Dari sekian banyak juta manusia hanya didapat Rp 161,---juta? Kantong kempis atau kikir ibarat tong kosong nyaring bunyinya.
----- Original Message ----- From: samiaji To: [email protected] ; [email protected] Cc: [email protected] ; [email protected] Sent: Sunday, January 11, 2009 7:41 PM Subject: [HKSIS] Re: [nasional-list] Dihadiri Din Syamsuddin, Tabligh Akbar FUI Kumpulkan Rp 161 Juta Quote: -- Solidaritas untuk Palestina Dihadiri Din Syamsuddin, Tabligh Akbar FUI Kumpulkan Rp 161 Juta ***************************************************************************** 161 juta rupiah .... sumbangan solidaritas buat Palestina yang sedang dihujani bom dengan korban hampir seribu jiwa dalam beberapa hari saja ini ... jumlah itu amat sangat terlalu sedikit sekali. Lebih-lebih sumbangan dari negeri muslim terbesar didunia yang dikumpulkan dari sebuah tabligh- akbar. Dengan 161 juta rupiah malah akan merepotkan yang menerima sumbangan, barangkali cuma buat membetulkan atap mesjid yang kena bom saja tak mecukupi. Apalagi membangun masjidnya yang runtuh... Bayangkan! Uang sebanyak itu hanya senilai gaji sebulan direktur bank (BI). (Gaji sebulan direktur BI=156 juta rupiah)! Apalagi kalau dibanding uang yang dikorup pejabat tinggi dan sanak-kadangnya ....yang mencapai ratusan miliar. Sumbangan solidaritas itu terlalu recehan ... Mungkini perlu dikerahkan lagi agar jumlahnya rada pantas gitu ya ... Smj. Data-data 3 tahun yang lalu. Sekarang tentu sudah lebih banyak lagi, ditambah yang dicuri berlipat ganda lagi .... ******************************************************************************************************************************************************* Rabu, 28 Des 2005, Gaji Gubernur BI Rp 156 Juta per bulan JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah langsung menyetujui ketika Komisi XI merekomendasikan gaji pejabat tertinggi BI Rp 1,879 miliar per tahun atau Rp 156 juta per bulan. Angka yang disepakati itu lebih kecil daripada usul BI sebelumnya, yaitu Rp 2,685 miliar per tahun. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat antara Komisi XI DPR dan jajaran Dewan Gubernur BI kemarin. Dalam rapat yang dipimpin anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Yunus Yosfiah tersebut, DPR menyetujui anggaran operasional dengan catatan. "BI akan menjadikan angka yang telah direkomendasikan Komisi XI DPR tersebut sebagai acuan untuk menetapkan besaran gajinya. Besarannya akan kami putuskan dalam rapat dewan gubernur yang rencananya dilangsungkan pada 13 Januari mendatang," ujar Burhanuddin setelah pembahasan tersebut. Menurut Burhanuddin, mekanisme penggajian di BI memiliki sistem tersendiri sehingga tidak dapat diubah begitu saja tanpa ada satu argumen yang logis. "Dengan perbincangan hanya satu bulan, bagaimana kita mau mengubah sistem. Saya kira, itu sangat berbahaya," jelasnya. Burhanuddin mencontohkan dipersoalkannya tunjangan prestasi yang harus berdasar penilaian. "Padahal, istilah tunjangan prestasi di Bank Indonesia sama dengan tunjangan fungsional di tempat lain karena masuk dalam rumusan sistem remunerasi itu sendiri," paparnya. Dia mengatakan, mengeluarkan hal itu dari sistem sama dengan mengubah sistem, aturan, dan performance Bank Indonesia. "Harus dihitungnya begini, bahwa turun kalau dihitung bersama inflasi, maka turunnya jauh lebih besar. Turunnya bisa mencapai lebih dari 50 persen," ungkapnya. Seperti diketahui, Komisi XI DPR memangkas usul BI soal gaji dan tunjangan gubernur BI Rp 223,76 juta per bulan, deputi gubernur senior Rp 187,25 juta per bulan, dan deputi gubernur Rp 169,86 juta. Jika dijumlah selama setahun, gaji dan tunjangan untuk gubernur Rp 2,69 miliar, deputi gubernur senior Rp 2,25 miliar, dan deputi gubernur Rp 2,04 miliar. Dari usul tersebut, Komisi XI DPR merekomendasikan gaji gubernur BI menjadi sekitar Rp 156,65 juta per bulan, kemudian deputi gubernur senior Rp 131 juta per bulan, serta deputi gubernur Rp 118 juta. Dengan demikian, take home pay atau total gaji yang diterima gubernur Bank Indonesia (BI) dalam satu tahun Rp 1,879 miliar. Gaji deputi senior gubernur BI Rp 1,574 miliar dan deputi gubernur BI Rp 1,425 miliar. Sementara itu, anggota Komisi XI DPR RI dari FPKS Rama Pratama mengemukakan bahwa sebenarnya penghematan anggaran operasional BI bisa dilakukan tanpa memotong gaji dewan gubernur. "Salah satunya adalah terkait kunjungan luar negeri, pemangkasan di sektor operasional tersebut juga bisa dilakukan," paparnya Meski demikian, Rama mengakui bahwa forum penting tersebut menjadi tidak terarah dan ngelambyar. "Seharusnya, kita bisa membahas hal-hal yang lebih produktif, ini mungkin bisa menjadi catatan bagi pimpinan sidang," tegasnya. Selain itu, dalam rapat terdapat beberapa pembahasan penting menyangkut hubungan pengawasan antara DPR dan Bank Indonesia. Setelah rapat ditutup pun, sebenarnya ada dua perbedaan persepsi dalam tubuh anggota dewan. Persepsi pertama bahwa Komisi XI DPR RI telah menyetujui usul anggaran operasional BI untuk 2006. Artinya, apa pun keputusan yang nanti diambil dalam rapat dewan gubernur pada 13 Januari tentang gaji dewan gubernur tidak akan banyak berubah. Kemudian, persepsi kedua yang juga banyak berkembang adalah sikap DPR yang menyetujui dengan catatan. Sikap dengan catatan itu berisi rekomendasi besaran gaji dewan gubernur yang telah dipangkas 31,6 persen dari yang diusulkan. Dengan demikian, bila rapat dewan gubernur 13 Januari mendatang menghasilkan keputusan besaran gaji yang tidak mencerminkan rekomendasi DPR, Komisi XI akan membahas lagi. (iw) ----- Original Message ----- From: Sandy Dwiyono To: [email protected] ; [email protected] Sent: Sunday, January 11, 2009 9:04 AM Subject: [nasional-list] Dihadiri Din Syamsuddin, Tabligh Akbar FUI Kumpulkan Rp 161 Juta http://www.detiknews.com/read/2009/01/11/130514/1066349/10/dihadiri-din-syamsuddin-tabligh-akbar-fui-kumpulkan-rp-161-juta Solidaritas untuk Palestina Dihadiri Din Syamsuddin, Tabligh Akbar FUI Kumpulkan Rp 161 Juta Muhammad Nur Abdurrahman - detikNews Foto: M Nurrabdurrahman/detikcom Makassar - Ribuan jamaah muslim memadati tabligh akbar "Untukmu Palestinaku" yang digelar Forum Umat Islam (FUI) Sulawesi Selatan, di Masjid Raya Makassar (11/1). Selain mengutuk serangan Israel yang mengakibatkan lebih dari 800 warga Palestina, dalam tabligh akbar ini panitia juga membuka bursa lelang barang sumbangan jamaah yang hasilnya akan dikirim langsung ke Palestina. Dalam aksi penggalangan dana tersebut panitia berhasil mengumpulkan dana lebih dari Rp 161 juta. Menurut salah satu koordinator aksi FUI Sulsel, Ustadz Rahmat Abdurrahman, tidak ada jalan lain bagi umat Islam selain melakukan jihad fisabilillah. "Menyumbangkan harta benda kepada warga Palestina adalah salah satu bentuk jihad fisabilillah." tutur Ustadz Rahmat. Tabligh Akbar ini juga sempat menghadirkan Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, selama kurang dari setengah jam. Dalam pidatonya, Din berharap pada Barack Obama agar mengambil sikap dan peduli pada penderitaan rakyat Palestina yang diserang Israel. "Seharusnya PBB memberi sanksi pada Israel sebagai penjahat perang," ungkap Din yang disahuti takbir dari jamaah. Ustadz Rahmat juga membacakan beberapa poin pernyataan sikap FUI Sulsel, yakni meminta pemimpin-pemimpin negara Islam agar mengirim pasukan militer untuk membebaskan penderitaan rakyat Palestina. FUI Sulsel juga berharap Dewan HAM PBB di Den Haag agar menuntut Israel sebagai penjahat kemanusiaan. Tabligh akbar ini juga berhasil mendeklarasikan Komite Umat (Komat) untuk Palestina. Para deklarator dari perwakilan ormas Islam di Sulsel berharap KOMAT Palestina bisa menyalurkan bantuan ke Palestina secara cepat, tepat dan profesional sesuai syariah. (mna/iy) [Non-text portions of this message have been removed]
