Ketika BUMN untung, para kapitalis meminta pemerintah memprivatisasi. Menjualnya ke swasta agar swasta bisa menikmati keuntungannya.
Ketika perusahaan swasta merugi, para kapitalis minta pemerintah mengucurkan dana ke mereka. Obama sampai mengucurkan US$800 milyar untuk mengatasi krisis ekonomi kepada berbagai perusahaan swasta termasuk Citigroup yang akan dinasionalisasi. Jadi kalau BUMN untung-> Jual ke swasta Jika perusahaan swasta rugi -> Nasionalisasi. Uang rakyat yang harusnya untuk rakyat akhirnya dijarah para kapitalis. Dari:"Syahrizal Musa" <[email protected]> PRIVATISASI: PENGUASA MENGKHIANATI RAKYAT Setelah secara ugal-ugalan gagal memprivatisasi (menjual) 44 BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pada tahun lalu akibat kriris keuangan global, Pemerintah kembali menggulirkan program privatisasi BUMN tahun ini. Jumlah BUMN yang diprivatisasi Kementerian Negara BUMN kali ini mencapai 20 BUMN. Sebagaimana privatisasi BUMN tahun lalu, tahun ini privatisasi dilakukan melalui dua cara, yaitu initial public offering (IPO) atau penjualan saham perdana di pasar modal dan strategic sales (penjualan strategis). Privatisasi Sejak Orde Baru Privatisasi (penjualan) BUMN di Indonesia telah dilakukan sejak rezim Orde Baru. Pemerintah menjual 35% saham PT Semen Gresik (1991), 35% saham PT Indosat (1994), 35% saham PT Tambang Timah (1995) dan 23% saham PT Telkom (1995), 25% saham BNI (1996) dan 35% saham PT Aneka Tambang (1997) (www.bumn-ri.com). Kebijakan privatisasi pada masa Orde Baru ini dilakukan untuk menutupi pembayaran hutang luar negeri (HLN) Indonesia yang jumlahnya terus membengkak. HLN Pemerintah yang berjumlah US$ 25,321 miliar pada tahun 1985 bertambah menjadi US$ 59,588 miliar pada tahun 1995. Sementara pemasukan dari hasil privatisasi BUMN tahun 1995-1997 hanya dapat menurunkan HLN Pemerintah menjadi US$ 53,865 miliar pada tahun 1997 (Hidayatullah, 2002). Sejak ekonomi Indonesia berada dalam pengawasan IMF, Indonesia ditekan untuk melakukan reformasi ekonomi —program penyesuaian struktural— yang didasarkan pada Kapitalisme-Neoliberal. Reformasi tersebut meliputi: (1) campur-tangan Pemerintah harus dihilangkan; (2) penyerahan perekonomian Indonesia kepada swasta (swastanisasi) seluas-luasnya; (3) liberalisasi seluruh kegiatan ekonomi dengan menghilangkan segala bentuk proteksi dan subsidi; (4) memperbesar dan memperlancar arus masuk modal asing dengan fasilitas yang lebih besar (Sritua Arief, 2001). Di bawah kontrol IMF, Indonesia dipaksa mengetatkan anggaran dengan pengurangan dan penghapusan subsidi, menaikkan harga barang-barang pokok dan pelayanan publik, meningkatkan penerimaan sektor pajak dan penjualan aset-aset negara dengan cara memprivatisasi BUMN. Pada tahun 1998 Pemerintah kembali menjual 14% saham PT Semen Gresik kepada perusahaan asing, Cemex; 9,62% saham PT Telkom; 51% saham PT Pelindo II kepada investor Hongkong; dan 49% saham PT Pelindo III kepada investor Australia. Tahun 2001 Pemerintah lagi-lagi menjual 9,2% saham Kimia Farma, 19,8% saham Indofarma, 30% saham Socufindo dan 11,9% saham PT Telkom. Kebohongan dan Ketidakmampuan Pemerintah Privatisasi hakikatnya adalah pemindahan kepemilikan aset-aset milik negara kepada swasta dan asing (Mansour, 2003). Namun Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN mengkaburkan makna privatisasi dengan menambahkan alasan, yaitu dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham masyarakat. Dalam program privatisasi tahun ini, Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil beralasan, "Privatisasi BUMN dilakukan tidak untuk menjual BUMN, melainkan untuk memberdayakan BUMN itu sendiri, sehingga akan menjadikan BUMN lebih transparan dan dinamis." (Kominfo Newsroom, 21/1/2008). Kenyataannya, privatisasi tidak seperti yang digambarkan Pemerintah, yakni bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham BUMN. Pasalnya, yang dimaksud masyarakat bukanlah masyarakat secara keseluruhan, tetapi tentu saja hanya ’kelompok masyarakat khusus’, yakni mereka yang punya uang (investor). Privatisasi tidak lain merupakan upaya pemerintah untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Hal ini terjadi karena Pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk mengelola negara. Tidak aneh, setiap tahun Pemerintah hanya bisa menjual aset/kekayaan negara dengan cara ugal-ugalan. Akibatnya, kekayaan negara—yang hakikatnya milik rakyat—terus menyusut, sedangkan hutang negara terus bertambah. Pada tahun 2007, Wapres Jusuf Kalla mengemukakan bahwa dari 135 BUMN yang dimiliki Pemerintah, jumlahnya akan diciutkan menjadi 69 di tahun 2009, dan 25 BUMN pada tahun 2015 (Antara, 19/2/2007). Artinya, sebagian besar BUMN itu bakal dijual ke pihak swata/asing. Intervensi Asing Kebijakan privatisasi di Indonesia telah diatur sedemikian rupa seperti yang tertuang dalam dokumen milik Bank Dunia yang berjudul, Legal Guidelines for Privatization Programs. Dalam dokumen ini terdapat panduan bagaimana Pemerintah melakukan kebijakan privatisasi dengan menghilangkan persoalan hukum. Pertama: memastikan tujuan-tujuan Pemerintah dan komitmennya terhadap privatisasi. Kedua: mengubah undang-undang atau peraturan yang menghalangi privatisasi. Ketiga; menciptakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam menerapkan kebijakan privatisasi. Keempat: menghindari kekosongan kewenangan kebijakan privatisasi yang dapat menyebabkan kebijakan privatisasi tidak dapat dijalankan. Dalam dokumen USAID Strategic Plan for Indonesia 2004-2008 disebutkan bahwa lembaga bantuan Amerika Serikat ini bersama Bank Dunia aktif dalam proyek privatisasi di Indonesia. Bank Pembangunan Asia (ADB) dalam News Release yang berjudul, Project Information: State-Owned Enterprise Governance and Privatization Program, tanggal 4 Desember 2001, memberikan pinjaman US$ 400 juta untuk program privatisasi BUMN di Indonesia. ADB menginginkan peningkatan partisipasi sektor swasta dalam BUMN yang mereka sebut bergerak di sektor komersial. Dampak krisis global mendorong Indonesia mencari pinjaman luar negeri langsung kepada lembaga keuangan dan dunia internasional untuk menutup defisit APBN. Langkah ini semakin memberikan peluang menguatnya campur tangan dan tekanan asing di Indonesia. Agenda Politik 2009 Privatisasi BUMN saat ini juga diduga kuat tidak bisa dilepaskan dari agenda politik 2009. Peneliti Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi Fakultas Hukum UGM Zainal Arifin Mochtar mengemukakan, partai politik menjadikan privatisasi sebagai sarana untuk mengeruk dana besar dari BUMN. Parpol melakukannya melalui kader-kader mereka yang duduk di birokrat (Media Indonesia, 9/8/2008). Direktur Eksekutif Charta Politica, Bima Arya Sugiarto memandang kursi pimpinan BUMN sangat dekat dengan parpol dan kekuasaan.. Tanpa peranan keduanya sangat sulit bagi seseorang menjadi pimpinan BUMN. Ini menjadikan BUMN sangat dipengaruhi kepentingan politik (Kompas, 20/2/2009). Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy menilai privatisasi BUMN di tengah pasar global yang sedang jatuh sangat tidak wajar. Ia juga menilai agenda privatisasi tahun ini sarat dengan kepentingan politis untuk Pemilu 2009 (Republika, 17/2/2009). Indonesia Corruption Wacth (ICW) dalam Corruption Outlook 2008 membeberkan, bahwa privatisasi BUMN menjelang Pemilu sangat terkait dengan penggalian dana parpol. Hal ini selaras dengan semakin tingginya temuan transaksi mencurigakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Berdasarkan laporan PPATK per 31 Januari 2009, transaksi keuangan yang mencurigakan hingga saat ini jumlahnya meningkat drastis menjadi 24.392 kasus dari sebelumnya 17.331 kasus pada pertengahan tahun lalu. Bukti bahwa privatisasi adalah untuk kepentingan pembiayaan Pemilu 2009 semakin kuat dengan tidak disetorkannya dana hasil privatisasi 2009 ke kas negara (APBN). Menurut Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Privatisasi dan Restrukturisasi, M. Yasin, dana hasil privatisasi 2009 tidak diserahkan untuk memperkuat APBN melainkan untuk kepentingan restrukturisasi BUMN (Republika, 30/12/2008). Hal ini memberikan peluang besar bagi parpol, khususnya yang memegang Kementerian BUMN, untuk menggunakan dana hasil privatisasi. Menghilangkan Peran Negara Privatisasi merupakan salah satu agenda globalisasi dan liberalisasi ekonomi yang diusung oleh IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), AS dan negara-negara Kapitalis lainnya, serta para investor global. Tujuannya tidak lain adalah penjajahan. Selain itu, syariah Islam telah mengharamkan dilakukannya privatisasi, yang hakikatnya memindahkan kepemilikan umum kepada pribadi (swasta), baik asing maupun domestik. Program ini jelas sangat berbahaya, bukan saja bagi negara, tetapi bagi rakyat. Nabi Muhammad saw. bersabda: Tidak boleh ada bahaya dan (saling) membahayakan (HR Ahmad dan Ibn Majah). Privatisasi juga merupakan hukum Kufur yang tegak di atas prinsip pasar bebas yang —menjadi salah satu pilar sistem ekonomi kapitalis— sangat bertentangan dengan Islam. Penerapan hukum ini menjadikan Pemerintah meninggalkan tanggung jawabnya sebagai pelayan dan pengatur urusan masyarakat. Pemerintah kemudian menyerahkan perannya kepada pemilik modal. Privatisasi juga menyebabkan tergilasnya hak-hak masyarakat, sementara para pemilik modal terus meningkatkan labanya, sebagaimana yang dikatakan tokoh ekonomi neoliberal. Syariah Islam menegaskan, bahwa Pemerintah harus mampu mengatur dan melayani urusan masyarakat (ri'âyah as-su'ûn al-ummah), sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad saw.: Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat; dia akan dimintai pertanggungjawabannya atas rakyatnya (HR al-Bukhari dan Muslim). Untuk itu, Pemerintah harus memiliki alat dan sarana. Salah satunya dengan mendirikan badan-badan yang bertugas menggali sekaligus mengolah barang tambang serta memproduksi barang-barang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pemerintah juga harus memiliki badan yang dapat menjamin terdistribusikannya semua itu di tengah-tengah masyarakat. Privatisasi terhadap BUMN yang terkategori sebagai milik umum dan sektor/industri strategis diharamkan oleh syariah Islam. Nabi Muhammad saw. bersabda: Kaum Muslim bersekutu (sama-sama memiliki hak) dalam tiga hal: air, padang rumput dan api (HR Abu Dawud dan Ibn Majah). Harta milik umum itu meliputi fasilitas umum, barang tambang yang jumlahnya sangat besar dan sumberdaya alam yang sifat pembentukannya menghalangi penguasaan oleh individu. Adapun industri strategis adalah adalah industri yang menghasilkan produk vital yang tanpanya kegiatan pemerintahan dan masyarakat menjadi terhambat. Privatisasi bukanlah solusi, tetapi merupakan program pemakzulan peran negara dalam melayani rakyatnya. Privatisasi merupakan ancaman yang harus dicegah dengan menerapkan hukum Islam yang terkait dengan kepemilikan umum, juga dengan menegakkan Islam sebagai haluan negara, sehingga fungsi negara sebagai pemelihara dan pengatur urusan rakyat benar-benar tegak. Tanpanya, mustahil negara akan menjalankan fungsinya sebagai negara. Karena itu, kita memang membutuhkan syariah Islam dan Khilafah untuk merealisasikannya. [] KOMENTAR: Umar bin Abdul Aziz: Pemimpin yang Kita Rindukan (Republika.co.id, 23/2/2009) Tentu saja sistemnya juga kita rindukan, yakni sistem Khilafah. === A dance around nationalization as U.S. tries to save Citigroup A few of the largest U.S. banks may be insolvent, and nationalizing some might be better than letting them fail. Is nationalization still a dirty word? (31 comments) By now intelligent observers should have come to the realization that the government officials do not fully understand the financial forces against which they are fighting. Ditto, all heads of all banks. Ditto, almost all heads of corporations. Ditto, for that matter, almost all intelligent observers. As a consultant to global banks for over 20 years, and as Head of Structured Transactions for Citibank in Asia / Pacific from 2000 - 2002, and as an advisor to Citibank on a global systemic risk project that lasted for 27 months from the summer of 2003 to November 2005, I have seen the global economy and global financial system from almost every angle. That is, I have greater breadth and greater depth of experience and understanding than the talking heads to whom you have listened or whose views you have read or who have been called before Congress. My conclusion in 2005 was a global depression much worse than 1930 was inevitable, and it would start within five years of that date. The problems are much larger than anyone (including the well-intentioned authors of this article and everyone who has posted a comment) understand. These problems started in 1945 and have been growing dramatically since 1981. Basically, the “profits” reported by most corporations since 1981 have been mythical. The idea that the average person can live on credit is equally mythical. Only as long as interest rates were pushed ever lower and credit offered ever more generously could this nonsense continue. Unfortunately, interest rates can’t be pushed below zero for long before a lot of additional problems become obvious, so the beautiful collective dream the world has enjoyed since 1981 is indeed over. And it is not coming back in your lifetime. The consequence for most people and corporations in the world is as follows: (1) the standard of living you believed in will never materialize or will disappear if you think you once had it, (2) the idea of “diversifying” your investments and investing as if you were a monkey throwing darts at a wall is not profitable in the long run, (3) you soon will have no credit at all, and this is a good thing, (4) we will never “get back” to the world as you knew it a couple years ago, because that world was a fraud and has been for almost 30 years, (5) the crisis you are experiencing now will continue (more and worse bad news) for at least a couple more years, (6) at the end of the process many of you will not have jobs or savings, and most companies will have reported losses every quarter for years (7) when “recovery” occurs, it will not be like the glorious upswings in economic activity and market valuation you have seen in the last 30 years, it will be a 1%-2% growth per annum for many years, (8) you will cut back on consumption, and this is a good thing. The likely consequence for financial market leaders and governments is as follows: (1) you did not understand the economic and financial system, as evidenced by your acknowledgement that you “didn’t see this coming”, (2) you still do not understand the scope and depth of the problem, as evidenced by your attempts to “restore confidence” in a system in which no one ever should have been confident, (3) you will fail in every attempt you make to lend more money and cook the accounting books even more to buy time as this crisis unfolds - because those two approaches are what got us here in the first place, and your efforts will only pour gasoline on the fire, (4) eventually you will acknowledge your ignorance (and maybe even your stupidity), but only after you have blamed everyone else you can think of, and there is no one left standing, and then you will claim you are “only human” and cannot be expected to make perfect decisions in a crisis of this complexity. So, to put this in simple ideas everyone should be able to understand: (1) The economic “miracle” you have witnessed over the past 30 years at least has been like a really big pyramid scheme, but without collusion, but having the same result, (2) almost everyone on the globe has had a hand in effecting this pyramid scheme, so you homeowners who borrowed against your home, you holders of credit cards, you purchasers of cards with auto loans, and investors who “demanded” corporate management deliver ever-increasing yet somehow stable core net income and cash flow from operations should not point the finger too quickly solely at the bankers and politicians - they just delivered to you what you “demanded” as consumers and investors, and now the bill is coming due, (3) the bill is very big, maybe US$ 40 trillion, maybe twice that amount, maybe more, so the dishing out of puny US$ 3 trillion here and $2 trillion there is akin to attempting to fill a large bucket with many holes at the bottom by pouring a glass of water in once a day, (4) if some reader of this comment wishes to actually implement changes to get out of this mess with as little damage as possible and reduce the likelihood of recurrence, you must (a) eliminate mark-to-market versus accrual accounting gaps as well as merger and acquisition accounting which inflated and smoothed earnings and hid liabilities and risk, (b) dramatically alter “value at risk” methodology for risk assessment and measurement (and banks capital adequacy), (c) educate the world that it was a self-serving lie for the financial brokers of the world to “educate” the average person by telling them they should invest in a diversified basket of equities and that this strategy had always generated the highest returns over long periods of time and would likely do so for them as well, (d) educate the average person so they understand current consumption can be no greater than current production plus previously unconsumed prior production. In the interim, if you wish to safeguard what assets you have left, (1) stay out of the financial markets for at least a couple years more (even if you are a “long-term” investor and don’t need funds for the next thirty years), (2) don’t believe the “China miracle”, or the idea of investing in commodities, or the ideas that the European Union or EURO or emerging markets or their currencies will displace the U.S. or the U.S. dollar, or that energy is a safe place to invest, or that OPEC will rule the world. These groups have all been the incidental beneficiaries of the system which used financial derivatives and interesting accounting for risk and return combined with decreasing interest rates to deliver to consumers and investors and workers what they wanted while lining the pockets of the delivery boys. All of these are part of the 30-year pyramid scheme, and will go down with the rest of that beautiful dream. But (what will be a paradox to some) the US$ will rise, not fall, even though the U.S. government is printing money and then throwing it down the drain, because the house of cards in the U.S. is still much more solid than the house of cards everywhere else on the globe, and the smart money (not fund managers, but people who run countries and keep their assets outside their country in times of turmoil) knows this very well, which is why the U.S. dollar is strengthening against all others during this crisis (call it the “flight to quality” if you like, which should scare you if what we have is “quality”, but it is on a relative basis). So despite being run by people who don’t understand what battle they are fighting, the U.S. government is the institution most likely to survive pretty well the oncoming crisis, and its direct obligations are the best bet for you to preserve your wealth. Give up the idea that you will earn anything on your investments. That was the dream from 1981 to 2007. That dream is over. The investor who has had a zero return (and preserved capital) in the next few years will be way ahead of all but a few investors. And forget about what you have already lost. That is gone, and won’t come back. Don’t throw what little good money you have after the bad. Good luck. P.S.: This was a stream of consciousness, so don’t be surprised if you find a few typos or thoughts that you find to be less than perfectly structured. They should be the least of your worries. [31] Posted by: Carl Walsh, Clarkston, USA — 25 February 2009 5:25 am http://www.iht.com/articles/2009/02/24/business/citigroup.3-437006.php?d=1 Terhubung langsung dengan banyak teman di blog dan situs pribadi Anda? Buat Pingbox terbaru Anda sekarang! http://id.messenger.yahoo.com/pingbox/
