http://capresindonesia.wordpress.com Tak Ada Kartu Pemilih – DPT Pilpres Kacau Lagi?
Di TV dijelaskan bahwa pemilih yang tidak tercantum di DPT bisa lapor ke RT/RW. Nah dari mana rakyat tahu mereka tercantum di DPT atau tidak? Ke Ketua KPPS? Memang rakyat setempat tahu Ketua KPPS? Kalau pun harus mencari tahu di Kelurahan dan harus memeriksa sekitar 4000 nama yang tercantum, itu tidak praktis. Boleh dikata 80% masyarakat ogah melakukan hal itu. Jika caranya seperti ini, kelihatannya DPT Pilpres akan sama kacaunya dengan DPT Pileg. Harusnya KPU 2009 mencontoh KPU 2004. Bagusnya lagi diganti dengan KPU 2004 yang terbukti mampu bekerja dengan baik dengan menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil. Ini diakui bahkan oleh parpol-parpol yang tidak masuk 5 besar seperti PAN. Cara kerja KPU 2004 adalah: 1. Mereka mensensus calon pemilih langsung ke rumah-rumah penduduk 2. Mereka bagikan kartu pemilih pada calon pemilih 3. Mereka membeli perangkat komputer dan server sehingga perhitungan suara per TPS, per kelurahan, per kecamatan, hingga seluruh Indonesia bisa diketahui. Pada KPU 2009 hal itu tidak dilakukan. Banyak orang yang tidak termasuk dalam DPT meski mereka punya KTP dan sudah memilih pada Pemilu 2004. Sebaliknya, banyak anak kecil yang belum punya hak suara mendapat panggilan untuk memilih! KPU menanggap itu adalah kesalahan Depdagri karena data pemilih diberikan Depdagri. Bahkan komputer pun tidak ada yang beli. Semua peninggalan tahun 2004 hingga akhirnya servernya ”ngadat” dan perhitungan suara berjalan lambat. Hingga saat ini belum selesai. Nah agar DPT pada Pilpres tidak sekacau DPT Pileg, ada baiknya KPU 2009 mengirim Kartu Pemilih pada para calon pemilih. Jika pada tanggal 10 Mei 2009 para pemilih belum dapat Kartu Pemilih dari RT/RW, berarti mereka belum terdaftar dan bisa segera lapor RT/RW agar bisa mendapat Kartu Pemilih. Kartu Pemilih tidak perlu yang mahal. Cukup kertas HVS folio 80 gram yang berisi nama, NIK, alamat, dan nomor TPS, misalnya sebagai berikut: Nama: Hasan NIK: 0954.03443.34534 Alamat: Jl Kebemben No. 5, RT/RW 005/02, Menteng, Jakarta Pusat TPS: 156 Biayanya tidak banyak. Paling cuma Rp 10/kartu (1 halaman folio bisa jadi 10 kartu ukuran KTP). Kemudian sebisa mungkin jumlah pemilih per tps dibatasi maksimal 200 orang. Ini agar panitia yang menghitung suara tidak terlalu berat tugasnya. Kemarin mungkin 1 TPS bisa sampai 800 pemilih sehingga jam 4 pagi saja belum selesai, sehingga rekap DPD tidak dihitung Semoga Pilpres 2009 berlangsung lancar, jujur, dan adil. Sehingga siapa pun pemenangnya diakui oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk oleh peserta yang kalah. http://www.swarakita-manado.com/v3/index.php/berita-utama/9594-pastikan-nama-anda-masuk-dpt-pilpres- Pastikan Nama Anda Masuk DPT Pilpres Senin, 20 April 2009 02:59 E-mail Cetak PDF KPU Jamin Terdata Tepat Waktu, Kisruh Juga Dijamin Tak Terulang Sulut—Komisi Pemilihan Umum (KPU) rupanya memberi batas waktu hingga Senin (20/4) hari ini kepada warga masya-rakat yang ingin berpartisipasi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 namun belum ter-daftar. Data baru tersebut akan ditambahkan ke dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilpres 2009 yang akan diumumkan melalui kelurahan dan Kelom-pok Penyelenggara Pemungut-an Suara (KPPS) di seluruh Indonesia. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Program Pilpres, maka proses perbaikan DPS Pil-pres hasil tanggapan masyara-kat berlangsung tanggal 8-20 April 2009. DPS pilpres tersebut akan diambil dari DPT pemilu legislatif yang telah berlang-sung 9 April lalu. Selanjutnya, data tersebut akan direkapi-tulasi di tingkat kabupaten/kota dan ditetapkan sebagai DPT pilpres pada 25-28 April. Tahapan selanjutnya adalah rekapitulasi DPT di tingkat provinsi pada 1-5 Mei dan penetapan DPT di tingkat nasional pada 6-13 Mei.Karena jadwal sudah ditetapkan dan agar DPT nantinya tidak akan legi terjadi kekisruhan sebaagimana yang terjadi di DPT Pemilu legislatif. Maka pastikanlah kalau nama kita tercatat dan masuk DPT Pilpres.. Melalui Swara Kita, Sabtu (18/4) akhir pekan lalu, pun KPU berharap demikian. KPU berharap warga pemilih yang belum terdaftar agar sesegera mungin untuk melapor dan mendaftar di TPS terdekat dan nama-nama tersebut akan dite-tapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) untuk Pilpres. “Bagi masyarakat yang belum terdaftar dan tidak mengikuti Pemilu Legislatif lalu, agar segera melapor di TPS terdekat untuk ditetapkan sebagai DPSHP untuk Pilres, juga bisa melapor di Desa/Kelurahan karena proses pendataan KPU berbasis RT/RW dan bisa juga kepada Pala,” ajak personil KPU Sulut Abdul Rivai Poli. Adapun langkah yang diambil KPU untuk memperjelas DPT untuk Pilpres adalah dengan cara penempelan stiker di masing masing rumah penduduk yang sudah terdaftar. “Dengan penempelan stiker di rumah-rumah penduduk, akan memepermudah pihak RT/RW, Pala, PPDP, Hukum Tua/Lurah melihat dan mengontrol masyarakat apakah sudah terdaftar atau belum melaui stiker tersebut,”jelasnya. Dan dalam pemutahiran data ini, Poli mengatakan akan lebih selektif lagi untuk mengakomodir secara keseluruhan. “Pokoknya kami akan bekerja secara selektif mungkin agar semua masyarakat bisa terakomodir secara keseluruhan,” kata Poli.. Untuk itu, KPU menghimbau semua semua elemen terutama masyarakat agar proaktif agar permasalahan DPT ditanggulangi secara bersama untuk suksesnya Pilres mendatang. “Kami selaku KPU sangat mengaharapkan semua elemen untuk membantu mengenai permaslahan ini danbagi masyarakat agar proaktif untuk mendaftarkan diri guna suksesnya Pilpres mendatang,” tukas dia seraya mengatakan saat ini proses tersebut sudah berjalan sampi batas waktu yang ditentukan Mei mendatang. Di satu sisi, KPU juga menjamin dalam pelaksanaan Pilpres mendatang, permasalahan DPT dipastikan tidak akan terulang. “Dengan pengalaman Pemilu legislatif, kami selaku penyelenggara menjamin hal tersebut tidak akan terulang dalam pelaksanaan Pilpres mendatang dimana yang menjadi DPT pada Pemilu legislatif lalu, sudah ditetapkan menjadi DPS (Daftar Pemilih Sementara,red) untuk Pilpres,” tukas Poli. Jika KPU Sulut menjamin tidak akan terjadi kekisruhan dan menyelesaikan DPT tepat waktu, bagaimana dengan KPU di kabupaten/kota? Di Sitaro misalnya, ketua KPU Pricilya Bawole SE menanggapi keluhan masyarakat dan parpol menyangkut kisruh DPT agar tidak terjadi pada Pemilu Pilpres mendatang menegaskan dalam pendataan yang akan dilakukan pihaknya akan lebih teliti dan selektif di lapangan ketika melakukan pendataan, dan dengan terus melakukan koordinasi dengan aparat kampung sehingga data yang diambil betul–betul falid. ”Kita juga berharap peran serta masyarakat untuk mendatangi instansi pemerintah yang ada di kampung/kelurahan, maupun KPU ketika nama mereka tidak masuk di DPS Pilpres agar didata kembali,” ujar Bawole seraya mengatakan pihaknya akan meningkatkan sosialisasi di lapangan dengan melibatkan PPK, PPS dan KPPS terkait pendataan wajib pilih pada Pemilu Pilpres mendatang. Jaminan juga diutarakan Ketua KPU Minut Jeivi Wijaya STh, dimaan pihaknya berjanji akan mengoptimalkan KPPS dan perangkat desa untuk pendataan kembali, agar terakomodir dalam DPT Pilpres nanti. “Untuk pemutakhiran data nanti kami akan mengarahkan KPPS untuk melakukannya dan juga akan melibatkan para perangkat desa, walaupun itu bukan satu keharusan, namun untuk pendataan di lapangan mereka lebih banyak tahu tentang warganya, dan kalau ini berjalan dengan baik kami rasa tidak ada masalah untuk DPT Pilpres, apalagi masih ada waktu untuk mendata kembali mereka yang tidak terakomodir pada Pemilu lalu,” terang Wijaya. Di Minahasa, KPU juga berjanji tepat waktu dengan cara mengoptimalkan kinerja PPS dan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP), dalam melakukan pemutahiran DPT Pilpres. “Kritikan dan warga tentang DPT Pemilu Legislatif, akan kita jadikan pelajaran dalam pemutahiran DPT Pilpres ini,” tukas Ketua Divisi Teknis KPU Minahasa, Herwyn Malonda MPd. Lanjut Malonda, pemutahiran DPT Pilpres rencananya akan dilakukan usai pleno rekapitulasi perhitungan suara Pemilu Legislatif. Dan DPT Pemilu Legislatif akan dijadikan DPS Pemilu Pilpres. “Rencana akhir bulan ini atau awal bulan depan, pemutahiran Data Pilpres akan mulai kita lakukan,” terangnya. Ketika disinggung apakah KPU bisa menjamin, tidak akan terjadi lagi persoalan dalam DPT Pilpres, Malonda belum bisa memastikannya. “Ya, kita tentunya kita berharap DPT Pilpres tidak akan ada masalah lagi. Oleh sebab itu kami juga sangat mengharapkan peran serta dari seluruh masyarakat, untuk dapat proaktif datang melapor ke PPS setempat, apabila belum terakomodir dalam DPT,” tandas Malonda. Sementara itu di Mitra, Ketua KPU Drs Aske Benu mengatakan kalau pihaknya saat ini termasuk PPS dan PPK sementara melakukan pemutakhiran data tersebut. “Kita akan berusaha untuk mengakomodir semua warga yang telah memiliki hak pilih untuk masuk DPT. Namun juga kita mengharapkan kesadaran dari warga yang belum terdaftar dalam DPT untuk dapat menghubungi pemerintah setempat, sehingga semuan warga akan diakomodir dalam Pilpres nanti,” terang Benu. “Pemutakhiran data pemilih akan dilakukan dengan seleksi mungkin, sehingga tidak akan menimbulkan kekisruhan kelak,” tambahn Benu. Tak jauh beda juga yang dijanjikan ketua KPU Minsel Yurnie Sendow SIP MSi. “Penetapan DPT pemilihan legislatif yang sempat terjadi kekisruhan lalu telah menjadi bahan evaluasi bagi KPU. Kita harus akui itu bukan hanya menjadi kelemahan dan kekurangan KPU, akan tetapi harus juga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, terlebih pemerintah desa/kelurahan yang melaksanakan pendataan warganya. Makanya kita kini terus melakukan pembenahan terhadap pendataan DPT secara akurat. Diharapkan kedepan tingkat Golput dan yang tidak termasuk dalam DPT pada Pemilu lalu dapat menggunakan hak pilihnya sebagaimana hak sebagai warga Negara yang akan menentukan arah pembagunan Negara dan bangsa kedepan,” terang Sendow. Sendow juga menjamin akan tepat waktu menetapkan DPT sesuai jadwal yang ada. “Kita tetap optimis kedepan di Minsel, tidak lagi terjadi kekisruhan. Pun demikian kita sudah memulai tahapan pendataan di tingkatan KPPS, jadi diharapkan dalam Penetapan DPT Pilpres, kita tidak akan ada masalah lagi,” tukas Sendow. KPU Kotamobagu juga berharap demikian. “KPU sendiri juga tidak ingin terjadi kericuhan DPT. Sementara menyangkut waktu penetapan DPT, kami saat ini masih diperhadapkan dengan rencana pleno penetapan kursi dewan,” enteng ketua KPU Kotamobagu Nayodo Kurniawan SH. Harapan tidak terjadinya lagi kekisruhan DPT juga ditanggapi KPU Manado, karena itu merena janji untuk lebih optimal. “Untuk DPT pilpres nanti, kami akan lebih baik lagi. Hal-hal yang terjadi di pilcaleg nanti ridak akan terjadi lagi,” ujar anggota KPU Manado Donald Monintja SSOs MSi. “Untuk pendataan DPT nanti, akan dilaksanakan sesuai jadwal dan diharapkan tepat waktu. Petugas kami sementara mendata, kami akan berupaya agar selesai tepat waktu dan tidak bermasalah lagi,” tegas Monintja seraya mengingatkan masyarakat agar lebih pro aktif mengecek namanya. Anggota KPU pusat Andi Nurpati juga mengatakan demikian. “Masyarakat atau petugas KPPS dapat mendaftarkan warga sebelum 20 April agar bisa tercatat dalam DPT untuk pilpres,” kata Nurpati.. Pilpres 2009 itu sendiri akan berlangsung pada 8 Juli 2009 dan bila ada putaran kedua akan dilaksanakan pada 8 September 2009. “Pada pilpres putaran kedua tidak ada lagi perbaikan DPT,” kata Nurpati. Selain itu, KPU juga mengajak berbagai pihak termasuk panitia pengawas pemilu untuk bersama-sama mengawasi pendaftaran pemilih ini agar keluhan banyaknya warga yang tidak tercatat dalam DPT tidak lagi terjadi dalam pilpres.(dewe/efes/erde/esel/eler/hape/elem/erem/try7/komc/dw) === Ayo Belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits http://media-islam.or.id ___________________________________________________________________________ Yahoo! sekarang memiliki alamat Email baru. Dapatkan nama yang selalu Anda inginkan di domain baru @ymail dan @rocketmail. Cepat sebelum diambil orang lain! http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/id/
