GOLPUT, ATAU COBLOS PBR (PAPERNAS)? [1]di ambil dari
http://catatan-sudi.blogspot.com/
Setelah riuh-rendah aksi BBM menyurut, dan isunya diserap ke parlemen
melalui pembentukan Pansus Angket BBM, konteks politik Indonesia
sepenuhnya mengarah ke panggung Pemilu 2009. Wacana pertentangan kaum
muda versus kaum tua kembali mengemuka, kini memunculkan tokoh-tokoh
yang mendeklarasikan diri sebagai capres independen setelah
sebelumnya kaum tua terlebih dahulu ancang-ancang, tentu saja melalui
kendaraan partai politik. Dan di tengah-tengahnya, PKS mencoba mencuri
kesempatan dengan mengumumkan capres balita (bawah 50 tahun), tentu
saja dari kubunya sendiri[2]. Jika melihat kasus Amerika Serikat,
kemenangan Barack Obama yang mengusung isu perubahan berhasil menggusur
Hillary dari kontes konvensi capres Demokrat karena Hillary masih
dikaitkan dengan nama suaminya, Bill Clinton, kekuatan lama. Pada
Pemilu 2004, SBY/Demokrat berhasil memenangkan pertarungan pilpres
dengan membawa isu yang sama: perubahan. Publik mengelu-elukannya,
memberikannya 60% suara mayoritas. Kini dengan kemerosotan citra SBY,
dan kegagalan partai-partai lama untuk mempertahankan dukungan publik
tecermin dari kekalahan beruntun Partai Golkar di panggung pilkada
langsung , siapa yang menyatakan dirinya sebagai alternatif bisa
menjadi sintesis dari proses dialektika dalam lanskap politik
mainstream.[3]
Persoalannya
kemudian, siapa calon alternatif dari gerakan? Lebih mendasar lagi,
apakah gerakan melihat perlu tidaknya bersikap dalam Pemilu 2009
ekspresi ketidakpercayaan terhadap proses-proses politik yang ada, yang
melihatnya semata-mata sebagai cerminan politik borjuasi. Papernas
memilih masuk ke panggung Pemilu 2009, dengan menggunakan bendera PBR,
atau mengajukan calon-calonnya dalam pilkada calon independen dan DPD.
Taktik subordinasi ke parpol borjuasi ini dikecam habis-habisan oleh
splitter-nya, KPRM-PRD, atau sekarang berubah nama menjadi PPRM.
Memilih radikalisasi di basis-basis rakyat, PPRM mendorong terbentuknya
aliansi politik baru Front Pembebasan Nasional (FPN) selama aksi-aksi
BBM[4], sedangkan Papernas memilih berkoalisi dengan elit politik yang
tergabung dalam Komite Bangkit Indonesia (KBI) dengan tokoh sentralnya
Rizal Ramli[5]. Sementara Papernas/FRM menguasai panggung nasional
(baca: Jakarta), PPRM berhasil mengkonsolidasikan cabang-cabangnya
melalui taktik FPN[6].
Di luar spektrum gerakan yang masih
solid mengatasnamakan organisasi, diaspora mantan aktivis (PRD)
melalui berbagai partai politik juga menjadi fenomena yang jamak. Dalam
HUT PRD ke-12 yang berlangsung sederhana di kantor Papernas[7],
sejumlah mantan pentolan PRD menyatakan kesediaannya mendukung siapa
pun mantan aktivis PRD yang akan maju melalui kendaraan apa pun. Klaim
yang cenderung bombastis ini masih bisa dipertanyakan kembali,
mengingat proses-proses politik masih terus berlangsung, dan tidak ada
mekanisme yang solid untuk mengatur dukungan resmi diaspora aktivis
selain terbatas pada forum KBRD, yang tentu saja tidak bisa diharapkan
terlalu banyak. Tapi pilihan untuk maju, meskipun tidak lagi melalui
alat politik PRD (atau splitter-nya), harus dilihat sebagai
kecenderungan baru terlepas dari analisis apakah ini menguntungkan
atau merugikan gerakan, atau sama sekali tidak berdampak[8].
Barangkali, satu-satunya yang relatif paling berhasil adalah PRA,
dengan konteks sebatas lokal Aceh, diuntungkan dengan terbukanya ruang
kebebasan pasca-kesepakatan Helsinki dan perlucutan senjata GAM yang
melahirkan partai-partai lokal[9].
***
Kooptasi aktivis
ke dalam politik mainstream adalah kenyataan yang sulit dihindarkan,
baik secara perorangan atau pun dengan pilihan parlementarisme
Papernas[10]. Situasi (kemenangan) demokrasi liberal (atas demokrasi
kerakyatan) menyediakan jalan ke arah sana. PRD sendiri, di era
kediktatoran Orde Baru, menyerukan tuntutan Demokrasi Multipartai
Kerakyatan sebagai antitesis terhadap tidak adanya demokrasi di
Indonesia[11]. Tapi dengan perubahan-perubahan politik yang begitu
cepat selama krisis 1997, PRD tidak mampu mewadahi capaian yang
berhasil didobraknya sendiri, dan akhirnya kehilangan momentumnya.
Justru PKS-lah yang menuai kemenangan di atas darah dan nyawa sejumlah
kader PRD. Kemunculan PPRM, mengutip kalimat Max Lane, adalah upaya
untuk memurnikan kembali tradisi gerakan massa yang pernah dibangun PRD
di era kediktatoran, di tengah-tengah situasi kebebasan demokrasi
liberal. Sedangkan Papernas melihatnya sebagai perubahan situasi yang
membutuhkan cara-cara berpolitik yang baru, dengan slogan Politik
Banting Setir-nya.
Antara menolak atau masuk ke kancah Pemilu
2009 bukanlah sesuatu yang fundamental dalam upaya memenangkan
pembebasan rakyat. Baik menolak (dengan istilah boikot, golput, atau
apapun) maupun yang berpartisipasi (dengan kendaraan apapun) tampak
menggunakan pendekatan yang berbeda dan cara-cara berpolitik yang
berbeda (bahkan terkesan diametral), tapi sejatinya adalah
strategi-taktik yang sama: upaya mengintervensi momentum
pemilu(-borjuasi). Polarisasi ini semakin menguatkan fragmentasi
gerakan, alih-alih memperkuat persatuan[12]. Melemahkan ketimbang
memperkuat. Rakyat tidak melihat mana kekuatan pembebasnya yang sejati
yang harus didukung, seperti halnya dalam ritual pemilu lima tahunan
rakyat dipusingkan dengan puluhan tanda gambar.
Yang lebih
pokok dari kontestasi fragmen-fragmen kiri ini adalah: penyatuan
ekspresi politik yang beragam. Pada kenyataannya, fragmen yang beragam
ini belum menjadi alternatif sebenarnya, meskipun wacana yang
diusungnya telah menjadi isu mainstream (baca: anti-neoliberalisme).
Setting politik pasca-reformasi belum sepenuhnya menuntaskan warisan
Orde Baru atau dalam bahasa klasiknya revolusi demokratik belum
dituntaskan. Max Lane menyebut fenomena penghancuran politik
kerakyatan pasca-1965, baik secara fisik (pembantaian massal),
organisasi (pelarangan PKI), dan ideologi (anti-komunisme).
Keberhasilan Golkar bertahan selama reformasi, dan tetap bertahannya
partai-partai lama penyangga Demokrasi Pancasila (PDIP, PPP, maupun
pecahan-pecahannya seperti PKB dan PAN[13]), mencerminkan tidak adanya
ekspresi politik kerakyatan pasca-runtuhnya Orde Baru. Runtuhnya
bangunan politik Orde Baru membuka ruang bagi berbagai ekspresi politik
yang terkekang, menghancurkan sentralisme politik dengan berbagai
konsekuensinya (korupsi yang merajalela ke daerah-daerah, merosotnya
tingkat kesehatan karena dihapuskannya program-program khas Orde Baru
seperti posyandu dan KB, dsb), dan melahirkan berbagai organisasi
politik dan serikat-serikat rakyat. Hingga pada titik ekstremnya adalah
konflik SARA di Ambon, Poso dan Sampit. Rakyat Indonesia telah belajar
banyak dari semua itu, dan mereka telah mampu membangun alat-alat
politiknya sendiri, belajar dari kekuatan pelopornya. Hanya saja,
kehancuran politik kerakyatan, meskipun menurut Pram sudah mulai muncul
kembali benih-benihnya sejak era keterbukaan di penghujung kejayaan
Orde Baru, belum berhasil dibangkitkan kembali[14].
Reformasi
1998 memang sebuah revolusi borjuis. Tapi yang lebih pokok adalah:
bagaimana menuntaskannya. Dan untuk itu, harus ada ekspresi kerakyatan
di dalamnya, alih-alih sebuah demokrasi tanpa kiri. Masalahnya,
bagaimana bisa jika tidak pernah ada satu pun partai kiri yang bisa
masuk ke panggung pemilu (dengan pengecualian PRD pada Pemilu 1999)
dan hampir tidak ada celah untuk maju secara independen melalui sebuah
partai kiri[15]. Persoalannya adalah: kekuatan subjektif
organisasi-organisasi kiri terlalu lemah, meskipun pengaruh politiknya
melampaui kekecilannya. Dan mereka tidak mampu keluar dari warisan
kehancuran politik kerakyatan, membawanya terus-menerus berada di bawah
bayang-bayang kekuatan borjuasi. Yang dibutuhkan adalah munculnya
kembali ekspresi politik kerakyatan, dan itu menuntut sebuah forum
massal untuk mempertemukan berbagai spektrum ideologis, bahkan terbuka
untuk spektrum non-kiri sekali pun yang selama ini memainkan ilusi
kerakyatan, dengan platform anti-neoliberalisme[16]. Kongres rakyat,
atau semacam Forum Sosial, adalah wadah yang signifikan untuk membuka
wacana politik kerakyatan, dengan mobilisasi massa dari (terutama)
berbagai organisasi kiri, dengan sesi-sesi seminar yang bisa menjadi
ajang perdebatan analisis dan strategi-taktik yang terbuka di depan
massa. Sekat-sekat sektarianisme menjadi tidak ada gunanya bagi massa,
meruntuhkan fragmentasi. Siapa yang bisa memberikan wacana yang paling
maju akan diterima oleh massa, siapa yang membuntut akan ditinggalkan.
Sebelumnya,
masih ada satu tahapan lagi yang harus dilalui. Sebuah jurnal untuk
menampung perdebatan harus diluncurkan[17], yang akan menjadi embrio
bagi kepanitiaan untuk mengorganisasikan acara Kongres Rakyat[18]. Jika
selama ini perdebatan hanya muncul di milis-milis, di debat-debat
sporadis, di media-media terbitan masing-masing, atau di orasi-orasi
lapangan, jurnal menjadi sarana tertulis yang bisa diakses luas oleh
kalangan aktivis. Strategi-taktik yang dipilih masing-masing fragmen
gerakan boleh diterapkan sendiri-sendiri, begitu pula dinamika
organisasi yang ada perpecahan dan penyatuan , tapi perdebatan
melalui sebuah jurnal menjadi batu ujian bagi lapisan aktivis yang
menjadi harapan bagi rakyat dalam proses pembebasan yang sejati.
[1]
Judul tulisan ini terinspirasi dari slogan PRD pada Pemilu 1999:
Boikot Pemilu atau Coblos PRD! Belakangan PRD/Papernas menganggap
slogan ini membingungkan rakyat, dan memutuskan untuk sepenuhnya
mengembangkan strategi parlementarisme. Menurutku, setidaknya pada masa
itu, slogan itu berarti PRD berpartisipasi dalam pemilu untuk
memenangkan mereka yang masih percaya pada proses pemilu sebagai
sintesis reformasi, sekaligus mendukung tuntutan gerakan prodemokrasi
yang lebih radikal yang melihat pemilu sebagai ilusi rejim
Habibie-ABRI. Suara nol koma sekian yang diraih PRD seharusnya
ditambahkan dengan sebagian dari mereka yang memilih golput atau
memboikot pemilu.
[2] PKS berpeluang mengambil keuntungan dari
kemerosotan citra partai-partai besar (Golkar, PDIP, PPP, PKB) dan
menguatnya isu kepemimpinan kaum muda, dengan memposisikan diri sebagai
partai kaum muda. Antara Pemilu 1999 dan 2004, PKS berhasil
melipatgandakan suaranya, mengalahkan PAN dan PBB, dan mendudukkan
tokohnya sebagai ketua MPR serta berada di pemerintahan bersama
Demokrat (SBY) dan Golkar (JK). Tetapi pilihan politik bergabung dengan
koalisi neoliberal SBY-JK menurunkan citra PKS di mata rakyat, bahkan
di tingkat konstituennya. Memanfaatkan momentum pilkada langsung, PKS
meninggalkan serangan frontal terhadap pemerintahan meskipun tetap
mengaku bersikap mitra koalisi yang kritis (critical support) dan
memobilisasi massa pendukungnya untuk mendukung kandidat-kandidat
kepala daerah yang diajukannya. Kegagalan PKS memposisikan diri sebagai
partai anti-neoliberal yang sejati, dan semata-mata terbatas pada peran
kritisnya yang justru dinilai plintat-plintut (mengingat posisinya juga
berada di pemerintahan), berpotensi semakin menurunkan tingkat dukungan
publik. Menghadapi kemerosotan citra (dan ideologi) partai, alih-alih
memperkuat dukungan rakyat, elit pimpinan PKS yang jelas tidak
mencerminkan karakter kelas proletariat dan rakyat miskin, lebih pada
kelas borjuasi kecil justru berusaha menggapai-gapai posisi-posisi di
struktur kekuasaan. (Jika nantinya partai ini ditinggalkan massa,
setidaknya mereka sudah punya posisi-posisi di kekuasaan.) Inilah yang
diyakini elit PKS dengan tekad meraih 20% suara dan posisi 3 besar
dalam Pemilu 2009, sebagai prasyarat untuk mengajukan calonnya sendiri
dalam pilpres. PKS mungkin tidak akan sanggup memenuhi target tersebut,
atau setidaknya sedikit di bawah target, dan memutuskan mengajukan
paket capres-cawapres bersama partai(-partai) lain. Bisa saja paket
capres PKS menang, tapi ini justru menjadi sinyal ke depan bakal
merosotnya citra PKS sebagai alternatif sejati di mata rakyat.
[3]
Kekalahan beruntun Partai Golkar di pilkada hampir bersifat mutlak.
Tapi kemenangan PKS dengan mengambil kasus Jawa Barat dan Sumatera
Utara tidak bisa dijadikan ukuran, karena sebelumnya PKS pun
terjungkal di Sulawesi Selatan ketika berkoalisi dengan Golkar. Opini
media massa mengarahkan fenomena ini pada kemerosotan partai politik
(lama), dan Golkar menjadi simbolisasinya, sebagai partai pilar Orde
Baru dan tetap bertahan melawan badai reformasi. Isu kemerosotan parpol
ini pula yang diakomodasi dengan dibentuknya sistem bikameral (DPR dan
DPD), pemilihan langsung presiden dan kepala daerah, serta
dibolehkannya calon independen bersaing di pilkada.
[4]
Elemen-elemen utama FPN adalah PRP, PPRM dan SMI/FPBJ/PPI. PRP yang
mengklaim sebagai pengisi kekosongan politik kelas pekerja dan belajar
dari kegagalan PRD menghimpun kelas pekerja terang-terangan menyatakan
diri menolak Pemilu 2009 dan memilih bersikap golput. SMI adalah
organisasi mahasiswa baru evolusi dari komite-komite aksi 98, tidak ada
hubungan dengan PRD, tapi membawa semangat ideologi kerakyatan yang
kental, memisahkannya dengan komite-komite aksi lainnya yang telah
terkooptasi oleh partai-partai politik mainstream. FPBJ adalah
organisasi buruh yang dibangun oleh para aktivis SMI. PPI adalah blok
politik SMI dengan organisasi-organisasi rakyat yang dibangunnya. Di
luar FPN dan Papernas/FRM adalah Front Perjuangan Rakyat (FPR) yang
didominasi FMN/AGRA. Dalam konteks politik gerakan, cenderung sangat
sektarian, sulit diajak beraliansi dengan tendensi yang lain. Ada pula
FPPI yang tidak membentuk aliansi nasional, bahkan dalam kasus
Yogyakarta dikeluarkan dari aliansi setempat karena perselisihan
antar-organ.
[5] Konsisten dengan politik-elitis mengutip
serangan politik PPRM , Papernas berhasil mencuri panggung politik
dengan keberhasilan mendesakkan lolosnya Angket BBM melalui mobilisasi
radikal mahasiswa di depan DPR/MPR dan kampus Atmajaya. KBI menjadi
sasaran tembak pemerintahan SBY-JK, sekjennya Feri Juliantoro ditangkap
polisi, Rizal Ramli dicopot dari jabatan komisaris Semen Gresik, dan
sekretariat KBI digeledah polisi. Sebelumnya, pada aksi 21 Mei di depan
Istana, para aktivis mahasiswa yang tergabung dalam FRM ditangkapi
polisi karena bentrok dan melemparkan molotov.
[6] Pertentangan
antara PPRM dan Papernas soal klaim 14 mahasiswa yang ditangkap polisi
dalam aksi BBM di Ternate mencerminkan pertarungan kedua kubu di
cabang-cabang yang terbelah sejak perpecahan Mayoritas vs Minoritas.
PPRM yang sebelumnya hanya menguasai tiga provinsi (Yogyakarta, Jawa
Timur dan Kalimantan Timur) berhasil menginisiasi pembentukan FPN di
kota-kota di luar ketiga provinsi.
[7] Pemilihan lokasi yang
bersifat tidak netral ini menurut penyelenggaranya semata-mata karena
tidak adanya dana untuk menyewa tempat yang lebih representatif. Atau
barangkali secara politis, Papernas/PRD sangat percaya diri untuk
bersiap-siap memasuki pentas Pemilu 2009 dan tidak memerlukan
dukungan dari elemen-elemen splitter-nya.
[8] Analisis bahwa
mereka terkooptasi, atau dilandasi kepentingan pribadi, tentu saja
sangat mudah diterapkan. Yang sulit adalah apakah majunya mereka ke
politik mainstream akan memberikan dampak positif bagi gerakan, di
tengah-tengah apatisme publik, dengan tingkat kepercayaan yang terus
menurun kepada institusi demokrasi liberal. Penurunan tingkat dukungan
ini oleh media borjuasi dikambinghitamkan pada isu korupsi dan perilaku
amoral para wakil rakyat di DPR. Lucunya, media pun mempertahankan
mekanisme pemilu sebagai jalan keluar untuk menggantikan wakil-wakil
rakyat dan para pejabat yang korup itu, tanpa ada jaminan apakah para
penggantinya nanti tidak akan mengulangi perilaku yang sama.
[9]
Tentu saja masih persoalan berat bagi PRA untuk membuktikan diri
sebagai alternatif setelah kemenangan GAM dalam pilkada Aceh, dan
kini dengan dukungan Partai SIRA. Belum lagi partai-partai nasional pun
masih bisa bertarung di Aceh, meskipun barangkali dukungan kepada
partai-partai lokal masih akan cukup besar setelah bertahun-tahun
Aceh dijajah oleh Jakarta (baca: partai-partai nasional). Apakah PRA
bisa menjadi sukses dalam skala lokal yang bisa menjadi preseden
positif di tingkat nasional masih harus diuji kembali.
[10] Aku
tetap menggunakan istilah kooptasi aktivis untuk taktik
parlementarisme Papernas, dalam arti terserapnya aktivisme Papernas ke
dalam politik mainstream ketimbang strategi parlementarian yang
berbasiskan gerakan massa. Kondisi serupa dihadapi oleh CPN-ML di Nepal
yang memilih garis parlementarian dan gagal memenangkan tuntutan
programatik rakyat, sementara di luar kekuasaan kaum Maois (CPN-M)
melancarkan perang gerilya dengan program reformasi agrarianya yang
berhasil merebut hati rakyat. Maois akhirnya memenangkan perang.
Monarki Nepal dihapuskan, dan Maois masuk ke dalam pemerintahan
republik.
[11] Kalimat pertama dalam Manifesto PRD tahun 1996.
[12]
Apakah polarisasi sebagai wujud dinamika politik harus ditangisi
sebagai perpecahan yang melemahkan, ataukah merupakan rivalitas yang
membangkitkan semangat berkompetisi, bisa ditafsirkan kedua-duanya.
Sebagian lagi meyakini fragmentasi sebagai kenyataan alamiah, dan kelak
akan kembali bersatu lagi dalam sebuah momentum politik yang tepat.
Persoalan pokoknya adalah tetap: bagaimana mempersatukan gerakan,
alih-alih memecah-belah gerakan.
[13] PKS bisa disebut sebagai
fenomena baru. Partai ini berasal dari luar sistem politik Orde Baru,
dari jaringan bawah tanah Tarbiyah, dan diuntungkan dengan aliansi
Suharto-ICMI. Kegagalan PRD menjadi alternatif memberikan peluang bagi
PKS untuk merebut kemenangan politik pasca-reformasi. PKS sendiri tidak
membawa ideologi kerakyatan yang jelas, lebih bercirikan kelas menengah
perkotaan (borjuis kecil), dengan slogannya bersih dan peduli
(sekarang setelah memantapkan berada di kekuasaan ditambah lagi
profesional).
[14] Yang paling merasakan sial adalah keluarga dan
mantan anggota PKI dan ormas-ormasnya. Hak-hak politik mereka belum
sepenuhnya diakui selama belum diakuinya peristiwa pembantaian massal
1965-1966 oleh Negara. Mereka seharusnya berhak mendapatkan kompensasi,
khususnya bekas PNS dan ABRI yang dituduh terlibat atau simpatisan PKI
yang dipecat dan tidak dibayarkan gajinya, dan rumah serta tanah yang
disita semena-mena. Upaya konsolidasi mereka sering dibubarkan oleh
milisi-milisi preman Orde Baru atas nama mewaspadai kebangkitan kembali
komunisme. Stigma komunis/PKI pun masih sering digunakan untuk
menghambat aktivitas gerakan rakyat pasca-reformasi.
[15] Tanpa
menafikan peluang dari taktik parlementarisme Papernas maupun diaspora
mantan aktivis PRD di berbagai partai politik, kecil harapan mereka
bisa berbuat banyak di panggung borjuasi bahkan untuk sekadar
mewarnaipun tidak. Eksperimen Papernas tentu saja bisa menjadi
pembelajaran untuk merebut kekuasaan dalam kerangka demokrasi
liberal. Tapi keterlepasannya dari gerakan massa menyulitkan Papernas
untuk bisa meraih dukungan maksimal. Akhirnya, pilihan taktik
intervensi pemilu hanya menjadi sebuah siklus lima tahunan,
terperangkap dalam format politik demokrasi liberal, tanpa adanya
kontrol yang efektif dari organisasi-organisasi rakyat.
[16]
Termasuk adalah kekuatan-kekuatan populis khususnya dari elemen-elemen
nasionalis, maupun kelompok-kelompok fundamentalis Islam yang mengusung
slogan anti-kapitalisme seperti Hizbut Tahrir dengan tawaran Khilafah
Islamiyah, atau bahkan PKS yang lebih moderat.
[17] Jurnal Bersatu
barangkali bisa menjalankan fungsi itu. Dalam edisi Mei 2008, berbagai
fragmen kiri memberikan catatan evaluasi 10 tahun kejatuhan Suharto dan
mengutarakan pandangannya tentang Pemilu 2009.
[18] Didahului
dengan konferensi-konferensi dan diskusi-diskusi terbuka, semacam
pra-Kongres, untuk ajang perdebatan terbuka. Konferensi Warisan
Otoritarianisme: Demokrasi dan Tirani Modal yang baru-baru ini digelar
di kampus UI bisa menjadi acuan. (Konferensi ini diadakan oleh
komunitas NGO bekerjasama dengan Puskapol FISIP-UI, dibuka oleh Rektor
UI dan diisi dengan orasi politik Ahmad Syafiie Maarif dan Sri-Edi
Swasono, memberikannya bobot akademik. Sayangnya tidak ada peran
signifikan fragmen-fragmen gerakan selain membuka ruang perdebatan di
kampus yang menjadi sarang neoliberalisme tersebut.)
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------------------
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://ppi-india.blogspot.com
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:[EMAIL PROTECTED]
mailto:[EMAIL PROTECTED]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
