Tulisan ini juga disajikan dalam website http://kontak.club.fr/index.htm
Catatan A. Umar Said
Masyarakat nilai pemerintahan SBY-JK gagal
Menjelang akhir tahun 2008 dan datangnya tahun baru 2009, banyak kalangan
menyatakan pendapat mereka tentang sitiuasi negara dan bangsa kita dalam
tahun yang sudah dilewati bersama, dan harapan atau perkiraan tentang
tahun 2009.
Dalam kaitan ini, adalah menarik untuk sama-sama kita perhatikan dua berita
yang disajikan berikut ini. Berita yang pertama adalah dari Kompas tanggal
27 Desember 2008 yang berjudul Masyarakat nilai pemerintahan SBY-JK gagal,
dan berita yang kedua dari Detik News (24 Des 2008) yang menyebutkan Rapor
merah SBY-JK, saatnya ganti rezim dan 4 tahun kepemimpinan SBY-JK Indeks
kesengsaraan meningkat
Isi dua berita tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut :
Masyarakat nilai pemerintahan SBY-JK gagal
Kompas 27/12/08 menulis sebagai berikut : Pemerintahan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dinilai gagal
dalam menjalankan kinerja selama 4 tahun memegang tampuk pimpinan.
Berdasarkan hasil survei Lembaga Riset Indonesia (LRI) sebanyak 60,3 persen
masyarakat menyatakan tidak puas atas kinerja pemerintahan SBY.
"SBY dinilai gagal di mata masyarakat selama pemerintahannya," kata Direktur
Eksekutif LRI Johan O Silalahi saat jumpa pers Evaluasi Akhir Tahun SBY-JK
di hotel The Sultan, Jakarta, Sabtu (27/12).
Johan mengatakan, pemerintahan SBY dinilai gagal terutama dilihat dari sisi
ekonomi, seperti dalam hal mengatasi kemiskinan dan pengangguran.
Menurutnya, proyeksi angka, baik kemiskinan maupun pengangguran yang setiap
tahun dipaparkan oleh SBY tidak sesuai dengan realita.
Hal senada juga disampaikan Pengamat Politik Universitas Indonesia Boni
Hargend. Boni menuturkan, tingkat pengangguran semakin meningkat seiring
dengan maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi hingga 400.000
orang.
Selain itu, Boni menilai 10 langkah untuk mengatasi krisis yang dikeluarkan
oleh SBY juga tidak memberi dampak yang signifikan. "10 langkah untuk
antisipasi krisis itu tidak ada bedanya dengan khotbah," ujarnya.
Dalam hasil poling tersebut, juga terlihat bahwa masyarakat menilai sosok
pemimpin yang ideal, pertama dilihat dari sikap yang peduli rakyat sebanyak
31,5 persen, jujur sebanyak 27,7 persen, bijaksana sebanyak 11,9 persen,
tegas sebanyak 7,4 persen, dan dapat dipercaya sebanyak 6,7 persen.
Adapun dari 5 capres 2009 yang menjadi pilihan adalah sosok yang jujur
sebanyak 84 persen, tegas 71 persen, dan dapat dipercaya 62 persen.
Poling diadakan di 33 provinsi dengan 2.400 responden yang disebar melalui
kuisioner. Poling diadakan mulai tanggal 25 Agustus 2008 sampai 7 Desember
2008 lalu.
Rapor merah SBY-JK, saatnya ganti rezim
Sedangkan menurut Detik News 24 Desember 2008, kebijakan ekonomi SBY-JK
selama empat tahun dinilai menambah indeks kesengsaraan rakyat. Rapor merah
untuk SBY-JK.
"Indeks kesengsaraan tahun 2008 mencapai angka 20,3 persen. Padahal, di awal
kepemimpinan SBY-JK tahun 2004 angkanya cuma 16,5 persen," ungkap pengamat
ekonomi Iman Sugema dalam diskusi 'Rapor Merah SBY-JK, saatnya ganti rezim?'
di Gedung Intiland Tower, Jalan Jend Sudirman, Jakarta, Rabu (24/12/2008).
Iman menambahkan, angka indeks kemiskinan tersebut tidak jauh berbeda dengan
angka yang dirilis lembaga-lembaga survei. Indikator riil kesengsaraan yang
makin meningkat, lanjutnya, adalah harga-harga yang kian melambung, dan
tingkat pengangguran meningkat.
"Sama seperti lembaga survei, banyak orang mengaku tidak puas soal kinerja
SBY-JK," tambah Iman lagi.Selain soal indeks kemiskinan, Iman juga menyoroti
kebijakan-kebijakan ekonomi yang dihasilkan tim ekonomi SBY-JK. Menurutnya,
kebijakan yang dihasilkan belum pro rakyat kecil.
"Kebijakannya anti rakyat dan anti domestik. Bayangkan, LNG dijual murah ke
asing, tapi rakyat dipaksa membeli BBM harga mahal dan elpiji yang notabene
sebagiannya ekspor," tukas Iman. (kutipan selesai)
* * *
Kedua berita tersebut di atas menggambarkan bahwa sebagian terbesar rakyat
Indonesia sekarang ini merasa tidak puas atas hasil kerja pemerintahan
SBY-JK terutama karena buruknya situasi ekonomi dan banyaknya pengangguran
serta meningkatnya kemiskinan atau kesengsaraan. Kalau kita perhatikan
kehidupan sehari-hari rakyat kita, baik di kota-kota maupun di desa-desa
dewasa ini, maka kita bisa mengatakan bahwa hasil pengamatan dari lembaga
survey seperti tersebut di atas, pada garis besarnya, adalah berdasarkan
kenyataan,
Padahal, SBY sebagai tokoh pensiunan militer (yang mendapat dukungan dari
sebagian dari kalangan militer) sebelum menjadi presiden sudah meraih
kepercayaan ( atau, ilusi ?) yang besar dari banyak kalangan, bahwa ia akan
bisa mengadakan perubahan-perusahan besar terhadap situasi negara dan bangsa
yang mengalami berbagai masalah yang parah.
Tetapi, koalisi yang terutama didominasi oleh Partai Demokrat dan Golkar,
selama 4 tahun sudah memperlihatkan keterbatasan kapasitas dan berbagai
kelemahan politiknya, sehingga negara dan bangsa menghadapi keterpurukan di
berbagai bidang seperti sekarang ini.
Karena pemilu akan diselenggarakan tidak lama lagi, maka timbul pertanyaan
apakah pemerintahan hasil pemilu 2009 akan bisa menyelesaikan berbagai
keterbengkalaian dan persoalan besar yang dibikin pemerintah SBY-JK ?
Partai Golkar yang diwakili Jusuf Kalla (ketua umum Golkar) sebagai Wakil
Presiden untuk mendampingi presiden SBY, sudah mengeluarkan segala macam
daya, usaha, dana, taktik, dan 1001 cara lainnya, untuk menunjukkan bahwa
mereka bisa menyelenggarakan pemerintahan dengan baik, untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat.
Menggantikan pemerintahan dengan yang bagaimana ?
Namun, ternyata bahwa persekutuan Partai Demokrat dan Partai Golkar selama 4
tahun hanya menghasilkan berbagai kegagalan, dan bahkan ada
kalangan-kalangan yang menganggap bahwa sudah saatnya sekarang mengganti
rezim (pemerintahan).
Berbagai indikasi menunjukkan bahwa persekutuan SBY-JK tidak akan bisa
dipertahankan, apa pun hasil pemilu 2009 nanti. Usaha SBY untuk terpilih
kembali dan tetap terus menduduki jabatan presiden akan menemui banyak
sekali halangan atau kesulitan. Dukungan dari berbagai kalangan terhadap SBY
sudah merosot sekali, kalau dibandingkan sebelum pemilu 2004. Namun, ia
tetap masih mempunyai dukungan yang cukup, sehingga merupakan saingan berat
bagi Megawati.
Banyak perkembangan akhir-akhir ini menunjukkan bahwa partai Golkar yang
dalam pemilu 2004 mendapat suara cukup besar ( 21,6 % ) juga akan mengalami
kemerosotan yang tidak sedikit. Makin besarnya kemerosotan Partai Golkar ini
menunjukkkan perkembangan yang penting sekali dalam kehidupan politik atau
keparpolan di Indonesia.Karena, sejarah Indonesia sudah membuktikan dengan
jelas bahwa Golkar adalah salah satu unsur perusak berbagai kehidupan bangsa
dan negara.
Bahwa banyak kalangan yang menginginkan adanya penggantian rezim adalah
sesuatu yang wajar, baik, logis dan berdasarkan nalar yang sehat, demi
kepentingan rakyat banyak. Namun, rezim yang bagaimanakah yang mesti
menggantikan rezim seperti yang sekarang ini?
Diperlukan : pemerintahan yang pro-rakyat kecil
Dari pengamatan selama 32 tahun rejim militer Orde Baru ditambah lebih dari
10 tahun pemerinatahan pasca-Suharto dapatlah kiranya ditarik kesimpulan
bahwa negara kita memerlukan adanya rezim (atau pemerintahan) G tipe baru,
rezim yang pro-rakyat kecil, rezim yang anti-imperialis atau
anti-neoliberalisme, rezim yang betul-betul menjalankan Pancasila dan
menjunjung tinggi-tinggi Bhinneka Tunggal Ika.
Selama lebih dari 40 tahun (sejak rezim militer Suharto yang diteruskan oleh
pemerintahan-pemerintahan lainnya) Indonesia telah menjalankan berbagai
politik ekonomi dan keuangan yang pro-ekonomi liberal, yang dianjurkan oleh
IMF, Bank Dunia, dengan bantuan atau persekongkolan ekonom-ekonom Indonesia
(terutama dengan Berkely Maffia). Keadaan negara dan bangsa kita yang serba
parah sekarang ini adalah akibat dari banyak kesalahan dan berbagai
kejahatan oleh Orde Baru , yang dibikin lebih parah lagi atau diteruskan
oleh berbagai pemerintahan yang menggantikannya.
Karenanya, perubahan yang mendasar hanya bisa dilakukan dengan menggantikan
rezim, yang berlainan sama sekali dengan rejim militer Suharto atau dengan
pemerintahan-pemerintahan pasca-Orde Baru. Sebab, sudah lebih dari 40 tahun
berbagai politik anti-Sukarno (dibidang politik, ekonomi, sosial,
kebudayaan, dan juga agama) telah menimbulkan kerusakan-kerusakan dan
pembusukan di kalangan bangsa yang akibatnya dapat sama-sama kita saksikan
dewasa ini.
Munculnya Wiranto, Prabowo, Sutiyoso dll
Adanya banyak mantan jenderal-jenderal TNI yang muncul sebagai calon
presiden seperti (antara lain) Wiranto,Prabowo, Sutiyoso (di samping SBY)
yang dengan segala macam cara, dan segala jalan, sedang berusaha untuk
merebut kedudukan presiden/kepala negara, makin memperkuat keyakinan
berbagai golongan untuk mencegah terkabulnya keinginan (atau ilusi?) mereka
dalam merebut pimpinan negara kali ini.
Sebab, sudah cukup banyak bukti selama 32 tahun rezim militer Suharto betapa
besar kerusakan-kerusakan yang telah dilakukan oleh pimpinan militer
(terutama TNI AD, tetapi tidak semuanya) terhadap bangsa dan negara,
terhadap Bung Karno, terhadap Pancasila, terhadap Bhinneka Tunggal Ika,
terhadap revolusi bangsa Indonesia di bawah pimpinan Bung Karno.
Wiranto, Prabowo, Sutiyoso ( atau, bahkan SBY sekalipun,) serta para
pensiunan jenderal-jenderal lainnya pada umumnya adalah orang-orang yang
telah mengenyam kedudukan penting dengan fasilitas-fasilitas yang luar
biasa, sehingga merupakan pendukung setia Suharto. Oleh karena itu, bolehlah
dikatakan bahwa mereka itu pada umumnya adalah orang-orang yang anti
Sukarno, yang berarti sekaligus juga anti ajaran-ajaran Bung Karno. Dan,
untuk lebih jelasnya lagi, anti Bung Karno adalah pada dasarnya
anti-Pancasila.
Patut diragukan : apakah mereka sudah berubah ?
Mungkin saja (sekali lagi mungkin, meskipun kemungkinan ini kecil sekali !)
bahwa sikap politik mereka terhadap Suharto sekarang sudah berubah. Namun,
apakah mereka sudah betul-betul berubah, adalah masih perlu diragukan
sekali. Sebab, perubahan sikap mereka berarti mengakui bahwa rezim militer
Orde Barunya Suharto telah melakukan kesalahan-kesalahan berat terhadap
Bung Karno dan terhadap pendukungnya yang terdiri dari golongan kiri
(terutama PKI), dan juga telah melakukan pelanggaran HAM secara
besar-besaran dan dalam jangka lama sekali.
Kesalahan besar Orde Baru lainnya adalah dengan pengkhianatannya terhadap
Bung Karno dan golongan kiri pada umumnya mereka telah membawa negara dan
bangsa Indonesia selama puluhan tahun menjadi sekutu imperialisme AS, dan
menjadikan Indonesia sebagai daerah jajahan baru bagi modal besar asing.
Perkembangan di dunia menunjukkan bahwa imperialisme AS adalah tetap musuh
dari berbagai rakyat di Asia, Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika, Eropa,
bahkan di Amerika Serikta sendiri (Pelemparan sepatu terhadap presiden Bush
oleh seorang wartawan Irak adalah salah satu di antara banyak sekali
manifestasi anti-Amerika di dunia)
Mengingat itu semuanya, sangatlah mutlak adaya pernyataan terbuka dan
terus-terang (dan yang dilakukan dengan tulus !) dari orang-orang semacam
Wiranto, Prabowo, Sutiyoso (dan juga SBY serta jenderal-jenderal lainnya )
bahwa mereka sekarang melihat berbagai kesalahan berat Suharto dengan Orde
Barunya. Hanya sikap yang demikianlah merupakan ukuran dan tanda bagi
banyak orang bahwa mereka sudah berubah. Dan pernyataan semacam yang
demikian ini perlulah disertai dengan tindakan kongkrit atau praktek yang
nyata.
Sikap tegas dan jelas tentang Suharto
Tanpa bersikap yang begitu tegas terhadap Suharto dan Orde Barunya, dan juga
bersikap yang jelas terhadap ajaran-ajaran Bung Karno, maka banyak orang
akan melihat bahwa ucapan-ucapan mereka mengenai Pancasila, Bhinneka Tunggal
Ika, persatuan bangsa, pengabdian kepada rakyat, dan 1001 ucapan yang
muluk-muluk lainnya, adalah hanya omong kosong atau penipuan saja.
Sekarang lebih jelas lagi bagi banyak orang bahwa negara dan bangsa
Indonesia tidak akan bisa meraih perbaikan dan kemajuan yang besar bagi
rakyat banyak, dengan terus mempertahankan pemerintahan yang tipenya seperti
yang sama-sama kita saksikan selama 40 tahun sejak lahirnya Orde Baru.
Untuk itu, rezim atau pemerintahan tipe baru perlu diciptakan bersama-sama.
Dan pemerintahan tipe baru ini (yang berbeda sama sekali dengan pemerintahan
Orde Baru) memerlukan orang-orang yang bukan pendukung politik Suharto.
Situasi nasional dan internasional sudah berubah
Sekarang ini situasi nasional dan juga internasional sudah berubah dari yang
40 atau 30 tahun yang lalu, dan akan terus berubah di masa yang akan datang.
Perang dingin (dalam bentuknya yang lama ) sudah lewat. Imperialisme AS yang
dulu pernah menjadi kekuatan yang maha dahsyat, sekarang sudah merosot dan
loyo. Kapitalisme yang berwajah neo-liberalisme sekarang sedang sekarat.
Dalam situasi yang demikian ini, nampak dengan jelas sekali bahwa politik
Suharto dengan Orde Barunya adalah salah dan merusak negara dan bangsa.
Sebaliknya, perkembangan situasi di dalam negeri dan di dunia menunjukkan
bahwa berbagai visi atau ajaran Bung Karno mengenai Trisakti (bebas aktif
dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi, berkepribadian dalam
kebudayaan), mengenai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, mengenai
perjuangan terhadap imperialisme adalah pokoknya benar, dan karenanya masih
relevan untuk masa sekarang.
Oleh karena itu, agaknya pemerintahan atau rezim yang menjalankan
ajaran-ajaran Bung Karnolah yang bisa diharapkan mampu untuk mengangkat
kembali harga diri bangsa, memperkokoh persatuan rakyat, dan menggelorakan
perjuangan bersama untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur.
Paris, 29 Desember 2008.
No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG.
Version: 7.5.552 / Virus Database: 270.10.0/1866 - Release Date: 27/12/2008
20:49
[Non-text portions of this message have been removed]
