(dikutip dari Said Budairy di milis pantau):
Saudara Pemimpin Redaksi Kompas yth.
Saya
prihatin pada kualitas akurasi pemberitaan koran Kompas belakangan ini.
Banyak pihak berharap, termasuk saya, Kompas menjadi "flagship"
jurnalisme Indonesia, koran mainstream yang bisa menularkan
profesionalitas jurnalis Indonesia. Tapi ternyata mengecewakan. Saya
khawatir jika Pak PKOyong masih ada dan Pak Yakob masih mampu
menjalankan kepemimpinannya, kondisi seperti yang saya prihtinkan itu
mungkin tidak terjadi.
Contoh "kecil" saja saya tunjukkan. Ini menyangkut pemberitaan kasus kunjungan
anggota DPR-RI ke Bali. Kompas memberitakan:
"DPR Jangan Korbankan NKRI Lewat RUU Pornografi
Senin, 13 Oktober 2008 | 14:34 WIB
Laporan wartawan Kompas Robertus Benny Dwi K
DENPASAR, SELASA-
Masyarakat Bali bulat menolak RUU Pornografi. Mereka meminta DPR tidak
mengorbankan NKRI melalui pembahasan hingga penerbitan UU ini kelak.
Gubernur
Bali Made Mangku Pastika dalam Uji Publik RUU Pornografi oleh DPR RI di
Kompleks Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (13/10), menyatakan,
Bali menolak RUU Pornografi sejak masih bernama RUU Antipornografi dan
Pornoaksi. "Terlalu mahal kalau NKRI dan Pancasila kita hancurkan hanya
oleh satu UU seperti ini. UU ini hanya akan mempersulit penerapannya
nanti" kata Pastika.
Ketua
Majelis Desa Pakraman Bali Dewa Ngurah Suasta menyatakan, RUU ini
dikhawatirkan akan memunculkan pembangkangan daerah, terutama bagi
daerah yang menolak RUU ini. "Apakah bila Bali membangkang maka akan
dikirim tentara lengkap untuk menumpas kami," kata Suasta.
Anggota
Pansus RUU Pornografi dari Fraksi Partai Golkar Chairunnisa menyatakan,
pihaknya tetap akan melanjutkan pembahasan RUU ini. "Kita tetap akan
menyerahkan semua proses pada mekanisme politik di DPR, itu saja dari
kami," kata Chairunnisa, seusai acara uji publik.."
Sedangkan Ade Armando, salah seorang pakar komunikasi UI yang berada di tengah
kejadian tersebut melaporkan melalui pantau-komunitas@ yahoogroups. com sebagai
berikut:
Awal pekan ini sejumlah anggota DPR berjalan ketiga daerah yang
selama ini dianggap sebagai basis penolakan RUU Pornografi untuk
melakukan acara Rapat Dengar Pendapat Umum dengan para wakil
masyarakat di tiga provinsi: Bali, Sulawesi Utara dan Jogja.
Acara ini diadakan terutama untuk menjawab permintaan agar RUU ini
disosialisasikan dan didiskusikan kembali.
Saya hadir di RDPU soal RUU Pornografi di Bali.
Keadaannya sungguh buruk:
1. Suasana sungguh tak terkendali, bahkan oleh Gubernur. Walau ada
sejumlah tokoh masyarakat Bali berbicara dengan tenang, puluhan
undangan datang bukan untuk berdiskusi tapi
untuk marah dan memaki-
maki. Tujuh anggota DPR yang mendukung RUU Pornografi dan berusaha
menjelaskan argumen mengapa RUU ini penting diteriaki, dimaki-maki,
disuruh turun dan pulang ke Jakarta. Tak ada dialog. Mengingatkan
saya pada gaya FPI. Bahkan memang salah satu pembicara menyatakan
dirinya mewakili kaum preman.
2. Gubernur Bali menyatakan: "Kami bukan saja menolak RUU Pornografi
tapi juga menolak membahasnya! "
3. Pasal-pasal RUU yang dipersoalkan sama sekali tak dibicarakan.
Sebagian peserta masih berbicara bahwa kalau disahkan, RUU ini akan
mengkriminalkan para turis berbikini di pantai-pantai Bali,
mengkriminalkan arca-arca dan patung-patung Bali dan akan
mengkriminalkan adat istiadat Bali. Nyata sekali para pembicara ini
termakan propaganda dan disinformasi yang menyesatkan tentang isi RUU.
4. Kelompok Islam tidak diundang dalam acara ini. Wakil MUI
Bali
akhirnya bisa hadir setelah bergerilya mencari cara untuk bisa masuk
ke ruangan. Sepanjang acara, mereka, tentu saja, tidak punya
kesempatan untuk berkomentar (walau kemudian, saya katakan pada
mereka: tak perlulah MUI bicara dalam suasana panas begini.
5. Wakil PDS di DPR jelas-jelas berusaha memanfaatkan acara ini.
Tanpa bicara isi RUU, ia memanfaatkan waktu untuk bicara dengan satu
pernyataan singkat: "Sejak awal PDS menolak RUU Pornografi ini."
Tepuk tangan pun bergemuruh.
6. Kampanye negatif dengan sangat kasar sangat terasa. Ketua MUI Bali
menunjukkan pada saya berita Media Indonesia yang memuat informasi
bohong dengan seolah-olah mengutip pernyataan Ketua MUI Bali bahwa
dia mendukung penolakan atas RUU Pornografi. Saya sarankan pada dia,
kirimkan surat ke Media Indonesia dan Dewan Pers dan koran-koran
besar lain bahwa Ketua MUI Bali tidak pernah menyatakan hal itu. Saya
katakan, kalau
Bapak tidak membantah, orang akan menyangka bahwa MUI
Bali memang mendukung penolakan.
7. Bagaimanapun kondisi Bali lebih baik daripada Rapat Dengar
Pendapat Sulawesi Utara. Di Sulut, seorang pendukung RUU Pornografi
dipukul tatkala menyatakan dukungannya atas RUU Pornografi.
8. Sepanjang acara, ancaman bahwa Bali akan memisahkan diri dari NKRI
kalau RUU ini disahkan berulang-ulang disampaikan.
Di Bali, saya belajar, perjalanan kita menuju masyarakat demokratis
yang beradab memang masih jauh dari kenyataan. FPI cuma salah satu
contoh. Contoh-contoh lainnya tersebar di mana-mana. Tapi, memang,
kata siapa hidup ini mudah?
ade armando
Saya
juga berada di forum itu, duduk di tengah-tengah para hadirin yang
setiap ada yang menyebut kata penolakan lalu bertepuk tangan, disusul
dengan bersama-sama meneriakkan :"Tolak, tolak, tolak.....tolak"
Kesan
saya Gubernur bukannya mengarahkan pertemuan tersebut tertib, tapi
seolah-olah menjadi pemimpin demonstran terencana di dalam gedung.
Saya
kecewa pada akurasi pemberitaan Kompas. Apalagi jika dihubungkan
dengan ketentuan pemberitaan "berimbang" sebagaimana diharuskan oleh
Kode Etik Jurnalistik.
M. Said Budairy
[Non-text portions of this message have been removed]
