2008-09-05 06:31:00 Skenario Besar Liberalisasi Energi Ada skenario besar di balik liberalisasi sektor energi Indonesia? Pengamat sosial ekonomi, Ichsanudin Noorsy, menegaskan, ''iya''.''Liberalisasi sektor migas itu perannya Bank Pembangunan Asia (ADB), USAID (lembaga donor dari Amerika Serikat), dan Bank Dunia. Bagaimana pemerintah diminta berhati-hati supaya bahan bakar minyak (BBM) publik dicabut subsidinya. Ini adalah skenario besar,'' kata Noorsy usai dipanggil Panitia Penyelidikan (Hak Angket) BBM DPR, Kamis (4/9).Ada dua dokumen yang dibeberkan Ichsanudin soal keterlibatan asing. Pertama, surat yang mencantumkan nama Duta Besar AS untuk Indonesia, Stapleton Roy (1996-1999), terkait penyusunan Undang-Undang (UU) No 22/2001 tentang Migas dan liberalisasi sektor listrik.
Kedua, dokumen Bank Dunia terkait Energy Sector Governance Strenghened 497-013 pada 2000. Dalam dokumen itu, Bank Dunia menilai kebijakan energi pemerintah tidak tepat. Sebab, pemerintah menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk menyubsidi BBM, sedangkan sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial lainnya terbengkalai.Bank Dunia menyarankan pemerintah meminimalisasi perannya sebagai regulator, memotong subsidi, dan meningkatkan peran serta swasta. Kalau menerapkan saran ini, Bank Dunia yakin pemerintah memperoleh keuntungan miliaran dolar AS dari sektor energi, terutama pajak. Selain harga yang makin rasional, dampak lingkungan yang minim dan mempertahankan sumber daya alam nasional. Lembaga USAID berperan dalam memberi masukan-masukan pengembangan kebijakan itu, termasuk bagaimana menerapkan kebijakan kunci serta reformasi kebijakan dan aturan hukumnya. USAID juga membantu analisis harga energi dan pemotongan subsidi nasional serta dibukanya sektor listrik untuk swasta.Dokumen yang sama menunjukkan USAID bergandeng tangan dengan erat bersama ADB dan Bank Dunia terkait reformasi dengan menggelontorkan dana 20 miliar dolar AS dalam bentuk utang. ADB dan USAID juga bekerja sama membuat UU Migas yang baru saat itu. Malahan jangka waktu liberalisasi penuh sektor migas adalah Januari tahun depan. Apa dampak liberalisasi ini bagi Indonesia? Ichsanudin mengatakan, ''Nantinya akan ada kartel hulu migas oleh pemain asing,'' katanya. Pada akhirnya ini membuat hulu dan hilir sektor energi tak sesuai UUD 1945.''Artinya, kita bersedia dikendalikan oleh kekuatan pasar.Kok kebijakannya seperti ini, padahal APBN punya peran menstabilkan harga, menyejahterakan rakyat,'' katanya seraya menegaskan kenaikan harga BBM kemarin melanggar konstitusi. Ia juga membandingkan dokumen Bank Dunia yang menyarankan agar pemerintah mencabut subsidi energi bertahap lima tahunan hingga dilepas ke harga pasar sepenuhnya. ''Ini kan sama dengan yang diusulkan Kepala Bappenas, Paskah Suzetta, yang mengatakan harga BBM akan disesuaikan bertahap,'' sambungnya.Anggota Panitia Angket, Tjatur, menilai paparkan Ichsanudin memberi wawasan tentang yang sebenarnya terjadi di balik liberalisasi sektor migas nasional. ''Itu sangat mempengaruhi karena jiwa UU Migas itu sangat proekonomi pasar. Sektor energi kita masuk ke perangkap pasar hanya sebagai komoditas bukan jadi aspek penting pertahanan nasional,'' katanya. Kewajiban pemerintah Selain mengungkapkan dokumen yang membuat sejumlah anggota panitia angket geleng-geleng kepala dan heran, pengamat asal Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta itu mempermasalahkan istilah subsidi oleh pemerintah. Definisinya sekarang tidak jelas karena subsidi hanya diartikan sebagai selisih antara harga pasar dan harga jual pemerintah. Sementara dari kacamata konstitusi, yang disebut subsidi oleh pemerintah itu bukanlah subsidi melainkan memang kewajiban pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya.Untuk mengklarifikasi semua ini, ia mendukung pemanggilan sejumlah mantan menteri energi. Termasuk Susilo Bambang Yudhoyono. ''Ia tahu dan mengertilah soal bagaimana sejarah pembuatan UU Migas waktu itu.'' Selain SBY, nama lain yang diusulkan dipanggil adalah Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, dan Menko Perekonomian Sri Mulyani. evy http://republika.co.id/launcher/view/mid/22/kat/0/news_id/1446
