1.Baca "Business Week", siapa I Made Pangkupaskita. 2.Bongkar kajian-kajian Rand Corporation tentang pornografi dalam kaitannya dengan Islam. Hubungkan dengan buku "INDONESIA: Law, Propaganda and Terror". 3.Jangan bicara akurasi dan independensi media massa. Di manapun di dunia, jurnalistik dengan jurnalismenya selalu berpihak pada suatu nilai dan kepentingan yang diusungnya. 4.FPI harus dipahami dalam dua perspektif. Pertama FPI merasa bahwa nilai-nilai dan keyakinan mereka dilecehkan, diinjak-injak dan terancam di tengah hukum yang tidak melindungi atau bahkan transaksional. Kedua, hukum mencerminkan keputusan politik dan penguasa yang selain bisa ditakar dengan uang, juga jauh dari bobot moralitas. Dalam perspektif hukum yang demikian, moralitas politik justru mencerminkan demoralisasi. Pada sudut pandang ini, buka dan kaji dengan baik dokumen politik Rand Corp. 5.Ketika media massa sudah tidak akurat dan kehilangan independensi, bahasa kasarnya adalah mereka penyebar fitnah dan adu domba. Jadi dengan iklim ekonomi politik seperti sekarang, jangan pernah berpikir media massa adalah pemegang amanah, penyunjung kebenaran, penganjur kebaikan, dan promotor kecerdasa. Salam
--- On Fri, 10/24/08, si pitung <[EMAIL PROTECTED]> wrote: From: si pitung <[EMAIL PROTECTED]> Subject: Re: [ppiindia] Re: Fw: Akurasi Berita Kompas (soal RUU Pornografi) To: [email protected] Date: Friday, October 24, 2008, 9:44 AM salah satu manusia yg sulit diajak berdialog dg bhs manusia :) "Kami bukan saja menolak RUU Pornografi tapi juga menolak membahasnya! " membahas aja ga mau, tp maunya menolak. Sungguh tirani minoritas, ga tau malu, yg kaya' bgini bisanya cuma maen ngancem cabut dr NKRI, ga usah nunggu bom meletus lg, mending langsung kirim aja densus 88 wkakaka ----- Original Message ---- From: rinasimbolon <rinasimbolon@ yahoo.com> To: [EMAIL PROTECTED] s.com Sent: Friday, October 24, 2008 6:28:07 AM Subject: [ppiindia] Re: Fw: Akurasi Berita Kompas (soal RUU Pornografi) Kebencian kita kepada FPI sebenarnya hanya sebuah manifestasi kebencian kepada fanatisme, militansi dan fundamentalisme. Semua itu tidak saja hanya ada pada FPI tapi juga di berbagai elemen gariskeras Hindu, Kristen (Katolik) dan Kristen Protestan as well as Buddha dan yang terakhir Kong Hu Chu, di berbagai bidang termasuk Jurnalisme. Semuanya sama-sama bau. Hanya saja Kompas selalu menyelimuti bau itu secara profesional. Tapi yang namanya kotoran sepandai mgkn dibungkus tetap saja suatu saat ketahuan juga. Cuma yang pasti, mana ada di dunia ini media yang netral!! Satu hal baru dari berita ini adalah ternyata I Made Pangkupastika itu, kayaknya diragkan integritasnya. Inimah bukan negarawan sejati. Memalukan RS indonesia-arab. blogspot. com --- In [EMAIL PROTECTED] s.com, Satrio Arismunandar <satrioarismunandar @...> wrote: > > (dikutip dari Said Budairy di milis pantau): > > Saudara Pemimpin Redaksi Kompas yth. > Saya > prihatin pada kualitas akurasi pemberitaan koran Kompas belakangan ini. > Banyak pihak berharap, termasuk saya, Kompas menjadi "flagship" > jurnalisme Indonesia, koran mainstream yang bisa menularkan > profesionalitas jurnalis Indonesia. Tapi ternyata mengecewakan. Saya > khawatir jika Pak PKOyong masih ada dan Pak Yakob masih mampu > menjalankan kepemimpinannya, kondisi seperti yang saya prihtinkan itu > mungkin tidak terjadi. > Contoh "kecil" saja saya tunjukkan. Ini menyangkut pemberitaan kasus kunjungan anggota DPR-RI ke Bali. Kompas memberitakan: > > > "DPR Jangan Korbankan NKRI Lewat RUU Pornografi > Senin, 13 Oktober 2008 | 14:34 WIB > Laporan wartawan Kompas Robertus Benny Dwi K > DENPASAR, SELASA- > Masyarakat Bali bulat menolak RUU Pornografi. Mereka meminta DPR tidak > mengorbankan NKRI melalui pembahasan hingga penerbitan UU ini kelak. > Gubernur > Bali Made Mangku Pastika dalam Uji Publik RUU Pornografi oleh DPR RI di > Kompleks Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (13/10), menyatakan, > Bali menolak RUU Pornografi sejak masih bernama RUU Antipornografi dan > Pornoaksi. "Terlalu mahal kalau NKRI dan Pancasila kita hancurkan hanya > oleh satu UU seperti ini. UU ini hanya akan mempersulit penerapannya > nanti" kata Pastika. > Ketua > Majelis Desa Pakraman Bali Dewa Ngurah Suasta menyatakan, RUU ini > dikhawatirkan akan memunculkan pembangkangan daerah, terutama bagi > daerah yang menolak RUU ini. "Apakah bila Bali membangkang maka akan > dikirim tentara lengkap untuk menumpas kami," kata Suasta. > Anggota > Pansus RUU Pornografi dari Fraksi Partai Golkar Chairunnisa menyatakan, > pihaknya tetap akan melanjutkan pembahasan RUU ini. "Kita tetap akan > menyerahkan semua proses pada mekanisme politik di DPR, itu saja dari > kami," kata Chairunnisa, seusai acara uji publik.." > Sedangkan Ade Armando, salah seorang pakar komunikasi UI yang berada di tengah kejadian tersebut melaporkan melalui pantau-komunitas@ yahoogroups. com sebagai berikut: > Awal pekan ini sejumlah anggota DPR berjalan ketiga daerah yang > selama ini dianggap sebagai basis penolakan RUU Pornografi untuk > melakukan acara Rapat Dengar Pendapat Umum dengan para wakil > masyarakat di tiga provinsi: Bali, Sulawesi Utara dan Jogja. > Acara ini diadakan terutama untuk menjawab permintaan agar RUU ini > disosialisasikan dan didiskusikan kembali. > > Saya hadir di RDPU soal RUU Pornografi di Bali. > > Keadaannya sungguh buruk: > > 1. Suasana sungguh tak terkendali, bahkan oleh Gubernur. Walau ada > sejumlah tokoh masyarakat Bali berbicara dengan tenang, puluhan > undangan datang bukan untuk berdiskusi tapi > untuk marah dan memaki- > maki. Tujuh anggota DPR yang mendukung RUU Pornografi dan berusaha > menjelaskan argumen mengapa RUU ini penting diteriaki, dimaki-maki, > disuruh turun dan pulang ke Jakarta. Tak ada dialog. Mengingatkan > saya pada gaya FPI. Bahkan memang salah satu pembicara menyatakan > dirinya mewakili kaum preman. > > 2. Gubernur Bali menyatakan: "Kami bukan saja menolak RUU Pornografi > tapi juga menolak membahasnya! " > > 3. Pasal-pasal RUU yang dipersoalkan sama sekali tak dibicarakan. > Sebagian peserta masih berbicara bahwa kalau disahkan, RUU ini akan > mengkriminalkan para turis berbikini di pantai-pantai Bali, > mengkriminalkan arca-arca dan patung-patung Bali dan akan > mengkriminalkan adat istiadat Bali. Nyata sekali para pembicara ini > termakan propaganda dan disinformasi yang menyesatkan tentang isi RUU. > > 4. Kelompok Islam tidak diundang dalam acara ini. Wakil MUI > Bali > akhirnya bisa hadir setelah bergerilya mencari cara untuk bisa masuk > ke ruangan. Sepanjang acara, mereka, tentu saja, tidak punya > kesempatan untuk berkomentar (walau kemudian, saya katakan pada > mereka: tak perlulah MUI bicara dalam suasana panas begini. > > 5. Wakil PDS di DPR jelas-jelas berusaha memanfaatkan acara ini. > Tanpa bicara isi RUU, ia memanfaatkan waktu untuk bicara dengan satu > pernyataan singkat: "Sejak awal PDS menolak RUU Pornografi ini." > Tepuk tangan pun bergemuruh. > > 6. Kampanye negatif dengan sangat kasar sangat terasa. Ketua MUI Bali > menunjukkan pada saya berita Media Indonesia yang memuat informasi > bohong dengan seolah-olah mengutip pernyataan Ketua MUI Bali bahwa > dia mendukung penolakan atas RUU Pornografi. Saya sarankan pada dia, > kirimkan surat ke Media Indonesia dan Dewan Pers dan koran-koran > besar lain bahwa Ketua MUI Bali tidak pernah menyatakan hal itu. Saya > katakan, kalau > Bapak tidak membantah, orang akan menyangka bahwa MUI > Bali memang mendukung penolakan. > > 7. Bagaimanapun kondisi Bali lebih baik daripada Rapat Dengar > Pendapat Sulawesi Utara. Di Sulut, seorang pendukung RUU Pornografi > dipukul tatkala menyatakan dukungannya atas RUU Pornografi. > > 8. Sepanjang acara, ancaman bahwa Bali akan memisahkan diri dari NKRI > kalau RUU ini disahkan berulang-ulang disampaikan. > > Di Bali, saya belajar, perjalanan kita menuju masyarakat demokratis > yang beradab memang masih jauh dari kenyataan. FPI cuma salah satu > contoh. Contoh-contoh lainnya tersebar di mana-mana. Tapi, memang, > kata siapa hidup ini mudah? > > ade armando > > Saya > juga berada di forum itu, duduk di tengah-tengah para hadirin yang > setiap ada yang menyebut kata penolakan lalu bertepuk tangan, disusul > dengan bersama-sama meneriakkan :"Tolak, tolak, tolak.....tolak" > Kesan > saya Gubernur bukannya mengarahkan pertemuan tersebut tertib, tapi > seolah-olah menjadi pemimpin demonstran terencana di dalam gedung. > Saya > kecewa pada akurasi pemberitaan Kompas. Apalagi jika dihubungkan > dengan ketentuan pemberitaan " berimbang" sebagaimana diharuskan oleh > Kode Etik Jurnalistik. > > M. Said Budairy > > > > > > > > > > > [Non-text portions of this message have been removed] > [Non-text portions of this message have been removed]
