berita di bawah ini: praktik dari aparatnya pemerintah yg membela tuannya dan realitas kemiskinan indonesia.
memang menyedihkan, inilah hasil reformasi: ternyata makin termanipulasi oleh istilah " kemiskinan ilmiah", sedangkan saksi mata jutaan orang miskin terhadap kehidupannya diabaikan demi perintah dari atas. salam, hl http://progind.net/ kolektif info coup d'etat 65: kebenaran untuk keadilan http://herilatief.wordpress.com/ http://akarrumputliar.wordpress.com/ --- On Thu, 2/19/09, Marlo sitompul <[email protected]> wrote: From: Marlo sitompul <[email protected]> Subject: To: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] Cc: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] Date: Thursday, February 19, 2009, 6:52 PM PN Jakpus Tolak Gugatan Rakyat Miskin Terhadap Kriteria Miskin BPS Kamis, 19 Februari 2009 Kamis, 19 Februari 2009 | 11.30 Berdikari Online, Jakarta: Setelah melalui proses peradilan yang cukup panjang, akhirnya pengadilan negeri Jakarta Pusat mengeluarkan keputusan terhadap gugatan Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) mengenai kriteria miskin versi BPS. Dalam pembacaan putusannya, hakim yang memeriksa gugatan ini menilai bahwa versi kemiskinan BPS yang berisikan 14 kriteria sudah benar, karena BPS sudah menggunakan penelitian ilmiah. Pendapat BPS ini, juga mendapat dukungan sejumlah saksi ahli yang didatangkan dari Universitas. Selain itu, PN Jakpus juga menilai bahwa pemerintah sudah tepat dalam menentukan kriteria miskin. Sebaliknya, hakim menilai bahwa data-data yang diajukan oleh penggugat, yaitu rakyat miskin Indonesia, kurang ilmiah, karena tidak melalui survey lansung dan penelitian ilmiah. PN Jakpus juga menolak data kemiskinan versi Bank Dunia, karena menurutnya hanya diambil dan diolah dari BPS masing-masing negara. Keputusan PN Jakpus kontan mendapat protes rakyat miskin yang menghadiri persidangan. Sejumlah ibu-ibu meluapkan kekesalannya dengan meneriaki hakim dan penasehat hukum pemerintah/ BPS yang dianggap telah memanipulasi kemiskinan, dan hendak membunuh rakyat miskin pelan-pelan. Selain itu, ratusan massa SRMI juga menggelar aksi protes di depan PN Jakpus, sambil membawa keranda mayat sebagai symbol matinya rasa keadilan para penegak hukum terhadap rakyat miskin. Dalam orasinya, Marlo Sitompul menilai PN Jakpus tidak berdiri pada kepentingan rakyat miskin, malah terkesan sudah diperalat oleh pemerintahan SBY dan BPS. Selain itu, menurutnya, keputusan ini telah melukai rasa keadilan ratusan juta rakyat miskin Indonesia yang tidak mau diakui pemerintahan SBY sebagai orang miskin. Marlo juga menilai, keputusan pengadilan negeri Jakpus hanya dagelang politik, pasalnya, beberapa alasan yang disampaikan oleh pihak hakim tidak relevan dan sangat membela pemerintah. "keputusan PN Jakpus ini punya muatan politis. Pengadilan hendak menjaga reputasi politik SBY hingga pemilu 2009, dan manipulasi kemiskinan ini akan menjadi senjata kampanye SBY"; ungkap Marlo Sitompul. Pihak SRMI sendiri, melalui kuasa hukumnya yaitu Serikat Pengacara Rakyat (SPR), berencana akan melakukan banding atas putusan pengadilan negeri Jakpus. Selain itu, SRMI akan melakukan perlawanan politik dengan menggalang aksi-aksi massa bersama sektor rakyat yang lain, guna membongkar kebusukan pemerintah dan BPS ini. ULFA ILYAS dan RUDI HARTONO Tolak Caleg Pro-Neoliberalisme dan antek Imperialis, Rakyat Miskin Geruduk Kantor KPU Kamis, 19 Februari 2009 Kamis, 19 Februari 2009 | 13.30 Berdikari Online, Jakarta: Sebanyak 300-an massa rakyat miskin dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) menggelar aksi massa ke kantor KPU pusat, Jalan Iman Bonjol no. 29, Jakarta, siang tadi (19/02/09). Massa yang sebagian besar ibu-ibu ini, meminta KPU segera mencoret daftar caleg dan partai yang terindikasi sebagai pendukung kebijakan neoliberalisme dan antek imperialisme. Dalam aksinya, massa SRMI juga membawa keranda mayat yang ditutupi kain hijau, sebagai symbol atas penderitaan rakyat miskin atas caleg dan partai hasil pemilu 2004. Massa menggelar aksinya persis di depan pintu keluar KPU. Meski demikian, aksi ini mendapat pengawalan ketat oleh puluhan aparat kepolisian. Dengan antusias, para ibu-ibu menerikkan slogan-slogan anti neoliberalisme dan anti imperialisme. Beberapa aktifis menyampaikan orasinya secara bergantian. Aksi ini juga dihibur oleh nyanyian perjuangan dari aktitis Serikat Pengamen Merdeka (SPM), yang membawakan sejumlah lagu-lagu perjuangan. Marlo Sitompul, ketua umum SRMI, mengatakan, aksi ke kantor KPU bertujuan untuk meminta KPU agar segera mencoret atau mencabut sejumlah daftar nama caleg dan partai yang terindikasi sebagai pendukung neoliberalisme dan imperialisme. Menurutnya, dari puluhan ribu caleg yang ikut berkompetisi dalam pemilu 2009, terdapat sejumlah nama-nama yang sebenarnya terbukti aktif dalam menggolkan kebijakan neoliberal yang merugikan rakyat, seperti kenaikan harga BBM. Keterlibatan aktif rakyat dalam memberikan suaranya, tentu saja sangat menentukan nasibnya dalam lima tahun kedepan. "Rakyat harus berani melawan segala bentuk politik uang, dan kalau bisa melaporkannya, karena politik uang justru menjadi faktor kendaraan bagi elit pencari kekuasaan. Setelah mereka berkuasa, mereka akan berpikir bagaimana caranya mengembalikan dana yang sudah dikeluarkan pada saat kampanye, bahkan dalam jumlah yang lebih besar". Hal senada juga disampaikan "Bin-bin" Firman Tresnadi. Menurutnya, kebijakan neoliberal yang sedang berlansung di Indonesia dipelihara dan dilaksanakan melalui sejumlah kaki tanganya di dalam negeri, termasuk sejumlah caleg dan partai politik. Untuk mengetahui mana partai pro-neoliberal, menurut Bin-bin, tinggal merujuk pada sepak terjang dan track record mereka selama di parlemen. Dalam kurun waktu 2004- 2009, ada puluhan produk UU pro-neoliberal yang dihasilkan, diantaranya; UU penanaman modal, UU minerba, UU sumber daya air, dan UU BHP.. banyak diantara UU tersebut yang lansung didanai oleh lembaga-lembaga imperialis, seperti USAID dan Bank Dunia, kemudian dipergunakan oleh pemerintah sebagai dasar hukum untuk menjalakan reformasi neoliberal. Sedangkan Rudi Hartono, perwakilan Berdikari online, menilai bahwa pemilu punya arti penting bagi kehidupan rakyat Indonesia ke depan. Jadi, pemilu tidak sekadar mencontreng dan memberikan suara, namun punya makna politik yang menentukan masa depan bangsa Indonesia; apakah mempertahankan situasi sekarang ini, yang berarti kemiskinan, sembako tetap mahal, penggusuran paksa, pendidikan mahal, dan pelayanan kesehatan yang sulit; ataukah mendorong perubahan politik untuk melahirkan pemerintahan baru yang lebih berpihak dan anti-neoliberal. Menurut Rudi, karena suara rakyat punya makna politik dan menentukan, sehingga seyogianya benar-benar digunakan untuk mendukung caleg atau partai yang punya komitmen mensejahterakan rakyat. Rakyat harus berani menolak sogokan dan segala hal yang berbau politik uang. Sebaliknya, rakyat harus memulai mempertanyakan apa program caleg, bagaimana mewujudkannya, dan apa jaminannya supaya tidak dilanggar. "rakyat perlu terlibat aktif dalam mobilisasi-mobilisasi dan mendukung caleg aktifis kerakyatan"; ungkap Rudi Hartono. Selain berorasi, beberapa perwakilan massa aksi juga diterima berdialog oleh pimpinan KPU. Dalam proses dialog itu, pihak KPU mengaku tidak punya kewenangan untuk mencoret atau mencabut caleg atau partai pro-neoliberalisme dan antek imperialis, karena bukan kewenangan KPU. Akan tetapi, KPU menganjurkan kepada organisasi-organisasi sosial untuk mengkampanyekan isu-isu semacam itu di tengah-tengah rakyat. Ini tentu akan menjadi pendidikan politik yang kritis bagi para pemilih. Setelah menggelar aksi selama beberapa jam, massa SRMI akhirnya membubarkan diri secara tertib, dan kembali ke rumah masing-masing. ULFA ILYAS [Non-text portions of this message have been removed]
