http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=news&detail=true&id=6380
2009-03-28 Sang Demagog Mikhael Dua Pada Februari 2009, Michael Signer menerbitkan buku berjudul Demagoge: The Fight to Save Democracy from Its Worst Enemies. Signer adalah penasihat senior pada Center for American Progress. Pada pemilihan umum tahun lalu, ia dinominasi Partai Demokrat untuk menjadi Gubernur Virginia. Ia pernah menyelesaikan studi pada bidang politik di Berkeley dan buku ini merupakan hasil penulisan kembali disertasinya. Buku ini ditulis sebagai kritik atas pelaksanaan demokrasi modern kita, dewasa ini. Istilah kunci buku ini adalah 'sang demagog' sebagai simbol dari pelaku politik dewasa ini yang membawa demokrasi ke arah yang tidak seharusnya. Sebagaimana halnya Socrates dan Plato, Signer mengidentifikasi 'sang demagog' sebagai sebuah nama yang tidak begitu harum. Ia identik dengan sekelompok pemimpin masyarakat yang muncul secara mendadak mengisi kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan oleh elite negarawan yang berdedikasi. Dalam analisisnya mengenai perkembangan demokrasi dewasa ini, Signer menilai 'sang demagog' menjadi ciri dari para pemimpin demokrasi kita. Dengan beberapa pengecualian seperti Boris Yeltsin di Russia yang berhasil menjatuhkan sistem Soviet, Lech Walesa yang menjatuhkan komunisme di Polandia, Hugo Chavec yang mengembangkan demokrasi sosialis menentang Amerika Serikat, sang demagog dinilai sebagai seseorang yang berbakat tiran. Cleon dari Athena dan George W Bush yang memaksakan proses demokrasi di Irak adalah dua contoh dari mereka yang berbakat tiran tersebut. Para demagog selalu berbicara tentang tuntutan kemanusiaan untuk kebebasan, namun dalam kenyataan mereka justru mengabaikan kebebasan itu sendiri. Di tengah keraguan terhadap sang demagog, Signer mengajak kita untuk kembali pada inti pemikiran Plato, Alexis de Tocqueville, Leo Strauss, dan Hannah Arendt tentang demokrasi. Yang paling penting adalah Hannah Arendt, karena dia yang menegaskan bahwa demokrasi harus berkembang dalam kerangka sebuah konstitusi. Tanpa basis konstitusi, sang demagog yang menjadi pelaku dan sekaligus pendukung demokrasi dapat menjadi anarki. Komunikasi Politik Dalam perspektif Hannah Arendt inilah Signer mencemaskan munculnya demagog totaliter. Sama seperti gurunya, Signer yakin bahwa demagog yang totaliter selalu mematikan prinsip natalitas; prinsip yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki kemampuan kreatif untuk melahirkan sesuatu yang baik bagi masyarakatnya. Sang demagog yang totaliter selalu mengalahkan natalitas dan membuatnya tidak berkembang. Mengutip apa yang dikatakan Arendt, ia menulis: "Siapa saja yang merindukan dominasi total akan melikuidasi semua spontanitas, yang menganggap setiap orang sebagai berbahaya." Setiap demagog memiliki kecenderungan tirani. Memang tidak semua tirani berangkat dari demagog, seperti Stalin, tetapi seseorang seperti Hitler memulai dirinya sebagai demagog kawakan. Peringatan Signer ini memiliki relevansi, karena kita sedang berada pada masa kampanye. Dalam suasana multipartai seperti sekarang ini, setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, mulai dari mantan pejabat publik hingga penganggur. Komunikasi politik pun dibangun dengan cara bermacam-macam. Kunjungan dan silaturahmi menjadi agenda komunikasi politik yang memberi kesan tertentu kepada masyarakat. Politik dinilai sebagai sesuatu yang mulia. Semua orang seakan-akan terhipnotis dengan satu pandangan, kita adalah sama dalam politik, sama dalam berbicara, dan sama dalam demokrasi. Namun, politik di mana pun adalah sebuah kecerdikan yang menawan. Secara tak tersadarkan semua menjadi terpesona terhadap politik. Tuannya adalah hasrat akan kekuasaan yang dapat menyusup masuk dalam celah-celah nilai, gagasan, dan opini. Sang demagog yang ingin mengemukakan pikiran dan perasaan tentang bangsa yang sudah lebih dari setengah abad merdeka ini pun tak kuasa menyembunyikan hasrat akan kekuasaan tersebut. Dalam logika kekuasaan inilah rekayasa politik menjadi tak terhindarkan. Wacana atau kata-kata dapat menunjukkan peranannya menggantikan kekuasaan. Dengan memanfaatkan informasi, sang pemburu kekuasaan membangun citra. Dengan tingkat kecerdasan tertentu, ia meyakinkan pendengarnya bahwa ia selalu berpikir dan merasakan seperti mereka. Ia dapat meminjamkan suaranya kepada rakyat dan berperilaku sebagai perayu massa. Ia tidak akan pernah menegaskan pendapat pribadinya, tetapi pernyataan-pernyataannya mengalir bersama dengan pendapat pendengarnya. Ia memiliki kelenturan yang dibangun melalui konstruksi khazanah politik yang ambigu, supaya kata yang sama bisa ditafsirkan sesuai harapan pendengar yang menerimanya (Haryatmoko, 2007: 70) Akibatnya, media tidak lagi independen. Dalam memberitakan kejadian, ia dapat menjadi kaki dan tangan 'sang demagog'. Meminjam konsep Jacques Ellul, pemikir asal Prancis, kita dapat mengatakan, informasi adalah sarana propaganda, sarana untuk merayu dan sekaligus menghancurkan kebebasan dan resistensi para pendengarnya. Informasi tidak pernah netral lagi, tetapi selalu menjebak. Merayu tidak lagi menghidupkan, melainkan mematikan dan berubah menjadi tipu daya. Oleh karena itu, tidak heran jika rakyat dan para pendengar dengan nada-nada penuh kecemasan bertanya: siapa dan partai apa yang akan kami dukung yang tidak lagi membuat kami terlempar dari Bumi Pertiwi ini tanpa menikmati hasil kerja keras kami? Peranan Media Sejak pertumbuhan pemerintahan dan negara-negara demokratis, warga negara memiliki kebebasan penuh. Rakyat memiliki logika dan pilihan sendiri. Kecondongan turunnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum hampir di seluruh negara maju menunjukkan bahwa politik dalam arti pergulatan 'sang demagog' tidak lagi menjadi prima. Sebaliknya, menjadi sebuah arena transaksi gagasan antara warga. Dalam suasana baru ini, media dapat memainkan peranan sebagai pembentuk opini. Namun, membentuk opini dalam suasana munculnya para demagog perlu diterjemahkan dalam perannya membangkitkan sikap kritis. Berita harus mencerminkan peran juru bicara keprihatinan masyarakat terhadap para pemimpin mereka. Maka toleransi perlu diciptakan. Toleransi dalam situasi tanpa harapan adalah memberikan kepada masyarakat harapan bahwa suatu ketika sang pemimpin akan muncul di tengah pergumulan para demagog. Untuk itu, media harus adil dalam pemberitaannya. Semua diperlakukan sama. Ketidaksamaan perlakuan bisa ditoleransi sejauh menguntungkan bagi yang paling tidak beruntung. Korban bisa dikenali dengan menjawab pertanyaan berikut: siapa paling tidak diuntungkan dari setiap pemberitaan? Memang jawabannya tidak sesederhana itu, karena dalam media bukan hanya idealisme informasi yang benar, namun juga berbagai kepentingan ikut mencampuri pengambilan keputusan. Penulis adalah Kepala Pusat Pengembangan Etika Atma Jaya, Jakarta [Non-text portions of this message have been removed]
