Menurut saya DPT ini sangat aneh. Meski angkanya melonjak tajam sampai 171 juta pemilih lebih, kok ternyata banyak orang yang tidak bisa memilih? Bahkan ada orang jadi panitipa PPS tapi dia sendiri kehilangan hak suaranya.
Jika data DPT diambil dari KTP yang dikeluarkan kelurahan, tentu banyak yang bisa memilih karena keluarga ipar dan teman saya yang kehilangan suara punya KTP dan mereka bisa memilih pemilu 2004 lalu. Jika diambil dari DPT 2004 juga harusnya orang yang kemarin ikut memilih bisa kembali memilih. Kenyataannya tidak. Lalu KPU mengambil data DPT dari mana? Saran saya pengurus KPU tahun 2004 ditunjuk lagi karena KPU sekarang kerjanya tidak beres. === Paket Umrah 2009 Mulai US$ 1.1490 ONH Plus (Haji Khusus) Mulai US$ 5.900 Informasi selengkapnya ada di: http://www.media-islam.or.id Ingin belajar Islam? Kirim email ke: [email protected] Jual Rumah Baru di Otista Kampung Melayu Jakarta Timur Rp 650 juta. Info: http://agusnizami.wordpress.com --- Pada Sel, 14/4/09, Satrio Arismunandar <[email protected]> menulis: Dari: Satrio Arismunandar <[email protected]> Topik: [ppiindia] SBY dalam Dilema Legitimasi Kepada: "news Trans TV" <[email protected]>, "kampus tiga" <[email protected]>, "Pemilu 2009" <[email protected]>, "ppiindia" <[email protected]>, "HMI Kahmi Pro Network" <[email protected]>, [email protected], [email protected], "jurnalisme" <[email protected]>, "technomedia" <[email protected]>, "Pers Indonesia" <[email protected]>, "Forum Kompas" <[email protected]> Tanggal: Selasa, 14 April, 2009, 3:45 AM SBY dalam Dilema Legitimasi Herdi Sahrasad 14/04/2009 - 15:58 http://www.inilah. com/berita/ politik/2009/ 04/14/98754/ sby-dalam- dilema-legitimas i/ INILAH.COM, Jakarta - Bahkan, jika terpilih sebagai Presiden 2009-14 sekalipun, Susilo Bambang Yudhoyono bakal menghadapi dilema tersendiri. Legitimasinya dipertanyakan menyusul daftar pemilih tetap (DPT) yang amburadul. Bagaimana sikap SBY? Banyak pihak menilai, Pemilu 2009 adalah yang terburuk sepanjang Orde Reformasi. Penilaian itu tak hanya disuarakan analis, tapi juga para politisi (yang kalah atau dikalahkan). DPT amburadul, KPU yang tidak netral, hingga Baswaslu yang membiarkan pelanggaran. Melihat buruknya sistem Pemilu, analis politik menilai Pemilihan Presiden 2009 menghadapi problem legitimasi yang berat. Jika SBY terpilih kembali sebagai presiden, dia masih menghadapi krisis merosotnya kepercayaan publik (public trust) yang terus membayangi. Budiarto Shambazy, dosen FISIP UI dan jurnalis senior Kompas sangat khawatir dengan masalah legitimasi SBY jika terpilih kembali. Sebab, secara moral, SBY juga harus bertanggung jawab terhadap Pemilu yang buruk. Dilema lainnya adalah jika kaum cendekiawan, tokoh agama dan masyarakat mendorong SBY untuk tidak mencalonkan diri lagi, dianggap tidaklah elok dan bijaksana. Namun jika membiarkan SBY maju lagi dan menang, dia hampir pasti menghadapi problem legitimasi yang terus membayangi pemerintahannya meskipun TNI dan Polri solid di belakangnya. Budi Shambazy mengingatkan persoalan yang sama juga terjadi di Thailand. Angkatan Bersenjata Thailand solid, namun krisis legitimasi telah mendorong perlawanan rakyat yang kecewa dan frustrasi dengan pemilu curang. Mereka kemudian nekat demo dan menimbulkan huru-hara yang menciptakan destabilisasi dalam negeri. "Di negeri kita, angka golput yang melonjak tajam, pemilu buruk dan penuh masalah, ditambah dengan perekonomian rakyat yang tak membaik, merupakan kombinasi faktor-faktor yang bisa membuat Indonesia mengalami krisis politik seperti Thailand," kata Budi. Para analis memprediksi, jika dalam 6-12 bulan pertama pemerintahan kedua SBY ternyata perekonomian memburuk, hampir pasti ada ancaman instabilitas. Demokrasi Indonesia sangat mungkin mengalami krisis seperti Thailand. Berbagai gelombang protes dan huru-hara silih berganti menimbulkan destabilisasi. Berkaca pada Pemilu 2004 yang berhasil baik dengan cara menggunakan DPT berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) yang relatif independen, dalam pilpres nanti sebaiknya pemerintah dan KPU menggunakan BPS kembali untuk menyusun perbaikan DPT. Namun itupun tak bisa jadi jaminan bahwa soal legitimasi bisa dituntaskan. "Rakyat sudah kadung kecewa, terutama para elite politik puluhan parpol yang merasi kecurangan ini sistematis," katanya. DPT yang amburadul, tak pelak, adalah sumber kisruhnya Pemilu. DPT yang kacau membuat banyak orang kehilangan haknya untuk memilih. Padahal, penghilangan hak pilih rakyat secara sistematis, adalah pelanggaran HAM. Kesemrawutan ini bisa saja menjadi aib di dunia demokrasi internasional. Itu pula yang memunculkan usulan agar DPT tak lagi bersumber dari data kependudukan dari Departemen Dalam Negeri. DPT sebaiknya bersumber dari data BPS. Atau, ada pula yang mengusulkan, pada Pilpres nanti, pemilih cukup menunjukkan KTP saja. "Mungkin saja bisa mengkombinasikan data BPS dan penggunaan KTP untuk melakukan pemilu. Yang penting ada saling percaya, mutual trust di kalangan elite politik yang bersaing agar masing-masing tokoh -baik yang status quo maupun lawannya- bisa maju ke pilpres," kata Umar S Bakry, Direktur LSN. [I4] [Non-text portions of this message have been removed] Akses email lebih cepat. Yahoo! menyarankan Anda meng-upgrade browser ke Internet Explorer 8 baru yang dioptimalkan untuk Yahoo! Dapatkan di sini! http://downloads.yahoo.com/id/internetexplorer
