http://www.ranesi.nl/arsipaktua/indonesia060905/tiga_tahun_helsinki20080\ 815 <http://www.ranesi.nl/arsipaktua/indonesia060905/tiga_tahun_helsinki2008\ 0815> Tiga Tahun Helsinki: Demokrasi Tegak Tapi Aceh Hadapi Potensi Rentan Aboeprijadi Santoso
15-08-2008 Tiga tahun setelah penandatanganan Persetujuan Perdamaian di Helsinki 15 Agustus 2005, Aceh berkembang demokratis, tapi tetap saja ada potensi-potensi rawan. Transisi politik, militer, dan yuridis, kemudian penarikan tentara dan transformasi GAM menjadi partai politik melalui Undang Undang Pemerintahan Aceh dan Pilkada - semua itu telah menanam fondasi bagi demokrasi baru. Namun tugas rekonstruksi, rekonsiliasi dan soal HAM belum tuntas. Sementara itu, ada isu-isu rentan yang berpotensi mengganggu keamanan dan perdamaian. Perdamaian, di mana pun juga, akan gagal atau sukses, berkat pihak pihak yang bertikai itu [aceh._vlag240jpg.jpg] sendiri, bukan berkat penengahnya. Filosofi mantan Presiden Finlandia Marttii Ahtisaari, penengah perundingan Helsinki itu, kini terbukti benar. Transformasi politik dan militer di Aceh sejak MoU telah membuahkan sebuah pemerintah daerah dengan wewenang lebih besar, dan pilkada yang memperkenalkan insititusi calon independen. Menurut Otto Syamsuddin Ishak dari LSM Imparsial, semua itu memungkinkan rekonstruksi pasca-tsunami dan memenuhi harapan dunia internasional. Otto Syamsuddin Ishak: Jadi itu sudah meletakkan fondasi demokrasi. Sudah meletakan konstelasi kehidupan yang sehat bagi pembangunan. Jadi harapan dunia pun sudah tercapai. Ketika rekonstruksi dijalankan mereka kan beranjak dari satu tesis rekonstruksi tidak bisa berjalan dalam situasi konflik. Sekarang rekonstruksi sudah berjalan dengan tingkat kesuksesan yang diakui dunia, tapi masyarakat masih belum puas. Jadi sekarang hal-hal yang harus diselesaikan itu memang pada level masyarakat gitu lho. Dinamika Dengan kata lain, dinamika Aceh kini beralih dari perubahan di tingkat negara ke dalam masyarakat. Tapi justru di situlah hal itu menimbulkan isu isu yang lahir dari ilusi ketakutan dan paranoid penguasa negara soal separatisme yang dapat mengganggu keamanan dan perdamaian. Laporan LSM Imparsial menyebutkan misalnya partai lokal, atau parlok, dipertentangkan dengan partai nasional, muncul isu-isu senjata gelap, meningkatnya kriminal dan pungli yang di masa konflik disebut pajak Nanggroe. Padahal semua itu merupakan bagian normal saja dari proses demokrasi baru. Dan, dalam hal senjata dan pajak Nanggroe, itu merupakan tindak kriminal, bukan isu politik yang terkait separatisme. Menurut Imparsial, Aceh dapat menjadi isu untuk mendiskreditkan SBY-Kalla dalam pemilu mendatang. Otto Syamsuddin Ishak: Karena dari bawah hanya soal ketidakpuasan. Kerentanan itu justru keretanan politik pada level nasional. Karena pihak oposisi politik terhadap SBY maupun kaum militer, serdadu yang tidak suka pada SBY, ,elihat Aceh ini memberikan kredit point yang sangat tinggi terhadap SBY-Kalla. Oleh karena itu mereka menggunakan Aceh sebagai media untuk menjatuhkan SBY, paling tidak diharapkan pada pemilu mendatang dia akan kalah. Oleh karena itu mereka mulai mengungkapkan soal senjata ilegal, soal penembakan, soal pajak Naggroe, soal rivalitas politik antara partai nasional dan lokal dilihat sebagai konflik. Karena itu, tampilnya bekas pemberontak GAM dalam Partai Aceh di seluruh pelosok negeri ini, dikhawatirkan dapat dipolitisir untuk mengeruhkan suasana damai untuk kemudian dihadap. Paranoid Belum lama lalu, misalnya, ditemukan bendera GAM dan senapan baru dalam penembakan kelompok bekas GAM di Aceh Barat. Padahal, mereka ini kabarnya hanya kelompok kecil bekas GAM yang menentang MoU Helsinki dan disokong dari luar. Dan para tokoh GAM di KPS dan Partai Aceh, malah mengecam kelompok tsb sebagai "separatis". Penguasa militer setempat yang terkesan paranoid melancarkan "Operasi Waspada" seolah masih berada di masa konflik. Pertama kali, memang, dalam jajaran kepemimpinan militer di Aceh, sebanyak lima perwira, dari dinas intel sampai Danrem dan Pangdam, berasal dari korps elit Kopassus. Soal lain yang dapat mengganggu perdamaian adalah isu ALA-ABBAS, yaitu pemekaran Aceh Tengah, Barat dan Selatan menjadi propinsi tersendiri. Menurut penelitian LSM DEMOS di Aceh, warga daerah tsb justru menunjukkan jati-diri keacehan, dan tidaklah semiskin Pidie dan Aceh Utara. Walhasil, ALA-ABBAS lebih merupakan isu pergulatan elit lokal yang mencari dukungan dari oposisi PDIP di Jakarta dan kalangan Golkar di Aceh. Imbas ilusi ketakutan dan isu ALA ABBAS inilah yang dapat mengeruhkan suasana di saat meningkatnya intensitas politik lokal menuju pemilu 2009. Kata Kunci: Aceh <http://www.ranesi.nl/articlesbytag?tag=Aceh> , demokrasi <http://www.ranesi.nl/articlesbytag?tag=demokrasi> , GAM <http://www.ranesi.nl/articlesbytag?tag=GAM> , Helsinki <http://www.ranesi.nl/articlesbytag?tag=Helsinki> , pilkada <http://www.ranesi.nl/articlesbytag?tag=pilkada> , transformasi <http://www.ranesi.nl/articlesbytag?tag=transformasi> [Non-text portions of this message have been removed]
