lihat www.fnpbi-prm.blogspot.com
Nasionalisasi di Bawah Kontrol Rakyat, Kunci Sosialisme Venezuela

Oleh Zely Ariane [1]

Pengantar

Pernahkah kita berpikir: "mengapa barang-barang/jasa yang diproduksi oleh kaum 
buruh (yang sangat berlimpah dan sebagian besar di antaranya berkualitas 
tinggi) justru tidak dapat dinikmati (dibeli) oleh kaum buruh sendiri serta 
rakyat miskin secara keseluruhan?"

Barang-barang yang berlimpah tersebut selalu berada di luar jangkauan daya beli 
rakyat pekerja miskin (kalaupun ada yang terjangkau, pasti dengan kualitas 
lebih jelek). Mahalnya harga disebabkan oleh karena kepemilikan modal dan 
permainan harga sesungguhnya berada di tangan segelintir kapitalis (pemilik 
modal). Produksi barang dan ekspansi pasar ditentukan oleh para kapitalis 
tersebut, berdasarkan kehendak untuk terus mengakumulasi keuntungan dan 
modalnya; bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Sehingga harga pun ditentukan 
oleh para kapitalis raksasa/yang bermodal besar/korporat. Itulah cerminan 
segitiga kapitalisme, yang sedang dilawan oleh Sosialisme Venezuela, yakni: (1) 
kepemilikan pribadi; (2) eksploitasi buruh, dan (3) produksi untuk profit.[2]

Krisis energi dan pangan belakangan ini adalah contoh paling ekstrim.
Para kapitalis minyak raksasa (di antaranya Exxon Mobil, Chevron, Royal Dutch 
Shell, BP, Total) terus menggenjot eksploitasi minyak hingga merusak 
lingkungan. Dana yang diberikan untuk pengembangan bahan bakar dan teknologi 
ramah lingkungan sama sekali tidak sebanding dengan tingkat keuntungan dari 
eksploitasi minyak. Gilanya lagi, selain efek rumah kaca, rakyat di 
negeri-negeri yang kaya sumber minyak (tempat para kapitalis minyak 
internasional itu menggenjot eksploitasi) justru merupakan mayoritas rakyat 
yang tidak mendapatkan ceceran keuntungan minyak; malahan harus membayar mahal 
untuk dapat mengkonsumsi minyak.

Demikian pula raksasa pangan seperti Mosanto dan Cargill. Di tengah krisis 
pangan (kelangkaan di satu sisi dan kenaikan harga pangan di sisi lain—padahal 
produksi pangan justru mengalami kenaikan pada waktu yang sama dengan 
terjadinya krisis) mereka justru memperoleh keuntungan berlipat-lipat ganda 
sepanjang 2007 dan paruh pertama 2008.[3]

Hal ini menunjukkan begitu anarkisnya produksi barang (dan jasa) di tangan para 
kapitalis dunia, yang tidak ada sangkut pautnya dengan peningkatan tenaga 
produktif sebagian besar manusia. Oleh karena itulah, kendali (kontrol) 
terhadap produksi kapitalis harus dilakukan agar barang/jasa diproduksi sesuai 
kebutuhan dan untuk kemajuan tenaga produktif manusia sekaligus terjangkau oleh 
masyarakat (dan aman bagi keberlanjutan lingkungan hidup). Untuk bisa 
melakukannya, maka perlawanan terhadap kapitalisme mutlak dibutuhkan melalui 
apa yang disebut Chavez sebagai basis segitiga sosialisme, yaitu: (1) 
kepemilikan sosial; (2) produksi sosial yang diorganisir oleh buruh, dan (3) 
produksi berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Di Venezuela, nasionalisasi perusahaan-perusahaan vital dari kepemilikan swasta 
(asing) maupun perusahaan-perusahaan yang ditinggalkan oleh para pengusaha 
swasta dilakukan di bawah kontrol dan manajemen kaum buruh (bersama dengan 
komunitas rakyat). Nasionalisasi inilah yang memberikan landasan bagi bangunan 
segitiga sosialisme yang diperjuangkan oleh pemerintahan Chavez. Nasionalisasi 
bermakna pengambilalihan kendali atas produksi dan distribusi dari tangan 
perusahaan-perusahaan kapitalis (asing dan dalam negeri) ke tangan Negara 
(dalam hal ini Venezuela sebagai negara yang berada di bawah pemerintahan yang 
pro terhadap dan terdiri dari persatuan seluruh rakyat pekerja dan kaum miskin).

Sebelumnya, pengalaman serupa juga pernah dilakukan di negara-negara sosialis 
yang lain (baik yang berhasil maupun yang gagal) seperti Rusia (setelah 
Revolusi 1917), Yugoslavia, Kuba, Argentina dan Brazil. Namun dalam kesempatan 
ini, kita hanya akan membahas pengalaman di Venezuela. Dan dalam ruang yang 
terbatas ini pula, secara ringkas saya akan menggambarkan syarat, proses dan 
tipe serta kendala nasionalisasi di bawah kontrol rakyat berdasarkan pengalaman 
Venezuela.

Pembahasan ini perlu diangkat untuk menguatkan gugatan terhadap jargon 
"nasionalisme" Indonesia belakangan ini. Sekaligus menguatkan tuntutan radikal 
"Nasionalisasi di Bawah Kontrol Rakyat" oleh Front Pembebasan Nasional (FPN). 
Nasionalisasi di bawah kontrol rakyat adalah tuntutan kongkrit sekaligus kunci 
untuk menelanjangi kepalsuan "nasionalisme dan nasionalisasi" ala elit-elit 
politik dan partai-partai politik elit Indonesia, yang ramai "diperdagangkan" 
belakangan ini.

Nasionalisasi dan nasionalisme ala elit-elit tersebut hanya merupakan 
pertengkaran semu antar faksi borjuasi dalam negeri dalam berebut akses 
terhadap aliran modal asing (karena sejatinya mereka bergantung pada modal 
asing). Baik pemerintahan SBY-JK maupun partai-partai yang menyatakan diri 
"beroposisi" sesungguhnya adalah faksi-faksi modal yang akan menjamin 
penguasaan dan kepemilikan perusahaan-perusahaan asing atas aset-aset vital 
dalam negeri sepanjang menguntungkan dan untuk kepentingan faksi elit-elit 
borjuasi tertentu di dalam negeri.

Nasionalisasi di bawah kontrol rakyat bak pedang bermata dua. Di satu sisi, 
nasionalisasi tersebut bertujuan untuk memusatkan pendapatan dalam negeri guna 
membiayai pembangunan industri nasional sekaligus peningkatan tenaga 
produktifnya. Di sisi lain, nasionalisasi tersebut pada akhirnya bertujuan 
untuk membangun basis bagi industri nasional itu sendiri, dengan mengarahkan 
kehidupan ekonomi negeri—pertanian, industri, perdagangan, transportasi dan 
berbagai hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak—dalam sebuah perencanaan 
terpadu, yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan individu dan sosial masyarakat 
luas. Hal tersebut harus disetujui oleh perwakilan yang dipilih oleh rakyat dan 
kaum buruh, dan dijalankan di bawah arahan perwakilan tersebut melalui 
organisasi-organisasi nasional hingga lokal.[4]

Nasionalisasi di bawah kontrol rakyat atau dengan kata lain, pengambilalihan 
kontrol industri untuk diletakkan di bawah kendali persatuan rakyat dan kaum 
buruh, bermakna sebagai SEKOLAH PERENCANAAN EKONOMI suatu negeri, bukan 
semata-mata penambahan isi kantong (pendapatan) buruh. Dengan demikian, 
nasionalisasi di bawah kontrol persatuan rakyat dan kaum buruh merupakan wujud 
kongkrit kontrol rakyat terhadap produksi kapitalis. Dan kontrol terhadap 
produksi kapitalis adalah syarat mutlak kemandirian dan produktivitas bangsa.

A. Mengambil Alih Kepemilikan Alat-Alat Produksi Untuk meningkatkan kapasitas 
produktif rakyat Venezuela, yang masih dimiliki oleh swasta, pemerintahan 
Chavez menggalakkan bentuk-bentuk kontrol dan kepemilikan non-swasta, seperti 
koperasi, manajemen bersama, serta meluaskan manajemen/kepemilikan negara 
terhadap alat produksi (nasionalisasi).

Misalnya, selama kepemimpinan Chavez, jumlah koperasi di Venezuela meningkat 
dari 800 (tahun 1998) menjadi lebih dari 100.000 (di tahun 2005). Lebih dari 
1,5 juta rakyat Venezuela (sekitar 10% dari jumlah orang dewasa di negeri itu) 
kini terlibat dalam menjalankan koperasi. Pemerintah menyokong pembentukan 
koperasi di berbagai sektor, paling banyak melalui sokongan kredit, pembelian 
khusus melalui koperasi dan program-program pelatihan.

Terkait manajemen bersama, pemerintah terus mengujicobakan berbagai strategi 
melalui beberapa perusahaan milik negara, seperti perusahaan listrik CADAFE dan 
pabrik aluminium ALCASA. Strategi lainnya adalah melalui pengambilalihan 
pabrik-pabrik yang ditinggalkan/diabaikan. Pemerintahan Chavez juga membangun 
beberapa perusahaan milik negara yang baru, seperti telekomunikasi, angkutan 
udara dan petrokimia, termasuk kontrol langsung atas perusahaan minyak negara, 
PDVSA (Petróleos de Venezuela SA/Perusahaan Minyak Venezuela SA).

Untuk itu, pemerintahan Chavez menciptakan suatu tipe unit produksi ekonomi 
baru, yang dikenal dengan Perusahaan Produksi Sosial (Social Production 
Enterprises/EPS).[5]

B. Proses Pengambilalihan Kendali dan Tipe Pengelolaan Industri di Tangan Rakyat

Pengambilalihan kendali industri oleh pemerintah Venezuela pertama kali 
difokuskan pada sektor industri perminyakan (migas), listrik dan 
telekomunikasi. Fokus kedua dilakukan terhadap sektor konstruksi dan makanan, 
yakni industri semen (meliputi hampir 40 pabrik), peternakan dan 
susu—melanjutkan pengambilalihan terhadap 32 lahan pertanian berskala besar. 
Sedangkan industri seperti mineral, metal, bauksit, batubara dan baja tetap 
berada di tangan Negara—memang tidak pernah diprivatisasi (dijual ke tangan 
swasta asing).[6]Re-nasionalisasi PDVSA dilakukan di akhir tahun 2001. 
Pemerintahan Chavez mengalokasikan lebih dari 50% keuntungannya untuk 
program-program sosial peningkatan tenaga produktif (missiones). Pemerintah 
juga mendirikan National Fund for Economic Development (Fonden) dari hasil 
surplus cadangan mata uang asing yang meningkat akibat peningkatan harga 
minyak. Dari Fonden, dana dialirkan khususnya untuk peningkatan/alih teknologi 
dan
 penelitian ilmiah.Sejak pemerintahan Hugo Chavez berhasil memenangkan 
kekuasaan pada tahun 1998, berbagai paket perundang-undangan yang melindungi 
hak dan partisipasi buruh (serta rakyat miskin) sudah diterapkan. Hasilnya, di 
hampir seluruh perusahaan, berbagai serikat buruh baru tingkat pabrik 
berkembang. Hukum perundang-undangan yang baru memungkinkan kaum buruh untuk 
menyelenggarakan referendum (penentuan pendapat) guna memutuskan sekaligus 
menjalankan perjanjian bersama (semacam PKB) di pabrik, yang kemudian membuka 
kesempatan bagi lapisan pejuang buruh militan (baru) untuk bermunculan dan ikut 
mengambil tanggung jawab.Di tahun 2005, banyak pabrik yang tutup diambil alih 
serta dijalankan oleh pekerja. Sebanyak 800 pabrik tutup di seluruh negeri 
(kebanyakan karena ditinggal oleh pengusaha yang anti-Chavez) dan sejak 
November 2006, kurang lebih 1200 pabrik sudah diambil alih oleh kaum buruh. 
Namun di tahun 2008, hanya sedikit yang bisa bangkit kembali
 dan dalam beberapa kasus, dikelola di bawah manajemen koperasi buruh, atau 
justru gagal beroperasi.[7]Pendudukan Pabrik Pengelola Limbah Padat di Merida. 
Di bulan September 2007, setelah memperoleh gaji, buruh pabrik Pengelolaan 
Limbah ini menduduki instalasi pabrik dan menuntut agar pemilik perusahaan 
angkat kaki, kemudian mereka mengambil alih kantor dan menuntut agar 
administrasi pabrik tersebut berhenti.[8]Re-nasionalisasi Pabrik Baja SIDOR di 
Kawasan Industri Guayana. SIDOR adalah salah satu industri baja raksasa yang 
paling penting di Venezuela dan Amerika Latin. Setelah mengambil alih pabrik, 
Presiden Chavez melegalkan pengambilalihan tersebut lewat dekrit pada tanggal 9 
April 2008.[9]. Sambil menunggu negara mengambil alih administrasi pabrik, 
sejak 10 April 2008, kaum buruh di beberapa bagian mulai terorganisir ke dalam 
komite-komite pengawasan dan kontrol pabrik. Tujuannya untuk menghambat 
sabotase peralatan, kontrol produksi dan serangan dari
 supervisor atau para bos lainnya. Kehendak para pekerja SIDOR adalah mengelola 
produksi dan administrasi perusahaan tersebut. Mereka juga mempersiapkan 
proposal mengenai pengelolaan SIDOR yang baru, yang menyatakan bahwa 
pengelolaan oleh buruh tidaklah mustahil, bahkan bisa dengan hasil yang lebih 
baik dan efisien.[10] Kinerja pengelolaan oleh mayoritas kaum buruh terbukti 
menunjukkan efisiensi dalam produksi dan pelayanan sosial daripada yang 
ditunjukkan oleh perusahaan-perusahaan kapitalis transnasional dan nasional 
manapun. Kaum buruh menunjukkan kemampuannya dalam menggandakan level 
produksi.Pengelolaan Perusahaan Listrik CADAFE. CADAFE adalah perusahaan milik 
Negara yang memproduksi 60% listrik Venezuela, dengan 34.000 pekerja. Setelah 
perjuangan panjang untuk memenangkan hak berpartisipasi di dalam kontrak 
perjanjian (semacam kontrak karya) melalui pendirian dewan-dewan buruh, 
manajemen (baru) perusahaan mulai menghancurkan partisipasi riil buruh,
 membatasinya hanya pada keputusan-keputusan yang tidak penting.[11]Banyak 
proposal menyangkut pengelolaan pabrik diajukan oleh kaum buruh, namun sangat 
sedikit yang dilaksanakan.[12] Dari lima anggota komite koordinasi yang 
dibentuk untuk Pengelolaan Bersama (co-management), dua posisi dicadangkan 
untuk anggota serikat buruh melalui mekanisme penunjukan, dan tidak bisa 
di-recall. Presiden perusahaan juga tidak berkewajiban melaksanakan instruksi 
dari komite tersebut. Pihak manajemen bahkan mengatakan bahwa tidak perlu ada 
partisipasi kaum buruh dalam industri strategis. Sementara itu, terdapat jenis 
Pengelolaan Bersama yang sangat berbeda di anak perusahaan CADAFE, 
Cadela-Mérida, di Zona Andean. Di sana terdapat partisipasi bersama antara 
pekerja, para eksekutif dan organisasi komunitas setempat. Presiden Cadela 
dinominasikan dan dipilih oleh mayoritas kaum buruh di lokasi tersebut. 
Pelayanan meningkat, keuntungan juga lebih tinggi dan layanan
 pekerjaan diberikan ke banyak koperasi (lebih dari 375 koperasi hingga akhir 
2004)—daripada memberi kontrak pelayanan ke perusahaan swasta. Jenis kendali 
buruh atas produksi antara CADAFE dan anak perusahaannya, Cadela-Mérida, 
memiliki perbedaan yang menarik untuk didiskusikan lebih lanjut.Pengelolaan 
Pabrik Keramik Sanatarios Maracay.[13] Setelah persatuan buruh berhasil 
mengambil alih pabrik, mereka mulai menjual barang-barang persediaan dan 
meminta bantuan masyarakat untuk memulai kembali produksi dan distribusi. 
Produksi pun dimulai. Mereka mengorganisasikan dewan-dewan buruh sebagai sebuah 
mekanisme demokratik untuk mengoperasikan pabrik dan manajemen aset 
sehari-hari. Di samping berbagai kesulitan, mereka terus maju dan menuntut 
nasionalisasi penuh dari pemerintah—termasuk meminta bantuan pemerintah untuk 
membeli produk keramik mereka, terkait program pemerintah untuk perumahan 
rakyat miskin. Mereka juga menjual hasil produksi kepada
 masyarakat dengan harga terjangkau. Setiap minggu, pekerja yang bekerja lembur 
mendapatkan paket sembako dan pembayaran gaji juga dilakukan oleh dewan-dewan 
buruh.Pengelolaan Pabrik Kertas INVEPAL. Dimulai tahun 2005, pabrik kertas 
milik kapitalis yang bangkrut ini diambil alih oleh pemerintahan Chavez dengan 
suntikan modal sebesar $7 juta. Perusahaan ini diorganisir sebagai perusahaan 
yang dimiliki buruh, yakni kepemilikan antara buruh (51%) dan pemerintah (49%). 
Peningkatan hasil produksi akan digunakan oleh kaum buruh untuk kemudian 
membeli saham pemerintah, dan hanya akan menyisakannya sebanyak 1% saja. 
Pemilikan semacam ini menyebabkan kontroversi di kalangan buruh dan aktivis 
sosialis, yang menganggap bahwa kepemilikan buruh tersebut tidak ada bedanya 
dengan kepemilikan kapitalis—hanya beda dalam jumlah pemilik saja. Oleh sebab 
itulah FRETECO (Front Revolusioner Pekerja Pabrik-Pabrik di Bawah Kendali 
Buruh) menuntut pengambilalihan penuh oleh
 pemerintah.[14] Terdapat Dewan Buruh yang terdiri dari Majelis Umum Pekerja 
(pembuat keputusan tertinggi) di pabrik serta Komisi Permanen yang dipilih 
untuk posisi-posisi seperti Keuangan, Formasi Politik dan Sosial, Komisi 
Teknik, Administrasi, Disiplin, Keamanan dan Kontrol serta Pelayanan. Seluruh 
orang yang dipilih dapat dipecat melalui sidang Majelis Umum Dewan Buruh.. 
Untuk mengatasi pemisahan kerja intelektual atau administratif dengan kerja 
manual, mereka merotasi berbagai jenis pekerjaan, mengkombinasikannya dengan 
diskusi politik di dalam dewan buruh, pendidikan untuk pengembangan kolektif 
serta pelatihan-pelatihan teknik. Pengalaman lain yang penting adalah hubungan 
dewan buruh dengan komunitas setempat. Tidak saja pabrik menyediakan ruang bagi 
program-program pendidikan dan kesehatan komunitas, namun dewan buruh juga 
berpartisipasi dalam dewan komunal setempat. Dewan buruh mengirimkan delegasi 
ke dewan komunal, begitupun sebaliknya, yang
 dapat diterapkan juga dalam lingkup federasi dewan buruh dan dewan komunal 
yang lebih luas dalam rangka membangun struktur-struktur kekuasaan rakyat 
sejati.Pabrik Aluminium ALCASA. Bisnis kapitalis yang berdiri sejak tahun 1967 
ini mulai melaksanakan praktek manajemen buruh di tahun 2005. Proses ini 
ditandai dengan pendirian majelis buruh terbuka, pendiskusian 18 poin proposal 
untuk meluncurkan kembali pabrik serta proses pemilihan manajemen baru melalui 
pemilihan tertutup. Dari 2700 pekerja di ALCASA, 95% berpartisipasi dalam 
pemilihan tersebut. Kaum buruh juga memilih 36 juru bicara dan manajemen untuk 
membuat keputusan. Proses manajemen ini sudah berjalan tiga tahap dan berhasil 
meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kondisi kerja.[15] Tahap kedua 
difokuskan pada pengembangan manajemen dan strategi baru perusahaan. Di tahap 
ketiga, diskusi dan perdebatan terjadi menyangkut persoalan-persoalan semacam: 
memanusiawikan tenaga kerja, termasuk
 pengurangan hari kerja, demokratisasi pengetahuan untuk mengurangi pembagian 
kerja sosial di dalam pabrik serta desentralisasi keputusan melalui pembangunan 
dewan-dewan buruh. Untuk itu, mereka membangun pusat pelatihan sosial politik, 
sehingga kaum buruh dapat terlibat dalam proses yang ada. Pada awalnya, para 
pekerja kerap dituduh sebagai komunis, garis keras atau sejenisnya. Namun 
sedikit demi sedikit kaum buruh mulai terlibat dalam pelatihan tersebut dan 
kini beberapa ratus buruh mulai terlibat. ALCASA tetap dimiliki oleh Negara. 
Berbeda dengan INVEPAL, dewan buruh di pabrik ini tidak menghendaki model 
manajemen yang mendistribusikan modal kepada seluruh pekerja atau mendekatkan 
buruh dengan modal atau pembagian saham di antara mereka. Menurut mereka, 
manajemen bersama tersebut tidak dibatasi hanya pada tingkat perusahaan semata, 
namun harus meliputi pengelolaan bersama dengan komunitas sosial masyarakat, 
walaupun untuk yang terakhir ini belum
 tampak keberhasilan yang signifikan. Sebelum pengelolaan ini dimulai, banyak 
di antara buruh yang menyatakan seharusnya semua pimpinan dan para direktur 
dipecati. Tapi menurut dewan buruh, hal tersebut adalah hal paling akhir yang 
akan mereka lakukan—bahkan bisa menjadi bencana jika dilakukan. Karena 
pengalaman pemecatan 2000 manajer di PDVSA telah menyulitkan pengelolaan dan 
produksi pabrik, bahkan hingga saat ini. Mereka sedang membangun proses dari 
bawah, pemilihan di tiap workshop, pemilihan di tiap grup "delegasi juru 
bicara." Suatu sistem pemilihan langsung, kontrol dan akuntabilitas, 
penggiliran tugas, dan seterusnya.[16] Tim kepemimpinan juga semakin meluas. 
Untuk setiap satu orang pimpinan lama, mereka memilih tiga orang baru. Kemudian 
terdapat 300 delegasi juru bicara yang dipilih dari tingkat paling bawah oleh 
buruh. Belakangan ini, setiap departemen memiliki "dewan administratif," dengan 
juru bicara yang dipilih di tiap tim, untuk
 mendiskusikan dan merencanakan persoalan-persoalan produksi.
C. Kendala-Kendala

Berdasarkan pengalaman pengambilalihan industri di Venezuela, kendala-kendala 
yang dihadapi antara lain:

a. Kultur/kebudayaan buruh yang masih terbelakang, yakni ketika buruh bekerja 
semata-mata untuk mendapatkan uang dan tidak sedikitpun punya visi untuk 
membangun ekonomi negeri sekaligus menciptakan tatanan masyarakat baru.

b. Dalam beberapa kasus, perusahaan-perusahaan yang ditinggal kabur pemiliknya 
juga meninggalkan utang yang harus ditanggung oleh manajemen buruh yang baru. 
Utang-utang atau tagihan tersebut bisa mengancam kelancaran produksi..

c. Bahan mentah menyusut dan akan sulit diperoleh kembali tanpa adanya modal, 
kredit serta legitimasi yang sah.

d. Kesulitan pemasaran tanpa bantuan masyarakat dan pemerintah.

e. Represi, hingga penculikan dan pembunuhan, oleh aparat keamanan dan pasukan 
preman bayaran terhadap serikat buruh yang melakukan pengambilalihan pabrik.

f. Sabotase pabrik, penghancuran mesin-mesin serta penghentian layanan listrik, 
air dan gas oleh aparat-aparat bayaran.

g. Pencurian mesin-mesin dan bahan mentah di pabrik.

h. Polarisasi dan fragmentasi yang tajam antar serikat buruh (pro Revolusi) 
yang berbeda-beda.

i. Pemilik pabrik lama seringkali memecah persatuan serikat buruh dengan 
membuat serikat buruh tandingan yang anti terhadap kontrol buruh di pabrik.

j. Satu perusahaan yang berada di bawah kendali buruh terletak di tengah-tengah 
kawasan industri yang masih berorientasi kapitalis.

k. Kelelahan berjuang akibat proses yang tidak selalu berlangsung cepat.

l. Tidak berjalannya proses partisipasi mayoritas buruh membuat lambatnya 
produksi berjalan serta lemahnya kekuatan dewan buruh.

m. Aristokrasi buruh—buruh yang bermental kapitalis ketika sudah memiliki alat 
produksi.

n. Sindikalisme—pengelolaan pabrik hanya untuk pabrik itu sendiri; tidak 
bersedia berada dalam satu perencanaan pengelolaan bersama secara nasional.

D. Syarat-Syarat Keberhasilan

a. Kesadaran yang meluas di kalangan kaum buruh dan rakyat miskin lainnya untuk 
melawan kapitalisme. Perlawanan tersebut dalam bentuk pengambilalihan alat 
produksi dari kepemilikan kapitalis, sekaligus mengubah relasi produksi agar 
menjadi semakin setara dan berwatak kerjasama.

b. Adanya persatuan gerakan (antar kaum buruh dan dengan berbagai elemen rakyat 
miskin pro-demokratik) yang luas untuk menuntut pengambilalihan 
perusahaan-perusahaan kapitalis untuk kemudian diserahkan kendalinya pada 
persatuan/dewan-dewan buruh.

c. Adanya persatuan gerakan untuk membangun alat politik alternatif yang 
mendapat dukungan dari mayoritas rakyat guna merebut kekuasaan. Hal ini 
dibutuhkan karena nasionalisasi di bawah kontrol Negara yang bukan merupakan 
perwujudan dari perwakilan dan kepentingan kelas pekerja dan rakyat miskin 
tidak akan membawa kesejahteraan bagi mayoritas kelas pekerja dan rakyat miskin.

d. Kekuasaan baru yang akan menjalankan program pemusatan seluruh sumber 
pembiayaan dalam negeri untuk membiayai kebutuhan darurat rakyat (guna 
meningkatkan tenaga produktifnya) sekaligus mengembangkan industri nasional. 
Kekuasaan tersebut juga harus mendorong partisipasi riil dari rakyat dalam 
berbagai mekanisme demokrasi langsung untuk menjamin berjalannya kendali rakyat 
atas industri yang sudah diambil alih.

e. Kontrol buruh harus berskala nasional dan diperluas agar dapat mengatasi 
semua kepentingan kapitalis (bukan diorganisir secara insidental tanpa sistem); 
terencana baik dan tidak bisa dipisahkan dari keseluruhan kehidupan industri 
nasional. Oleh sebab itulah persatuan antar buruh dari pabrik-pabrik yang sudah 
diambil alih dengan organisasi-organisasi rakyat lainnya mutlak diperlukan.

E. Penutup

Di tengah kehancuran industri nasional dan kapasitas mayoritas pekerja 
Indonesia yang rendah—akibat puluhan tahun dikerdilkan kesadarannya dari 
pengetahuan ilmiah dan akses teknologi—, perjuangan untuk mengambil alih 
kendali industri ke tangan kaum pekerja adalah pekerjaan yang sukar, tapi TIDAK 
MUSTAHIL apabila semakin banyak kelompok buruh yang mulai semakin bersatu, 
sehingga semakin meningkat kesadarannya akan cita-cita perjuangan buruh jangka 
panjang, yakni Sosialisme. Dengan kesadaran tersebut, kaum buruh akan menjadi 
semakin berani dan tidak tanggung-tanggung dalam berjuang membela martabatnya 
sebagai manusia pekerja, yang berhak atas segala keindahan dan kebahagiaan di 
dunia.

***

Catatan: Tulisan ini direncanakan terbit pada Edisi ke-3 Jurnal Bersatu

Catatan Kaki:

[1] Juru Bicara Komite Politik Rakyat Miskin – Partai Rakyat Demokratik 
(KPRM-PRD); Koordinator Departemen Pendidikan dan Propaganda Dewan Harian 
Nasional Persatuan Politik Rakyat Miskin (DHN-PPRM); Pjs. Wakil Sekretaris Umum 
dan Kabid Perempuan dan Budaya Pengurus Pusat Gabungan Solidaritas Perjuangan 
Buruh (PP GSPB).

[2] Kiraz Janicke, "Without Workers Management There Can Be No Socialism," 
www.venezuelanalysis.com, 30 Oktober 2007, mengutip pendapat Michael Lebowitz 
tentang pernyataan Chavez mengenai: "the elementary triangle of socialism", 
yang tidak dapat dipisahkan dari segitiga kapitalisme saat ini.

[3] Isneningtyas Yulianti, "Silent Tsunami: Krisis Kelaparan di Dunia," 
Mahardhika, 1 September 2008.

[4] Resolusi Mengenai Kontrol Buruh yang dikeluarkan oleh pemerintahan Soviet 
Rusia pada revolusi 1917.

[5] Pengertian lebih lanjut dapat ditemui di dalam artikel Gregory Wilpert, 
"The Meaning of 21st Century Socialism for Venezuela," 
www.venezuelanalysis.com, 11 Juli 2006.

[6] International News, "Venezuelan Steel Nationalization Marks 'New Revolution 
Within Revolution'," Green Left Weekly, 22 April 2008.

[7] Ibid.

[8] Tamara Pearson, "Venezuelan Recycling Workers Struggling for Justice," 
Green Left Weekly, 1 Juli 2008.

[9] Kiraz Janicke & Federico Fuentes, "Venezuela's Labor Movement at the 
Crossroads," www.venezuelanalysis.com, 29 April 2008.

[10] Stalin Perez dan Marcos Garcia, "This Year May Day is Very Special," 
www.venezuelanalysis.com, 30 April 2008.

[11] Janicke & Fuentes, op. cit.

[12] Rob Lyon, Worker's Control and Venezuelan Revolution, tulisan ke-4 dari 
empat bagian tulisan yang berjudul Workers' Control and Nationalization, 
http://www.marxist.com/workers-control-nationalisation4.htm, 20 Februari 2006.

[13] Lihat film dokumenter No Volveran tentang proses pengambilalihan pabrik 
keramik ini.

[14] Marie Trigona, "Workers in Control: Venezuela's Occupied Factories," 
www.venezuelanalysis.com, 9 November 2006.

[15] Janicke, "Without Workers Management, There Can Be No Socialism."

[16] Fabrice Thomas, '"Co-management" in Venezuela's Alcasa Aluminium

Factory,' 25 Oktober 2005, International Viewpoint,


PEMILU 2009 BUKAN JALAN KELUAR RAKYAT MISKIN!
PEMILU 2009 HANYA PEMILU BAGI PARTAI POLITIK KAUM MODAL/PARTAI PRO 
NEOLIBERALISME, KORUPTOR DAN PELANGGAR HAM!
PEMILU 2009 AKAN MENGHASILKAN PEMERINTAHAN BARU PRO NEOLIBALISME dan ANTI 
DEMOKRASI!
AYO BERSATU, BANGUN KEKUATAN, LAWAN KAUM MODAL DAN ANTEK-ANTEKNYA!
BERSATU, GULINGKAN PEMERINTAHAN KAUM MODAL, GAGALKAN PEMILU, BENTUK 
PEMERINTAHAN RAKYAT MISKIN!


      

[Non-text portions of this message have been removed]


------------------------------------

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg 
Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. 
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Reading only, http://ppi-india.blogspot.com 
4. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
5. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
6. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    mailto:[EMAIL PROTECTED] 
    mailto:[EMAIL PROTECTED]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/

Kirim email ke