Refleksi : Penguasa NKRI bisa kaya raya, karena mereka sikat kekayaan rakyat miskin.
http://www.poskota.co.id/news_baca.asp?id=53310&ik=6 Lembaga Urus Orang Miskin Jangan Makan Uang Si Miskin Rabu 11 Maret 2009, Jam: 20:29:00 JAKARTA (Pos Kota) - Pegawai BUMN diminta melawan jika ada oknum pegawai lainnya yang korupsi. "Korupsi di tempat kerja berarti mengambil sebagian nafkah karyawan lain, jadi harus dilawan," kata Sekretaris Menteri Meneg BUMN, Said Didu, saat membuka Training for Trainer Sekolah Anti Korupsi yang diselenggarakan Serikat Pekerja Jamsostek, di Jakarta, Rabu. Dalam Acara yang dihadiri Dirut Jamsostek Hotbonar Sinaga dan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi SP serta jajaran Jamsostek lainnya, Said Didu menegaskan BUMN harus dibebaskan dari korupsi. Karena kalau BUMN bersih, negara juga akan bersih. "Tapi saya menjamin saat ini seluruh jajaran BUMN sudah menyatakan anti korupsi. Kalaupun masih ada, itu hanya oknum yang mendapat tekanan dan rayuan dari kelompok tertentu. Jadi sudah saatnya KPK tidak hanya mengejar dan menahan oknum pejabat saja, tapi juga mengejar dan menahan kelompok yang menekan dan merayu untuk korupsi," ujarnya. Pada kesempatan itu, dia juga memuji PT Jamsostek dan PT Bulog yang sudah mengubah rubah paradigmanya menjadi lembaga BUMN yang anti korupsi. "Dulu saya suka sedih melihat pejabat tertinggi di dua BUMN ini selalu berakhir di penjara atau sakit yang aneh-aneh. Ternyata setelah ditelaah, kedua lembaga ini banyak mengurusi orang miskin. Jadi jangan sekali-kali memakan uang orang miskin karena pasti dibalas Tuhan" katanya. JAMSOSTEK TARGET 11 Dirut PT Jamsostek, Hotbonar Sinaga, mengungkapkan lembaganya terus berupaya memerangi korupsi. Contohnya, direksi tidak akan segan-segan memberikan sanksi keras hingga PHK pada pegawai yang mencari keuntungan pribadi. "Ada beberapa pegawai yang melakukan klaim fiktif santunan jaminan sosial. Kita sudah mem PHK sejumlah orang, dan ada yang masih dalam proses," kata Hotbonar. Sementara itu, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat serta Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi, mengungkapkan PT Jamsostek menjadi target kesebelas yang diawasi KPK. Karena itu Jamsostek diharapkan melakukan perubahan yang signifikan agar terhindar dari korupsi. Menurutnya, 90 persen kasus korupsi terjadi karena keserakahan dan hanya 10 persen saja yang karena kebutuhan. [Non-text portions of this message have been removed]
