Salam,
Saya melihat tayangannya di TV One, dan sungguh jijik. Bahkan
geram. Terutama pada Effendi Simbolon dan Sonny Keraf. Meski berdasi
dan necis tapi mulutnya seperti preman pasar. Sok menempatkan diri
sebagai wakil rakyat, gila hormat, tapi perangainya tidak intelek,
seperti sedang bicara kepada calo pasar, bukan para profesional.
Apalagi jajaran direksi BUMN.
Bahkan dengan melihat sekilas saja, rapat kerja Komisi VII dengan
Pertamina itu lebih nampak sebagai pengadilan. Dan terlihat nyata,
karena tak ada kepentingan pribadi maupun kepentingan partai yang
terakomodir, anggota Komisi VII nampak semena-mena. Dzalim. Sok
kritis. Coba saja ada kepentingan yang tertampung di sana, mereka akan
jinak dan memberikan "kritik konstruktif".
Saya memahami rasa terlecehkan Karen Agustiawan dan Tim
Pertamina. Apa ukuran "belum cukup umur" bagi seorang direksi BUMN?
Apakah parameternya? Jika berat dan besarnya resiko yang harus
ditanggung, apakah Barack Obama "sudah cukup umur" untuk menjadi
presiden dan memimpin negara sebesar AS?
Sekali lagi, benar kata Gus Dur, anggota DPR-RI memang kumpulan
siswa taman kanak-kanak. Harus ada orang seperti Karen Agustiawan yang
berani melabrak. Anggota DPR-RI harus belajar sopan santun. Jangan
cuma sok sensitif "merasa dilecehkan", "tidak dihargai", padahal
mereka sendiri tidak menghargai tamu, lawan bicara, partner rapat kerja.
Rapat kerja adalah forum untuk meminta penjelasan, memaparkan
duduk perkara suatu masalah, dengan pihak yang kompeten. Bukan
pengadilan, apalagi intimidasi.
Saya yakin Karen Agustiawan terpukul bukan hanya karena disebut
"satpam" dan "belum cukup umur". Karen salah mengira, karena semula
akan dia siap bicara dengan orang intelek, orang sekolahan, ternyata
yang dihadapi orang-orang didikan preman pasar.
Sebagai rakyat saya malu. Sekali lagi, anggota DPR-RI memang layak
disebut siswa taman kanak-kanak.
Dimas.
--- In [email protected], Abdul Rohim <peduli_kla...@...> wrote:
> Kecewa Dibandingkan Satpam di Komisi VII, Dirut Pertamina Berkaca-kaca
>
> JAKARTA - Untuk yang kedua, rapat dengar pendapat (RDP) manajemen PT
Pertamina (Persero) dengan Komisi VII DPR tidak berjalan mulus. Bila
sebelumnya RDP diakhiri lebih awal karena Dirut Pertamina harus
mendampingi presiden, kemarin rapat ditutup di tengah jalan karena
Komisi VII DPR merasa tersinggung.
>
> Pemicunya adalah surat yang dikirimkan Corporate Secretary Pertamina
Toharso. Dalam surat tersebut, manajemen BUMN migas itu merasa kecewa
atas tindakan anggota komisi VII saat RDP dengan Pertamina pada
Selasa, 10 Februari lalu. Wakil rakyat yang membidangi bidang energi
itu pun langsung marah karena menganggap Pertamina mengintervensi.
>
> Sebenarnya, rapat yang dimulai pukul 14.00 kemarin berlangsung cukup
lancar.. Setelah memaparkan jawaban atas pertanyaan anggota Komisi VII
DPR pada RDP 10 Februari lalu tentang kinerja sektor hulu dan
perkembangan blok Natuna, Dirut Pertamina Karen Agustiawan menyerahkan
jawaban selanjutnya kepada Direktur Pemasaran dan Niaga Achmad Faisal.
>
> ''Untuk pertanyaan tentang direktorat pengolahan akan disampaikan
oleh Pak Faisal karena Bu Rukmi (direktur Pengolahan Rukmi
Hadihartini) tidak bisa hadir,'' ujarnya.
>
> Namun, Wakil Ketua Komisi VII DPR Sonny Keraf tiba-tiba memotong
pembicaraan. Dari meja pimpinan, anggota Fraksi PDIP itu meminta
klarifikasi atas surat yang dikirimkan Pertamina tersebut. ''Kami
menerima surat dari Pertamina tertanggal 13 Februari 2009 perihal RDP
dengan komisi VII,'' katanya.
>
> Sonny kemudian membacakan surat yang ditandatangani Toharso dan
ditembuskan kepada ketua DPR RI, menteri BUMN, komisaris Pertamina,
dan Dirut Pertamina tersebut. Ada lima poin yang tertulis dalam surat
itu. Tapi intinya, Pertamina mempersoalkan pertanyaan anggota Komisi
VII DPR yang jauh menyimpang dari pokok bahasan rapat.
>
> Seperti petanyaan tentang proses penunjukan Dirut dan Wadirut,
bahkan mempertanyakan kelayakan dan kemampuan mereka. Akibatnya,
Pertamina kecewa melihat jalannya rapat yang tidak sesuai dengan tata
tertib yang berlaku di DPR dan menyimpang dari pokok bahasan.
>
> Setelah membacakan surat tersebut, Sonny segera meminta klarifikasi.
''Sebelum rapat dilanjutkan, saya minta klarifikasi. Terus terang,
saya tersinggung karena saya yang memimpin rapat,'' ujarnya. Toharso
yang menandatangani surat tersebut segera memberikan jawaban. ''Kami
hanya belajar dari tata tertib DPR, karena memang tidak seusai dengan
tatib pasal 110 dan 111,'' katanya.
>
> Anggota Komisi VII DPR Alvin Lie segera menimpali. ''Sekretaris
kabinet, sekretaris negara, bahkan presiden tidak pernah membatasi apa
yang dipertanyakan DPR. Surat itu atas inisiatif pribadi atau saran
Dirut?'' tanyanya. Karen yang baru dua belas hari duduk di kursi Dirut
itu mengatakan, inisiatif pengiriman surat merupakan saran dari
corporate secretary dan corporate legal Pertamina. Karen juga
mengakui, surat tersebut sudah sepengetahuan dirinya.
>
> Mendengar hal itu, Sonny menyatakan kekecewaan Komisi VII DPR atas
tindakan manajemen baru Pertamina. ''Saya orang pertama yang sangat
kecewa. Jadi, rapat ini ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan,
sampai Pertamina bisa kooperatif,'' ujarnya.
>
> Rapat pun bubar. Karen buru-buru meninggalkan ruangan komisi VII.
Saat dicegat wartawan, Karen hanya berujar singkat. ''Kami akan jawab
semua pertanyaan, bukan penghinaan. Masak direksi disamakan dengan
satpam, itu kan sudah keterlaluan,'' ujarnya dengan wajah memerah dan
mata sembab berkaca-kaca.
>
> Minta Ganti Direksi
>
> Pada RDP 10 Februari lalu, suasana rapat jauh lebih panas. Saat itu,
untuk kali pertama Karen, yang baru diangkat sebagai Dirut Pertamina
pada 5 Februari, menghadapi Komisi VII. Dalam rapat tersebut Jawa Pos
mencatat, sedikitnya ada 68 pertanyaan yang dilontarkan anggota dewan.
>
> Di awal rapat, Karen memaparkan secara singkat perkembangan kinerja
Pertamina pada 2007 dan 2008. Paparan tersebut kemudian dinilai
terlalu standar oleh beberapa anggota dewan.
>
> Anggota Komisi VII dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon mengatakan,
Karen sebagai Dirut baru tidak memaparkan secara spesifik
langkah-langkah strategis yang dijalankan Pertamina untuk mengejar
cita-cita menjadi world class company. ''Kalau cuma memaparkan bahan
seperti itu, satpam juga bisa,'' ujarnya.
>
> Toharso menegaskan, surat yang dikirimkan itu bukan bentuk
intervensi kepada DPR. ''Ini bukan intervensi. Kalau dianggap seperti
itu, kami akan klarifikasi. Mana berani kami intervensi DPR. Cuma ini
hal yang baru, hanya inisiatif corporate secretary,'' katanya.
>
> Namun, Komisi VII yang telanjur tersinggung mengancam akan
menindaklanjuti tindakan Pertamina tersebut. ''Sanksinya, kalau kami
merasa Pertamina tidak bisa kooperatif karena tidak mau diawasi, kami
akan minta presiden mengganti direksi yang baru,'' ujarnya.
>
> Sebagai tindak lanjut, tambah Sonny, Komisi VII segera mengundang
Menteri BUMN Sofyan Djalil, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, dan
dewan komisaris Pertamina. ''Surat Pertamina itu telah melecehkan
DPR,'' katanya.
>
> Dimintai tanggapannya, Sofyan Djalil mengaku belum menerima surat
tersebut. ''Mungkin sudah di kantor, tapi saya belum menerima,''
ujarnya. Sepanjang pekan lalu Sofyan memang melakukan kunjungan ke
Timur Tengah.
>
> Soal langkah DPR yang meminta pemerintah mengevaluasi direksi baru
Pertamina, Sofyan mengatakan, pihaknya tidak akan bertindak sejauh
itu. ''Enggaklah, (kalau hanya karena) cuma surat itu. Minta maaf saja
nanti. Substansinya mungkin oke, tapi mungkin cara menulisnya saja,''
katanya.
>
> Menurut dia, hal tersebut bisa menjadi pelajaran berharga bagi
direksi baru Pertamina. ''Mungkin Karen baru, jadi mereka belum tahu
hubungan dengan Komisi VII. Ini istilah manajemennya pembelajaran.
Kurva pembelajarannya masih pendek. Mudah-mudahan makin lama makin
bagus,'' paparnya.
>
> Berdasar catatan Jawa Pos, semasa masih menjabat direktur hulu
Pertamina, Karen memang beberapa kali tampak kewalahan menghadapi
serbuan pertanyaan anggota dewan. Sebab, pertanyaan itu terkadang
melebar di luar aspek teknis.
>
> Sebenarnya, tak hanya Pertamina yang mendapat pertanyaan-pertanyaan
tajam dari Komisi VII. Direksi PLN hampir selalu mendapatkan perlakuan
serupa. Namun, selama ini Dirut PLN Fahmi Mochtar terlihat cukup
piawai meladeni pertanyaan-pertanyaan anggota dewan. Bahkan, setiap
setelah RDP, direksi PLN menyempatkan diri bercengkerama dengan
mereka. (owi/oki)
> Â
> http://jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=52809
>
> Â
> http://media-klaten.blogspot.com/
> Â
> Â
> Â
> salam
> Abdul Rohim
>
>
>
>
> [Non-text portions of this message have been removed]
>
