SBY dalam Dilema Legitimasi
Herdi Sahrasad
14/04/2009 - 15:58
http://www.inilah. com/berita/ politik/2009/ 04/14/98754/ sby-dalam-
dilema-legitimas i/
INILAH.COM, Jakarta - Bahkan, jika terpilih sebagai Presiden 2009-14 sekalipun,
Susilo Bambang Yudhoyono bakal menghadapi dilema tersendiri. Legitimasinya
dipertanyakan menyusul daftar pemilih tetap (DPT) yang amburadul. Bagaimana
sikap SBY?
Banyak pihak menilai, Pemilu 2009 adalah yang terburuk sepanjang Orde
Reformasi. Penilaian itu tak hanya disuarakan analis, tapi juga para politisi
(yang kalah atau dikalahkan). DPT amburadul, KPU yang tidak netral, hingga
Baswaslu yang membiarkan pelanggaran.
Melihat buruknya sistem Pemilu, analis politik menilai Pemilihan Presiden 2009
menghadapi problem legitimasi yang berat. Jika SBY terpilih kembali sebagai
presiden, dia masih menghadapi krisis merosotnya kepercayaan publik (public
trust) yang terus membayangi.
Budiarto Shambazy, dosen FISIP UI dan jurnalis senior Kompas sangat khawatir
dengan masalah legitimasi SBY jika terpilih kembali. Sebab, secara moral, SBY
juga harus bertanggung jawab terhadap Pemilu yang buruk.
Dilema lainnya adalah jika kaum cendekiawan, tokoh agama dan masyarakat
mendorong SBY untuk tidak mencalonkan diri lagi, dianggap tidaklah elok dan
bijaksana. Namun jika membiarkan SBY maju lagi dan menang, dia hampir pasti
menghadapi problem legitimasi yang terus membayangi pemerintahannya meskipun
TNI dan Polri solid di belakangnya.
Budi Shambazy mengingatkan persoalan yang sama juga terjadi di Thailand.
Angkatan Bersenjata Thailand solid, namun krisis legitimasi telah mendorong
perlawanan rakyat yang kecewa dan frustrasi dengan pemilu curang. Mereka
kemudian nekat demo dan menimbulkan huru-hara yang menciptakan destabilisasi
dalam negeri.
"Di negeri kita, angka golput yang melonjak tajam, pemilu buruk dan penuh
masalah, ditambah dengan perekonomian rakyat yang tak membaik, merupakan
kombinasi faktor-faktor yang bisa membuat Indonesia mengalami krisis politik
seperti Thailand," kata Budi.
Para analis memprediksi, jika dalam 6-12 bulan pertama pemerintahan kedua SBY
ternyata perekonomian memburuk, hampir pasti ada ancaman instabilitas.
Demokrasi Indonesia sangat mungkin mengalami krisis seperti Thailand. Berbagai
gelombang protes dan huru-hara silih berganti menimbulkan destabilisasi.
Berkaca pada Pemilu 2004 yang berhasil baik dengan cara menggunakan DPT
berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) yang relatif independen, dalam
pilpres nanti sebaiknya pemerintah dan KPU menggunakan BPS kembali untuk
menyusun perbaikan DPT. Namun itupun tak bisa jadi jaminan bahwa soal
legitimasi bisa dituntaskan. "Rakyat sudah kadung kecewa, terutama para elite
politik puluhan parpol yang merasi kecurangan ini sistematis," katanya.
DPT yang amburadul, tak pelak, adalah sumber kisruhnya Pemilu. DPT yang kacau
membuat banyak orang kehilangan haknya untuk memilih. Padahal, penghilangan hak
pilih rakyat secara sistematis, adalah pelanggaran HAM. Kesemrawutan ini bisa
saja menjadi aib di dunia demokrasi internasional.
Itu pula yang memunculkan usulan agar DPT tak lagi bersumber dari data
kependudukan dari Departemen Dalam Negeri. DPT sebaiknya bersumber dari data
BPS. Atau, ada pula yang mengusulkan, pada Pilpres nanti, pemilih cukup
menunjukkan KTP saja.
"Mungkin saja bisa mengkombinasikan data BPS dan penggunaan KTP untuk melakukan
pemilu. Yang penting ada saling percaya, mutual trust di kalangan elite politik
yang bersaing agar masing-masing tokoh -baik yang status quo maupun lawannya-
bisa maju ke pilpres," kata Umar S Bakry, Direktur LSN. [I4]
[Non-text portions of this message have been removed]
