
WHO, tidak takut apapun dalam memperjuangkan harkat dan martabat bangsa
Indonesia di mata dunia. Dimana pula kita temukan profil tokoh seperti Ibu
Yoyoh, dengan 12 anak bisa menjaga keharmonisan rumah tangga sambil aktif di
dunia politik dan menerima penghargaan politikus wanita internasional?
Sebetulnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang paling rukun, damai, dan
toleran. Sejak berabad-abad nenek moyang kita hidup berdampingan dengan saling
menghormati. Kehadiran para Wali juga tidak membuat penganut agama lain kalang
kabut terusir dari wilayahnya. Islam Kejawen yang dipengaruhi tradisi Hindu,
hidup subur di pedesaan-pedesaan. Mengapa sekarang menjadi runcing? Karena
sebagian ingin menonjolkan diri dan berkampanye, bahkan mensosialisasikan
keyakinan serta gaya hidup mereka secara terbuka. Sebagian dari kita menjadi
tidak toleran, atau memanfaatkan toleransi umat secara sembarangan. Pluralisme
dapat diterima, namun mengacak-acak syariat agama tak termasuk wilayah
pluralisme. Menjadi gay, homoseks atau lesbian adalah urusan pribadi,
tanggungjawabnya langsung kepada Tuhan, namun ketika paham ini dirayakan dan
ditular-tularkan, di sinilah gesekan dan friksi terjadi.
Sayangnya, umat Islam yang adalah mayoritas penduduk Indonesia, tak memiliki
suara menggelegar, dan tak memiliki amplifyer untuk mengeraskan suara mereka.
Di lain pihak, suara kaum minoritas yang kebetulan berada di posisi elit (para
pemimpin media massa, para pemimpin perguruan tinggi, para tokoh publik),
dengan mudah menyuarakan pandangan mereka melalui pengeras suara.
Bagaimanapun, kita mesti ingat bahwa kebenaran tidak diukur dari suara
mayoritas atau kedudukan puncak (elitisme). Kebenaran jelas ukurannya.
Kebenaran agama adalah kitab suci, kebenaran negara ada pada hukum, peraturan
dan badan pemerintah. Kebenaran sosial adalah norma masyarakat setempat. Bila
rakyat tak patuh pada hukum agama, hukum negara, maupun norma masyarakat
setempat, apa jadinya bangsa ini? Sebuah pertanyaan yang harus kita jawab
dengan seksama.
Sirikit Syah
Mei 2008
[Non-text portions of this message have been removed]
