http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2009/01/13/3902.html
Selasa, 13 Januari 2009, 12:38:05 WIB *"Jika Ingin Pikiran Baru Menyangkut UUD, Sebaiknya Dikembalikan Dulu Pada Rakyat" * (Presiden SBY menyampaikan sambutan pada acara silaturahmi dengan pengurus dan anggota LVRI di Istana Negara, hari Selasa (13/1) pagi. (foto: anung/ presidensby.info)) Jakarta: Undang-undang Dasar adalah sesuatu yang sangat mendasar. Kalau ada pikiran baru menyangkut konstruksi, substansi dan Undang-undang Dasar, lazimnya di negara manapun dikembalikan kepada yang memberikan mandat yaitu rakyat. Bisa dengan model referendum, bisa dengan model plebisit, atau apapun, kata *Presiden Susilo Bambang Yudhoyono* saat bersilaturahmi dengan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-52 LVRI di Istana Negara, Selasa (13/1) pagi. "Dalam bahasa yang saya sampaikan, kalau ada pikiran-pikiran untuk amandemen, bawalah dulu ke arena publik yang lebih luas. Jangan buru-buru diproses dan amandemen lagi. Ibarat membangun rumah, sepuluh tahun kemudian jendela rumah kita bertambah menjadi sepuluh karena mungkin tidak menyeluruh dan matang kita merubahnya," tambahnya. Setelah dibawa ke arena yang lebih luas, kata Presiden SBY, dengan mekanisme yang ada, silahkan semua orang berhak berbicara Undang-undang Dasar. Bukan hanya MPR saja, meskipun proses akhir menurut konstitusi, perubahan itu ada mekanisme, aturannya dan MPR yang memiliki kewenangan itu. "Tetapi lembaga pengkajian, LVRI, siapapun punya hak politik untuk memikirkan, menyampaikan pandangan-pandangannya tentang Undang-undang Dasar. Andaikata mayoritas rakyat kita sungguh ingin ada perubahan terhadap Undang-undang Dasar, maka ada kewajiban politik melalui mekanisme yang ada, Majelis mempertimbangkan untuk perubahan itu," SBY menjelaskan. Menurut Presiden SBY ini adalah satu proses yang mesti kita tempuh. Di satu sisi proses formal, di sisi lain ini sungguh berangkat dari pemikiran kita semua. "Ruang dan peluang selalu ada untuk melakukan perubahan UUD 1945. Tinggal perubahan itu menyangkut substansi apa, mengapa perubahan itu dilakukan, bagaimana pikiran rakyat terhadap perubahan itu. Itulah yang nanti menentukan urgensi dilakukannya perubahan undang-undang itu," terangnya. Menyangkut terlaksananya penyaluran dana kehormatan veteran, Presiden SBY beranggapan bahwa apa yang didapatkan keluarga besar LVRI itu lebih dari pantas karena negara patut berterimakasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada pejuang-pejuangnya. "Kalau menyangkut mulut usil, yang memang kalau kita sedang mengemban amanah sebagai apapun, mungkin tiap hari kita menghadapi komentar-komentar. Saya hampir lima tahun mengemban amanah, hampir lima tahun pula menghadapi keusilan-keusilan seperti itu. Rakyat kita punya hati, mereka juga bisa merasakan dengan jujur dan jernih mana-mana yang sudah benar, mana yang belum, apa yang sudah dicapai dan mana yang belum," ujar SBY. "Yang miskin di negeri kita ini adalah budaya berterimakasih dan budaya memberikan apresiasi. Sulit sekali dan berat sekali untuk mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan kepada siapapun. Oleh karena itu lima tahun terakhir ini saya mendorong, mengajak dan memelopori untuk mengembangkan budaya terimakasih dan apresiasi. Ratusan tokoh pejabat negara, pejabat pemerintah, dan bahkan rakyat yang secara khusus pemerintah berikan penghargaan karena prestasinya, keteladanannya, dan jasanya," tambahnya. "Di sisi yang lain, kami juga memberikan sanksi, teguran, termasuk hukum dan tindakan administrasi bagi mereka yang lalai, utamanya jajaran pemerintahan. Menurut saya kalau reward and punishment kita jalankan benar, maka kehidupan akan adil. Orang mengatakan keadilan itu datangnya lambat tapi pasti," kata SBY. (osa) [Non-text portions of this message have been removed]
