Tuisan ini juga disajikan dalam website http://kontak.club.fr/index.htm
Catatan A. Umar Said
Mafia Senayan dan mafia migas
harus dibongkar tuntas
Diputuskannya oleh DPR untuk melaksanakan Hak Angket mengenai kenaikan harga
BBM merupakan perkembangan yang menarik dan penting dalam kehidupan politik
dan keparpolan, meskipun banyak soal yang masih harus terus diawasi dengan
waspada. Soalnya, DPR terpaksa mengambil keputusan ini sebagai akibat dari
hebatnya gerakan menentang kenaikan harga BBM yang digelorakan oleh berbagai
kalangan dalam masyarakat, terutama oleh kalangan pemuda, mahasiswa dan
buruh di banyak tempat di tanah-air.
Jadi, kalau diamati dengan teliti, bisalah dikatakan bahwa angket DPR
tentang BBM bukanlah 100% inisiatif murni atau perwujudan dari kemauan
baik dari sebagian besar parpol dalam DPR, atau, lebih-lebih lagi, tidak
lahir semata-mata dari kesadaran politik yang luhur. DPR akhirnya terpaksa
mengambil keputusan tentang angket BBM ini, hanya karena sudah terlalu
hebatnya tekanan opini publik yang menentang kenaikan harga BBM. Tanpa
adanya gerakan besar-besaran menentang kenaikan harga BBM, angket tentang
masalah yang sudah - dan akan terus !!! menyengsarakan sebagian besar
rakyat kita ini, tidak akan dilakukan oleh DPR.
Duri dalam Pansus Angket DPR
Seperti kita ingat, dalam sidang pleno DPR tanggal 24 Juni yang lalu telah
diadakan voting tentang perlunya angket oleh DPR tentang BBM ini. Dan dari
360 anggota DPR RI yang hadir, sebanyak 233 anggota mendukung hak angket dan
127 tidak.
Fraksi yang mendukung hak angket terdiri atas PDI Perjuangan (75 orang), PPP
(36 orang), PAN (36 orang), PKB (27 orang), PKS (34 orang), Fraksi Gabungan
Bintang Pelopor Demokrasi (tujuh orang), PBR (10 orang), dan Partai Damai
Sejahtera (tujuh orang). Sedangkan yang menolak hanyalah dua fraksi
pendukung Pemerintah, masing-masing Partai Golkar (85 orang) dan Partai
Demokrat (42 orang).
Kemudian, setelah melalui serentetan rapat-rapat yang cukup alot , telah
terbentuk Panitia Khusus Hak Angket yang terdiri dari 50 anggota DPR dan
diketuai oleh Zulkifmi Hasan dari PAN. Yang patut dicatat sebagai duri
dalam hal ini adalah bahwa Golkar dan Partai Demokrat yang dalam voting
telah menentang hak angket akhirnya sekarang juga duduk dalam Pansus Hak
Angket DPR ini, yaitu 12 orang dari Golkar dan 5 orang dari Partai Demokrat.
Dengan duduknya orang-orang dari Golkar dan Partai Demokrat sebagai anggota
Pansus Hak Angket DPR tentang BBM ini dapatlah diperkirakan bahwa pekerjaan
Pansus akan menghadapi persoalan-persoalan intern (antar-parpol) yang
tidak sedikit, yang bisa membikin seretnya ataubahkan ! -macetnya
kegiatan-kegiatannya, sehingga tujuan DPR mengadakan angket akhirnya akan
kandas. Karena, seperti sudah bisa diamati sejak pemerintahan Orde Baru ,
masalah BBM atau migas ini merupakan sumber korupsi dan segala bentuk
kongkalikong antara pejabat (termasuk jenderal-jenderal dan pimpinan Golkar)
dan mafia migas, baik yang nasional maupun internasional. Entah berapa
ratusan triliun Rupiah atau miliar dollar yang sudah dicuri oleh mafia
nasional dan internasional ini.
Harus diawasi dengan ketat
Oleh karena itu, berbagai soal yang berkaitan dengan kegiatan atau pekerjaan
Pansus Angket ini harus diawasi dengan teliti dan waspada oleh sebanyak
mungkin kalangan dan golongan, supaya jangan digunakan atau disalahgunakan
oleh fihak manapun juga. Sebab, yang terdapat di belakang masalah migas ini
adalah uang yang jumlahnya ratusan triliun.
Jadi, meskipun sudah ada angket DPR, tetapi gerakan besar-besaran untuk
menentang kenaikan harga BBM yang selama ini sudah dilakukan oleh berbagai
kalangan masyarakat perlu diteruskan dalam berbagai bentuk, dengan cara-cara
damai atau tanpa kekerasan. Janganlah sampai ada yang berfikir bahwa karena
sudah ada panitia angket BBM oleh DPR, maka segala gerakan menentang
kenaikan harga BBM sudah tidak perlu lagi diteruskan.
Kalau ada yang berfikiran demikian, maka perlulah kiranya mereka diingatkan
bahwa dengan dibentuknya Pansus Angket BBM oleh DPR maka persoalan naiknya
harga BBM - yang sudah menggoncangkan seluruh negeri - tidak akan bisa
segera diselesaikan atau diatasi. Angket DPR ini, kalaupun seandainya
berjalan lancar dan mulus segala-galanya, toh akan makan waktu beberapa
bulan sampai ada hasilnya. Bahkan, mengingat begitu besarnya dan luasnya
masalah migas yang perlu diangket dengan serius, maka patut sekali diragukan
bahwa dalam waktu setahun angket ini akan bisa mencapai hasil seperti yang
diharapkan oleh banyak kalangan. Sementara itu, selama Pansus mengadakan
berbagai rapat-rapat atau penyelidikan, maka sebagian terbesar rakyat kita
harus terus-menerus menanggung kesengsaran atau kesulitan hidup sebagai
akibat kenaikan harga, seperti yang diberitakan tiap hari oleh pers dan
televisi.
Gerakan menentang kenaikan BBM perlu diteruskan
Menurut satu berita dalam Kompas (10 Juli 09) jumlah penduduk miskin pada
tahun 2009 diprediksi mengalami peningkatan yang dramatis. Angka kemiskinan
akan naik sekitar 1,3 persen atau bertambah sekitar lima juta jiwa. Ini
akibat kenaikan inflasi, terutama inflasi bahan makanan, transportasi, dan
kenaikan harga BBM. Dengan demikian, angka kemiskinan akan bergerak ke angka
40,4 juta orang atau 16,8 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.
Kenaikan harga BBM bersubsidi dan terganggunya stabilitas makro ini akan
terus memukul daya beli masyarakat akibat turbulensi ekonomi global.
Mengingat itu semua, maka jelaslah bahwa gerakan besar-besaran dari
berbagai kalangan masyarakat ini tetap perlu diteruskan untuk mendukung dan
mendorong Pansus Hak Angket DPR supaya betul-betul bisa bekerja untuk
kepentingan rakyat banyak dan memeriksa segala kebobrokan, atau
penyelewengan, atau kecurangan sekitar masalah BBM, yang dilakukan oleh
mafia migas beserta pejabat-pejabat atau tokoh-tokoh yang korup.
Gerakan ekstra-parlementer untuk melawan kenaikan harga BBM oleh berbagai
kalangan masyarakat ini sekarang bisa digabungkan atau dihubungkan dengan
gerakan mendorong dan mengawasi Angket DPR. Makin maraknya atau makin
besarnya gerakan ekstra-parlementer menentang kenaikan harga BBM akan
merupakan bagian yang penting bagi berhasilnya Angket DPR soal BBM.
Perlunya gerakan ekstra-parlemnter yang luas
Patutlah kiranya kita sama-sama ingat bahwa gerakan melawan kenaikan harga
BBM telah -- dan akan terus -- merupakan bagian yang amat penting dalam
mengembangkan kesedaran politik rakyat banyak, yang berkaitan dengan masalah
penyelenggaraan negara demi kepentingan rakyat dan perjuangan melawan
neo-liberalisme. Oleh karena itu perlu diperjuangkan bersama-sama oleh
seluruh kekuatan demokratis di Indonesia supaya Angket DPR soal BBM
mencerminkan aspirasi rakyat banyak, dan bukannya hanya permainan politik
parpol-parpol di DPR. Dan rakyat melalui gerakan ekstra-parmenter yang
besar dan kuat perlu mencegah jangan sampai angket DPR tentang BBM ini
menjadi ajang permainan kotor dan bulan-bulanan kejahatan dari kalangan
mafia Senayan dan mafia migas, baik nasional maupun internasional.
Sebab, masalah migas adalah masalah besar - dan juga pelik sekali - bagi
bangsa dan negara kita, terutama sejak diberlakukannya politik penanaman
modal asing oleh rejim Orde Baru dalam tahun 1967 oleh Suharto. Sejak itu,
dan sampai sekarang, mafia migas (dan mafia modal besar asing lainnya) sudah
menjadikan migas sebagai sumber pengkhianatan dan kejahatan yang tidak
kepalang tanggung. Berbagai kisah tentang penyalahgunaan dan ketidakberesan
lainnya di Pertamina (antara lain ; kasus Ibnu Sutowo, H. Tahir dll) adalah
hanya secuwil kecil dari luasnya pencurian besar-besaran dari kekayaan
rakyat. Diharapkan sekarang, bahwa Pansus Angket BBM dapat membongkar
berbagai kejahatan yang terjadi di Pertamina, BP Migas, dan ketidakberesan
dalam kontrak-kontrak dengan berbagai maskapai minyak asing.
Oleh karena itu, adalah penting sekali untuk menghimbau atau mengajak semua
kekuatan dalam masyarakat dari golongan dan aliran politik yang manapun
juga ! -- , untuk terus-menerus mendorong dan mengawasi segala kegiatan
Pansus Angket DPR soal BBM supaya melaksanakan missi mereka betul-betul demi
kepentingan rakyat banyak. Dalam gerakan ini berbagai ornop, LSM, atau
organisasi pemuda dan mahasiswa, serikat buruh dan organisasi tani, punya
peran yang penting. Gerakan ekstra-parlementer yang besar dan kuat mengenai
persoalan BBM akan merupakan syarat akan berhasilnya missi yang sebenarnya
dari Pansus Angket DPR.
Dengan dukungan yang besar dan sekaligus pengawasan yang ketat dari gerakan
ekstra-parmenter yang luas dan kuat, maka kasus-kasus suapan atau
kongkalikong yang sudah bermunculan di kalangan DPR akan dapat dilawan
ramai-ramai untuk tidak diulangi oleh Pansus Angket BBM. Sebab,
desakan-desakan atau tarikan dari berbagai fihak termasuk suapan atau
bentuk-bentuk korupsi lainnya akan banyak dihadapi oleh anggota Pansus
Angket ini. Mafia migas ini (baik nasional maupun asing) mempunyai
jaring-jaringan yang luas di bidang eksekutif, legislatif, danjudikatif
negeri kita, dan dana mereka juga besar sekali !!!
Kita semua perlu menunut supaya Pansus Angket DPR bekerja setransparan
mungkin sehingga akan kelihatan bagaimana tingkah-laku atau kegiatan para
anggota Pansus Angket BBM ini, dan mengetahui hasil yang dicapai. Sebab,
bisa saja bahwa dalam Pansus Hak Angket DPR ini terdapat unsur-unsur atau
fihak-fihak yang justru mau menggagalkan tujuan angket yang sungguh-sungguh
benar dan jujur dan yang mementigkan rakyat banyak.
Perlu kita terus-menerus ingatkan kepada semua fihak -- yang manapun --
bahwa tujuan angket adalah untuk membela kepentingan rakyuat banyak atau
negara, dan bukannya untuk kepentingan parpol saja, apalagi, bukanlah untuk
membela kepentingan mafia migas, baik yang nasional atau pun yang asing !!!
Paris 10 Juli 2008
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG.
Version: 7.5.526 / Virus Database: 270.4.7/1541 - Release Date: 08/07/2008
19:50
[Non-text portions of this message have been removed]
