wkaka..
----- Original Message ---- From: M.J Thamrin <[EMAIL PROTECTED]> To: [EMAIL PROTECTED]; [email protected] Sent: Monday, September 29, 2008 9:30:19 AM Subject: [ppiindia] Fwd: Satu-satunya Ketua Umum Partai yang Langsung Tolak RUU Pornografi ---------- Forwarded message ---------- From: Sunny <[EMAIL PROTECTED] se> Date: 2008/9/30 Subject: [zamanku] Satu-satunya Ketua Umum Partai yang Langsung Tolak RUU Pornografi To: Undisclosed- Recipient Bali Pos Senin, 29 September 2008 | BP Sukmawati Soekarno: *Satu-satunya Ketua Umum Partai yang Langsung Tolak RUU Pornografi* Denpasar (Bali Post) - Di saat para politisi di Tanah Air masih berwacana menolak RUU Pornografi dan Pornoaksi yang dinilai SARA, PNI Marhaenisme menjadi partai pertama di Indonesia yang menolak RUU Pornografi dan Pornoaksi. Bagaimana tidak, keseriusan penolakan ini tidak disampaikan melalui petugas partai alias anggota DPR atau perwakilan fraksi, tapi langsung ditangani oleh Sukmawati Soekarno Putri, Ketua Umum DPP PNI Marhaenisme dengan menyampaikan keberatan langsung pada Ketua DPR-RI Agung Laksono. Sukmawati yang didampingi Ketua DPD PNI Marhaenisme Bali, Dr. Vedakarna menyatakan keberatan atas ide penundaan pembahasan RUU tersebut. 'Saya minta pada Ketua DPR untuk tidak menggunakan kata menunda, tetapi menolak RUU ini. Jika ini diundangkan, umat minoritas di Indonesia akan dikebiri hak-haknya. Walau draf RUU tersebut cukup bagus substansinya, tapi siapa yang menjamin teknis di lapangan tidak menimbulkan masalah. Apalagi keberadaan hukum dan aparatnya masih diragukan,' ungkap Sukmawati dalam release-nya yang diterima di Denpasar, Minggu (28/9) kemarin. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR-RI menyatakan apresiasinya mengingat baru Ketua Umum DPP PNI Marhaenisme yang langsung turun tangan terhadap masalah ini. Demikian juga diungkapkan Dr. Vedakarna, bahwa aspirasi yang disampaikan oleh rakyat Bali di hadapan DPRD Bali dan Gubernur Bali dikhawatirkan tidak maksimal. Perlu ada lobi khusus langsung ke petinggi di Jakarta karena semua keputusan diambil oleh orang Jakarta. DPD PNI Marhaenisme Bali membantu perjuangan teman-teman di Bali yang menolak tegas RUU ini. Apalagi disinyalemen gerakan beberapa provinsi di Indonesia yang malah mendukung RUU ini. Jangan sampai ini menjadi perpecahan bangsa, ungkapnya. Ia juga menyarankan agar komponen yang menolak RUU ini harus bersatu. *Sementara yang menolak tegas baru Bali, Yogyakarta, NTT, Papua, Sulawesi Utara, Maluku.* 'Seharusnya semua Gubernur yang menolak bertemu, dan membuat petisi bersama. Jika masing-masing provinsi jalan sendiri, yang ada pergerakan gampang dipatahkan lawan,' pungkas President The Sukarno Center ini. [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed]
