Senin, 2009 Januari 12
BOIKOT DI PAPUA; OTSUS-PEMILU DAN FREEPORT
Oleh Desk Papua Barat
Tiga
hal yang krusial dan menyatukan beragam pandangan berbeda dalam sikap
terkini bagi pilihan rakyat di Tanah Papua terus menyatakan
keberpihakan atas ketidakadilan yang terus dialami tanpa sebuah
perubahan positif. Kenyataan pahit diantaranya diawali dengan masuknya
Perusahaan Amerika yang ter-jebloskan oleh Rezim Otoriter Orde Baru
diawal tahun 1967 sampai sekarang belum terasakan keadilan atas
kehadiran PT. Freeport Indonesia. Rantai kemiskinan, Pemblokiran
hak-hak masyarakat Papua dalam kebebasan dan kemerdekaan secara politik
dan kekuasaan atas tanah tak lagi seperti dahulu sebelum masuknya FI.
Konflik berkepanjangan menjadi barometer terkini, Timika adalah salah
satu medan konflik terbesar yang tiap tahunnya tak luput dari bencana konflik.
Tragis,
rasa ketidakadilan orang Papua yang telah terkoyak akibat ekspansi
multinasional kooporat Amerika, kemudian belum juga menemui rasa
keadilan dan kedamaian, kini tuntutan kebebasan rakyat Papua
diperhadapkan lagi dengan BOM waktu pemusnahan peradaban Orang Papua.
Ya, Delapan Tahun perjuangan menjalankan Otsus di Tanah Papua tatkala
menyuburkan praktek ketertindasan pasar ( kapital ) atas suprastruktur
peradaban orang Papua yang telah hidup sejak leluhurnya. Bayangkan,
keberpihakan Otsus sudah faktanya meniadakan elemen roh Bangsa Papua
dan Otsus Papua menyelenggarakan sistem pasar modern. Suatu keniscayaan
murahan yang terus dianggap sebagai bentuk solusi mengatasi
ketertinggalan orang Papua. Wacana Otsus bagi putra Papua hanlah
sentimen murahan yang tak dapat dibuktikan. Adalah pembunuhan ruang
kebebasan orang Papua murni praktek-praktek otsus selama ini. Peradaban
Papua terus dihancurkan “terpukul mundur” oleh sabotase keberpihakan
birokrasi Indonesia
atas kaum borjuasi modal. Supermarket berdiri megah di Papua, penduduk
Asli Papua merana di pinggiran dan samping supermarket guna menjajakan
jualan hasil pertaniannya.
Begitu juga, partisipatif rakyat Papua sejak di caplok kedalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia,
sudah banyak keikutsertaan orang Papua dalam proses Pemilihan Umum.
Dari proses pemilihan umum yang diikuti rakyat Papua sudah secara aktif
ikut memilih lima
kandidat presiden. Apa yang didapat? Suharto meniadakan hak orang Papua
untuk menentukan hak secara bebas terkait proses penambangan di Timika
oleh Freeport Amerika. Tat kala juga Daerah Operasi Militer ( DOM )
berlaku di Papua. Era Gusdur memulai babak baru Papua dengan
mengembalikan Irian Jaya menjadi Papua. Sayang, komunitas Indonesia
anti atas keberpihakan Demokrasi bagi orang Papua. Era Megawati, Tokoh
Papua, Alm. Theys Hiyo Eluay terbunuh berbarengan dengan terbunuhnya
aktivias HAM Indonesia-Alm. Munir. Susilo Bambang Yudhoyono kemudian
menang telak suara di Papua. Sudah ada satu Peraturan Presiden “
PERPRES No.77” menjadi kado penanganan Papua selain Otsus. SBY kemudian
menyelenggarakan prospek pendekatan persuasif dimana supratsruktur
demokrasi rakyat Papua ter-blokade atas rentetan rekayasa instrumen
hukum yang benar-benar bertentangan dengan semangat demokrasi
universal.
Kini,
membanjirnya partai baru-bercokol dengan partai lama, pemimpin
baru-ber-onani kebijakan dengan pemimpin lama, semua bersandiwara atas
penyelesaian Papua dan demokrasi di Indonesia
dan Papua. Tetapi, tatkala perjuangan menyelesaikan konflik keadilan
dan martabat rakyat Papua atas berbagai belenggu ketidakadilan kemudian
menjadi tontonan biasa bagi para elite. Jakarta cenderung melempar batu ke alit
lokal Papua, sedangkan elite Papua terus di penggal lehernya oleh Jakarta.
Bentuk kordinasi buruk semacam ini terus menjauhkan keberpihakan akan
keadilan bagi orang Papua. Mentalitas penyelenggaraan sistem kapitalis
di Indonesia benar-benar menyembah kaum imperialis semata dengan mengorbankan
rakyat sebagai konsekwensi mempertahankan kedudukan nyata.
Freeport tak mungkin menjajah Bangsa Papua dan Indonesia
secara Keseluruhan jika aspek hukum bertaring. Otsus tak bisa berpihak
bagi keitimewaan Papua jika didominasi kebijakan pasar internasional.
Pemilu tak bisa dijalankan, yang ujung-ujungnya menyedot energi rakyat
semata untuk mendukung antek-antek penindas. Begitu juga, Identitas
orang Papua yang kini menjadi demam otsus hanya akan menjadi sejarah,
sebab privasi atas Papua punya ruang bagi pasar internasional.
Imperialisme atas Papua menjadi musuh terkini yang terus menelan
suprastruktur peradaban Papua. Bayang-bayang kejahatan Freeport-Otsus
dan Proses Pemilu, tiga hal yang menonjol hari ini di Tanah Papua dan
meyakinkan keberpihakan rakyat Papua untuk tak lagi mampu menyatakan
keberpihakannya. Pilihan atas semuanya, adalah polemik dan jeritan
getir orang Papua. Lumbung konflik jangan dibiarkan, jawaban atas
tuntutan perjuangan Nasional Papua menjadi kebutuhan sekarang untuk di
runding bersama demi kemanusiaan-Demokrasi dan Kedaulatan Ekonomi
maupun Politik sebuah Bangsa..
Desk Papua Barat adalah Meja Runding Papua, Mari Berunding Satu Hal dan
Gapailah Satu Perubahan. Deskpapuabarat.blogspot.com [email protected]
Diposkan oleh
MEJA PAPUA BARAT
di
07:32
PUSAT KOMANDO
TENTARA PEMBEBASAN NASIONAL PAPUA BARAT &
ORGANISASI PAPUA MERDEKA
PUSKOMP TPN & OPM PAPUA BARAT
Sumber :dekspapuabarat
Ada Naruto, Sandra Dewi dan MU di Yahoo! Indonesia Top Searches 2008.
http://id.promo.yahoo.com/topsearches2008
[Non-text portions of this message have been removed]
