Refleksi : Sebuah negara yang dikusasi oleh kaum kleptokratik tak mungkin hutangnya tidak membengkak. Ditambah lagi dengan misalnya salah urus dalam segala hal yang menjadi faktor dominan dalam sistem kleptokrasi akan selalu dibutuhkan peminjaman untuk pembiayaan. Guna membersihkan Citarum dipinjam US$ 500,-- juta, mungkin juga akan pinjam sekian banyak untuk pembetulan tanggul Situ Gintung, ini hanya untuk dua obyek di Jakarta, berapa banyak obyek di Jakarta yang perlu pembiayaan yang harus didanai oleh pinjaman? Dengan demikian bisa diperkirakan pinjaman yang dibebani atas nama segenap rakyat, sebahagiannya besar adalah untuk Jakarta, tempat bersemayam raja-raja kleptokratik dan begundal-begundal mereka. Kalau kebutuhan demikian ditambah lagi dengan keperluan melengkapi APBN, maka apabila tidak ada perubahan radikal dalam sistem ekonomi politik dan kebudayaan akan menjadi tugas utama bagi siapa pun yang berkuasa dalam waktu setengah abad mendatang atau lebih harus senentiasa pandai jungkir balik salto mortal sambil menadah tangan dengan membungkuk sambil meminta belaskasihan kepada para donator untuk memberi pinjaman yang lazim dalam bahasa politik manis disebut bantuan.
http://www.sinarharapan.co.id:80/berita/0904/14/sh03.html Tanpa Perubahan, Utang RI Menumpuk Jakarta - Utang Indonesia, baik dari pinjaman luar negeri maupun penerbitan surat berharga negara (SBN/obligasi pemerintah), diperkirakan kian menumpuk jika tidak ada perubahan mendasar. Jebakan utang yang didesain oleh para ekonom pemerintah (ekonom Mafia Berkeley) selama 40 tahun terakhir ini akan membuat Indonesia kian terpuruk dalam lilitan utang. "Siapa pun yang akan menjadi presiden di masa depan harus ada perubahan dalam menyelesaikan persoalan utang. Jika kebijakan ekonom masih setia pada Mafia Berkeley maka Indonesia terus dijajah melalui instrumen utang," kata Ekonom Tim Indonesia Bangkit Ichsanuddin Noorsy di Jakarta, Selasa (14/4). Data menujukkan, selama lima tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, jumlah nominal utang telah membengkak dari Rp 1.275 triliun pada 2004 menjadi Rp 1.667 triliun pada 11 Februari 2009. Tanpa perubahan kebijakan, utang luar negeri akan mencekik rakyat Indonesia dan para ekonom Mafia Bekeley akan bersukacita dengan situasi ini. Ia menyatakan, pernyataan yang menegaskan tidak terhormat jika Indonesia tidak membayar utang merupakan statement tidak bertanggung jawab dan mengekalkan penjajahan asing melalui instrumen utang. "Seorang pemimpin harus melakukan terobosan besar terhadap persoalan utang. Tanpa ada perubahan kebijakan maka tidak ada yang bisa diharapkan dari pemimpin seperti itu," tandasnya. Noorsy mengatakan, ekonom Mafia Berkeley telah menjalankan strategi jitu guna menjerat bangsa ini melalui utang-utang baru. Jadi sebenarnya ekonom Mafia Berkeley mengirim sinyal kepada siapa pun yang terpilih agar tunduk pada garis kebijakannya. Ekonom-ekonom seperti ini melihat IMF, Bank Dunia, ADB dan lembaga pemberi utang sebagai malaikat penolong, meringankan beban defisit APBN dan berperan positif bagi pencapaian kesejahteraan rakyat. Ia menjelaskan. jerat utang terhadap pemerintah Indonesia terlihat dari pembayaran cicilian dan bunga atas utang lama yang lebih besar dari pencairan utang baru. Selisih keduanya hampir mencapai Rp 10 triliun. Ekonom Mafia Barkeley menggunakan privatisasi BUMN dan penerbitan SBN untuk menutup selisih Rp 10 triliun tersebut. Menurutnya, Indonesia membutuhkan perubahan, yakni pemimpin yang berani melakukan terobosan. Pilihan kebijakan yang dilakukan yakni tidak membayar utang sama sekali karena utang tersebut menjadi sarang korupsi dan persekongkolan, restrukturisasi utang dan menolak utang baru sembari melakukan pengoptimalan penerimaan dalam negeri. "Prinsipnya, pemimpin baru harus setia pada konstitusi '45 dan mencintai rakyat melalui terobosan kebijakan," katanya. Bangsa ini tidak membutuhkan pemimpin yang sibuk pada popularitas, meninabobokan rakyat dan menyatakan kondisi perekonomian saat ini baik-baik saja. Pembayaran utang berupa cicilan dan bunga menjadikan APBN tersandera dan tidak memiliki keleluasaan dalam membiayai program-program pendidikan, kesehatan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. "Masyarakat adil-makmur hanya ilusi jika kebijakan ekonomi pemerintah memprioritaskan pada penumpukan utang," paparnya. Sementara itu, ekonom dari INDEF, Imam Sugema, yang dihubungi SH secara terpisah menilai kalau saat ini visi ekonomi yang dijalankan oleh pemerintahan Yudhoyono-Kalla masih sangat liberal, sehingga berdampak pada semakin bertambahnya angka kemiskinan. Karenanya, siapa pun yang terpilih pada Pilpres mendatang, lanjut Imam, harus membentuk tim ekonomi yang jelas dengan visi ekonomi yang kuat dan tidak lagi berlandaskan pada sistem ekonomi liberal. "Kalau pemerintah yang akan datang tetap menerapkan sistem ekonomi yang liberal seperti saat ini, bisa dipastikan masa depan perekomian Indonesia akan semakin suram dan angka kemiskinan akan terus bertambah, sekalipun program BLT dan PNPM tetap dilanjutkan. Hal ini terjadi karena perekonomian kita sangat bergantung pada kepentingan asing," tukasnya. Dia juga menambahkan, akibat sistem ekonomi leberal tersebut, bangsa Indonesia juga semakin terlilit utang luar negeri. "Karena hampir seluruh proyek-proyek yang sedang dijalankan pemerintah, pendanaannya memang bersumber dari sana. Kalau bisa pola-pola semacam itu harus dibatasi oleh pemerintahan mendatang. Demikian juga dengan pengelolaan fiskal yang saat ini masih sangat boros, sehingga total utang pemerintah saat ini telah mencapai Rp 1.695 triliun," tandasnya [Non-text portions of this message have been removed]
