http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2009020823281229
Senin, 9 Februari 2009
OPINI
Pers Nasional dan Nasionalisme Pers
Launa
Program Officer ALNI Indonesia; Peneliti pada Komunitas Pemberdayaan
Masyarakat Jakarta (KPMJ)
Bagaimana kita mendudukan sejarah pers nasional dalam konteks
nasionalisme Indonesia? Benarkah pers nasional mengontribusi penting dalam
pembentukan ideologi nasionalisme Indonesia? Amir Effendi Siregar (Pers
Mahasiswa: Patah Tumbuh Hilang Berganti, 1983) dan Francois Raillon (Ideologi
Mahasiswa Indonesia, 1992), dua pakar yang mengulas sejarah pertumbuhan pers
mahasiswa Indonesia menunjukkan pencarian identitas nasionalisme tumbuh seiring
dengan kehadiran pers nasional yang dikelola para mahasiswa dan tokoh-tokoh
pergerakan, jauh sebelum Indonesia merdeka.
Tesis bahwa rancang bangun nasionalisme Indonesia dididikan dari tradisi
olah pikir yang cerdas dan bermutu bisa dilihat dari fakta sejarah bahwa
seluruh tokoh kunci pergerakan yang berperan penting dalam pembentukan
nasionalisme Indonesia juga adalah tokoh-tokoh pers ternama. Dimulai dengan Mas
Tirto Adhi Suryo, perintis pers nasional dan pemimpin redaksi Medan Prijaji,
yang terbit pertama kali di Bandung pada 1907.
Berikutnya, H.O.S. Tjokroaminoto yang dikenal sebagai "guru pergerakan"
adalah pemimpin redaksi Oetoesan Hindia dan Sinar Djawa yang banyak mengulas
ide-ide dasar nasionalisme Indonesia. "Tiga Serangkai" (Douwes Dekker, Ki Hajar
Dewantara, dan Dr. Tjipto Mangunkusumo) juga menukangi De Express, koran yang
dikenal kritis terhadap kejahatan sistem kolonial.
Sebelum berkonsentrasi ke dunia pendidikan (Taman Siswa), Ki Hadjar juga
dikenal sebagai pemimpin redaksi Persatoean Hindia dan majalah Pemimpin. Dalam
usia 18 tahun, Semaun sudah memimpin Sinar Djawa (kemudian berubah menjadi
Sinar Hindia). Sementara itu, S.M. Kartosuwiryo adalah reporter dan redaktur
iklan di harian Fadjar Asia.
Selanjutnya, Ir. Soekarno adalah kolumnis sekaligus pemimpin redaksi
Persatoean Indonesia dan Fikiran Ra'jat. Semasa studi di negeri Belanda,
Mohammad Hatta adalah pemimpin redaksi majalah Indonesia Merdeka; media yang
menjadi corong perjuangan Perhimpunan Indonesia (PI), organ mahasiswa Indonesia
di negeri Belanda. Sepulang dari Belanda, Hatta (dibantu Sutan Sjahrir)
mendirikan sekaligus menakhodai harian Daulat Ra'jat. Sementara itu, Amir
Sjarifuddin adalah pemimpin redaksi Banteng, penerbitan yang dikelola Partindo.
Pers (bersama institusi pendidikan dan partai politik) praktis menjadi
arena perjuangan baru pemimpin Indonesia abad ke-20. Sebelumnya, skema
perjuangan lebih didominasi perang dan adu pasukan di medan laga. Perjuangan
abad ke-20 memasuki pergeseran signifikan yang oleh hadirnya sebuah etos baru:
Merakit visi nasionalisme sekaligus menggugah patriotisme rakyat melalui jalan
pers. Jalan nasionalisme Indonesia melalui pers menjadi semacam pembeda dengan
jalan nasionalisme India yang ditempuh melalui pola hierarki kasta; jalan
nasionalisme Rusia melalui metode konflik kelas; atau jalan nasionalisme
Inggris yang hadir dari gilda dan pasar milik kaum borjuis.
Keinginan para tokoh pergerakan Indonesia menggunakan jalan pers sebagai
penebar benih-benih kesadaran dan pencerdasan rakyat tak bisa dilepaskan dari
ikhtiar serius mereka untuk membangun demokrasi, keadilan sosial, dan
penghargaan terhadap HAM. Periode itu seperti hendak menunjukkan sebelum kita
sebagai bangsa sanggup merebut kemerdekaan dan mengelola kedaulatan politik,
rakyat harus dididik untuk menghargai kemerdekaan berfikir dan menyampaikan
pendapat sebagai bagian penting dari penghormataan atas hak-hak individual
mereka sebagai warga negara.
Di sini, jalan pers yang dipilih para tokoh pergerakan menjadi peneguh
tradisi demokrasi rakyat (civil liberties) dalam sebuah peradaban politik
kolonial.
Jalan pers sesungguhnya adalah pilihan rasional (rational choice) tentang
bagaimana sebuah kebudayaan politik dan tradisi demokrasi dibangun di negeri
ini. Jalan pers adalah sebuah pentas aktivitas demokrasi paling elegan saat
prinsip-prinsip dasar demokrasi (kebebasan, keadilan, persaudaraan, dan
kemanusiaan) hadir bersamaan dengan proses pembentukan watak bangsa (nation and
character building).
Lalu, bagaimana dengan wajah pers nasional kita kini? Mengutip Agus
Sudibyo (2008), jika pada masa Orde Baru, wajah pers dalam perspektif
ekonomi-politik media, lebih terlihat sebagai perpanjangan tangan negara (state
centrism), pasca-1998 institusi pers lebih terlihat dalam coraknya yang market
centrism. Konsep market centrism berangkat dari asumsi bahwa era regulasi
negara telah berakhir seiring tampilnya era regulasi pasar.
Dalam perspektif ini, negara tak lagi menjadi faktor determinan dalam
kehidupan media, tapi hukum pasarlah yang menjadi penentu karakter ruang publik
media di Indonesia. Dengan kata lain, wajah pers dalam konteks dinamika
ekonomi-politik media era reformasi lebih tepat disebut berwatak kolaboratif:
Berciri market regulation sekaligus state regulation.
Problemnya, berbagai tren dan kasus menunjukkan era "kebebasan pers"
(free press) dalam sebuah konstruksi "pers industrial" (free market) ternyata
tak mampu memfasilitasi berbagai aspirasi publik untuk berperan efektif dalam
sebuah ruang media yang demokratis; di luar tarik-menarik kepentingan negara
dan pasar.
Dalam sebuah struktur ekonomi-politik otoriter, industri media sepenuhnya
berada di bawah kendali negara. Negara akan berperan sentral dalam
mendefinisikan apa yang menjadi "kepentingan publik", "masalah sosial",
"tantangan nasional", "tuntutan pembangunan", dan jargon-jargon sejenis.
Sementara itu, dalam sebuah struktur pasar yang liberal, pasarlah yang
menjadi institusi dominan dalam mendefinisikan harapan dan aspirasi publik.
Dengan kata lain, wacana atau isu publik (public concern) dalam struktur
ekonomi-politik bercorak kuasi otoriter akan sepenuhnya dikendalikan daya-daya
kekuatan negara dan pasar.
Faktual, di era pers berwatak industrial kini, kita tak lagi bisa
menemukan watak nasionalisme dalam wajah pers nasional. Mayoritas pers dan
industri media penyiaran saat ini nyata telah terkontaminasi watak banal negara
dan tabiat predatorik pasar. Pers, kini menghadapi kesulitan serius untuk
bertahan dalam sebuah ruang idealisme di antara kepungan negara dan pasar.
Peran pers, sebagai pilar demokrasi keempat, makin samar. Pers industrial
tampaknya lebih enjoy hadir dalam wajahnya yang dilematis, dangkal, artifisial,
sloganistis, dan demagog.
[Non-text portions of this message have been removed]
