Refleksi: Bagaimana kalau dibilang : "TNI adalah alat untuk menlindungi politik yang berlaku dan yang didiktekan"?
http://www.gatra.com/artikel.php?id=123287 Panglima: TNI Bukan Lembaga Politik Jakarta, 20 Pebruari 2009 06:40 Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso menegaskan, TNI bukan lembaga politik yang dapat digunakan untuk mendukung salah satu calon presiden dan calon wakil presiden (capres/cawapres), baik dari kalangan sipil maupun purnawirawan TNI, dalam pemilihan umum (pemilu) 2009. Hal tersebut diungkap Djoko, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Kamis (20/2). Asumsi publik bahwa loyalitas prajurit aktif terhadap mantan atasannya yang ikut bursa capres/cawapres dalam pemilihan presiden 2009, menurutnya, merupakan hal yang berlebihan. "Perlu dipahami, antara purnawirawan dan TNI tidak ada hubungan struktural dan organisatoris sehingga anggapan bahwa purnawirawan akan memanfaatkan TNI untuk kepentingan politiknya, sama sekali tidak beralasan," tuturnya. Djoko yakin, para purnawirawan TNI khususnya yang menjadi kandidat presiden dan wakil presiden, bisa memahami posisi prajurit dan institusi TNI yang harus netral dan tidak boleh berpolitik praktis. "Sehingga, hingar- bingar politik terkait Pemilu 2009, tidak akan menjadikan TNI terkotak-kotak karena TNI bukan lembaga politik, melainkan lembaga negara selaku alat pertahanan," Panglima TNI, menegaskan. Berbagai isu yang menyebutkan ada anggota TNI yang terlibat politik praktis, tidak membuat TNI terpecah- belah. TNI tetap solid. Isu yang berkembang saat ini, justru mempertinggi kewaspadaan TNI guna benar-benar menjaga netralitas tersebut, katanya. Mengenai dukungan purnawirawan terhadap netralitas TNI, Djoko menilai sebagai hal positif untuk memantapkan profesionalisme TNI. Institusi TNI, sudah melakukan berbagai upaya agar netralitas benar-benar dijalankan secara nyata. Terkait kedatangan beberapa purnawirawan ke Mabes TNI beberapa waktu lalu, Panglima TNI mengungkapkan, kedatangan mereka bertujuan memberikan masukan bagi peningkatan profesiolisme TNI. Tentang jaminan netralitas TNI akan berjalan sebagaimana mestinya, Panglima TNI menjelaskan, setiap prajurit sudah terikat dengan Saptamarga dan Sumpah Prajurit. Karena itu, tidak alasan bagi mereka untuk tidak patuh dan taat pada instruksi yang diberikan. Djoko menambahkan, instruksi dan sistem komando di lingkungan TNI disertai penerbitan buku saku Netralitas TNI, cukup memadai untuk membentengi prajurit TNI dari kegiatan politik praktis termasuk yang berkaitan dengan Pemilu 2009. Jaminan lainnya, adalah partisipasi masyarakat dan seluruh komponen bangsa Indonesia untuk ikut mengawasi pelaksanaan netralitas TNI. "Sebab netralitas TNI sejatinya merupakan kehendak rakyat yang diamanatkan melalui Undang-Undang TNI maupun Undang-Undang Pemilu, maka seluruh komponen bangsa dan masyarakat, memiliki kewajiban dan tanggung jawab guna mengimplementasikannya," ujarnya. [EL, Ant] -------------------------------------------------------------------------------- URL: http://www.gatra.com/versi_cetak.php?id=123287 [Non-text portions of this message have been removed]
