http://www.radartarakan.com/berita/index.asp?Berita=HIBURAN&id=149485
Selasa, 17 Februari 2009 Tagih Janji, Korban Lumpur Datangi Surabaya SURABAYA - Korban lumpur Lapindo kembali melakukan aksi di Surabaya. Kali ini sasarannya kantor Gubernur Jl Pahlawan Surabaya. Mereka menagih janji Gubernur Soekarwo dalam menyelesaikan permasalahan sosial akibat lumpur. Warga tersebut merupakan gabungan dari beberapa kelompok. Di antaranya pengungsi pasar Porong. Sumitro Cs, gerakan bersama pendukung Perpres (Gebppres), dan kelompok resettlement. Semua tergabung menjadi satu dengan nama koalisi korban lumpur Lapindo. Massa yang berjumlah sekitar 3.000 orang itu berangkat dari dua titik. Yakni Pasar Porong Baru (PPB), Sidoarjo dan perumahan Kahuripan Nirwana Village (KNV), Sidoarjo. Mereka sudah berkumpul sejak pukul 07.00 pagi. Setelah berkumpul, massa berjalan dan menyatukan diri di Pendapa Delta Wibawa. Di sana, massa menemui Bupati Sidoarjo Win Hendrarso untuk meminta dukungan. Oleh Win, warga diminta tetap tertib dalam menyampaikan aspirasai. "Jangan mengganggu kepentingan umum," jelas dia. Sambutan Win ditutup dengan penandatanganan spanduk yang dibawa warga. Dan selanjutnya spanduk tersebut dipasang di depan truk pengunjuk rassa. "Ini bukti dukungan dari pemerintah kabupaten dalam aksi kami," ucap salah seorang warga. Massa yang sebagian besar menggunakan sepeda motor berangkat pukul 09.15. Secara beriringan warga berjalan dalam pengawalan sehingga menyebabkan antrian sekitar 500 meter. Kabagops. Polres Sidoarjo Kompol Tri Suhartanto menyiagakan 875 personel untuk pengamanan aksi tersebut. Mereka terdiri dari pasukan dalmas inti, dalmas gabungan, dalmas rayon, unit tangkal, polwan, dan satuan pengamanan tertutup. "Kami siagakan sejak aksi dimulai sampai selesai," katanya. Dengan kecepatan sekitar 40 meter per jam, massa berjalan melalui Jl raya Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo. Jalur tersebut merupakan akses Sidoarjo-Surabaya. Bisa dipastikan, akibat aksi tersebut jalan padat merayap. Sekitar satu jam mereka melakukan perjalanan. Sekitar pukul 10.25, massa tiba di kantor Gubernur Jl Pahlawan, Surabaya. Ribuan massa pun langsung turun ke jalan. Aparat yang disiagakan langsung berjaga-jaga di lokasi unjuk rasa. Setelah melakukan negosiasi, sekitar 30 warga akhirnya dipersilahkan masuk bertemu Gubernur Soekarwo. Di hadapan Soekawo, warga menyampaikan permasalahan yang dialami warga akibat lumpur. Mulai pembayaran uang muka 20 persen tahap kedua yang belum tuntas hingga pelunasan 80 persen dengan resettlement. Kompleksnya masalah tersebut menjadi tuntutan warga kepada pemerintah. "Mohon segera diselesaikan, entah dananya dari mana. Mungkin bisa diambil dari dana talangan," ujar Sumitro. Dia juga mengatakan, bahwa penderitaan masyarakat saat ini sudah kelewat batas. Warga sudah bosan dengan janji yang diberikan PT Minarak. "Untuk itu, kami ingin langkah nyata dari Gubernur untuk warga Sidoarjo," katanya. Seperti pernah diberitakan wacana dana talangan muncul akhir-akhir ini. Penyebabnya, penyelesaian yang dilakukan PT Minarak kepada warga sempurna. Dalih yang digunakan, PT Minarak sedang terkena krisis global. Merasa khawatir, warga menginginkan penyelesaian ditalangi pemerintah. Yaitu diambilkan melalu APBN 2009. Aspirasi tersebut disambut baik Gubernur Jatim Soekarwo. Dia menyatakan siap mendukung perjuangan warga. Namun, mengusahakan dana talangan bukanlah wewenang dia. "Ini akan kami sampaikan di tingkatan pusat," janji dia. Meski sedikit kecewa, ahirnya warga menerima. Mereka kembali ke Sidoarjo dan kemudian membubarkan diri. Minarak Siap Diaudit Secara terpisah, Vice President PT Minarak Lapindo Jaya Andi Darussalam Tabusalla menanggapi pernyataan Gubernur Soekarwo. Yaitu, terkait permintaan terhadap PT Minarak untuk melakukan audit. Menurut Andi, audit internal selalu dilakukan PT Minarak. "Jadi tanpa disuruh, sudah kami lakukan," katanya. Dari audit tersebut diketahui kemampuan perusahaan. "Tapi tidak untuk dipublikasikan," imbuh dia. Andi juga mengatakan, pihaknya telah berkonsultasi dengan tim audit independen. Jika terpaksa diminta, maka hasil audit bisa ditampilkan. Sehingga masyarakat benar-benar tahu kondisi PT Minarak yang sebenarnya. "Bahwa kami benar-benar sedang jatuh," ucapnya. Meski begitu, lanjut Andi, pihaknya tetap melakukan pembayaran sebisa mungkin. Dia memahami bahwa kesabaran warga sudah habis. Tetapi, warga diminta paham posisi PT Minarak yang terus komitmen. "Meski tertatih-tatih, pembayaran terus kami lakukan seadanya dan dengan mengangsur," tegas dia. Terkait dana talangan, Andi menyatakan pihaknya tidak pernah menginginkan hal itu. Sebab, PT Minarak masih sanggup dan tetap berkomitmen untuk menyelesaikan masalah sosial akibat lumpu. (riq/ris/jpnn [Non-text portions of this message have been removed]
