Jawa Pos [ Minggu, 15 Maret 2009 ]
PDIP Protes Perubahan Jadwal Kampanye Jadwal Berubah Tiga Kali, Diduga Ada Persoalan Politis JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum menjelang tiga hari pelaksanaan kampanye terbuka mengubah jadwal kampanyenya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan protes karena merasa tidak pernah diajak berdialog terkait perubahan jadwal tersebut. "Kami tidak pernah diajak rembukan. Jadwal (terbaru) ini tidak sesuai dengan yang dijanjikan KPU kepada kami," kritik Arif Wibowo, wakil sekretaris bidang pemenangan pemilu PDIP, kepada wartawan koran ini kemarin (14/3). Sebagai informasi, jadwal kampanye yang disusun KPU mengalami tiga kali perubahan. Pertama, jadwal ditetapkan melalui SK nomor 107 bertanggal 31 Januari 2009. Jadwal itu diubah kembali melalui SK nomor 115 bertanggal 6 Februari 2009. Namun, lagi-lagi diubah pada 13 Maret lalu melalui SK nomor 173. Menurut Arif, dalam kesepakatan pertemuan KPU dengan parpol peserta pemilu pada 23 Januari 2009, PDIP dijanjikan akan mendapat jatah kampanye hari terakhir di Bali. Sebagai penghubung KPU dengan PDIP, Arif ingat betul janji tersebut. "Janji itu saya sampaikan ke partai. Jadwal dan rencana pun sudah kami susun," kata Arif. Namun, setelah pertemuan tersebut, KPU tidak pernah menyampaikan SK terkait jadwal kampanye kepada PDIP. Selama tiga kali merevisi jadwal, lanjut Arif, semuanya tidak pernah sampai ke PDIP. "Saya sebagai penghubung KPU dengan partai tidak pernah dikonfirmasi," ujarnya kecewa. Berdasar jadwal kampanye terbaru, kampanye terakhir PDIP akhirnya berlokasi di Sulawesi Barat. "Kami akan sampaikan surat protes kepada KPU," janjinya. Arif menyatakan, perubahan jadwal itu menimbulkan kecurigaan. Dia menilai ada permainan politis terhadap perubahan jadwal tersebut. Sebab, PDIP telah beberapa kali dirugikan KPU, terutama kasus tak tercantumnya nama Sekjen PDIP Pramono Anung di dapilnya dan terselipnya laporan dana kampanye. "Bukannya membela diri, namun ini merugikan kami," tuturnya. Senada dengan PDIP, Partai Keadilan Sejahtera kecewa dengan perubahan jadwal itu. Ketika dikonfirmasi, Humas PKS Mabruri menyatakan bahwa perubahan jadwal itu menunjukkan sikap tidak profesional KPU dalam mengatasi suatu problem. "KPU seakan tidak tahan atas kepentingan sejumlah pihak tertentu," katanya. Padahal, PKS sudah menyusun rencana kampanye lengkap dengan jurkamnas yang akan mengisinya. Menurut Mabruri, kesepakatan itu telah ditetapkan DPP pada pertemuan Rabu (11/3). "Jadwal itu untuk seluruh Indonesia. Jika berubah, kami tentu harus berubah," ujarnya kecewa. Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow menyatakan, perubahan jadwal itu harus diperiksa Badan Pengawas Pemilihan Umum. Menurut dia, revisi sampai tiga kali tersebut tidak wajar. Karena itu, Bawaslu harus menyelidiki kenapa jadwal itu sampai berubah-ubah. "Perubahan mendadak ini serius, partai harus protes karena ini," kata Jeirry. Jika alasan KPU karena ada partai yang jatahnya belum seimbang, hal itu juga tidak masuk akal. Menurut Jeirry, hal tersebut seharusnya bisa diketahui pada revisi kedua. "Kalau sampai revisi ketiga, apalagi mendadak, jangan-jangan betul itu karena pesanan atau desakan," urainya. (bay [Non-text portions of this message have been removed]
