http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2009021905474279
Kamis, 19 Februari 2009
Profesionalisme TNI Pasca-'ABS'
Zaenal A. Budiyono
Analis politik di kantor Staf Khusus Presiden
Postur Tentara Nasional Indonesia (TNI) profesional ke depan menjadi
kebutuhan mendesak bangsa ini di tengah makin kompleksnya tantangan yang
dihadapi. TNI adalah alat pertahanan terdepan dalam mengawal keutuhan bangsa.
"Politik" TNI adalah politik negara, bukan yang lain. Fakta tersebut paralel
dengan iklim keterbukaan dan demokrasi kita yang terus tumbuh dan berkembang.
Walau begitu, hambatan bukannya tidak ada. Liberalisasi politik yang kini
berjalan membawa konsekuensi "politisasi" TNI oleh kekuatan politik tertentu.
Alarm bahaya ini disadari sepenuhnya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) berdasar pada pengalaman kita di masa lalu.
Ironisnya, hambatan menuju profesionalisme TNI terkadang justru berasal
dari politisi sipil. Mereka kerap mencoba-coba menarik TNI. Lihat saja
bagaimana Pemilu 2004, ketika panglima TNI waktu itu, Endriartono Sutarto,
digoda beberapa kelompok untuk menjadi calon wakil presiden. Para penggoda itu
adalah politisi sipil.
Kasus Afrika
Idealnya, para politisi juga harus membiasakan diri "bertarung" di kancah
politik praktis tanpa "backing". Selama ini istilah backing di panggung politik
nasional begitu terasa, tapi tidak dapat diraba.
Artinya, kita tahu politisi sipil pun masih belum independen. Mungkin hal
ini sederhana, tapi jika tidak disikapi secara serius akan mengundang bahaya di
kemudian hari. Ada baiknya kita mengukur profesionalisme TNI yang tengah
berjalan dengan kasus-kasus serupa di negara lain khususnya tren politik di
negara berkembang.
Pengalaman Afrika dalam relasional sipil-militer mengalami banyak ujian
dan hambatan. Seringnya rezim militer naik panggung politik tidak lepas dari
faktor lain dalam politik di negara yang bersangkutan sehingga faktor tersebut
memicu militer kembali lagi ke politik praktis. Setidaknya, delapan faktor
berlaku di Afrika yang membuat militer terjun ke politik.
Pertama, delegitimasi partai politik. Partai-partai di Afrika kurang
mampu menunjukkan sisi positifnya pascakemerdekaan, lebih sering memaksa
terhadap masyarakat. Selain itu, banyak ditemui partai tunggal yang membuat
saluran aspirasi masyarakat tersumbat.
Kedua, perpecahan politisi sipil akibat perebutan kekuasaan yang
berlangsung tanpa koridor yang jelas membuat kekuatan sipil terpecah. Momen itu
sering dimanfaatkan militer untuk kembali.
Ketiga, terbatasnya intervensi pihak luar. Biasanya, negara-negara di
Afrika yang merdeka tetap menjalin kerja sama militer dengan negara penjajah.
Potensi perebutan kekuasaan dengan cara kudeta dapat diredam negara ketiga.
Namun, begitu akses pihak luar mengecil, berbagai kelompok militer di negara
tersebut akan melakukan kudeta.
Keempat, bola salju kudeta. Jika kudeta di satu negara oleh militer
berhasil, negara tetangga di Afrika akan mencoba melakukan hal serupa. Begitu
seterusnya sehingga episode kudeta oleh militer Afrika begitu tinggi
intensitasnya.
Kelima, keadaan sosial yang tidak stabil. Dalam iklim ini, militer di
Afrika mengobarkan kembali ikatan-ikatan primordial antarsuku. Kasus di Rwanda,
pertikaian antara suku Hutu dan Tutsi yang memakan korban jutaan jiwa dalam
tempo singkat adalah potret iklim sosial yang tidak stabil dimaksud.
Keenam, korupsi yang merajalela. Korupsi yang dilakukan pemerintah sipil
sering menjadi alasan militer di Afrika untuk merebut kekuasaan.
Ketujuh, kemacetan ekonomi. Banyak negara Afrika yang terjepit dalam
kemiskinan dan keterpurukan ekonomi. Itu membuat banyak pihak frustrasi.
Kedelapan, kesadaran militer akan kekuatannya. Subordinasi militer
terhadap sipil kurang berhasil di Afrika. Akibatnya, begitu mereka menyadari
kekuatannya, godaan untuk terjun ke politik tak dapat dihindari.
Politik Purnawirawan
Tantangan profesionalisme TNI juga datang dari dalam. Banyak purnawirawan
TNI bersaing menjadi capres di Pemilu 2009, di antaranya Slamet Subiyanto,
Sutiyoso, Wiranto, dan Prabowo Subiyanto, selain SBY sendiri.
Sudah menjadi rahasia umum, hubungan senior dan junior di tubuh TNI
sangat solid. Dalam banyak hal, pada senior (walaupun sudah purnawirawan) masih
memiliki hubungan baik dengan juniornya yang kini tengah menjabat atau memegang
tugas tertentu. Publik mengkhawatirkan loyalitas tersebut digunakan untuk
tujuan politik kelompok tertentu yang berpotensi menimbulkan gesekan.
Kekhawatiran tersebut bukan omong kosong. Presiden Yudhoyono mengalami
satu kondisi ketika ia berada pada posisi yang sulit dalam komunikasi politik
dengan para seniornya di TNI. Beberapa momen menyingkap tabir hubungan yang
kurang mesra antara SBY dan beberapa tokoh purnawirawan, seperti munculnya isu
dewan revolusi dan cabut mandat beberapa tahun lalu.
Melihat gejala yang makin tidak sehat ini, SBY dalam forum Pepabri,
Oktober 2007, mengungkapkan (sentilan) tanggapannya atas manuver sejumlah
seniornya di TNI. Ia mengatakan junior sudah seharusnya menghormati senior.
Namun sebaliknya, senior juga harus menghargai junior yang tengah mengemban
amanat.
Pernyataan tersebut merupakan indikasi agar TNI lebih mengedepankan
soliditas institusi dan tidak terjebak pada politik praktis. Tentu di sini
harus kita garis bawahi bahwa politik praktis bagi purnawirawan tidak melanggar
konstitusi. Yang dikhawatirkan adalah pengaruh konflik politik terhadap
institusi TNI.
Lebih jauh netralitas TNI merupakan kemutlakan dalam rangka mewujudkan
profesionalisme dan mengawal demokrasi. Pascatumbangnya Orde Baru, dengan
perjuangan berat bangsa ini terbukti mampu mengawal konsolidasi demokrasi.
Keberhasilan Indonesia sekaligus membuka mata dunia bahwa komunitas dunia Islam
bisa melepaskan diri dari autokrasi menuju terciptanya civil society.
Atas keberhasilan Indonesia membangun demokrasi, lembaga independen
International Association of Political Consultant (IAPC) memberikan medali
demokrasi untuk rakyat Indonesia. Juga ada Freedom House yang pada 2005
mengeluarkan laporan bahwa Indonesia sebagai negara muslim terbesar yang patut
dijadikan model bagi negara-negara muslim lain. Freedom House memasukkan
Indonesia ke kategori negeri bebas (free), sejajar dengan negara-negara maju di
dunia Barat.
[Non-text portions of this message have been removed]
