Arah Perjuangan Sebenarnya
dan Taktik Peleburan PRD-PAPERNAS Ke Partai Bintang Reformasi (PBR)
(Siapakah Sebenarnya kekuatan Anti-Neoliberalisme)[1]
Oleh: Budi Wardoyo[2]
Seperti yang sudah di tulis oleh Rudi Hartono, dalam artikelnya Menyikapi
Partai Yang Hanya Bisa Menjual Mimpi, jurnal online arahkiri2009.blogspot.com,
ia mengambarkan situasi arena pemilu 2009 sebagai berikut:
1. Bahwa GOLPUT yang terjadi di ajang-ajang PILKADAL bukan semata-mata
persoalan teknis, namun persoalan politis, persoalan kesadaran rakyat yang
bosan dengan janji-janji kosong partai dan elit politik, dan sangat mungkin
GOLPUT dalam jumlah yang signifikan akan terjadi pada Pemilu 2009 nanti[3];
2. Janji-janji (atau program-program) yang ditawarkan oleh Parpol atau
Elit Politik, mengambil posisi politik yang membela rakyat, atau dalam bahasa
Rudi, begitu luhur.
3. Ketidakkonsistenan[4] Partai Politik dan Elit Politik dalam kampanye
dan praktek politik sehari-hari, menurut Rudi, disebabkan tiga hal, pertama,
Partai tidak punya Ideologi, sehingga tidak punya pijakan dan arah untuk
memenuhi kehendak kolektif rakyat. Kedua, belum ada instrumen politik rakyat
yang mampu mengontrol para elit politik ini, Ketiga, persoalan budaya.[5]
Terlepas dari solusi yang ditawarkan Rudi, saya akan mengajak kita untuk
menilai dulu situasi yang dijelaskan oleh Rudi, kemudian menganalisa posisi
PRD-PAPERNAS yang meleburkan diri dalam PBR.
Saya akan mulai dulu dari kesimpulan Rudi: bahwa Partai-Partai di Indonesia
tidak punya Ideologi. Kesimpulan ini menurut saya jelas salah besar. Justru,
sebaliknya, Partai-Partai di Indonesia mempunyai Ideologidan bukan sembarang
Ideologi, melainkan Ideologi yang sudah berumur sangat tua, yakni Ideologi
Kapitalis. Dan seluruh praktek politik semua partai (peserta pemilu)
dilandaskan pada keyakinan: bahwa ideologi yang berlandaskan pengusaan modal
oleh segelintir orang, dan pengisapan terhadap mayoritas orang lainnya,
merupakan satu-satunya ideologi yang bisa sangat baik buat rakyat Indonesia.
Cara pandang seperti itulah yang membuat kenapa semua partai dengan mudah
melakukan program privatisasi, program pencabutan subsidi atau program
penanaman modal yang liberal. Dengan demikian, sesungguhnya, semangat
kemandirian yang disebut-sebut dalam banyak statement Elit-Elit Politik
Indonesia saat ini hanyalah retorika belaka; sebenarnya, dalam praktek (bahkan
di benak mereka) tak pernah ada keberanian membangun, mensejahterakan rakyat,
dengan kemandirian.
Ketergantungan tersebut memang ada alasannya (tapi bukan untuk dimaklumi):
karena secara material, secara manajerial dan, yang terpenting, secara politik
mereka tidak memiliki kapasitas untuk mandiri.[6] Padahal, selama masih ada
swastanisasi oleh segelintir orang terhadap alat-alat produksi sosial, maka
sudah jelas akan ada pengisapan (tidak perduli pemilik modalnya orang Asing
atau Indonesia)dan cilakanya, para pemodal Indonesia tak memiliki kapasitas
(sekali lagi) material (terutama alat-alt produksi berteknologi tinggi),
kapasitas manajerial, dan kapasitas politik untuk melepaskan diri (secara
bertahap pun) dan mengembangkan diri (secara mandiri) dari modal Asing.
Apalagi, setelah krisis 1997, hampir sebagian besar kapasitas mereka ambruk.
Dan sekarang hanya sebagain kecil saja yang masih memiliki tersebut, itupun
dalam arti kapasitas manajerialArifin Panigoro, Bakri; Jodi Setiawan, untuk
menyebut sedikit contohbukan kapasitas
material/alat-alat produksi berteknologi tinggi, dalam istilah ekonom Orde
Baru: kandungan lokalnya terlalu rendah. Apakah bisa dibayangkan mereka berani
melepaskan diri dari ketergantungan terhadap (modal) asing? Tidak, bagi
pengusaha (bahkan politisi) realistis[7]; dan, walaupun mereka memiliki
keberanian, kehendak politik, namun mereka tidak mengandalkan dirinya pada
kekuatan rakyat yang sadar (ideologis), maka nasibnya sudah pasti, seperti juga
terjadi pada rejim-rejim nasionalis yang pernah ada: ambruk.. Kenapa harus
menyandarkan diri pada rakyat? Kekuatan rakyat harus dipandang dalam arti: 1)
sebagai tenaga produktif; 2) pelindung dari gempuran/tekanan kapitalis/modal
asing (yang sering menggunakan negaranya dan badan-badan internasional) untuk
meruntuhkan bargain ekonomi-politik dalam negeriapalagi bila kita masih harus
berkompromi dengan modal asing (seperti di Venezuela) karena kita masih belum
sepenuhnya memiliki kapasitas
memproduksi tenaga produktif (terutama alat-alat produksi berteknologi
tinggi), juga belum sepenuhnya memiliki kapasitas manajerial.[8]
Berandai-andai, bila memang mereka mau mengandalkan, bersandar, pada rakyat,
lalu apa bagian yang akan diberikan pada rakyat? Apakah imbalan (pada rakyat)
seperti yang diberikan oleh nasionalisme fasis Jerman?; atau apakah imbalan
(pada rakyat) layaknya sosial-demokrasi ala Eropa?; atau imbalan (pada rakyat)
seperti yang dipersembahan oleh negeri (yang sedang menuju sosialisme)
venezuela? Yang jelas, bila kita membangun kemandirian bersama (dari dan oleh)
rakyat, maka secara obyektif bayarannya adalah: sosialisasi kekayaan (program
darurat) dan alat-alat produksi.[9] Jadi, dengan demikian, kehendak kemandirian
bukanlah sekadar retorika (normatif) layaknya bual-bualan partai-partai dan
politisi-politisi (sipil dan militer) busuk itu; atau tipu-tipuan (tukang obat
jalanan) menjelang Pemilu, bak Visi dan Misi PBR yang diajukan ke KPU, atau
perubahan (bersolek) AD-ART PBR; kita harus melihatnya dari LANDASAN KAPASITAS
mereka; jadi, dengan demikian,
faktual, kehendak kemandirian mereka (sering digembar-gemborkan sebagai
nasionalisme) adalah FIKTIF; jadi, dengan demikian, persatuan dengan mereka
(dengan platform anti-neoliberalisme) adalah FIKTIF.[10]
Sebenarnya, sangat jelas buat kita untuk memberikan penilaian terhadap ideologi
apa yang dikandung oleh Partai-Partai Politik ini, bahkan terhadap PDIP yang
saat ini mengambil posisi oposisi di nasional; Juga penilaian kita terhadap PKS
yang membawa semangat Islam. Dalam konteks PDIP, kita sudah tahu bahwa selama
PDIP berkuasa (sekarangpun PDIP masih menjadi salah satu partai yang paling
banyak mendudukan anggotanya di DPR), program privatisasi sangat banyak
disetujui, demikian juga dengan program pencabutan subsidi, atau secara umum,
seluruh program neoliberalisme berjalan mulus pada zaman itu. Bahkan dalam
posisinya sekarang pun, PDIP tidak pernah terlihat sungguh-sungguh berani dalam
melawan neoliberalisme (paling jauh dari keberanian PDIP adalah melakukan
walk out dalam sidang-sidang tertentu di DPR; mogok makan pun hanya dilakukan
oleh seorang anggota parlemen dari PDIP.)
Sedangkan PKS: walaupun posisinya bisa dikategorikan sebagai sebagai salah satu
partai besar, namun tidak mencerminkan sebagai kekuatan politik yang
anti-neoliberalisme/kapitalisme. Kekuatan PKS di eksekutif dan parlemen,
terutama kekuatan politik PKS di luar parlemen (jumlah massa dan simpatisan PKS
yang sangat besar), tidak pernah dikerahkan untuk melawan program-program
neoliberalisme/kapitalisme dengan sekuat-kuatnya. Sikap hati-hati yang
ditunjukan oleh PKS sejatinya adalah sikap ketertundukan pada neoliberalisme,
sebagai wujud pengakuan terhadap Ideologi kapiltalisme. Demikian juga dengan
partai-partai baru yang karakter politiknya pun tidak berbeda, sekalipun dengan
embel-embel kemandirian ( palsu).
Maka, wajar saja, bila rakyat menjadi tidak percaya terhadap partai-partai
borjuis dan elit-elit politik borjuisapalagi partai-partai dan elit-elit
tersebut juga korup, sekorup-korupnyadan memilih untuk GOLPUT dalam berbagai
ajang pemilihan kepala daerah, pun kemungkinannya di Pemilu-2009 nanti. Sebelum
rakyat memilih untuk GOLPUT, eksepresi ketidakpercayaan rakyat terhadap Partai,
Elit Politik maupun Mekanisme Politik/Hukum, sudah meluas dan sangat jelas,
dalam bentuk aksi-aksi mobilisasi menuntut massa. Tiap hari rakyat melakukan
aksi-aksi massa, dari yang jumlah kecil hingga yang jumlahnya besar. Dari yang
tuntutannya lokal, hingga yang tuntutannya nasional. Dari yang metodenya
moderat hingga yang metodenya radikal. Setiap hari, ekspresi kemarahan rakyat
itu terjadi, dan bahkan bisa dikatakan menyamai eksepresi kemarahan rakyat di
tahun 1996-1997, tahun-tahun yang menentukan sebelum Suharto dijatuhkan pada
tahun 1998 (bahkan mungkin kwantitasnya
saat ini lebih banyak)
Dan situasi tersebut bukannya tidak diketahui oleh Partai-partai Politik,
Elit-elit Politik dan militer. Mereka tahu dan sadar, bahwa rakyat sudah tidak
lagi percaya pada mereka, sehingga mau tidak mau mereka harus
membuat/mengembalikan citra yang baik mereka di hadapan rakyatsejauh ini PKS
lah yang paling berhasil membangun citra tersebut; atau dengan memilih nama
partai yang baik seperti Hati Nurani Rakyat; atau dengan menjual empati (norak)
di media massamelalui iklan-iklan politik; atau dengan menjaring para aktifis
gerakan sebagai pengurus partai dan/atau sebagai caleg; atau dengan cara-cara
lainnya. Apakah upaya mereka untuk mengembalikan citra baik mereka akan
berhasil? Jelas tidak. Bahkan untuk meningkatkan citra baiknya saja sudah
sangat sulit. Bukankah upaya mengangkat citra mereka dengan memasukan
calon-calon kepala daerah dari kalangan muda, dan bahkan dari kalangan artis,
di berbagai daerah, tetap saja tak sanggup
menurunkan jumlah GOLPUT?[11]
Jelas situasi tersebut sangat mengawatirkan mereka[12], namun kekawatiran
tersebut belum sebesar kekawatiran jika ada alat politik yang sanggup bergerak
bersama rakyat. Itulah yang menjadi alasan utama mengapa PAPERNAS (juga PRD di
masa sebelumnya) dihambat keikutsertaannya dalam Pemilu, dan diserang secara
brutalsayangnya PRD-PAPERNAS (sekarang) bukannya mengambil jalan untuk tetap
teguh berjuang bersama rakyat (dengan segala resikonya), melainkan justru
mengambil jalan lain, yakni bersekutu dengan para kapitalis dan agen-agennya
itu (antara lain PBR).
PBR, yang sekarang menjadi alat politik PRD-PAPERNAS, sejarahnya adalah pecahan
dari Partai Persatuan Pemabangunan (partai yang menunjukan loyalitas tinggi
terhadap rezim Orde Baru-Suharto) sehingga wajar, ketika PBR terbentuk, tidak
ada prestasi PBR dalam memperjuangkan demokrasi, kesejahteraan rakyat, dan
KEMANDIRIAN BANGSA. Bahkan, dalam pemilu 2004, PBR adalah salah satu Partai
yang mendukung pasangan SBY-JK, sehingga SBY-JK bisa menjadi Presiden-Wakil
Presiden.
PRD-PAPERNAS Tidak Membangun Persatuan Yang Berlandaskan Program
Anti-Neoliberalisme
PRD-PAPERNAS menyimpulkan bahwa PBR adalah partai yang tepat untuk dijadikan
kekuatan utama (bahkan saking yakinnya, PRD-PAPERNAS secara taktis rela
meleburkan dirinya secara Ideologi-politik-organisasi ke PBR) karena, katanya,
PBR memiki platform kemandirian bangsaplatform yang abstrak, seperti halnya
platform kesejahteraan rakyat, keadilan sosial atau yang lainnya. (Dalam hal
ini, saya sepenuhnya sepakat dengan Data, bahwa platform itu harus kongkrit
bukan abstrak.) Tentu saja, platform PBR tersebut bisa jadi benar[13]. Namun,
dalam situasi menjelang pemilu 2009 nanti, maka bukan hal yang aneh bila
partai-partai peserta pemilu kemudian mengambil posisi demikian. Rudi, dalam
artikelnya, juga sudah menyimpulkan hal tersebut, sehingga platform PBR
(termasuk partai-partai lain) tidak bisa dijadikan ukuran dalam menyimpulan
apakah sebuah partai benar-benar akan membela kepentingan rakyat. Yang harus
dinilai justru praktek politik partai
selama ini, apakah sungguh-sungguh memperjuangan rakyat atau tidak. Seharusnya
PRD-PAPERNAS jauh lebih jeli ketimbang massa rakyat, yang sudah menyimpulkan
untuk tidak lagi percaya.
PRD-PAPERNAS mungkin sadar bahwa PBR bukan partai yang membela rakyat, namun
dengan hadirnya PRD-PAPERNAS secara organisasi[14] maka ada kemungkinan PBR
bisa berubah. Seberapa besar kemungkinan PBR itu bisa berubah? Membayangkan PBR
akan berubah secara signifikan, jelas mimpi kosong. Sejarah kelahiran PBR,
komposisi pembentuknya dan praktek politiknya selama ini sangat jelas
menunjukan siapakah PBR itu: dalam pengertian ideologis, PBR adalah partai
dengan ideologi borjuis, sehingga sulit membayangkan PBR, yang berideologi
borjuis itu, akan berubah menjadi partai dengan ideologi (kerakyatan) atau
mati-matian meperjuangkan platform anti-neoliberalisme, seperti yang diharapkan
oleh PRD/PAPERNAS, seperti yang diharapkan Data (sehingga beraninya dia secara
idealis mengajak bersatu, mengajak bersatu dengan PBR, dengan platform
anti-neoliberalisme).
Sungguh, menggelikan membandingkan ceramah Data dengan praktek politik
PRD-PAPERNAS. Namun, agar lebih jelas, baiknya kita mengambil kutipan dari
tulisan Data Kesepakatan Tuntutan Minimum Kongkrit Anti-Neoliberal Dalam
Perjuangan Elektoral; Sebuah Sumbangan Pemikiran Untuk Pembangunan Persatuan
Pro-Rakyat; ketika memberikan contoh soal program minimum:
.Misalnya, dalam
tujuan strategis mengembalikan penguasaan kekayaan alam ke tangan rakyat,
pertama-tama harus ditentukan sasaran dan tujuan taktis yang harus dihadapi.
Satu contoh sasaran taktis yang merupakan salah satu pertahanan musuh adalah UU
Migas. Tentu saja kita tidak akan menolak logika tersebut, bahwa dalam
persatuan ada hal-hal yang bisa di kompromikanbedakan kompromi dengan
kapitulasisehingga bisa saja, dalam membangun persatuan gerakan, kita hanya
mengangkat tuntutan pencabutan UU Migas sebagai tuntutan persatuan atau
tuntutan bersama. Dan, sebenarnya, pengertian pembangunan
persatuan seperti itu sudah lama dikerjakan, yang justru sekarang mulai
ditinggalkan oleh PRD terutama ketika memulai pembangunan PAPERNAS. Sedangkan
konsekwensi kata-kata Dalam Perjuangan Elektoral dalam tulisan Data, akan
menimbulkan pertanyaan: 1) apakah makna dalam perjuangan elektoral itu
menggunakan alat PBR?; 2) apakah makna dalam perjuangan elektoral itu
menggunakan Partai Perserikatan Rakyat (PPR)yang juga mendaftarakan diri dalam
Pemilu 2009, tapi gagal? 3) Atau persatuan kaum gerakanlah (dengan platform
minimum kongkrit anti-neoliberal) yang membentuk partainya sendiri untuk ikut
dalam ajang elektoral? Dan apakah Data tahu bahwa jawaban terhadap
masing-masing pertanyaan tersebut memiliki konsekwensi ideologisnya sendiri?
Mengutip kembali kata-kata Data, dalam artikel yang sama, yakni soal persatuan
perlawanan kaum buruh:
Dalam beberapa tahun terakhir kaum buruh juga
menunjukkan potensi kesatuan dan militansi tinggi dalam menentang UU
Ketenagakerjaan 13 yang semakin menancapkan kuku neo-liberalisme dalam bidang
perburuhan, di mana peran negara dalam mengatur kesejahteraan buruh dan
keberlangsungan industri semakin dipersempit. Apaka Data tidak tahuatau
mungkin pura-pura tidak tahubahwa, pada saat itu, PRD yang tengah membangun
PAPERNAS, tidak mau melibatkan diri dalam penolakan Revisi UU 13 itu, dengan
alasan (yang bertolak-belakang dengan apa yang di sampaikan Data): yakni,
gerakan penolakan Revisi UU 13 tidak ada kaitannya dengan Pemilu, sehingga
tidak perlu di-intervensi. Tidak ada (bahkan) satu selebaran pun atas nama
PRD-PAPERNAS yang bertujuan mengintervensi perlawanan kaum buruh tersebut.
Malah Aliansi Buruh Menggugat (ABM), yang merupakan satu
aliansi (yang lebih permanen), yang KEMUDIAN memiliki platform
anti-neoliberalismeplatform ABM sangat mirip dengan platform PAPERNASsebagai
buah perlawanan menolak Revisi UU 13. Dan PRD-PAPERNAS tidak pernah menganggap
ABM sebagai calon sekutu potensial untuk melawan neoliberalisme di Indonesia.
Alasannya sangat sederhana (tapi bodoh): karena ABM belum mengambil posisi
untuk mengikuti pemilu 2009. Alasan, posisi, seperti itu dipakai terus sampai
sekarangtentu Data sudah tahu: bahwa FNPBI, salah satu organisasi massa yang
tergabung dalam PAPERNAS, menarik diri dari ABM pada saat buruh sedang
mati-matian melakukan perlawanan terhadap Revisi UU 13 (termasuk menarik diri
pada momentum May Day kemarin). Entah mendapatkan wahyu dari mana, FNPBI,
bersama PAPERNAS dan ormas PAPERNAS lainnya, merayakan May Day pada tanggal 29
april, 2009, dan sama sekali tidak terlibat dalam aksi persatuan tanggal 1 Mei,
2009. Lalu, sekarang, Data mencoba menceramahi kita tentang platform minimum,
tentang persatuan. Sudahlah, jangan membuat kami lebih tergelak-gelak, dan anda
jangan terus mempermalukan diri sendiri.
Cara pandang yang sama juga digunakan oleh PRD-PAPERNAS pada
organisasi-organisasi lainnya. Sebagai contoh, PRP, SMI atau organ-organ
gerakan lainnyayang jumlahnya semakin meningkatyang juga mengusung platform
anti Neoliberalisme, tidak dengan sabar dijadikan sebagai calon sekutu yang
harus diajak dalam pembangunan persatuan gerakan rakyat. Itu karena, katanya,
PRP, SMI atau organ-organ gerakan yang lainnya belum/tidak mengambil posisi
untuk terlibat dalam pemilu 2009. Padahal, agar Data tahu (dan memang harus
lebih banyak tahu, agar JANGAN CONGKAK): PRP dan organ-organ gerakan lainnya
(termasuk kami) pernah melakukan diskusi/perundingan dengan PPR untuk mencari
kemungkinan maju (terlibat) Pemilu 2009.
Artinya, landasan utama PRD-PAPERNAS dalam membangun persatuan bukanlah
platform anti-neoliberalisme atau platform kerakyatan lainnya[15], melainkan
berdasarkan pada posisi organisasi/individu terhadap Pemilu 2009. Jika
organisasi/individu tersebut bersepakat untuk mengikuti Pemilu 2009, maka
merekalah calon sekutu PRD/PAPERNAS. Posisi itulah yang menjelaskan kenapa
PRD-PAPERNAS mau bergabung ke dalam PBR, sekalipun semua ORANG YANG WARAS
MENGERTI bahwa PBR adalah partai borjuis pendukung neoliberalisme.[16]
Terpaksa, kita kembali mengutip kata-kata Data dari artikel yang sama, dengan
lebih panjang: Sebagaimana disinggung di atas, neoliberalisme merupakan
kapitalisme dalam krisis, yang mengutamakan kepentingan kapital monopoli
transnasional. Dalam upayanya merebut pasar domestik dan menjual-belikan saham
dan komoditas dalam negeri, terdapat beberapa pengusaha nasional yang
dirugikan. Ini paralel dengan suatu konflik yang inheren dalam kapitalisme;
yakni antara kapitalis besar dengan borjuasi kecil. Dalam konteks Indonesia,
secara umum-bukan secara keseluruhan-keduanya terpisahkan oleh garis
kebangsaan; yang kapitalis besar berupa kapital transnasional yang sebagian
besar milik asing, cukup besar dan berkuasa untuk memindahkan operasinya ke
berbagai negeri; yang kecil, berupa kapital lokal yang bergantung pada pasar
domestik atau kapasitas produksi domestik.
..Padahal pengusaha seperti ini sebenarnya dapat menjadi kawan potensial kaum
pergerakan dalam tahap perjuangan anti-neoliberalisme. (cetak tebal oleh
saya.)[17]
Kita kutip juga kata-kata I Gede Sandra (Kader PRD saat menjabat Pemimpin
Redaksi Berdikari, Terbitan resmi PAPERNAS): Pasang politik merespon
pencabutan subsidi BBM telah mendorong sebagian besar spektrum gerakan
demokratik beroposisi keras terhadap Negara. Cukup keras karena (bagusnya)
sebagian elit oposan Negara yang pro Kemandirian Bangsa ikut menggalang barisan
bersama. Sebut saja: Rizal Ramli, Amin Rais, Drajat Wibowo, (serta di kalangan
mantan perwira militer) Hendropriyono, Wiranto, Prabowo dll. (cetak tebal oleh
saya.) Hanya saja, karena elit-elit tersebut masih ragu (terutama terhadap
gerakan massa), polarisasi politik menuju pada sebuah persatuan nasional
belumlah jelas. Yang kemudian dilanjutkan dengan Elemen lain di luar gerakan
demokratik, seperti: militer (termasuk itu purnawirawan), pengusaha nasional,
akademisi, polisi, elit politik, budayawan, dsb yang pro terhadap kemandirian
bangsa adalah sekutu utama yang wajib dirangkul.
(cetak tebal oleh saya.) [18]
Jika apa yang disampaikan oleh Data maupun Gede adalah kebenaran yang obyektif,
maka kita tidak akan bisa menolaknya, namun jika itu hanyalah bunga-bunga
pembenaran taktik peleburan PRD-PAPERNAS ke PBR, maka sudah pasti harus
ditelanjangi, agar keliahatan segala tipu dayanya.
Data mengambil contoh bahwa kenaikan harga BBMyang merupakan salah satu agenda
neoliberalisme di Indonesiajuga merugikan pengusaha nasional, sehingga
pengusaha nasional punya potensi untuk melakukan perlawanan terhadap dominasi
modal internasional. Saya tidak habis pikir, kenapa DATA ini selalu saja salah
membaca DATA, apa DATA ini tidak pernah membaca koran, menonton berita-berita
di TV atau di radio (dalam hal ini, mungkin kita patut memaklumi karena Data
ini posisinya memang tidak di Indonesia, melainkan di Kanada).
Sebagai bentuk pemakluman atas kesalahan DATA, baiklah kita ambil beberapa
berita di koran, sebelum kenaikan BBM.
Suara Karya, 29/04/08: Sejalan dengan pendapat Bambang Soesatyo, Ketua
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sofyan Wanandi mengatakan bahwa sebagai
solusi strategis mengurangi beban tambahan APBNP 2008 adalah dengan menaikkan
harga BBM bersubsidi.
Koran Sindo, 02/05/08: APINDO, menurutnya (Djimanto, Ketua APINDO), mendukung
sepenuhnya langkah pemerintah untuk segera menaikkan harga BBM bersubsidi.
Kenaikan harga BBM diperlukan untuk mengamankan ketahanan APBN-P 2008 dari
ancaman terus berlanjutnya kenaikan harga minyak mentah di pasar internasional.
Tapi kenaikannya harus bertahap, 6% paling tidak setiap bulan.
Koran Sindo, 01/05/08: Menurut Hidayat, Kadin berharap pemerintah menaikkan
harga BBM maksimal 30% dan dilakukan sekaligus. Kenaikan harga BBM, kata
Hidayat, telah dihitung secara matang dan sudah dibahas secara informal di
antara para menteri terkait.
Antara, 07/05/08: Kadin, menurutnya (Hidayat), sangat mendukung rencana
kenaikan harga BBM bersubsidi ini, karena kesinambungan APBN bisa terus
dipertahankan dan para investor tidak lagi mengkhawatirkan dananya yang sudah
ditanam di Indonesia.
Kompas, 20/04/08: Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kamar Dagang dan Indonesia
(Kadin) Djimanto mendukung opsi pemerintah berencana menaikkan harga bahan
bakar minyak (BBM) dengan catatan pemerintah diminta memerangi pungutan liar
yang banyak membebani pengusaha.
Rapat Komite ekonomi Nasional Bidang Pengembangan Industri dan Perdagangan,
15/05/08; Pada point pertama tercantum: Para pengusaha yang tergabung dalam
Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia) mendukung kebijakan
pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak( BBM).
Para Pengusaha, yang dikatakan oleh Data dan Gede sebagai calon sekutu
potensial dalam melawan neoliberalisme, sayang sekali ternyata mendukung
kenaikan harga BBM, bahkan bukan hanya Individu per individu melainkan secara
organisasional, sehingga pikiran yang mengharapkan para pengusaha ini bisa
menjadi sekutu dalam melawan neoliberalisme, harusnya dibuang jauh-jauh ke tong
sampah yang paling busuk.
Dari sejarahnya, lahirnya para pengusaha nasional ini bukan dari hasil
perjuangan mereka dalam meruntuhkan kekuasaan Feodal maupun Kekuasaan
Penjajahan Kolonial, melainkan lahir dari hasil kolaborasi mereka dengan Modal
Internasional, terutama semenjak Orde Baru. Mereka dari lahirnya sudah tidak
punya kapasitas untuk membangun Industri dalam negeri, terutama dalam memajukan
tenaga produktif (teknologi, kecakapan dan kesehatan tenaga kerja).
Satu-satunya yang ada dalam benak mereka adalah bergantung pada modal
Internasional: membangun berarti Investasi Modal Internasional; membangun
berarti menambah Hutang Luar Negeri. Ketergantungan yang kuat terhadap Modal
Internasional membuat mereka tidak akan berani melawan Dominasi Modal
Internasional, bahkan akan saling berlomba untuk menjadi calo bagi Modal
Internasional. Mereka mungkin hanya mengeluh ketika dengan cepat kekayaan alam
kita dijarah Modal Internasional, namun dengan cepat pula mereka akan
tersenyum ketika ceceran keuntungan Modal Internasional jatuh ke tangan
merekaberupa fee atau sebagai rekanan bisnis. Memang mereka belum memiliki
mental borjuis atu industrialis, tapi masih mental calo (merchant
capital/society).
Apa lagi yang bisa kita katakan mengenai para purnawirawan Jendral? Mereka itu
adalah para Penjahat HAM dan, selama ini (terutama bila sedang memegang
kekuasaan), mereka adalah para pendukung setia kapitalisme Orde
Baru-Neoliberalisme. Dan DATA harus tahu bahwa hampir semua perusahaan yang
dipegang oleh militer itu AMBRUK atau merugi. Seperti juga borjuis dalam
negeri, militer tak memiliki kapasitas untuk mengelola nasionalisme (berbeda
sangat jauh dengan militer fasisme Jerman), atau tak memiliki kapasitas
mengelola nasionalisasi aset-aset nasional.
Siapakah Kekuatan Utama Yang Harus Disatukan Dalam Melawan Neoliberalisme?
Seperti telah di singgung di atas, dan sebagaimana juga Data menyetujuinya,
bahwa buruh dan rakyat miskin (dengan berbagai ekspresi politik perlawanannya)
telah bangkit menunjukan kekuatannya. Dan dari berbagai ekpresi politik yang
semakin meluas itu, sebagian di antaranya telah menyadari bahwa persoalan utama
kemiskinan, kemelaratan Mayoritas Rakyat Indonesia, adalah Neoliberalisme, yang
dengan sepenuh hati dijalankan oleh seluruh kekuatan Politik Borjuis Indonesia
(baik sipil maupun militer).
Beberapa contoh nyata dari ekspresi politik rakyat miskin yang bersandarkan
pada kekuatan rakyat sendiri/mandiri adalah aksi May Day 2008 yang, bahkan,
menghasilkan terjadinya polarisasi/kristalisasi antara kekuatan buruh yang
non-kooptasi dengan gerakan buruh mau dikooptasi. ABM, yang pada mulanya
berusaha menyatukan seluruh kekuatan kaum buruh Indonesia, menjadi semakin
sadar bahwa, di antara pimpinan-pimpinan serikat buruh yang dicoba di satukan
itu, banyak di antaranya merupakan bagian dari kekuatan pro-neoliberalisme
(kooptasi). Hal tersebut dibuktikan dengan tindakan-tindakan beberapa pimpinan
serikat buruh itu yang, bukan saja menghancurkan persatuan yang telah
dibangun[19], namun juga mendorong ajang May Day menjadi ajang bagi para Elit
Politik untuk semakin memperkuat pengaruhnya di kalangan buruh.
Ribuan buruh dari berbagai kota dikerahkan dengan berbagai cara untuk terlibat
dalam May Day Fiestasebuah ajang perayaan May Day yang di selenggarakan oleh
SPN, FSPMI dan beberapa Federasi dari SPSI, dan awalnya berencana mengundang
SBY (sebagai Presiden), Hidayat Nur Wahid (sebagai ketua MPR) dan Agung Laksono
(sebagai ketua DPR). Acara tersebut dikenal sebagai May Day Fiesta, yang dalam
kenyataannya bukan saja diarahkan untuk memperkuat pengaruh elit politik
borjuis, namun juga meninabobokan para buruh dengan hiburan-hiburan yang tidak
berkaitan dengan persoalan buruh dan perjuangannya.
Sontak, tindakan beberapa pimpinan serikat buruh tersebut mendapatkan reaksi
yang keras dari ABM dan elemen-elemen gerakan lainnya (seperti Front Perjuangan
Rakyat). ABM mengecam tindakan beberapa pimpinan serikat buruh itudan kecaman
ABM bukan sekadar disampaikan secara langsung kepada beberapa pimpinan serikat
buruh itu, melainkan juga dengan mencetak dan mendstribusikan puluhan ribu
selebaran di Jabotabek dan kota-kota industri lainnya di Indonesia yang isinya:
posisi kecaman ABM.
Dan, seperti yang telah diduga sebelumnya, beberapa basis dari serikat buruh
yang terlibat May Fiesta kemudian membatalkan atau tidak bersedia melibatkan
massanya dalam May Day Fiestamereka menjadi sadar: bahwa pimpinan-pimpinan
mereka sedang berusaha memperalat mereka.
Saat May Day, semangat anti-neoliberalisme dan semangat anti elit
pro-neoliberalisme begitu terasa di kalangan puluhan ribu massa yang bergerak
menuju Istana Negara. Slogan Penggulingan Elit Penguasa berkali-kali diteriakan
oleh massa aksi, demikian juga dengan slogan perlawanan terhadap kaum modal dan
keharusan rakyat pekerja (rakyat miskin) untuk merebut kekuasaan.
Semangat itulah yang tetap bertahan (bahkan meningkat kadar programatiknya)
pada momentum perlawanan kenaikan harga BBM. ABM bersama dengan banyak unsur
pergerakan lainnya membangun satu wadah persatuan, yaitu Front Pembebasan
Nasional, yang bukan saja terbangun di Jabodetabek, namun juga meluas hingga ke
banyak kota di seluruh Indonesiatercatat: terbentuk FPN di Labuan Batu, Medan,
Lampung, Jabodetabek, Bandung, Jawa Timur, Semarang, Solo, Bima, Samarinda,
Bontang, Gorontalo, Manado, Kendari, Bau-Bau dan Luwuk. Di beberapa kota
lainnya, yang yang masih kesulitan membangun FPN, tetap dibentuk wadah
persatuan dengan karakter programatik yang sama seperti misalnya Komite Rakyat
Bersatu (KRB) di Yogyakarta.
Tuntutan menolak (penggagalan) kenaikan harga BBM, diiringi dengan tuntutan
Nasionalisasi Industri Migas di Bawah Kontrol Rakyat, Pengusiran Elit dan
Partai Politik Antek Neoliberalisme, dan Keharusan Rakyat Pekerja (Rakyat
Miskin) untuk berkuasa, menjadi tuntutan yang diusung oleh
pengerahan-pengerahan massa FPN.
Pengerahan-pengerahan massa tersebut bukan hanya dilakukan oleh buruh dari
industri manufaktur saja, melainkan juga dari buruh-buruh BUMN, antara lain
dari Serikat Pekerja PLN, Serikat Pekerja Angkasa Pura I, Serikat Pekerja
Kereta Api (Jabotabek) dan serikat pekerja BUMN lainnya, yang juga mempunyai
pandangan yang sama terhadap persoalan mayoritas rakyat Indonesia.
Selain FPN, di banyak kota, juga terbangun persatuan-persatuan gerakan, baik
yang berjejaring secara nasional maupun yang belum berjejaring secara nasional,
dengan program-program tuntutan yang mirip dengan FPN. Hal itu menunjukan bahwa
kesadaran dan kesanggupan rakyat miskin Indonesia untuk bersatu semakin
menguat, bahkan mau bersatu dengan program-program anti-neoliberalisme yang
progressif.
Mereka itulah yang seharusnya disatukan; kekuatan gerakan rakyat (baik yang
sudah bergerak dengan program yang progressif maupun yang masih spontan atau
lokal). Karena, sekalipun mempunyai kapasitas yang (potensial) kuat, namun jika
tidak ada yang berusaha menyatukan, maka rakyat yang sudah berkendak untuk
bersatu dan berjuang tersebut akan kembali tercerai berai dan kehilangan
kekuatannya. Oleh karena itu, pekerjaan membangun persatuan ini tidak bisa di
tunda-tunda; dan pekerjaan tersebut akan mengalami kesulitan jika hanya
dikerjakan oleh satu atau dua organisasi saja, seharusnya dikerjakan
bersama-sama.
Penutup
Akhirnya, jika PRD-PAPERNAS masih berkendak membangun (persatuan) perlawanan
rakyat terhadap neoliberalisme, maka sekutu perjuangan yang (JELAS-JELAS) harus
segera ditentukan adalah rakyat miskin (baik yang sudah terorganisir maupun
yang belum), yang saat ini sedang sedang berjuang, di kampung-kampung, di
pabrik-pabrik, di jalan-jalandan sejarah penggulingan Soeharto sudah
memberikan kesimpulan bahwa kekuatan rakyat miskin yang bersatu dapat mengatasi
musuh sekuat apapun.
Bekerja sama dengan musuh rakyat miskin, seperti yang dilakukan oleh
PRD-PAPERNAS, jelas akan mempersulit kemenangan perjuangan rakyat miskinitulah
sebabnya posisi PRD-PAPERNAS harus terus-menerus dikritik, ditelanjangi agar
ilusi (preseden) rakyat terhadap partai-partai borjuis, elit-elit borjuis dan
mekanisme borjuis, yang sudah semakin membusuk, tidak lagi menguat, bahkan
seharusnya dimajukan sampai tahap yang lebih tinggi, yakni penggulingan
kekuasaan borjuis dan pembentukan pemerintahan persatuan rakyat miskin.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Tanggapan terhadap tulisan Rudi Hartono, Data Brainanta dan I Gede Sandra;
Kader-Kader PRD dan Pimpinan PAPERNAS.
[2] Koordinator Departemen Kampanye dan Penyatuan Gerakan Dewan Harian Nasional
Persatuan Politik Rakyat Miskin; Pjs Wakil Ketua Gabungan Solidaritas
Perjuangan Buruh; Mantan Koordinator Departemen Perjuangan Rakyat Dewan
Pimpinan Pusat PAPERNAS; Mantan Staff Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat
Demokratik.
[3] Hal di berikut ini jug harus dijelaskan pada rakyat oleh saudara Rudi.
Seperti juga pada Pemilu yang lalu, partai-partai busuk itu (dengan tak tahu
malu) tetap saja bisa mendapatkan kursi yang banyak walalu angka GOLPUT-nya
tinggi, atau tanpa jumlah suara yang mencukupi: karena UU-Pemilu tidak
memberikan batasan berapa besar presentasi suara pemilih/pencoblos yang menjadi
ukuran syah-tidaknya pemilu; berapapun presentasi suara GOLPUT, berapapun
presentasi suara pencoblos, pemilu tetap absyah; jumlah kursi di masing-masing
Daerah Pemilhan (DAPIL) ditentukan lebih dahulu sesusai dengan jumlah penduduk;
Berapun suara yang masuk/mencoblos (atau berapapun GOLPUT-nya) jumlah kursi
tidak berubah; sehingga bila GOLPUT-nya tinggi maka nilai kursi tidak akan lagi
sesuai dengan BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) alias tidak akan sesuai dengan
jumlah pemilih yang sudah terdaftar; bila penghitungan suara seluruh calon
legislatif (caleg) yang sudah memenuhi syarat
BPP (sama atau lebih tinggi dari BPP) sudah diselesaikan, dan masih ada sisa
kursi, maka sisa kursi tersebut dapat diberikan kepada caleg yang mendapatkan
suara terbanyak walaupun tidak memenuhi BPP, agar dia bisa masuk ke parlemen
(memenuhi jumlah kursi), seolah-olah dipilih rakyat, demikian seterusnya sampai
kursi habis terbagi. Dengan demikian, seperti juga pemilu yang lalu, Pemilu
2009 nanti adalah Pemilu yang menipu rakyat, baik rakyat yang memilih maupun
rakyat yang GOLPUTyang memilih, suaranya bisa dimanipulasi menjadi milik orang
lain (bahkan dari partai lain) yang tidak dia pilih; yang GOLPUT dimanipulasi
seolah-olah suaranya sudah diwakili oleh orang-orang yang tidak dia pilih.
Lalu, adakah orang-orang partai-partai busuk itu merasa malu, duduk di parlemen
sebagai manipulator. Adakah PRD-PAPERNAS-PBR (Partai Bintang Reformasi)
memiliki tanggung jawab moral terhadap sistim Pemilu bandit seperti itu?
[4] Bukan hanya tidak konsisten, melainkan bertolak belakang.
[5] Apakah analisa saudara Rudi tersebut berlaku untuk PBR? Bila jawabannya
tidak, itu adalah suatu kebohongan besar; jika jawabannya ya, maka saudara Rudi
harus mengatakan bahwa: 1) sekarang PBR sudah insyaf (taubat nasuhi)akan
memperjuangkan rakyat dan akan memperjuangakan (mati-matian) kemandirian bangsa
(seperti tertera dalam AD-ART baru PBR dan tertera dalam Visi/Misi yang
dihaturkan ke KPU; 2) PRD-PAPERNAS masuk ke PBR, akan menggunakan alat PBR
dalam Pemilu 2009, guna membantu, mengawasi agar taubat nasuhi PBR tidak
sekadar janji seperti yang sudah-sudah. Merubah dari dalam, istilahnya; 3)
membantu citra PBR menjadi baik; 4) agar PRD-PAPERNAS bisa bicara secara luas
kepada rakyat (bahwa PBR, yang ada PRD-PAPERNAS di dalamnya) akan benar-benar
memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan kemandirian bangsa; 4) karena itu,
rakyat dan kaum pergerakan harus mendukung kami secara ekstra-parlementer,
mencoblos kami dalam pemilu 2009, karena dengan
dukungan kalian maka unsur-unsur yang menghambat (perjuangan), baik di
parlemen maupun di luar parlemen secara keseluruhan (terutama dari luar/asing;
karena musuh dari dalam/militer bukan musuh yang pokok), dapat dengan mudah
diatasi. Saudara Rudi harus mengatakan itu, kalau saudara jujur. Bila
PRD-PAPERNAS tidak bisa kita sebut JAHAT, maka ada kata yang lain yang pantas:
NAIF (sebenarnya kata itu adalah penghalusan dari kata BODOH).
[6] Seperti kita mahfum, kelemahan landasan material, manajerial, yang
membebani pembangunan kerakyatan di venezuela, diatasi dengan kekuatan
politikbaik di dalam negeri (bersandar pada rakyat yang sadar secara
ideologis); maupun dalam persatuan internasional dengan platform progresif.
[7] Batas antara realisitis dengan pragmatis nampaknya setipis kulit bawang..
[8] Seperti saya jelaskan sebelumnya, faktor lain yang akan membantu, seperti
juga yang dilakukan oleh pemerintah Venezuela, adalah bersekutu secara
internasional dengan platform progresifbukan saja demi kepentingan ketahanan
dukungan politik internasional, propaganda internasional, namun juga untuk
mempertinggi tenaga produktif dalam pertukaran internasional yang lebih adil.
[9] Pengertian obyektif maknanya adalah: disadari atau tidak disadari oleh
rakyat, kita harus menjelaskan pentingnya sosialisasi kekayaan (program
darurat) dan alat-alat produksi sebagai kebutuhan obyektif rakyat; kita tidak
boleh menipunya.
[10] Atau kehendak luhur Rudi, Data, dan Gede saja; boleh saja anda-anda
mengatakan bahwa persatuan (atau persekongkolan) tersebut hanyalah taktis
sifatnya, demi bersatu melawan neoliberalisme (yang menjadi musuh
bersama)bahkan rakyat dikerahkan untuk persekongkolan taktis tersebutkarena,
dalam tahap selanjutnya (masih adakah tahap selanjutnya), kita kemudian bisa
saja secara sejati/strategis berperang dengan mereka (masih bisakah mengerahkan
rakyat?), karena kita harus realistis menahapi jenjang revolusi itu. Boleh,
boleh, boleh saja anda-anda mengatakan semua itu, karena logika formal memang
nikmatkarena logika formal tak perlu bersusah payah membentur-benturkan posisi
dengan realita (dalam hal ini realita pengusaha, elit politisi partai dan
non-partai, dan militer nasionalis Indonesia. Sekali lagi bukan realita
kehendak, retorika, normatif semata).
[11] Kasihan rakyat yang masih memilih partai-partai dan elit-elit politik
busuk tersebut. Mereka tak bisa mendapatkan kesadaran alaternatif karena wadah,
saluran dan agitator-propagandisnya belum bisa digapai rakyatdiperparah lagi:
agitator-propagandis (aktivis)nya sekarang sudah dikooptasi dan menggunakan
alat-alat/cara-cara partai-partai serta elit politik busuk itu, bahkan, Kata
Martha Harnecker, praktisi politik kiri mengadopsi praktek-praktek yang
hamper-hampir tidak berbeda dari yang biasa dilakukan partai tradisional
(Martha Harnecker, Gerakan untuk Partisipasi Kerakyatan, PEMBEBASAN, No.2,
Tahun 1, Mei, 2008).
[12] Sampai-sampai mereka menyetujui Undang-Undang yang dapat menyeret orang
yang menyebarluaskan GOLPUT ke penjara.
[13] Secara historis dan kongkrit, coba periksa kapasitas PBR dalam
memperjuangkan kemandirian bangsa; juga, secara historis dan kongkrit,
unur-unsur nasionalis manakah yang akan didukung oleh PBR, dan bagaimanakah
caranya PBR meningkatkan/mendapatkan kapasitas material, manajerial dan politik
perjuangan kemandirian bangsa (bahkan bila secara bertahap sekalipun). Yang
sangat sulit bagi mereka, tentu saja, adalah mendapatkan kapasitas politik
(dukungan rakyat) karena, secara histories, PBR disangsikan kesungguhan dan
kapasitasnya dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan kemandirian
nasional. Orang-orang PRD-PAPERNAS bisa saja mengatakan: Ya, dengan adanya
kami, maka rakyat akan lebih percaya kepada PBR karena, secara histories, kami
sudah teruji dalam meperjuangkan kesejahteraan rakyat dan kemandirian nasional;
nanti, apalagi bila kami memenangkan kursi di parlemen, dari atas/parlemen kami
akan membangkitkan dukungan rakyat tersebut bahkah,
bisa saja, kami akan mendapatkan dukungan dari militer dan kaum Islam Boleh,
boleh, boleh, anda-anda berkata demikian, bila ingin kembali disebut NAIF.
Pertanyaannya adalah: bagaimana mungkin membangkitkan dukungan rakyat (bahkan
militer dan kaum Islam) dari atas, sementara persiapannya belum dimatangkan.
Apakah selama dari sekarang hingga (selesai) kampanye Pemilu 2009 cukup waktu
untuk mempersiapkannya. Apakah itu yang dilakukan Chavez (seperti yang sering
anda-anda sebutkan sebagai contoh revolusi dari atas, dari ajang parlementer)?
Coba periksa kembali sejarah Chavez (tanpa ada manipulasi), dari mana dia dia
dapat dukungan rakyat? Tolong beritahu kami agar kami tahu bahwa kami lah yang
memang bodoh (atau mungkin anda-anda). Anda-anda bisa saja menjawabnya lagi:
Kita akan dengan sabar, secara gradualis, mempesiapkan dukungan rakyat
tersebut. Kunci kami adalah, menang dahulu, masuk dahulu ke parlemen (dengan
jalan kontradiktif, menggunakan alat
partai busuk, sekalipun), karena itu dukunglah kami, kaum pergerakan. Silakan
perbanyak alasan-alasan lainnyaalasan-alasan yang berangkat dari situasi yang
kontradiktif: APOLOGI.
[14] Ini tentu berbeda dengan Budiman Sudjatmiko yang, secara individual masuk
ke PDIP (bahkan dia sudah di pecat dari PRD jauh sebelum bergabung ke PDIP).
[15] Bisa saja platform-nya mengangkat persoalan rakyat yang, secara tidak
langsung, berkaitan dengan neoliberalisme secara sistemik.
[16] Untuk menutupinyadan memang harus ditutupiPRD/PAPERNAS harus mencari
pembenaran, yakni: Menurut kami, PRD-PAPERNAS, di Indonesia ada
kekuatan-kekuatan anti-neoliberalisme di luar kaum pergerakan, seperti dari
kalangan pengusaha nasional, militer maupun elit-elit politik lainnya.
[17] Seharusnya Data belajar dahulu makna-kata borjuis kecil secara ekonomi dan
secara politikapakah benar pemisahan borjuis kecil dan borjuis besar sekadar
dipisahkan oleh kebangsaan? Modal Internasional ada yang juga kapasitas
produksinya dikhususkan untuk pasar domestik; apakah borjuis kecil
berkebangsaan Indonesia memiliki modal kecil, bergantung pada pasar domestik
atau kapasitas produksi domestik?; apakah benar, sebagai calon sekutu
potensial, borjuis kecil Indonesia sudah memasuki ranah kesadaran
anti-neoliberalisme, atau kesadaran anti-neoliberalismenya masih dibelenggu
ketergantungan terhadap tenaga produktif (juga pasar) internasionalkita tahu
banyak para pemodal kecil sebenarnya memproduksi komoditi untuk untuk pasar
intenasional, setelah dikumpulkan/digabungkan oleh para tengkulak besar
pribumi; bahkan yang pasar dan kapasitas domestik pun tenaga produktifnya
(terutama yang berteknologi menengah dan tinggi) masih tergantung pada
produksi-produksi (modal) asing. Jadi, mereka itu tidak sepenuhnya MERASA
dirugikan oleh modal asing, tapi TERGANTUNG, sehingga kesadarannya pun ambigu.
(Data, hati-hati definisi anti-neoliberalisme anda bisa menjadi Xenophobia.
Neoliberalisme, yang juga ada di negeri-negeri asalnya, negeri-negeri
imperlisme, pun harus dilawan oleh rakyatnya sendiri dengan bersolidaritas
dengan kita!) Dan makna potensial menjadi sekutu (pada tahap awal)
anti-neoliberalisme adalah: setelah mereka yakin bahwa, dengan melawan
neoliberalisme, kepentingan borjuisnya tidak terganggu; bahwa kapasitas
borjuisnya bisa ditingkatkan tanpa neoliberalisme. Untuk MENGKONGKRITKAN
unsur-unsur yang berkesadaran anti-neoliberalisme (pada tahap awal) itu saja,
Data harus menyebutkannya SECARA KONGKRITapakah itu PBR (apa ada partai-partai
lainnya lagi?), apakah itu KADIN, apakah itu HIPMI, apakah itu Amin Rais,
Apakah itu Rizal Ramli, apakah itu Hendro priyono, (yang sebenarnya sudah
ditanyakan pada Data oleh Pius, tapi dijawab oleh Data dengan abstrak dan tak
memiliki etika akedemik: sudah saya jawab dalam tulisan/artikel saya
sebelumnya), atau apakah itu pengusaha-pengusaha menengah (yang mempekerjakan
buruh 20 sampai 99 orang, sebagaimana kategori United Industrial Development
Organization/UNIDO); atau pengusaha-pengusaha kecil (yang mempekerjakan buruh 5
sampai 19 orang, sebagaimana kategori UNIDO); atau pengusaha-pengusaha rumahan
(home industries) (yang mempekerjakan buruh 1 sampai 4 orang, sebagaimana
kategori UNIDO); atau, dalam pengertian budaya (politik): juga mereka yang
punya semangat anti-neoliberalisme (pararel dengan makna kerakyatannya, tentu
saja). Bila itu maknanya, berarti, dalam tahap sekarang, perjuangan untuk
mempersatukan unsur-unsur anti-neoliberalisme dari kalangan seperti yang
disebutkan Data, Rudi, Gede, dan PRD-PAPERNAS, baru sampai tahap berpropaganda
(kepada unsur-unsur tersebut). Kecuali bila
unsur-unsurnya bukan itu, tapi DARI kalangan pergerakan (termasuk beberapa
LSM), DARI ratusan juta borjuis kecil (dalam makna rakyat miskin yang,
POTENSIAL, anti-neoliberalisme). Apalagi bila kalangan pergerakan sekarang ini
mau menggunakan kapasitasnya yang ada untuk bersatusebenarnya, kapasitas
persatuan nasionalnya dalam platform anti-neoliberalisme sudah meningkat bila
dilihat dalam wujud Front Pembebsan Nasional/FPN dan Front Perjuangan
Rakyat/FPR (dalam kadar programatik yang lebih rendah, dapat dilihat pada wujud
wujud Front Rakyat Menggugat/FRM, yang hanya mengangkat issue kenaikan harga
BBM, bukan langsung anti-neoliberalsime, sehingga rakyat kesulitan menangkap
hubungan kenaikan BBM dengan issue anti-neoliberalisme). Namun, PRD-PAPERNAS,
sudah berkesimpulan bahwa mereka sudah bisa diajak bekerjasama untuk
memperjuangkan anti-neoliberalisme. Yang benar aja!
[18] Sekadar pertanyaan saja untuk Gede: tolong sebutkan lebih kongkrit, yang
mana yang kau sebut menggalang barisan bersama untuk kemandirian bangsa.
Jangan suka manipulatif (baca: membohongi rakyat).
[19] Dari bulan Desember, 2007, sebenarnya telah dibangun komitemen persatuan
di antara pimpinan-pimpinan serikat buruh termasuk Srikat Pekerja Nasional
(SPN), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (SPSI), untuk melancarkan aksi-aksi mobilisasi menuntut
beberapa persoalan buruh Indonesia secara bersama, termasuk melakukan aksi May
Day secara bersamana tanpa keterlibatan Elit Politik.
--
Posting oleh ARAH GERAK ke ARAH GERAK pada 9/19/2008 01:46:00 AM
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------------------
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://ppi-india.blogspot.com
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:[EMAIL PROTECTED]
mailto:[EMAIL PROTECTED]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
