http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2008/11/28/3759.html
*Presiden pada Pembukaan Munas VIII FKPPI Putus! Bagi Kontrak Karya yang Merugikan* Bogor: Pemerintah menegakkan transparansi. Setiap yang diolah apakah itu hutan, migas, tambang, kelautan, dan lain-lain harus memberikan penerimaan pada negara. Bukan pada orang seorang saja, atau perusahan, termasuk perusahan asing. Hal ini dikatakan *Presiden Susilo Bambang Yudhoyono* dalam sambutannya pada pembukaan Munas VIII FKPPI, Jumat (28/11) malam, di Wisma Kinasih Jl. Raya Sukabumi Km 17, Caringin, Bogor. "Harus lebih banyak memberikan manfaat kepada negara dan itupun jangan merusak lingkungan. Kita keras sekarang ini," kata Presiden SBY. Menurut Presiden SBY, kontrak asing yang terjadi sejak era Bung Karno, Pak Harto sampai sekarang, yang masih baik, yang benar, yang adil, tentu dihormati. "Tetapi kalau tidak adil, keterlaluan, tentu kita minta untuk kita tata kembali. Yang jelas mulai sekarang ini hingga ke depan kontrak, apakah pengusaha domestik, kontrak dengan negara lain, harus betul-betul membawa sebesar-besarnya manfaat untuk kepentingan negara. Jangan dibalik!" Presiden menegaskan. "Saudara bisa melihat kontrak demi kontrak sekarang ini, karena saya menghidupkan transparansi. Silakan dilihat, mana yang tidak cocok, mana yang masih dianggap merugikan kita. Silakan, tolong dikritisi," kata Presiden SBY Presiden lebih lanjut mengatakan, perlu diketahui bahwa baru dalam sejarah kita memutuskan kontrak raksasa yang di belakangnya adalah negara kuat. "Saya katakan putus karena nyata-nyata kontrak yang sudah berjalan sekian lama merugikan bangsa kita, yaitu konsesi minyak di pulau Natuna, milik Exxon. Ada juga perusahan asing yang main-main, kita bawa ke Arbtrase awal tahun ini. Selama ini kita barangkali dianggap anak baik, yang selama di Indonesia tidak biasa. Tetapi kalau sudah mengusik rasa keadilan, kita lakukan tugas kita, hak kita, kewajiban kita," ujar Presiden SBY. (win) [Non-text portions of this message have been removed]
