Krisis energi melanda Indonesia. Bukan hanya krisis listrik. Tapi energi. BBM langka di SPBU2. Gas juga langka. PLN padam karena tak mampu membayar migas dengan harga dunia sebagaimana diminta oleh operator migas asing yang menguasai 90% migas Indonesia.
Perusahaan migas asing tsb lebih senang mengekspor migas dengan harga dunia ketimbang menjualnya ke Indonesia dengan harga lebih rendah meski sebetulnya mereka sudah untung karena migas itu milik bangsa Indonesia. Solusinya pemerintah bisa menerapkan Pajak Ekspor Progresif sebesar 40% seperti pada sawit yang terbukti bisa meredam gejolak harga. Jika tidak dilakukan, maka hanya perusahaan migas yang untung. Tapi perusahaan non Migas yang menyumbang 80% PDB justru akan bangkrut. Perusahaan2 asing akan hengkang. Pengangguran akan terjadi. Pemerintah harus tegas dan menunjukkan kedaulatannya atas energi yang ada di negeri ini. http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/07/10/00291566/krisis.listrik.ancam.investasi Krisis Listrik Ancam Investasi Perusahaan-perusahaan di Sekitar Jakarta dan Banten Rugi Besar Kamis, 10 Juli 2008 | 00:29 WIB Jakarta, Kompas - Gangguan terhadap kegiatan ekonomi akibat kekurangan pasokan listrik yang saat ini terjadi perlu ditangani menyeluruh agar tidak timbul kesan sektor industri dikorbankan. Kesan tersebut merupakan sinyal buruk bagi perbaikan iklim investasi yang baru saja dimulai. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Industri, Teknologi, dan Kelautan Rachmat Gobel, Rabu (9/7) di Jakarta, mengatakan, krisis pasokan listrik telah mengurangi kepercayaan calon investor. ”Dalam kondisi seperti ini, sulit untuk merealisasikan investasi,” ujarnya. Pemerintah harus meyakinkan kembali kalangan pemodal untuk berinvestasi dengan memaparkan rencana detail pembangunan kelistrikan dan penanganan krisis menyeluruh, bukan cuma di sektor industri. Industri saat ini diperhitungkan menyedot 38 persen konsumsi listrik, sedangkan sektor bisnis, seperti ritel dan perhotelan, menyerap 20 persen. Konsumen rumah tangga menyerap 38 persen pasokan listrik. Rachmat mengungkapkan, Kadin bisa menerima ketentuan pengalihan waktu kerja sektor industri yang akan ditetapkan pemerintah untuk menghindari pemadaman. Namun, langkah ini belum cukup. ”Krisis ini perlu digunakan sebagai momentum untuk menerapkan penghematan energi yang tidak parsial,” ujar Rachmat. Pada rancangan Peraturan Bersama Menteri Perindustrian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara BUMN tentang pengalihan waktu kerja sektor industri ke hari Sabtu dan Minggu dicantumkan adanya insentif bagi industri yang menepati ketentuan ini. Sebaliknya, terdapat sanksi atas pelanggaran ketentuan tersebut. Meski demikian, Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian Agus Tjahajana Wirakusumah menjelaskan, sanksi dan insentif ditentukan sendiri oleh PLN dan industri sebagai kesepakatan antarpelaku bisnis. ”Insentif dan sanksi akan ditetapkan secara business to business antara PLN dan Kadin,” ujar Agus. Rachmat mengatakan, Kadin bisa menerima bentuk sanksi pemadaman jika industri tetap menjalankan kegiatan produksi pada waktu kerja yang seharusnya telah disepakati untuk dialihkan ke hari Sabtu dan Minggu. Namun, Rachmat menekankan, pelaku industri keberatan jika harus membayar lembur. Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Rekson Silaban mengatakan, pemerintah tak boleh menyerahkan pembahasan implementasi Peraturan Bersama Menteri itu kepada pengusaha dan serikat buruh. Dari sedikitnya 28 juta buruh sektor formal, baru 10 juta orang yang menjadi anggota serikat buruh. ”Bagaimana 18 juta buruh lainnya? Siapa yang melindungi mereka?” ujar Rekson sambil menambahkan hari Sabtu dan Minggu merupakan hari libur untuk kehidupan sosial buruh. Terkait pengalihan waktu kerja ke hari Sabtu dan Minggu, sejumlah pengusaha di Kabupaten Cilacap mengaku belum bisa melakukannya. Pengalihan hari kerja itu terkendala karena umumnya mereka belum memperoleh jadwal pemadaman listrik bergilir yang jelas dari PLN setempat. ”Kalau jadwalnya sudah jelas, kami pun tinggal menyesuaikan,” ucap Direktur Hasil Sawmill Tatang Julianto. Rugi akibat pemadaman Gangguan pasokan listrik yang terjadi pada Mei-Juni 2008 lalu antara lain dikeluhkan sejumlah perusahaan Jepang. Melalui surat kepada Kadin, perusahaan-perusahaan Jepang di sekitar Jakarta dan Banten tersebut mengaku rugi Rp 41 miliar dalam dua bulan terakhir akibat pemadaman. Terkait gangguan listrik itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Plastik dan Olefin Indonesia (Inaplas) Budi Susanto Sadiman mengatakan, pelaku industri petrokimia yang bergabung dalam asosiasi ini sebagian besar merupakan perusahaan bermodal Jepang di kawasan Cilegon, mengusulkan kenaikan tarif listrik dengan syarat PLN menyuplai listrik dengan lebih andal. Namun, pelaku industri pada sejumlah subsektor lain menilai kenaikan tarif listrik sebagai tambahan beban yang tak dapat ditanggung di tengah tekanan ekonomi dan krisis listrik saat ini. ”Kalau tarif listrik dinaikkan sekarang pada semua jenis industri, sudah pasti lebih banyak industri yang mati dibandingkan yang bisa bertahan,” ujar Ketua Umum Gabungan Asosiasi Perusahaan Pengerjaan Industri Logam dan Mesin A Safiun. Tidak hanya di sekitar Jakarta dan Banten, industri di sejumlah daerah pun mulai merasakan dampak amburadulnya pasokan listrik. Di Palembang, Ketua Kadin Sumatera Selatan Ahmad Rizal mengatakan, pengusaha menderita rugi besar karena PLN kerap melalukan pemadaman tanpa pemberitahuan. ”Lama-lama industri bisa kolaps,” kata Ahmad. Di Padang, gara-gara listrik mati 2-4 kali sehari, para pengusaha kecil dan menengah menanggung rugi sampai jutaan rupiah per hari. Para pengusaha juga mengeluhkan target produksi harian yang acapkali meleset karena sarana usaha yang memakai listrik tidak bisa digunakan. ”Akibatnya, produksi baju yang biasanya 1.000 potong sehari, merosot jadi 500 potong saja. Kalau ditaksir, kerugian kami bisa mencapai Rp 1 juta,” kata Sumarni, pengelola konveksi Maradon. Secara terpisah, Direktur Investasi dan Usaha Departemen Kelautan dan Perikanan Widodo Farid Ma’ruf mengungkapkan, hambatan pasokan listrik mengurangi peluang investasi di bidang perikanan, khususnya industri perikanan dengan alat modern. Widodo mengatakan, keterbatasan listrik itu sudah saatnya disiasati dengan mendorong investasi pada industri yang hemat BBM dan listrik. (MDN/WAD/ART/CAL/osa DAY/HAM/LKT) === Syiar Islam. Ayo belajar Islam melalui SMS Untuk berlangganan ketik: REG SI ke 3252 Untuk berhenti ketik: UNREG SI kirim ke 3252. Sementara hanya dari Telkomsel Informasi selengkapnya ada di http://www.media-islam.or.id atau http://syiarislam.wordpress.com
