Komunike Bersama Gerakan Sosial
Neoliberalisme Tutup Buku, Bangun Indonesia Baru
Sistem ekonomi-politik global saat ini telah digunakan untuk mendorong
liberalisasi ekonomi di segala sektor baik melalui liberalisasi perdagangan,
liberalisasi modal, maupun liberalisasi keuangan. Liberalisasi yang diasumsikan
mampu mendorong pertumbuhan tersebut ternyata juga menimbulkan kemiskinan,
kesenjangan, ketidak-adilan, serta sistem keuangan yang tidak stabil dan justru
memicu krisis global. Di bawah sistem pasar bebas, nasib jutaan masyarakat
dunia bisa ditentukan oleh tindakan segelintir spekulan.
Prinsip laissez-faire yang dipercaya oleh penganut neoliberalisme dan
disebarkan ke seluruh dunia tidak mampu mewujudkan efek tetesan ke bawah.
Rezim neoliberal yang didukung oleh institusi-institusi keuangan internasional
dan regional seperti Bank Dunia, Asian Development Bank, dan International
Monetary Fund (IMF) sering melahirkan kebijakan yang menyebabkan kerugian di
negara-negara miskin dan berkembang. Sistem ini justru melanggengkan
eksploitasi negara-negara maju terhadap negara-negara miskin dan berkembang
terutama melalui kegiatan industri pertambangan dan transaksi utang luar
negeri. Dominasi satu kekuatan tertentu di dalam Bank Dunia, ADB, dan IMF juga
membuat proses pengambilan keputusan menjadi jauh dari prinsip-prinsip
demokrasi dan keadilan.
Krisis dan Dampaknya
Krisis keuangan yang berawal di Amerika Serikat telah berkembang menjadi
ancaman global dan ikut menyeret negara-negara dunia ketiga yang berada pada
lantai terlemah ekonomi dunia ikut terjebak di dalamnya. Namun, pemerintah
Amerika Serikat dan institusi Bretton Woods (IMF dan Bank Dunia) telah gagal
mengatasinya. Saat ini mereka meminta seluruh dunia untuk ikut menanggung biaya
krisis keuangan global yang bahkan negara berkembang tidak menjadi penyebabnya.
Ancaman pemutusan hubungan kerja semakin menyebar ke seluruh dunia disebabkan
oleh deindustrialisasi dan turunnya kemampuan produksi. Jumlah ekspor yang
menurun tidak hanya karena turunnya permintaan tetapi juga aksi setiap negara
untuk mengetatkan impor untuk menyelamatkan ekonomi negaranya masing-masing.
Aliran pelarian modal semakin besar karena investor asing ingin menyelamatkan
kebutuhan likuiditas di negara asalnya. Depresiasi mata uang, krisis nilai
tukar, dan tekanan inflasi memperbesar efek krisis yang dirasakan negara-negara
berkembang.
Sayangnya kebijakan yang diambil sebagai respon terhadap krisis tetap tidak
mencerminkan keberpihakan terhadap jutaan rakyat miskin. Aksi seragam atas
injeksi likuiditas di sektor keuangan serta bailout dilakukan untuk menolong
sektor perbankan dan lembaga-lembaga hedge fund dianggap sebagai obat generik
yang mampu mengatasi masalah. Pemerintah Indonesia di bawah tim ekonomi Kabinet
Indonesia Bersatu (KIB) bahkan tidak tanggung-tanggung segera melakukan buyback
saham dan Surat Utang Negara (SUN). Kebijakan tersebut hanya berdampak pada
semakin berkurangnya kerugian yang diderita investor pemegang saham dan surat
berharga negara.
Sementara itu, rekomendasi yang diajukan pemerintah Indonesia melalui menteri
keuangan dalam forum pertemuan tingkat menteri negara-negara G20 juga sangat
mengecewakan. Kesepakatan untuk mereformasi Bretton Woods Institution hanya
menghasilkan pemberian mandat kepada Bank Dunia dan Bank pembangunan lainnya
untuk meningkatkan kapasitas pinjaman melalui global expenditure fund. Dengan
kata lain, pemerintah Indonesia telah menunjukan dirinya sebagai good boy IMF
dan Bank Dunia. Rekomendasi ini juga perlu diwaspadai sebagai bentuk dukungan
terhadap kebijakan pemerintah menarik pinjaman siaga dari Bank Dunia yang telah
memberikan komitmen sebesar USD $2 milyar.
Tantangan dan Kesempatan
Paradigma neoliberal tidak hanya terbukti telah gagal, tetapi juga telah
memperlebar jurang kemiskinan karena kemakmuran dan akumulasi kapital hanya
terpusat pada segelintir orang. Nasib masyarakat dunia yang terkena dampak
krisis global tidak hanya cukup diserahkan pada segelintir pemimpin
negara-negara G20 dan G8. Skenario penyelamatan dari krisis saat ini harus
melalui mekanisme yang adil dan demokratis serta merepresentasikan seluruh
negara-negara di dunia dan bukan hanya negara-negara yang menguasai ekonomi
dunia.
Saatnya beralih pada gagasan alternatif bagi sistem politik-ekonomi global yang
konsisten pada nilai-nilai keadilan, solidaritas sosial serta kesetaraan dalam
pengambilan keputusan. Sudah saatnya mengambil kebijakan yang melihat dari
sudut pandang korban, yaitu sekitar 850 juta masyarakat yang hidup di bawah
garis kemiskinan, dan bukan untuk menyelamatkan aset segelintir pemilik modal.
Kontradiksi kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat miskin dunia terbukti
dengan besarnya jumlah dana yang dikucurkan Negara-negara maju untuk
menyelamatkan perbankan. Sedangkan komitmen yang diberikan oleh seluruh
negara-negara maju untuk penghapusan utang bagi negara-negara miskin dan
berkembang hanya sebesar USD $100 milyar dan sampai tahun 2008 hanya USD $88
milyar yang telah dicairkan.
Sangat penting belajar pada pengalaman krisis di tahun 1980-an, 1990-an, dan
2000 baik yang terjadi di Amerika Latin atau Asia Tenggara, bahwa lembaga
keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia hanya menerapkan kebijakan
stabilisasi ala neoklasik yang mengabaikan kepentingan rakyat miskin. Bahkan
kedua lembaga tersebut merupakan penyebab dari berbagai kebijakan liberalisasi
ekonomi yang telah melahirkan krisis keuangan, krisis energi, krisis pangan,
kerusakan iklim, dan pemotongan anggaran sosial yang justru sangat dibutuhkan
untuk memenuhi hak dasar rakyat.
Rekomendasi:
Mendesak pemerintah Indonesia untuk mengubah prioritas kebijakan untuk merespon
krisis dari aksi bailout sektor perbankan menjadi jaminan sosial bagi rakyat
Memprioritaskan pemanfaatan dana masyarakat yang terhimpun dalam APBN untuk
pemenuhan hak dasar rakyat di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, energi
serta lingkungan dari dampak krisis dan bukan untuk menanggung kerugian sektor
keuangan dan berbagai macam akibat bisnis spekulasi
Melakukan kontrol yang kuat terhadap perdagangan pasar uang dan saham
(derivative) untuk menekan aksi spekulasi dan tingginya aliran hot money yang
bisa mengancam stabilitas ekonomi nasional
Nasionalisasi industri-industri strategis yang dikuasai pihak asing untuk
menghentikan segala bentuk eksploitasi yang menimbulkan penghisapan ekonomi
oleh negara-negara maju di Indonesia melalui eksploitasi sumber daya alam.
Melakukan negosiasi kepada pihak kreditor untuk menghentikan pembayaran utang
haram. Menghentikan pembayaran utang juga didasari oleh kenyataan bahwa seluruh
total pembayaran cicilan pokok, bunga, dan biaya yang telah ditunaikan sudah
melebihi jumlah utang yang diterima.
Menolak segala bentuk utang baru dan tidak melibatkan lembaga-lembaga seperti
IMF, Bank Dunia, atau ADB dalam berbagai upaya untuk mengatasi krisis. Karena
lembaga-lembaga tersebut ikut bertanggung jawab sebagai penyebab krisis global
yang meluas
Mendorong dilaksanakannya sistem yang mampu membentuk pola hubungan yang adil
antar negara-negara di dunia, menghormati prinsip-prinsip kedaulatan ekonomi
dan politik, hak asasi manusia, kesetaraan gender, keadilan ekologi, serta
menjamin terwujudnya kedaulatan pangan.
Mendesak penyelenggaraan sistem perekonomian nasional sesuai dengan amanat
konstitusi Undang Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen demi memujudkan
keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat banyak.
Jakarta, 13 November 2008
Koalisi Anti Utang
Serikat Petani Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Sarekat Hijau
Indonesia, Solidaritas Perempuan
Devi R. Ayu
Media Relation
(WALHI - Friends of The Earth Indonesia)
Jl. Tegal Parang Utara no.14 Jakarta 12790
Phone : +62 21 794 1672, 7919 3363
Fax : +62 21 794 1673
Mobile Phone: +62 8156 100 353
Email : relasi.media@ walhi.or. id
[EMAIL PROTECTED] id
------------ --------- --------- --------- --------- --------- ---------
--------- --------- --------- --------- --------- ------
"Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, namun kemampuan untuk menghadapi
rasa takut dan berkata 'aku mensyukuri apa yang aku rasakan saat ini'. Dan
apapun yang dirasakan saat ini, aku akan terus maju ke depan!"
- Philip Baker -
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------------------
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny.
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://ppi-india.blogspot.com
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:[EMAIL PROTECTED]
mailto:[EMAIL PROTECTED]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
