--- In [email protected], Jamaluddin Mohammad <cerbon_w...@...> wrote:
Ketika Jurnalisme dibungkam � Menanggapi kecurigaan Kang Wawan soal adanya boikot terhadap media ketika acara Mukerwil Thariqoh kemarin, saya juga berasumsi sama. � Sebetulnya, upaya �boikot media� tidak sekali dilakukan. Ketika kami mengadakan seminar tol bertajug �Tol Trans Jawa: Antara Kepentingan Kapital dan Kearifan Lokal� (14/8/08), tidak ada satupun media yang memberitakan acara tersebut. Padahal, pada saat acara berlangsung, saya melihat ada beberapa teman wartawan yang hadir. � Awalnya saya menganggap biasa-biasa saja. Saya berasumsi, mungkin acara tersebut tidak �marketable�, tidak layak jual, sehingga media enggak tertarik untuk memberitakannya. Namun, saya mengendus ada banyak sekali kejanggalan,� tanda-tanda ketidakberesan, dan kecurigaan. � Ya, untuk media televisi, saya sedikit memaklumi. Sebab, media yang satu ini, memang agak rewel. Mereka lebih suka memburu berita-berita yang sifatnya �sensasional�, insidental, dan agak �seksi� (populer). � Namun, untuk ukuran media cetak, terutama media cetak lokal,� saya sendiri tidak habis pikir. Apakah acara tersebut kurang menarik? Lantas, apa alasannya? � Menurut penilaian saya sebagai jurnalis amatiran, acara tersebut sebetulnya terhitung menarik dan layak jual. Alasannya, pertama, acara tersebut berkenaan dengan �isu nasional� yang sedang menjadi sorotan publik. � Kedua, yang menjadi pembicara dalam acara tersebut bukanlah �orang sembarangan�. Mereka merupakan tokoh-tokoh nasional yang memiliki kompetensi dibidangnya masing-masing. Pembahasan di dalamnya pun mewakili pelbagai kepentingan (steakholder). � Acara yang dipadati ratusan santri putra-putri tersebut dihadiri Hermanto Dardak (Dirjen BPJT), perwakilan pemerintah mewakili Djoko Kirmanto, Sandiaga Uno (investor/direktur LMS), Ahmad Baso (Komnas HAM), Khalisah Khalid (WALHI), Munim DZ (PBNU/pemerhati pesantren), dan Adnan Anwar (LP3ES/pengamat kebijakan publik). � Dan ketiga, sebagai bentuk �audit sosoial� sekaligus �pendidikan politik� buat masyarakat, acara tersebut layak dipublikasikan, disebarluaskan, sekaligus dinikmati publik. Sehingga masyarakat luas bisa menilai, mengawasi, sekaligus bisa belajar dari kasus ini. � Namun, sekali lagi, saya tidak mengerti mengapa tidak satupun media yang mengabadikan �perhelatan penting� tersebut. Saya jadi curiga ada pihak-pihak tertentu yang sengaja �- meminjam istilah Kang Wawan �- �memboikot media� untuk tidak memblow-up acara tersebut. � Kejadian serupa terulang pada saat Mukerwil Ahlit Thariqah al-Mu�tabarah an-Nahdliyyah dan Manaqib Kubra se Jawa, lantaran sebelumnya beredar isu bahwa acara ini akan digiring menyikapi persoalan tol.� � Ekspresi ketakutan � Pada zaman Orde Baru, ketika kebebasan masih menjadi barang mahal, media seringkali di bawah bayang-bayang negara. Pada waktu itu, media tunduk di bawah kontrol dan pengawasan negara. Setiap ada perlawanan selalu dibungkam dan dilenyapkan. � Sekarang, pada saat harga kebebasan diobral murah, kontrol dan pengawasan itu, salah satunya, diambil alih oleh pemodal. Contohnya bisa kita lihat pada kasus tol. Setiap momen apapun yang berhubungan dengan tol, akses ke media akan ditutup. Mereka khawatir jika kasus ini terus dibiarkan menggelinding di media, maka suatu saat akan meledak. � Ini sebetulnya salah satu bentuk ketakutan mereka. Mereka takut kalau-kalau rakyat yang memenangkan pertarungan ini. � Apalagi, saat ini, kasus tol sudah� beranjak pada tahap �kompromi� dan �negosiasi�. Untuk meredam perlawanan Pesantren Babakan, pemerintah ��berkolaborasi dengan pemodal�� mencoba menawarkan pelbagai kompensasi, mulai dari pembangunan pesantren beserta fasilitasnya sampai harga tanah yang dilipatgandakan. � Tidak itu saja, pemerintah juga mengirimkan orang-orang �khusus� untuk membujuk Pesantren Babakan agar merelakan tanahnya. Mulai dari Menteri PU sendiri, Djoko Kirmanto, yang sudah dua kali datang ke pesantren, Menteri Agama, Maftuh Basuni, sampai KH. Solahuddin Wahid (Gus Solah) yang dalam satu minggu dua kali bolak-balik Cirebon-Jakarta hanya untuk membujuk Kiai Makhtum agar tunduk ke pemerintah. � Untungnya masih ada orang seperti KH. Makhtum Hannan yang masih memegang kuat-kuat prinsip, komitmen, dan� idealismenya. Baginya, kompensasi adalah �godaan syetan yang terkutuk�, sehingga perlu disingkirkan jauh-jauh. Kiai Makhtum bukanlah tipe kiai yang mudah �ejekluasi dini� ketika melihat senyum� menggoda tumpukan uang ratusan ribu. � Alasan penolakan Kiai Makhtum mencerminkan perlawanan tradisionalisme terhadap modernisme. Menurutnya, �tanah yang akan dilalui tol adalah tanah leluhur yang diwasiatkan hanya untuk kepentingan pendidikan (pondok pesantren).� Dalam logika modern, alasan seperti ini dinggap tidak rasional, irasional, alias mengada-ada. � Namun, Kiai Makhtum tidak sedang mencari pembenaran lewat argumentasi rasional. Baginya, alasan tersebut sudah cukup merepresentasikan keberatan sekaligus penolakan beliau menjual tanahnya. � Menurut logika modern, tanah tidak lebih hanyalah sebuah tanah (komoditas). Layaknya sebuah komoditas, tanah memiliki dua nilai: nilai tukar dan nilai pakai. Kedua nilai tersebut bisa digantikan/dipertukarkan dengan komoditas lain yang memiliki nilai yang sama, semisal melalui tukar guling atau dijual kemudian dibelikan dengan tanah yang lebih baik. Terhadap pemilikiknya, tanah tidak memiliki ikatan apa-apa selain kepemilikan. � Namun, bagi Kiai Makhtum, pertalian dengan tanah tersebut melampaui ikatan kepemilikan. Dalam diri Kiai Makhtum tertanam ikatan sejarah dan ikatan emosional yang begitu kuat terhadap tanah tersebut. Nilai yang terkandung di dalamnya pun tidak sebatas pada nilai tukar dan nilai pakai, melainkan mengandung nilai spiritual-transendental yang tidak dimiliki oleh tanah lain. � Inilah bentuk resistensi tradisionalisme yang ditunjukkan Kiai Makhtum sebagai ikon pesantren melawan hegemoni modernisme yang tampil melalui kebijakan pemerintah membangun tol trans Jawa. � Sama seperti penolakan �Gus Dur terhadap PLTN. �Di sana ada makam mbah saya (Sunan Muria)�, kata cucu pendiri NU ini ketika dimintai alas an penolakan beliau.Kiai Makhtum dan Gus Dur sama-sama menggunakan kearifan local untuk melawan represi dan hegemoni kekuasaan. � Sehingga tidak aneh apabila dalam sejarahnya �santri� pernah melakukan pemberontakan �petani Banten�, mengobarkan �perang Cirebon� dan �perang Dipenogoro�. Akankan perlawanan itu akan kembali berdarah-darah�.. kita tunggu episode sejarah selanjutnya. � � Sekarang, kita sedang memulai sejarah itu, menulisnya untuk anak cucu kita. Biarlah mereka yang rakus dan ceroboh, yang tidak punya nurani, mementingkan diri-sendiri. --- End forwarded message ---
