Jawa Pos Minggu, 24 Mei 2009 ]
Gerindra Dapat Sepuluh Menteri Kompensasi Mega di Posisi Capres JAKARTA - Perjodohan Prabowo Subianto sebagai cawapres untuk Megawati Soekarnoputri harus ditutupi dengan kompensasi besar dari kubu PDIP ke Partai Gerindra. Terutama soal rencana sharing power dalam penentuan komposisi kabinet apabila pasangan itu memenangkan pemilu presiden (pilpres). Ketua Umum DPP Partai Gerindra Suhardi mengakui, ada sepuluh pos menteri yang positif diberikan PDIP kepada partainya. ''Sepuluh menteri itu ditentukan sendiri oleh Pak Prabowo. Selanjutnya, (menteri) yang lain akan ditentukan bersama Mega,'' kata Suhardi setelah pembukaan Rakernas Gerindra di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, kemarin (23/5). Suhardi lantas membeberkan sepuluh menteri tersebut. Di antaranya, Menko Perekonomian, menteri keuangan, menteri kehutanan, dan menteri pertanian. ''Intinya yang langsung berhubungan dengan perekonomian,'' jelasnya. Dengan begitu, bisa ditebak, pos kementerian lain adalah menteri kelautan, menteri perdagangan, Men BUMN, menteri perindustrian, serta menteri tenaga kerja dan transmigrasi. ''Termasuk juga menteri pertahanan,'' kata Suhardi melengkapi sepuluh pos menteri yang disebutnya. Menurut Suhardi, Mega dan PDIP telah ikhlas memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Prabowo di bidang perekonomian. Karena itu, diberikanlah kewenangan lebih kepada Gerindra untuk menentukan menteri-menteri yang berhubungan langsung dengan program aksi Gerindra di bidang ekonomi kerakyatan. ''Diserahkan kepada Prabowo yang jelas-jelas bukan neolib. Tapi, ekonomi kerakyatan,'' ujar guru besar Fakultas Kehutanan UGM yang pernah menjadi Dirjen Kehutanan di era Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati itu. Dia menyebut, Prabowo sudah memiliki nama-nama kandidat menteri yang diproyeksikan mengisi sepuluh pos kementerian jatah Gerindra itu. Begitu juga Megawati untuk pos kementerian yang lain. ''Tapi, terserah kepada keduanya (akan diumumkan kapan, Red),'' katanya. Suhardi memastikan, para parpol mitra koalisi, seperti PNI Marhaenisme, Partai Buruh, Partai Kedaulatan, PPPI, Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan), PSI, Partai Barnas, dan Partai Merdeka, tidak mendapatkan jatah kursi menteri. ''Parpol pendukung mendukung untuk pencapaian ide. Mereka bergabung dengan ketulusan karena visi-misi yang sama,'' ungkapnya. (pri/agm) [Non-text portions of this message have been removed]
